Mahkamah Konstitusi menjadwalkan pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk dihadirkan dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Jumat (5/4). Pemanggilan menteri dilakukan oleh mahkamah, bukan mengakomodir permohonan salah satu pihak. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menjelaskan berdasarkan hasil rapat permusyawaratan hakim diputuskan bahwa empat menteri yang dijadwalkan pemanggilannya yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Mujadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Selain keempat menteri tersebut, MK juga menjadwalkan pemanggilan terhadap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Pemanggilan lima pihak itu dikategorikan penting untuk didengarkan keterangannya oleh MK bukan sebagai bentuk akomodasi permohonan capres-cawapres dari kubu paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Dia menjelaskan bahwa permohonan dari paslon 01 dan paslon 03 sejatinya sudah ditolak oleh MK. Akan tetapi, hakim konstitusi mengambil sikap tersendiri untuk memanggil para menteri dan DKPP. Dalam sidang tersebut, hakim konstitusi yang bisa mendalami keterangan lima pihak tersebut. Sementara itu, pihak-pihak tidak disediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan. “Jadi yang melakukan pendalaman hanya para hakim,” ujarnya. 

Sebelumnya Ketua Tim Hukum Timnas Anies-Muhaimin, Ari Yusuf Amir, dalam sidang di MK pada Kamis (28/3) menyampaikan keinginan mereka untuk menghadirkan empat menteri Kabinet Indoneisa Maju yakni Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, Menteri Koordinator Perekonoian guna didengar keterangannya dalam persidangan ini. Kemudian Deputi Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyatakan mendukung usulan dari Timnas Amin dan ingin mengajukan hal yang sama. Sementara itu, pihak terkait yang diwakili oleh Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Otto Hasibuan menyatakan permintaan tersebut perlu dipertimbangkan relevansinya terhadap perkara perselisihan hasil pemilu. Anggota Tim Hukum Amin Heru Widodo mengapresiasi langkah MK tersebut sebagai terobosan luar biasa dari hakim konstitusi.

Adapun keputusan MK untuk memanggil DKPP, menurut Heru, juga menjadi kejutan lantaran lembaga tersebut menjadi pintu utama atas laporan dugaan adanya pelanggaran terukur yang dilaporkan tim tersebut. Heru optimistis bisa mendapatkan jawaban atas dugaan pelanggaran terukur yang mereka laporkan. Sementara itu, Otto Hasibuan, Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran menyatakan kehadiran emoat menteri tersebut nantinya merupakan berkah terselubung bagi Prabowo Gibran. Dia berharap keempat menteri tersebut bisa memenuhi panggilan MK karena menurut Otto pihaknya tidak terlalu repot untuk membuktikan bahwa semua yang terkait tidak ada masalah. Mengenai salah satu menteri yang dipanggil yakni Mensos Tri Rismaharini yang merupakan kader PDIP dan berseberangan dengan kubu Prabowo-Gibran, Otto berprasangka baik.

Inflasi komponen harga bergejolak atau volatile food masih enggan jinak dan secara year on year (yoy) terus naik menjadi 10,33% pada Maret 2024, sehingga memberikan andil 1,64% atau lebih dari separuh total inflasi umum. Inflasi umum yang selama enam bulan sebelumnya bertahan di bawah 3,0% (yoy), pada Maret 2024 tembus ke level 3,05% (yoy), naik signifikan dari bulan sebelumnya bertahan di bawah 3,0% (yoy), pada Maret 2024 tembus ke level 3,05% (yoy), naik signifikan dari bulan sebelumnya yang masih di 2,75% (yoy). Inflasi volatile food menunjukkan tren kenaikan yang cukup  tajam sejak Juli 2023, dari 0,03%  menjadi 8,47% pada Februari 2024 dan bulan lalu melonjak lagi menjadi  10,33%. "Ini merupakan inflasi komponen   harga bergejolak tertinggi  setelah Juli 2022 yang waktu itu mencapai 10,47%," ujar Plt Kepala Badan Pusat  Statistik (BPS) Amalia Ardininggar Widyasanti. (Yetede)                                                                                                                                                                                                                                                         

OJK menyatakan, pembiayaan kepada UMKM masih berpotensi tumbuh, seiring dengan kebutuhan akan pembiayaan UMKM yang masih cukup besar. UMKM diperkirakan membutuhkan pembiayaan Rp 3.800 triliun pada 2024. Namun, jumlah yang dibutuhkan itu baru mampu dipenuhi Rp 1.600 triliun. Berdasarkan data OJK pada 2021, pembiayaan bagi UMKM yang dapat dipenuhi perbankan hanya Rp 1.221 triliun, sedangkan sektor pasar modal dan industri keuangan non bank (IKNB) baru bisa berkontribusi Rp 229 triliun.

OJK pun mencatat terdapat total Rp 1.290 triliun pembiayaan UMKM yang belum dapat dipenuhi sektor jasa keuangan pada 2021. Menurut Direktur Pengaturan Lembaga Pembiayaan Modal Ventura Lembaga Keuangan mikro dan Jasa Keuangan Lainnya OJK Irfan Sitanggang di Jakarta, pemanfaatan platform digital dapat menjadi alternative untuk mengatasi permasalahan terkait kesenjangan taua gap pembiayaan bagi UMKM. “Untuk pembiayaan ke UMKM bisa dioptimalisasi melalui pemanfaatan platform digital yang dapat menjadi solusi alternative yang efektif,” ujarnya. (Yetede)

Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas BI (Satgas BLBI) melakukan penyitaan barang jaminan terkait debitur/obligor eks BLBI dan penguasaan fisik. Hal ini berupa pemasangan plang atas asset properti eks BLBI di beberapa wilayah Indonesia yang bertujuan untuk penyelesaian dan pemulihan hak negara dari dana BLBI oleh Satgas BLBI. Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban menjelaskan, saat ini Satgas BLBI melakukan penyitaan dan penguasaan fisik dengan total estimasi nilai sebesar Rp 257.004.467.000.

Terhadap aset property eks BPPN/eks BLBI yang telah dilakukan penguasaan fisik tersebut, selanjutnya akan dilakukan optimalisasi pengelolaan sesuai ketentuan yang berlaku. “Untuk tahap berikutnya, Satgas BLBI telah merencanakan penguasaan asset fisik atas asset property yang tersebar di berbagai kota/kabupaten di Indonesia,” jelas dia dalam keterangan tertulis, Senin (1/4). (Yetede)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) di Indonesia mencapai 1,04 juta kunjungan pada Februari 2024. Jumlah ini naik 11,67% dibandingkan Januari 2024 atau month to month (mtm), dan naik 38,24% dibandingkan bulan yang sama pada tahun  lalu atau year on year (yoy). "Secara total, jumlah  kunjungan wisman pada Februari 2024  adalah sebanyak 1.036.037 kunjungan atau naik sebesar 11,67% secara tahunan," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Jumlah kunjungan wisman melalui pintu masuk utama 890.864 kunjungan, sementara  yang masuk melalui pintu masuk perbatasan sebanyak 145.173 kunjungan.  (Yetede)

PT Paradise Property Tbk (Paradise Indonesia) membidik pertumbuhan penjualan 20 % pada 2024 dibandingkan dengan setahun sebelumnya. “Tahun 2024 kami berharap penjualan bertumbuh 20 % menjadi Rp 1,3 triliun ,” ujar Surina, Direktur dan chief financial officer (CFO) Paradise Indonesia di Jakarta, Senin (1/4).

Pada 2023, mengutip laporan keuangan perseroan, emiten property berkode saham INPP itu mengantongi pendapatan Rp 1,10 triliun, tumbuh 16 % dibandingkan setahun sebelumnya di Rp 955,54 miliar. Dari total pendapatan 2023, sekitar 85 % berasal dari pendapatan berulang (recurring income) hotel dan mal (komersial). (Yetede)

Bapanas/NFA segera menyesuaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah/beras. Dengan begitu HPP gabah kering panen (GKP) yang saat ini di petani Rp. 5.000 per kg akan naik. Melalui penyesuaian HPP itu diharapkan bisa memudahkan Perum Bulog untuk berburu beras dari dalam negeri guna meningkatkan stok cadangan beras pemerintah (CBP). Pengadaan Bulog dari domestic per 25 Maret 2024 baru 24.617 ton, sepanjang tahun lalu 1,066.335 ton.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, “Pak Mentan sudah telepon, kita akan menghitung HPP bersama dengan melibatkan stakeholder pangan seperti SPI (serikat petani Indonesia), HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) dan KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan) dan Kementerian/lembaga (K/L) lain, termasuk Kemendag,” ungkap Arief saat Apel Siaga Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Lebaran 2024 di Jakarta, Senin (01/04). (Yetede)

PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) melakukan ekspor Aluminium Ingot Seri G-1 sebanyak 7.000 metrik ton (MT) ke China. Hal ini sekaligus sebagai momen ekspor perdana korporasi pada tahun 2024.  Ekspor yang dilakukan di Pelabuhan Inalum di Kuala Tanjung merupakan bukti produk Inalum semakin kompetitif di pasar global.

Corporate Secretary Inalum Mahyaruddin Ende dalam keterangannya di Jakarta, Senin (1/4) menyampaikan, “Momen ekspor 7.000 MT ini merupakan langkah perusahaan dalam hal ekspansi pasar aluminium khususnya pasar global. Hal itu sejalan dengan salah satu dari tiga mandat pemerintah kepada keluarga besar BUMN Holding Mind ID yaitu memiliki kepemimpinan pasar yang terwujud melalui optimalisasi komoditas mineral dan ekspansi bisnis sekaligus pembuktian korporasi memenuhi kebutuhan pasar domestik dan internasional”. (Yetede)

Kejaksaan Agung memeriksa pengusaha Robert Bonosusatya alias RBT alias RBS sebagai saksi dalam dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022, 1 April 2024. Jaksa sudah menetapkan dua orang dekatnya, Harvey Moeis dan Helena Lim, tersangka perkara yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 271 triliun. Nilai kerugian korupsi timah hingga Rp 271 triliun merupakan perhitungan kerugian ekologis, kerugian ekonomi lingkungan, dan kerugian biaya pemulihan lingkungan. Kejaksaan menggandeng guru besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University Bambang Hero Saharjo dan guru besar ekologi hutan IPB Basuki Haris untuk menilai kerugian tersebut.

Melalui pengamatan citra satelit dari 2015 hingga 2022, Bambang dan Basuki memperkirakan terdapat 350 ribu hektare lahan yang tergarap akibat aktivitas tambang ilegal di tujuh kabupaten di Bangka Belitung. Selain mengamati citra satelit, keduanya juga melakukan pemeriksaan langsung di lapangan. "Kami terkejut ada ratusan perusahaan yang beroperasi di balik kasus ini," kata Bambang. Penghitungan kerugian ekologi didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan. Kerugian lingkungan hidup akibat tambang timah dalam kawasan hutan mencapai Rp 223,36 triliun.

 Jumlah ini terdiri atas biaya kerugian lingkungan (ekologi) sebesar Rp 157,83 triliun, biaya kerugian ekonomi lingkungan Rp 60,27 triliun, dan biaya pemulihan lingkungan Rp 5,26 triliun. Sedangkan ihwal kerugian lingkungan hidup akibat tambang timah di luar kawasan hutan atau di area penggunaan lain, biaya kerugian lingkungannya sebesar Rp 25,87 triliun, biaya kerugian ekonomi lingkungan Rp 15,2 triliun, dan biaya pemulihan lingkungan Rp 6,62 triliun, sehingga totalnya Rp 47,70 triliun. "Kalau semua digabung, kawasan hutan dan luar kawasan hutan, total kerugian akibat kerusakan yang juga harus ditanggung negara adalah Rp 271,06 triliun," kata Bambang. (Yetede)