;

Mengurai Dominasi Platform Digital Global

Yoga 03 Apr 2024 Kompas

”Winner takes all market” Ekosistem bermedia hari ini menampakkan struktur yang berlapis-lapis. Bagaimana masyarakat mengonsumsi informasi, kurang lebih ditentukan oleh apa platform media sosial (medsos), platform mesin pencari, platform video, web browser, sistem operasi, serta aplikasi tertanam dalam gawai yang mereka gunakan. Model periklanan yang banyak digunakan pengiklan juga ditentukan oleh perilaku konsumsi media yang terbentuk oleh hal-hal tersebut. Dalam konteks inilah, perusahaan platform digital mengendalikan praktik bermedia. Google secara paripurna menguasai pangsa pasar teknologi mesin pencari (Google Search), platform video (Youtube), web browser (Chrome) dan sistem operasi (Android).

Meta mendominasi jagat medsos dengan mengoperasikan platform medsos terpopuler: Facebook, Instagram, Whatsapp. Dengan dominasi tersebut, Google dan Meta mempraktikkan monopsoni sekaligus monopoli, yakni menguasai pasar secara paripurna karena baik bahan dasar (data perilaku pengguna) maupun produk akhir (teknologi, informasi, dan iklan) dikendalikan pihak yang sama. Semakin kuat winner takes all market, semakin lebar ketimpangan antara penguasa pasar dan pelaku pasar lain. Inilah yang terjadi dalam hubungan antara perusahaan platform digital dan perusahaan media massa, termasuk di Indonesia. Dalam laporan We are Social dan Melwater, dari total belanja iklan Indonesia pada 2023 yang mencapai Rp 103,4 triliun, belanja iklan digital memiliki porsi 46 % (Rp 47,5 triliun).

Dengan pertumbuhan di atas 10 % per tahun, belanja iklan digital diperkirakan akan menyudahi dominasi belanja iklan televisi di Indonesia pada 2025. Sayangnya yang menikmati pertumbuhan ini bukan media massa konvensional, melainkan raksasa digital Google dan Meta. Dalam tiga tahun terakhir, duopoli itu menguasai lebih dari 70 % belanja iklan digital di Indonesia, melalui dua cara. Pertama, mereka adalah pemilik inventori iklan terbesar yang mengoperasikan platform mesin pencarian, video, dan media sosial dengan popularitas yang tak tertandingi. Popularitas ini mampu melahirkan persepsi publik, ”kalau mau mencari informasi, hiburan, dan jejaring, harus ke Google Search, Youtube, Facebook dan Instagram”. Dalam peta belanja iklan digital Indonesia tahun 2023, ketiga jenis periklanan ini memiliki porsi masing-masing: iklan pencarian (32 %/Rp 15,5 triliun), iklan medsos (35 %/Rp 16,7 triliun), iklan video (14,8 %/Rp 10,9 triliun).

Kedua, perusahaan platform digital juga mengoperasikan berbagai teknologi penunjang periklanan digital yang semakin lama semakin sulit dihindari penerapannya oleh para penerbit dan pengiklan, seperti DSP, SSP, Ads Servers, Trading Desk, WebBrowser, analytics software provider, dan data provider. Teknologi-teknologi ini melahirkan mode periklanan programatik di mana perusahaan platform bertindak sebagai broker yang menjembatani hubungan antara pengiklan dan media. Sebagai broker, ”diam-diam” mereka mengambil porsi bagi hasil terbesar, diperkirakan mencapai 61-74 % dari nilai transaksi iklan. Padahal, porsi periklanan programatik sangat dominan dalam pasar periklanan digital di Indonesia, yakni 80 % (Rp 38,6 triliun) dari total belanja iklan digital Indonesia 2023. (Yoga) 

Ancaman Pailit Di Depan Mata

Yuniati Turjandini 03 Apr 2024 Investor Daily (H)
Restrukturisasi utang BUMN Karya ternyata tak berjalan mulus, lantaran tersandung persetujuan pemegang obligasi. Hal ini membuat posisi BUMN karya di ujung tanduk, bahkan terancam pailit. Akhir pekan lalu, salah satu BUMN Karya  yang terbelit utang besar, PT Waskita Karya Tbk (WSKT). Pasalnya, Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 memutuskan menolak restrukturisasi. Imbasnya Waskita diharuskan melunasi  utang sampai batas waktu yang  ditentukan. Apabila, perseroan gagal memenuhinya, pemegang obligasi menugaskan wali amanat untuk menagih dan menyatakan  obligasi menjadi jatuh tempo. Adapun nilai pokok obligasi berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2019 sebesr Rp1,22 triliun. (Yetede)

Februari, Pencadangan Perbankan Capai 336,56 %

Yuniati Turjandini 03 Apr 2024 Investor Daily
Otoritas Jasa keuangan (OJK)  telah mengakhiri  restrukturisasi  kredit terdampak Covid-19 pada 31 Maret 2024, di mana per Februari 2024 outstanding restrukturisasi tersisa Rp242,8 triliun. Perbankan nasional  juga dinilai sudah sangat siap  mangakhiri stimulus  tersebut, tercermin dari pencadangan yang dipupuk mencapai 336,56% per Februari 2024.  Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Ediana Rae mengatakan, perkembangan perbankan melanjutkan tren pertumbuhan yang positif  dengan kredit tetap tumbuh dua digit di Februari 2024 sebesar 11,28% year on year  (yoy)  menjadi sebesar Rp7.095 triliun. Kredit yang meningkat didukung permodalan  kuat yang mencapai  27,72% sementara sebelumnya 27,52%. Intermediasi perbankan juga sejalan dengan kualitas yang masih tetap terjaga  di mana rasio non performing loan (NPL) net sebesar 0,82% dan NPL gross sebesar 2,35%, seiring dengan tumbuhnya perekonomian nasional. (Yetede)

CELAH AKUMULASI BLUE CHIPS

Hairul Rizal 03 Apr 2024 Bisnis Indonesia (H)

Sinyal meningkatnya volatilitas di pasar saham mulai berbunyi pada awal kuartal II/2024. Imbasnya, indeks LQ45 yang menaungi saham blue chips tak luput dari kontraksi.Meski performa indeks berkapitalisasi pasar Rp5.420 triliun itu belum optimal, prospeknya dinilai masih positif. Koreksi LQ45 justru dapat dimanfaatkan investor sebagai pintu masuk untuk mengakumulasi saham blue chips.Fluktuasi di pasar saham tecermin pada gerak indeks harga saham gabungan (IHSG) yang melemah 0,49% sepanjang tahun berjalan berjalan ke level 7.236,98 pada Selasa (2/4). Melemahnya IHSG sejalan dengan indeks LQ45 yang turun 0,23% year-to-date (YtD). IHSG berbalik memerah setelah mampu naik tipis 0,22% sepanjang kuartal I/2024. Koreksi itu juga berkorelasi dengan arus keluar modal asing yang mencapai Rp1,52 triliun pada Senin (1/4) dan Rp1,76 triliun pada perdagangan kemarin. Bursa Efek Indonesia (BEI) juga mencatat tujuh saham LQ45 menjadi penekan IHSG secara month-to-date, yakni BBRI yang turun 6,2%, BMRI -4,8%, BBNI -7,2%, BBCA -1,7%, ICBP -3,4%, BBTN -5,1%, dan SMGR yang merosot 2,1%.

Community & Retail Equity Analyst Lead Indo Premier Sekuritas Angga Septianus mengatakan rilis kinerja emiten tampaknya belum mampu membuat LQ45 menguat pada kuartal II/2024. Alasannya, investor tengah fokus pada menurunnya prospek pemangkasan suku bunga The Fed pada Juni 2024. Head of Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi menuturkan beralihnya fokus investor ke investasi emas di tengah rekor harga di atas US$2.200 per troy ounces turut menjadi penyebab melemahnya LQ45. Selain itu, sentimen lain juga berasal dari kenaikan yield obligasi Amerika Serikat (AS) yang terpantik rilis data manufaktur AS yang menunjukkan ekspansi pertama dalam sektor manufaktur dalam 18 bulan terakhir. Alhasil, lanjut Oktavianus, pasar saat ini menilai probabilitas pemangkasan suku bunga The Fed pada Juni 2024 turun menjadi 55% dari 60% pada pekan lalu. 

Dihubungi terpisah, Senior Vice President, Head of Retail, Product Research & Distribution Division Henan Putihrai Asset Management Reza Fahmi Riawan menambahkan indeks LQ45 masih memiliki potensi naik meskipun ada periode taking profit. "Dalam memilih saham, penting untuk mempertimbangkan profil risiko dan tujuan investasi. Diversifikasi portofolio dengan saham di luar indeks LQ45 juga bisa menjadi strategi yang bijaksana," ucapnya. Reza menyebut saham BBRI, ASII, BBCA, TLKM, BBNI, dan INDF menjadi pilihan teratas di jajaran LQ45. ASII disukai karena memiliki diversifi kasi bisnis yang kuat, sedangkan INDF dinilai sebagai emiten dengan pangsa pasar dominan di industri makanan dan minuman domestik.

Sementara itu, Indo Premier Sekuritas merekomendasikan investor untuk memantau saham ACES, CPIN, MAPI, dan ANTM sebagai top picks di antara konstituen LQ45. Pada perkembangan lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara terkait dengan implementasi skema perdagangan full call auction (FCA) untuk papan pemantauan khusus (PPK) yang tengah disorot oleh pelaku pasar saham. Aturan itu diterapkan BEI mulai Senin (25/3). Mekanisme perdagangan [FCA] dapat melindungi investor karena harga diperjumpakan pada satu harga sehingga menurunkan volatilitas harga di pasar,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi, Selasa (2/4).

Mengakselerasi Fungsi Intermediasi

Hairul Rizal 03 Apr 2024 Bisnis Indonesia

Pemerintah dan otoritas moneter perlu terus mendorong fungsi intermediasi perbankan agar dapat menopang upaya akselerasi ekonomi nasional. Ya, peran sektor perbankan dalam perekonomian amatlah besar. Selain menjembatani transaksi keuangan, ia juga menjalankan fungsi intermediasi dengan menghimpun dana masyarakat yang selanjutnya disalurkan kembali dalam bentuk kredit, baik untuk keperluan produktif maupun konsumtif. Dus, fungsi intermediasi perlu dijaga agar mengalir lancar, agar aktivitas ekonomi terus berputar, bahkan lebih cepat. Sayangnya, data termutakhir yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Selasa (2/4), justru menunjukkan gelagat sebaliknya. Mengacu pada data OJK, penyaluran kredit per Februari 2024 memang tumbuh dobel digit sebesar 11,28% (year-on-year/YoY) menjadi Rp7.095 triliun. Namun, pertumbuhan itu tak lebih tinggi ketimbang Januari 2024 yang mencapai 11,83%.

Mungkin saja karena siklus periode awal tahun di mana korporasi belum menggeber ekspansi. Lagi pula memang penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) pada periode tersebut tak terlalu moncer. Namun, fakta terjadi perlambatan penyaluran kredit tak boleh dikesampingkan begitu saja, agar tak berlanjut ke penurunan yang lebih tajam. Namun, bank sentral masih punya jurus lain untuk dapat mendorong penyaluran kredit, yakni melalui kebijakan makroprudensial. Untungnya, langkah-langkah itu telah disiapkan bank sentral antara lain melalui implementasi kebijakan insentif likuiditas makroprudensial, serta menjaga rasio countercyclical capital buffer (CCyB), rasio intermediasi makroprudensial (RIM), loan to value/financing to value (LTV/FTV), dan uang muka kredit/pembiayaan kendaraan bermotor tetap longgar.

Tentu saja akselerasi penyaluran kredit tak bisa serampangan agar tak berujung pada kenaikan rasio kredit bermasalah. Apalagi, restrukturisasi kredit yang terdampak pandemi Covid-19 sudah resmi distop. Bayang-bayang kenaikan rasio kredit bermasalah pun makin nyata. Untungnya, sejauh ini rasio kredit bermasalah cenderung membaik. Menurut OJK, (nonperforming loan/NPL) dan rasio kredit berisiko (Loan at Risk/LaR) berada di level yang terjaga, yakni masing-masing 2,35% dan 11,56% YoY pada Februari 2024 turun dari bulan sebelumnya 2,58% dan 14,51%. Berbagai hal tersebut amat mungkin memengaruhi kebijakan ekonomi nasional, yang ujungnya akan dirasakan oleh debitur. Alhasil, strategi pelaku industri perbankan dalam mengelola kualitas aset pun diuji, termasuk dalam mengalokasikan pencadangan sebagai antisipasi atas risiko kredit. Jika meleset, risiko lonjakan kredit bermasalah telah menanti. Jika berhasil, produktivitas bisnis akan meningkat, yang diharapkan pula berkontribusi pada akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Momen Mudik Lebaran Bisa Perkuat Ekonomi Desa Wisata

Yuniati Turjandini 03 Apr 2024 Investor Daily
Moment mudik Lebaran 2024, dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa, terutama desa-desa wisata, untuk memperkuat perekonomian mereka. "Potensi tersebut harus  dioptimalkan  sebagai upaya menangkap peluang  kunjungan wisata, seiring jumlah pemudik yang diprediksi  lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya," kata Menteri Desa, Pembangunan  Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar mengapresiasikan  sinergi antara Bank Indonesia (BI) dengan Kemendes PDTT dalam menggelar penukaran uang di lingkungan Kemdes PDTT itu. Kegiatan tersebut, menurut dia, memudahkan keluarga besar Kemendes PDTT untuk menukarkan uang milik mereka menjadi uang baru, sehingga dapat dibagikan kepada keluarga dan tetangga di moment Lebaran. (Yetede)

Petani Usulkan HPP Gabah Rp 7.000 per Kg

Yuniati Turjandini 03 Apr 2024 Investor Daily
Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional mengusulkan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPPP) gabah kering panen (GKP) ditingkat petani menjadi Rp7.000 per kg, atau melonjak 40% dari yang berlaku saat ini Rp 5.000 per kg. Usulan peningkatan HPP tersebut mempertimbangkan eskalasi biaya sewa lahan, pupuk, obat-obatan dan tenaga kerja. Dengan HPP gabah sebesar Rp7.000 per kg, petani memastikan akan terus semangat menanam padi karena telah mendapat jaminan harga yang menguntungkan. Ketentuan HPP gabah beras termuat dalam Peraturan Badan Pangan Nasional RI No enam tahun 2023 tentang harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. (Yetede)

RI Peroleh US$ 58 Juta di Pameran Seafood Amerika

Yuniati Turjandini 03 Apr 2024 Investor Daily
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil membawa produk perikanan Indonesia bersinar di ajang Seafood Expo North Amerika (SENA) 2024 yang berlangsung selama tiga hari, yakni 10-12 Maret 2024 di Boston. Selama pameran tersebut, Indonesia mencatat total potensi transaksi perdagangan US$ 58,47 juta atau terlampaui target yang ditetapkan KKP sebesar US$ 50 juta. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk  Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Budi Sulistiyo mengatakan, ikan Indonesia memukau  para pembeli di SENA 2024. Berbagai produk perikanan RI, termasuk tuna loin, frozen, dan saku sukses memikat para buyer dari berbagai negara, seperti Amerika Serikat,  Kanada, Belgia, Spanyol, Inggris, Perancid, China, Arab Saudi, Korea Selatan, Peru, Chili, Taiwan, Hong Kong, India, dan Australia. "Pengunjung SENA terpikat dengan tuna kita, ini terlihat dari nilai  US$  29,5 juta atau 50,45% total potensi transaksi khusus produk tuna di saat pameran," ujar Budi. (Yetede)

Daerah Bersiap Mendulang Suara

Yuniati Turjandini 03 Apr 2024 Tempo (H)
ATMOSFER politik lokal mulai memanas. Banyak nama bermunculan dalam bursa calon kepala daerah: dari gubernur, bupati, hingga wali kota. Mereka sudah mengambil ancang-acang untuk bertarung dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) yang digelar pada 27 November mendatang. Komisi Pemilihan Umum mulai melakukan tahapan pelaksanaan pilkada serentak. KPU mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Pilkada serentak akan digelar di 37 dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta tidak menggelar pilkada langsung. Yogyakarta memiliki peraturan istimewa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam undang-undang tersebut, aturan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur Yogyakarta dilakukan melalui proses pengukuhan.

Mesin partai-partai politik lokal mulai memanas dari Sabang sampai Merauke. Pemilihan kepala daerah (pilkada) digelar serentak pada 27 November mendatang di 546 daerah otonomi yang terdiri atas 38 provinsi, 93 kota, dan 415 kabupaten, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaksanaan tahapan pilkada yang beririsan dengan tahapan pilpres perlu persiapan yang matang. Sebab, masih banyak residu yang belum tuntas. Juga akan banyak tantangan, termasuk soal keamanan. Berikut ini jadwal tahapan pilkada langsung. (Yetede)

Laporan Janggal Kekayaan Pejabat Negara

Yuniati Turjandini 03 Apr 2024 Tempo
KOMISI Pemberantasan Korupsi menyatakan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dapat menjadi alat kontrol bagi masyarakat. Publik bisa ikut memantau peningkatan harta pejabat negara tertentu berdasarkan laporan tersebut. Namun, kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, masih ada pejabat negara yang tidak jujur mencatatkan dan melaporkan harta kekayaan mereka dalam LHKPN.

Alexander mencontohkan jumlah harta yang dilaporkan para pejabat acap lebih kecil dibanding kekayaan riil yang mereka miliki. “Padahal itu tidak sejalan dengan gaya hidup mereka,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, 2 April 2024. “Publik bisa mengetahui itu dari LHKPN.”

Alex menyebutkan sejumlah pejabat negara yang tersandung kasus korupsi terbukti membuat LHKPN tidak sesuai kenyataan. Contohnya bekas Kepala Kantor Bea-Cukai Makassar Andhi Pramono yang divonis 10 tahun penjara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam LHKPN 2022, Andhi mencatatkan harta kekayaannya Rp 14,9 miliar. Sedangkan dari hasil persidangan dia dinyatakan terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 59,6 miliar dan total aset yang disita KPK mencapai Rp 76 miliar.  (Yetede)

Pilihan Editor