Mengurai Dominasi Platform Digital Global
”Winner takes all market” Ekosistem bermedia hari ini menampakkan
struktur yang berlapis-lapis. Bagaimana masyarakat mengonsumsi informasi,
kurang lebih ditentukan oleh apa platform media sosial (medsos), platform mesin
pencari, platform video, web browser, sistem operasi, serta aplikasi tertanam
dalam gawai yang mereka gunakan. Model periklanan yang banyak digunakan
pengiklan juga ditentukan oleh perilaku konsumsi media yang terbentuk oleh
hal-hal tersebut. Dalam konteks inilah, perusahaan platform digital
mengendalikan praktik bermedia. Google secara paripurna menguasai pangsa pasar
teknologi mesin pencari (Google Search), platform video (Youtube), web browser
(Chrome) dan sistem operasi (Android).
Meta mendominasi jagat medsos dengan mengoperasikan platform
medsos terpopuler: Facebook, Instagram, Whatsapp. Dengan dominasi tersebut,
Google dan Meta mempraktikkan monopsoni sekaligus monopoli, yakni menguasai
pasar secara paripurna karena baik bahan dasar (data perilaku pengguna) maupun
produk akhir (teknologi, informasi, dan iklan) dikendalikan pihak yang sama. Semakin
kuat winner takes all market, semakin lebar ketimpangan antara penguasa pasar
dan pelaku pasar lain. Inilah yang terjadi dalam hubungan antara perusahaan platform
digital dan perusahaan media massa, termasuk di Indonesia. Dalam laporan We are
Social dan Melwater, dari total belanja iklan Indonesia pada 2023 yang mencapai
Rp 103,4 triliun, belanja iklan digital memiliki porsi 46 % (Rp 47,5 triliun).
Dengan pertumbuhan di atas 10 % per tahun, belanja iklan
digital diperkirakan akan menyudahi dominasi belanja iklan televisi di Indonesia
pada 2025. Sayangnya yang menikmati pertumbuhan ini bukan media massa konvensional,
melainkan raksasa digital Google dan Meta. Dalam tiga tahun terakhir, duopoli
itu menguasai lebih dari 70 % belanja iklan digital di Indonesia, melalui dua
cara. Pertama, mereka adalah pemilik inventori iklan terbesar yang mengoperasikan
platform mesin pencarian, video, dan media sosial dengan popularitas yang tak
tertandingi. Popularitas ini mampu melahirkan persepsi publik, ”kalau mau
mencari informasi, hiburan, dan jejaring, harus ke Google Search, Youtube, Facebook
dan Instagram”. Dalam peta belanja iklan digital Indonesia tahun 2023, ketiga
jenis periklanan ini memiliki porsi masing-masing: iklan pencarian (32 %/Rp 15,5
triliun), iklan medsos (35 %/Rp 16,7 triliun), iklan video (14,8 %/Rp 10,9 triliun).
Kedua, perusahaan platform digital juga mengoperasikan berbagai
teknologi penunjang periklanan digital yang semakin lama semakin sulit
dihindari penerapannya oleh para penerbit dan pengiklan, seperti DSP, SSP, Ads
Servers, Trading Desk, WebBrowser, analytics software provider, dan data provider.
Teknologi-teknologi ini melahirkan mode periklanan programatik di mana
perusahaan platform bertindak sebagai broker yang menjembatani hubungan antara
pengiklan dan media. Sebagai broker, ”diam-diam” mereka mengambil porsi bagi
hasil terbesar, diperkirakan mencapai 61-74 % dari nilai transaksi iklan. Padahal,
porsi periklanan programatik sangat dominan dalam pasar periklanan digital di
Indonesia, yakni 80 % (Rp 38,6 triliun) dari total belanja iklan digital
Indonesia 2023. (Yoga)
Ancaman Pailit Di Depan Mata
Februari, Pencadangan Perbankan Capai 336,56 %
CELAH AKUMULASI BLUE CHIPS
Sinyal meningkatnya volatilitas di pasar saham mulai berbunyi pada awal kuartal II/2024. Imbasnya, indeks LQ45 yang menaungi saham blue chips tak luput dari kontraksi.Meski performa indeks berkapitalisasi pasar Rp5.420 triliun itu belum optimal, prospeknya dinilai masih positif. Koreksi LQ45 justru dapat dimanfaatkan investor sebagai pintu masuk untuk mengakumulasi saham blue chips.Fluktuasi di pasar saham tecermin pada gerak indeks harga saham gabungan (IHSG) yang melemah 0,49% sepanjang tahun berjalan berjalan ke level 7.236,98 pada Selasa (2/4). Melemahnya IHSG sejalan dengan indeks LQ45 yang turun 0,23% year-to-date (YtD). IHSG berbalik memerah setelah mampu naik tipis 0,22% sepanjang kuartal I/2024. Koreksi itu juga berkorelasi dengan arus keluar modal asing yang mencapai Rp1,52 triliun pada Senin (1/4) dan Rp1,76 triliun pada perdagangan kemarin. Bursa Efek Indonesia (BEI) juga mencatat tujuh saham LQ45 menjadi penekan IHSG secara month-to-date, yakni BBRI yang turun 6,2%, BMRI -4,8%, BBNI -7,2%, BBCA -1,7%, ICBP -3,4%, BBTN -5,1%, dan SMGR yang merosot 2,1%.
Community & Retail Equity Analyst Lead Indo Premier Sekuritas Angga Septianus mengatakan rilis kinerja emiten tampaknya belum mampu membuat LQ45 menguat pada kuartal II/2024. Alasannya, investor tengah fokus pada menurunnya prospek pemangkasan suku bunga The Fed pada Juni 2024. Head of Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi menuturkan beralihnya fokus investor ke investasi emas di tengah rekor harga di atas US$2.200 per troy ounces turut menjadi penyebab melemahnya LQ45. Selain itu, sentimen lain juga berasal dari kenaikan yield obligasi Amerika Serikat (AS) yang terpantik rilis data manufaktur AS yang menunjukkan ekspansi pertama dalam sektor manufaktur dalam 18 bulan terakhir. Alhasil, lanjut Oktavianus, pasar saat ini menilai probabilitas pemangkasan suku bunga The Fed pada Juni 2024 turun menjadi 55% dari 60% pada pekan lalu.
Dihubungi terpisah, Senior Vice President, Head of Retail, Product Research & Distribution Division Henan Putihrai Asset Management Reza Fahmi Riawan menambahkan indeks LQ45 masih memiliki potensi naik meskipun ada periode taking profit. "Dalam memilih saham, penting untuk mempertimbangkan profil risiko dan tujuan investasi. Diversifikasi portofolio dengan saham di luar indeks LQ45 juga bisa menjadi strategi yang bijaksana," ucapnya. Reza menyebut saham BBRI, ASII, BBCA, TLKM, BBNI, dan INDF menjadi pilihan teratas di jajaran LQ45. ASII disukai karena memiliki diversifi kasi bisnis yang kuat, sedangkan INDF dinilai sebagai emiten dengan pangsa pasar dominan di industri makanan dan minuman domestik.
Sementara itu, Indo Premier Sekuritas merekomendasikan investor untuk memantau saham ACES, CPIN, MAPI, dan ANTM sebagai top picks di antara konstituen LQ45. Pada perkembangan lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara terkait dengan implementasi skema perdagangan full call auction (FCA) untuk papan pemantauan khusus (PPK) yang tengah disorot oleh pelaku pasar saham. Aturan itu diterapkan BEI mulai Senin (25/3).
Mekanisme perdagangan [FCA] dapat melindungi investor karena harga diperjumpakan pada satu harga sehingga menurunkan volatilitas harga di pasar,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi, Selasa (2/4).
Mengakselerasi Fungsi Intermediasi
Pemerintah dan otoritas moneter perlu terus mendorong fungsi intermediasi perbankan agar dapat menopang upaya akselerasi ekonomi nasional. Ya, peran sektor perbankan dalam perekonomian amatlah besar. Selain menjembatani transaksi keuangan, ia juga menjalankan fungsi intermediasi dengan menghimpun dana masyarakat yang selanjutnya disalurkan kembali dalam bentuk kredit, baik untuk keperluan produktif maupun konsumtif. Dus, fungsi intermediasi perlu dijaga agar mengalir lancar, agar aktivitas ekonomi terus berputar, bahkan lebih cepat. Sayangnya, data termutakhir yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Selasa (2/4), justru menunjukkan gelagat sebaliknya. Mengacu pada data OJK, penyaluran kredit per Februari 2024 memang tumbuh dobel digit sebesar 11,28% (year-on-year/YoY) menjadi Rp7.095 triliun. Namun, pertumbuhan itu tak lebih tinggi ketimbang Januari 2024 yang mencapai 11,83%.
Mungkin saja karena siklus periode awal tahun di mana korporasi belum menggeber ekspansi. Lagi pula memang penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) pada periode tersebut tak terlalu moncer. Namun, fakta terjadi perlambatan penyaluran kredit tak boleh dikesampingkan begitu saja, agar tak berlanjut ke penurunan yang lebih tajam. Namun, bank sentral masih punya jurus lain untuk dapat mendorong penyaluran kredit, yakni melalui kebijakan makroprudensial. Untungnya, langkah-langkah itu telah disiapkan bank sentral antara lain melalui implementasi kebijakan insentif likuiditas makroprudensial, serta menjaga rasio countercyclical capital buffer (CCyB), rasio intermediasi makroprudensial (RIM), loan to value/financing to value (LTV/FTV), dan uang muka kredit/pembiayaan kendaraan bermotor tetap longgar.
Tentu saja akselerasi penyaluran kredit tak bisa serampangan agar tak berujung pada kenaikan rasio kredit bermasalah. Apalagi, restrukturisasi kredit yang terdampak pandemi Covid-19 sudah resmi distop. Bayang-bayang kenaikan rasio kredit bermasalah pun makin nyata. Untungnya, sejauh ini rasio kredit bermasalah cenderung membaik. Menurut OJK, (nonperforming loan/NPL) dan rasio kredit berisiko (Loan at Risk/LaR) berada di level yang terjaga, yakni masing-masing 2,35% dan 11,56% YoY pada Februari 2024 turun dari bulan sebelumnya 2,58% dan 14,51%. Berbagai hal tersebut amat mungkin memengaruhi kebijakan ekonomi nasional, yang ujungnya akan dirasakan oleh debitur. Alhasil, strategi pelaku industri perbankan dalam mengelola kualitas aset pun diuji, termasuk dalam mengalokasikan pencadangan sebagai antisipasi atas risiko kredit. Jika meleset, risiko lonjakan kredit bermasalah telah menanti. Jika berhasil, produktivitas bisnis akan meningkat, yang diharapkan pula berkontribusi pada akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.









