Tidak semua orang punya kesempatan untuk mudik Lebaran dan bertemu keluarga di kampung halaman. Sebagian harus tetap bekerja atau mencari cuan di perantauan karena kesulitan ekonomi. Para pedagang kecil, tukang parkir, hingga asisten rumah tangga menahan rindu bertemu keluarga demi mendapat cuan. Pada Lebaran tahun ini, Herianto (55) tidak bisa mudik lagi ke kampung halamannya di Jambi atau Jateng. Pria itu berjualan minuman dalam kemasan dengan gerobak di sekitar kawasan Blok M, Jakarta. Herianto memilih pulang ke kampung di hari biasa, karena harga tiket lebih terjangkau bagi pekerja informal sepertinya. ”Saya tidak mudik Lebaran tahun ini agar tetap bisa berjualan,” katanya, di Jakarta, Selasa (2/4).Ia berharap ada peluang untuk mendulang cuan lebih banyak karena persaingan lebih longgar.

Saat Lebaran hari pertama, Jakarta memang sepi. Namun, berselang satu atau dua hari, banyak orang jalan-jalan ke kawasan perbelanjaan itu. Dia menyadari bahwa ia bukan pekerja formal yang setiap Lebaran mendapat THR. Karena itu, ia mesti bersiasat agar memperoleh penghasilan lebih. Tidak mudik, bagi Herianto, adalah pilihan yang paling tepat untuk punya penghasilan tambahan. Apalagi, kembali ke kampung halaman saat Lebaran membutuhkan biaya besar. Selain biaya transportasi, dia juga harus memberi ”salam tempel” untuk kemenakan.

Aini (42), yang tinggal di Balikpapan, Kaltim, juga tidak mudik tahun ini. Ia menjadi infal atau ART pengganti. ”Peluang menjadi ART pengganti bisa saya manfaatkan untuk memperoleh penghasilan tambahan,” katanya. Aini mendapat upah Rp 250.000 per hari. Dia bertugas menyapu, mengepel, memasak, mencuci pakaian, dan cuci piring. Berdasarkan kesepakatan, ia dan kenalannya, Aini, akan bekerja setidaknya tujuh hari. Menurut Aini, tawaran itu lumayan untuk menambah penghasilannya. Dia akan pulang kampung pada waktu lain. Uang hasil ART dadakan bisa digunakan untuk pulang kampung, meskipun tidak saat Lebaran. (Yoga)

Jumlah kasus penipuan terkait aktivitas keuangan ilegal cenderung meningkat selama Ramadhan. Hal ini terjadi seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat yang memperoleh THR, perkembangan teknologi, serta belum meratanya tingkat literasi masyarakat. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, pengaduan terkait aktivitas keuangan ilegal selama Maret 2024 mencapai 1.914. Jumlah ini naik dibandingkan Februari 2024 di 1.530 pengaduan.

”Secara umum, penipuan selama Ramadhan meningkat karena (para pelaku) memanfaatkan peluang adanya peningkatan pendapatan masyarakat, seperti mendapat THR dan bonus. Pada saat seperti ini, terbuka potensi masyarakat menjadi lengah dan kurang berhati-hati dalam menggunakan dananya. Apalagi, dengan iming-iming imbal hasil yang sangat besar,” tuturnya saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (4/4). Friderica memaparkan berbagai modus penipuan yang marak terjadi selama Ramadhan berdasarkan aduan masyarakat, antara lain penawaran investasi melalui aplikasi periklanan yang menawarkan imbal hasil tetap dengan mengerjakan tugas-tugas tertentu. Kemudian, promosi yang menawarkan keuntungan tertentu apabila peserta mampu mengundang anggota lain untuk bergabung (member get member).

Selanjutnya, penawaran investasi berimbal hasil tetap dengan menggunakan logo serta nama perusahaan berizin atau impersonifikasi, terutama melalui media sosial, seperti Telegram. Selain itu, ada pula penawaran investasi berimbal hasil tetap dengan meyetorkan uang sejumlah tertentu (money game). ”Supaya tidak masuk skema penipuan tersebut, selalu ingat  prinsip 2L, yakni legal dan logis. Pastikan legalitasnya, bisa dengan menghubungi 157. Kemudian logis, artinya kalau ditawari sesuatu yang berlebihan bagusnya, atau to good to be true, harus berhati-hati,” ujar Friderica dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK Maret 2024 secara daring, Selasa (2/4). (Yoga)

Masa depan perekonomian Indonesia selama satu tahun ke depan masih dibayangi ketidakpastian di tengah proses transisi pemerintahan baru. Arah kebijakan ekonomi yang belum terbaca serta tingkat utang  pemerintah yang semakin besar dikhawatirkan bisa mengikis rasa percaya investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Berdasarkan Laporan East Asia and the Pacific Economics Update April 2024 ”Firm Foundations of Growth” oleh Bank Dunia, mayoritas negara di kawasan Asia Pasifik menghadapi tantangan serupa.

Meski tumbuh stabil, pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan masih jauh dari potensi yang sesungguhnya. Pertumbuhan yang melambat di Indonesia dan negara-negara lain di kawasan terjadi karena laju investasi yang lebih rendah dibandingkan level prapandemi. Bank Dunia menduga investasi yang melambat itu disebabkan oleh level utang pemerintah dan swasta yang semakin tinggi serta ketidakpastian politik dan arah kebijakan baru oleh rezim mendatang.

Laporan itu menyebutkan, setiap kenaikan utang sebesar 10 % poin akan menurunkan laju pertumbuhan investasi sebesar 1,1 % poin. ”Utang pemerintah yang tinggi akan membatasi ruang fiskal negara, menghambat investasi publik, bahkan bisa semakin menghambat masuknya investasi swasta,” kata Kepala Ekonom Kawasan Asia Timur dan Pasifik di Bank Dunia Aaditya Mattoo, dalam konferensi pers daring, Kamis (4/4). (Yoga)

PT Vale Indonesia Tbk akan melalui sejumlah tahapan strategis terkait penuntasan divestasi saham selama April-Juli 2024. Dimulai dengan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS LB) pada 19 April, berlanjut ke penawaran umum terbatas untuk saham pada 21-27 Juni sampai akhirnya divestasi ditargetkan tuntas pada Juli.

”Proses divestasi ini ditargetkan selesai pada Juli 2024, dengan beberapa milestone (tahapan penting). Pada 19 April 2024 akan dilakukan RUPS LB, kemudian 5 Juni 2024 adanya konfirmasi right issue oleh OJK, lalu 21-27 Juni 2024 periode right issue, dan 1 Juli 2024 penjatahan atau allotment distribusi saham,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/4).

Kesepakatan divestasi PT Vale Indonesia Tbk (PTVI) berlangsung di Jakarta, Senin (26/2). Lewat kesepakatan ini, Mind Id menguasai 34 % saham atau terbesar. Sisanya dipegang oleh Vale Canada Limited sebesar 33,88 %, Sumitomo Metal Mining sebesar 11,48 %, dan publik sebesar 20 %. (Yoga)

Rasa bahagia kalangan pekerja menyambut penghasilan yang naik berkali-kali lipat ketika menerima slip gaji dan THR pada bulan Maret langsung buyar saat melihat potongan Pajak Penghasilan atau PPh 21 ternyata ikut membengkak. Selama ini, pembayaran THR selalu diiringi dengan potongan PPh 21 yang lebih besar dari bulan-bulan biasanya. Wajar, karena total penghasilan yang diterima lebih tinggi. Namun, dengan adanya skema baru penghitungan dan pemungutan PPh 21 alias skema Tarif Efektif Rata-rata (TER), pajak yang dipotong saat menerima THR menjadi lebih besar dari sebelumnya. Perbedaannya cukup signifikan.

Contoh, sebelum skema TER berlaku, seseorang dengan gaji Rp 10 juta per bulan dipotong pajak Rp 1,13 juta saat menerima THR yang besarannya satu kali gaji. Kini, dengan skema TER, potongan pajaknya saat mendapat THR ”membengkak” menjadi Rp 1,8 juta. Perubahan skema penghitungan dan pemungutan pajak ini memang terkesan cepat dan tiba-tiba. Skema TER mulai berlaku 1 Januari 2024, sementara regulasi dasar yang menjadi acuan penerapannya baru terbit 29 Desember 2023, hanya jeda beberapa hari sebelum regulasi itu diimplementasikan secara nasional. Tidak cukup waktu untuk sosialisasi ke perusahaan selaku pemotong pajak ataupun kepada pekerja yang dipotong pajak. Tidak heran kalau banyak yang terkejut.

Kebetulan pula, THR tahun ini masuk pada bulan Maret, bertepatan dengan tenggat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Pekerja sedang getol-getolnya menaruh perhatian pada urusan pajak. Keluhan, protes, dan cacian pun berseliweran di media sosial. Menanggapi keluhan warga, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu menjelaskan, besaran potongan PPh 21 terhadap pekerja jumlahnya masih tetap sama dengan yang dulu. Besarannya hanya berubah secara bulanan, tetapi jika ditotal, skema TER tidak mengubah pajak penghasilan yang harus dibayarkan seseorang dalam satu tahun pajak. Bahkan, menurut simulasi DJP, potongan PPh 21 yang lebih besar di awal-tengah tahun akibat adanya THR, bonus, dan uang lembur itu berpotensi menyebabkan ”lebih bayar pajak” di akhir tahun pada Desember 2024.

Lebih bayar terjadi ketika jumlah pajak yang sudah dibayarkan ternyata lebih besar daripada pajak terutang yang semestinya. Kelebihan pembayaran pajak itu tentu akan dikembalikan kepada wajib pajak. Biasanya, proses pengembalian pajak (restitusi) itu diajukan secara langsung ke DJP saat mengisi laporan SPT dengan status ”lebih bayar”. Dalam beberapa kasus, wajib pajak pun perlu melalui serangkaian pemeriksaan sebelum kelebihan pajaknya dikembalikan. Namun, DJP menjamin, pekerja yang mengalami lebih bayar akibat penerapan skema TER tidak perlu mengajukan restitusi dan diperiksa untuk mendapat pengembalian pajak. Lebih bayar mereka otomatis akan dikembalikan oleh perusahaan pada akhir tahun bersamaan dengan gaji Desember atau selambat-lambatnya pada bulan Januari. (Yoga)

Kemenaker mengklaim, hingga tenggat pembayaran THR keagamaan pada Rabu (3/4) belum menerima pengaduan terkait THR, baik laporan bahwa perusahaan tidak akan membayar maupun membayar dengan cara dicicil. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Indah Anggoro Putri menyebutkan, sejak posko THR kementerian dan dinas tenaga kerja dibuka pada 18 Maret hingga 3 April yang merupakan batas terakhir pembayaran THR keagamaan, posko menerima sekitar 600 pertanyaan. Semuanya bersifat konsultasi mengenai bagaimana cara menghitung nilai THR. Pertanyaan tersebut datang dari pekerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berbagai industri.

”Umumnya, mereka yang berkonsultasi seperti itu merupakan pekerja dengan status PKWT yang kontraknya habis. Padahal, jika pekerja PKWT mengalami kontrak habis sebelum hari raya Lebaran, mereka tidak berhak mendapatkan THR keagamaan,” ujarnya yang ditemui seusai pemberangkatan mudik gratis Kemenaker, Kamis (4/4) di Jakarta. Sesuai Pasal 7 Ayat (3) Permenaker No 6 Tahun 2016 tentang THR bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT alias kontrak dan kontraknya berakhir 30 hari sebelum hari raya keagamaan, mereka tidak berhak atas THR. (Yoga)

Lena dan Rihwinarti semringah ketika ditemui, Kamis (4/4) pagi. Usaha mereka memelototi terus situs web mudik gratis tidak sia-sia sehingga akhirnya bisa mudik. Ketiganya beserta keluarga merupakan bagian dari 12.170 warga yang meninggalkan Jakarta dari Monumen Nasional (Monas). Mereka memanfaatkan program mudik gratis yang diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta. ”Daftarnya agak susah. Tiga hari baru berhasil. Baru bisa daftar. Jadi, setiap hari coba lagi,” kata Lena.

Lena setiap tahun mudik ke Malang, Jatim, bersama keluarganya. Ini kali pertama dia dan tiga anggota keluarganya mengikuti mudik gratis dari Pemprov DKI Jakarta. Setelah berhasil mengakses laman https://mudikgratis.ja-karta.go.id, Lena wajib menyertakan kelengkapan administrasi kependudukan, kartu keluarga (KK), KTP DKI Jakarta (diutamakan), dan STNK (jika membawa sepeda motor). Setiap pendaftar kebagian maksimal tiga anggota keluarga dalam satu KK.

Setelah pendaftaran, dia melakukan verifikasi dengan membawa fotokopi kelengkapan administrasi ke lokasi verifikasi yang ditentukan Dishub DKI Jakarta. ”Alhamdulillah enggak ada kendala verifikasi,” ujar Lena. Rihwinarti juga begitu. Bahkan, dia baru berhasil mendaftar ketika dibuka gelombang kedua. ”Awal-awal (gelombang pertama) susah akses ke web-nya. Pas bisa login (masuk), ternyata pendaftaran sudah full (penuh). Kuotanya sudah nol,” tutur Rihwinarti. Dia terus memantau berita media massa, termasuk laman Dishub DKI Jakarta. Ketika gelombang kedua dibuka, dia gerak cepat dan berhasil mendaftar untuk mudik ke Semarang, Jateng, bersama keluarganya. (Yoga)

PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) siap terbang lebih tinggi lagi pada 2024, setelah mencetak kinerja impresif tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari kian kokohnya fundamental perseroan dan iklim usaha yang kondusif selepas pandemi Covid-19.  Sejalan dengan itu, BUMN penerbangan itu akan memaksimalkan potensi pendapatan di lini komersial, termasuk kargo dan penerbangan berjadwal dan tidak berjadwal. Perseroan juga akan menggenjot ancillary korporasi terkait dengan pengelolaan beban usaha secara ideal, hingga optimalisasi  tata laksana manajemen risiko dalam mengekor kemampuan pemenuhan kewajiban usaha perusahaan secara jangka panjang. Tahun lalu, perseroan mencetak pertumbuhan pendapatan 40% menjadi US$ 2,94 miliar dari tahun sebelumnya US$ 2,2 miliar. (Yetede)

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Budi Arie Setiadi memastikan, insentif diskon biaya hak pengguna (BHP) frekuensi bagi operator  telekomunikasi (telko) nasional akan diterbitkan Mei 2024, sebelum lelang spektrum  frekuensi digelar. Saat ini, Kemenkominfo memantangkan insentif tersebut. Insentif ini diyakini nakal menguntungkan semua pihal, mulai dari negara operator, hingga masyarakat. Dengan peningkatan kualitas  layanan telko, dia mengaskan, masyarakat memiliki potensi pengembangan  usaha yang lebih baik dan berkualitas, khususnya melalui ruang digital. Ini penting, mengingat layanan kecepatan  kecepatan internet rata-rata  nasional saat ini hanya 25,37 Mbps, menurut Spedest by Ookla Januari 2024. "Kalau kecepatan internet meningkat, multiplier effect-nya keekonomi besar. Kami berharap masyarakat meningkat pendapatannya lewat ini," katanya. (Yetede)