Pembangunan 3.724 unit hunian tetap (huntap) dan infrastruktur pemukimannya di Sulawesi Tengah (Sulteng) menyerap anggaran Rp1,05 triliun. Huntap itu diperuntukkan bagi korban gempa bumi dan tsunami di Kota Palu pada 2018. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) menyatakan bahwa dari unit yang terbangun dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo Selasa (26/3/2024), sebanyak 3.195 unit telah dihuni oleh warga. Jokowi berharap komplek huntap itu  dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat dan korban terdampak bencana bisa kembali bangkit menjalani kehidupan bersama keluarganya di rumah yang dibangun dengan teknologi rumah tahan gempa tersebut. "Semua huntapnya sudah selesai dan tadi kita sudah meresmikan secara simbolik. Alhamdulillah ada fasum, Fasos, dan Faskesnya juga. Kita harap nanti akan menjadi tempat membangun kehidupan yang baru disana," terang Presiden. (Yetede)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berkomitmen dalam peningkatan literasi keuangan, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen melalui kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Penandatangan Nota Kesepahaman antara OJK dan Kemendagri berlangsung di Gedung OJK Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Kamis (28/3/2024). Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengatakan langkah kolaborasi itu dilakukan sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Undang-undang No 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Oleh karena itu, peningkatan literasi, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen ditunjukkan agar aktivitas sektor keuangan memberikan dampak yang positif. 

Namun demikian, diakuinya, upaya meningkatkan literasi keuangan, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen secara merata di seluruh daerah dan kalangan masyarakat tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, dalam hal ini OJK. Oleh karena itu, perlu dilakukan sinergitas dengan berbagai pihak, salah satunya Kemendagri yang juga bertujuan untuk mengoptimalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan keberadaan TPAKD sangat penting bagi pemerintah daerah, khususnya dalam percepatan akses keuangan daerah dan mendukung kemandirian serta ekonomi daerah. Sejak dibentuk pada 15 Januari 2016 hingga Desember 2023 lalu, TPAKD di Indonesia telah mencapai 515 dengan 34 di antaranya merupakan TPAKD tingkat 34 provinsi. Sesuai dengan tugas dan kewajiban dari TPAKD, salah satunya yakni membantu program pemerintah dalam meningkatkan literasi, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen.

Layanan TikTok Shop yang bermigrasi menjadi Shop Tokopedia berkomitmen melanjutkan program beli lokal, di tengah kekhawatiran risiko penguasaan data oleh platform belanja online asal China itu. Wajah Chief Executive Officer (CEO) PT Tokopedia Melissa Siska Juminto tampak ceria saat mengumumkan tuntasnya proses migrasi layanan TikTok Shop ke Shop Tokopedia sejak 27 Maret 2024. Proses migrasi tersebut terhitung lebih cepat dari jangka waktu yang diminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) yaitu 4 bulan terhitung sejak 12 Desember 2023. Dengan batas waktu 4 bulan, semestinya proses migrasi layanan harus selesai paling lambat 12 April 2024.

Dalam acara Diskusi Media Update Perkembangan Masa Transisi TikTok dan Tokopedia di Jakarta pada Rabu (3/4), Melissa mengungkap Tokopedia melakukan penyesuaian terhadap tiga komponen utama. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Perdanganan (Permendag) No. 31/2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pertama, secara pembayaran (payment). Melissa menyampaikan bahwa sosial commerce tidak dapat memfasilitasi transaksi pada sistem elektroniknya. Artinya, TikTok tidak lagi bisa memfasilitasi transaksi pembayaran, melainkan akan diambil oleh Tokopedia. Kedua, pengguna (user) dan data. Dalam komponen itu, tidak terjadi penyalahgunaan dan penguasaan data yang mengakibatkan persaingan tidak sehat. Ketiga, merchant operation. KP3A Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) tidak bisa melakukan di luar kewajiban perlindungan konsumen, pembinaan, dan penyelesaian sengketa.

Teranyar, Tokopedia melaksanakan instruksi Kemendag untuk penerbitan invoice transaksi di dalam Shop Tokopedia. Selain itu, Kemendag memberikan catatan khusus agar tetap memprioritaskan penjualan produk lokal di dalam platform Shop Tokopedia. Hal itu, kata dia, telah dilakukan sejak awal kemunculan kolaborasi kedua platform pada momentum hari belanja online 12.12 pada 12 Desember 2023. Melissa menegaskan program promosi dalam Shop Tokopedia bertujuan mendukung penjualan produk UMKM di dalam platform. Namun, dia berjanji tidak akan berlebihan menggelontorkan promosi usai TikTok bergabung ke Tokopedia.   Oleh karena itu, Melissa mengeklaim aktif menurunkan akun penjual yang diduga melakukan predatory pricing. “Kita takedown, sekarang kita kerja very tight ya tiap dapat laporan kita turunin segera,” ujarnya.

Sementara itu, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) tetap khawatir ada risiko penguasaan data tren belanja masyarakat warga Indonesia oleh platform TikTok Shop yang kini menjadi Shop Tokopedia. Ketua Umum Hippi Erik Hidayat menilai aksi platform belanja online asal China itu telah menabrak aturan telah mengancam keberlangsungan UMKM. Sejak mengakuisisi sejumlah besar saham PT Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), TikTok menyajikan fitur belanja dalam platform Tokopedia secara back end atau di balik layar dan mengubah nama fitur menjadi Shop Tokopedia. Menurutnya, pembelian saham Tokopedia oleh TikTok bakal berakibat fatal terhadap keberlangsungan bisnis UMKM. Padahal, Permendag No. 31/2023 Pasal 13 Ayat 3 huruf (a) menyebutkan bahwa penyelenggara PMSE wajib memastikan tidak adanya interkoneksi antara sistem elektronik yang digunakan dan sistem elektronik di luar Sarana.

Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan divonis pidana penjara 6 tahun atas kasus suap penanganan perkara atau lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menutut penjara 13 tahun. Hasbi langsung mengajukan upaya banding. Majelis Hakim menyatakan Hasbi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, pada pengurusan perkara kasasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana di MA. “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama enam tahun,” ujar Ketua Majelis Hakim Toni Irfan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (3/4). Selain vonis bui, hakim MA itu turut dijatuhi hukuman denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan dan uang pengganti Rp3,8 miliar subsider satu tahun kurungan. 

Sementara itu, keadaan meringankan bagi Hasbi adalah belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga, dan bersikap sopan selama persidangan. Majelis Hakim juga mempertimbangkan masa pengabdian Hasbi selama 31 tahun sebelum memutus perkara suap yang menjeratnya. Sementara itu, Hasbi menyatakan banding terhadap putusan Majelis Hakim. “Terima kasih Yang Mulia, terima kasih juga kepada JPU. Karena waktunya terdesak, sudah mau masuk liburan, maka setelah konsultasi, kami tetap akan mengajukan banding,” katanya. Sementara itu, pihak jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menyatakan masih pikir-pikir terhadap vonis yang dibacakan hakim.

Ahli dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai audit forensik terhadap Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024 belum diperlukan karena belum terjadi tindak pidana. Marsudi Wahyu Kisworo, ahli yang dihadirkan KPU menyampaikan bahwa tidak ada bukti terjadinya fraud yang disebabkan oleh Sirekap karena merupakan aplikasi yang dilatih pengembang (developer). Hal itu disampaikan saat merespons pernyataan Anggota Tim Hukum Paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Bambang Widjojanto yang menyebtukan bahwa telah terjadi fraud atas selisih suara di Sirekap, sehingga patut dilakukan audit forensik. “Saya bukan ahli hukum, tapi saya pernah dengar begini, bahwa fraud itu salah satu syaratnya adalah adanya mens rea [niat buruk], ada niat di situ. 

Nah, sementara yang mengonversi gambar menjadi angka itu kansoftware, aplikasi, sistem sebuah aplikasi,” katanya dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Rabu (2/4). “Nanti bisa ditanya pada developer, ditrainingnya dengan [membaca] tulisan tangan berapa banyak, biasanya ribuan tulisan tangan. Tetapi, biarpun ditraining dengan ribuan tulisan tangan, tetap namanya mesin itu tidak seperfect manusia, pasti ada kesalahan,” lanjutnya. Menurut Marsudi, audit forensik belum perlu dilakukan karena, belum terdapat bukti absah telah terjadi tindak pidana. Di sisi lain, Analis Keamanan Tim Pengembang Sirekap, Yudis-tira Dwi Wardhana Asnar, yang merupakan ahli yang dihadirkan KPU, menjelaskan bahwa Sirekap diaudit oleh dua lembaga negara, yakni Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan melakukan technical assessment. Saksi yang dihadirkan KPU RI Andre Putra Hermawan meyakini Sirekap tidak bisa diserang virus, berisi perangkat lunak berbahaya (malware), maupun memiliki versi bajakan. 

Sementara itu, ketua tim hukum pasangan calon (paslon) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra yakin bahwa permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan kubu paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar akan ditolak MK. Pasalnya, kubu Anies-Muhaimin mendalilkan bahwa aplikasi Sirekap milik KPU digunakan sebagai alat bantu kecurangan pilpres. Yusril menyebut bahwa KPU justru menggunakan penghitungan secara manual dalam menetapkan hasil pemungutan suara. Pada perkembangan lain, Presiden Joko Widodo mendukung langkah Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju sebagai saksi dalam sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pada Jumat, 5 April 2024. Presiden mempersilakan MK memanggil para menteri tersebut untuk menggali informasi yang diperlukan dalam sidang sengketa Pilpres yang tengah berlangsung. Bahkan, dia menekankan siapa pun yang dipanggil harus hadir sebagai kewajiban konstitusional. Sekadar informasi, keempat menteri yang dipanggil oleh MK adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Sosial Tri Rismaharini. Para menteri tersebut memastikan bakal hadir dalam sidang di MK besok.

Emiten nikel, PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) atau Harita Nickel membukukan pertumbuhan laba bersih pada 2023 sejalan dengan pendapatan yang melonjak signifikan. Di sisi lain, ekspansi fasilitas pengolahan nikel NCKL terus berlanjut. Sepanjang 2023, pendapatan NCKL melonjak 149,35% year-on-year (YoY) menjadi sebesar Rp23,85 triliun dari Rp9,56 triliun pada 2022. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan tersebut terdiri atas pengolahan nikel sebesar Rp20,76 triliun serta pendapatan dari penambangan nikel sebesar Rp3,09 triliun. Kontrak pelanggan yang lebih dari 10% dari pendapatan adalah Lygend Resources & Technology Co., Ltd., Ningbo Lygend Wisdom Co., Ltd., dan Glencore International AG. Pendapatan itu berasal dari penjualan bijih nikel sebanyak 15,38 juta wet metric ton (wmt) yang mencakup saprolit sebanyak 6,30 juta wmt dan limonit sebanyak 9,08 juta wmt sepanjang 2023. 

Selain itu, NCKL juga membukukan peningkatan produksi feronikel sebesar 300% YoY menjadi 101.538 ton pada 2023 dan kenaikan produksi mixed hydroxide precipitate (MHP) sebesar 50% YoY menjadi 63.654 ton pada 2023. Roy Arman Arfandy, Direktur Utama Trimegah Bangun Persada, mengatakan Harita Nickel tetap berupaya untuk mempertahankan pertumbuhan di tengah kondisi pasar yang penuh tantangan sepanjang tahun 2023. Di sisi pengolahan nikel, pertumbuhan NCKL turut didorong oleh peningkatan volume dari smelter baru PT Halmahera Jaya Feronikel (HJF) yang menghasilkan feronikel dan lini produksi tambahan PT Halmahera Persada Lygend (HPL) untuk menghasilkan bahan baku baterai kendaraan listrik.