Beragam siasiat disiapkan oleh pemerintah untuk memaksimalkan dampak  momentum Ramadan dan Idulfitri tahun ini terhadap perekonomian.  Siasat-siasat itu adalah penyaluran tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) secara penuh atau 100%, percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan pengendalian inflasi lewat strategi 4K (Keterjangkauan harga, ketersediaan  pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif).  Berikutnya, pemerintah juga secara khusus pemerintah melakukan sejumlah  langkah kebijakan guna  menjaga stabilisasi harga  pangan melalui penguatan  Cadangan Beras Pemerintah (CBP), percepatan penyaluran beras SPHP (Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan), penyaluran bantuan pangan beras, gerakan pangan murah, serta operasi pasar murah. Bila harga pangan terkendali, maka aktivitas ekonomi diharapkan terus meningkat karena daya beli masyarakat terjaga. (Yetede)

PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickle berpeluang mengantongi dana jumbo sebesar Rp 17 triliun dari aksi penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue yang akan digunakan untuk akuisisi tambang dan penetrasi pasar. Analis menilai, ekspansi tersebut  bakal mengokohkan pendapatan sekaligus posisi Harita di industri baterai kendaraan listrik.  Potensi dana  fantastis tersebut bakal terhimpun dari aksi penawaran umum terbatas (PUT) sebanyak-banyaknya 18,9 miliar saham.  Tentunya dengan asumsi NCKL, membandrol harga pelaksanaan rights issue sebesar Rp 900 sebagaimana harga penutupan saham NCKLL pada Jumat (5/4/2024). Direktur Utama Harita Nickel Roy A. Arfandi menyatakan, PUT merupakan langkah strategis Harita Nikel sebagai upaya memperkuat pertumbuhan dan  pengembangan usaha berkelanjutan. (Yetede)

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian  Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat, penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital hingga 31 Maret 2024 sebesar Rp 23,04 triliun. Jumlah tersebut berasal  dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pendanaan Melalui Sistem (PMSE) sebesar Rp 18,74 triliun, pajak kripto sebesar Rp 580,2 miliar, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp1,95 triliun, dan pajak yang dipungut  oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atur jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) sebesar Rp1,77 triliun. Sementara itu, sampai dengan Maret 2024 pemerintah telah menunjukkan 167 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut PPN. Jumlah tersebut termasuk dua pembetulan atau perubahan data pemungut PPN PMSE. Pembetulan di bulan Maret 2024 yaitu Vonage  Business Inc dan Twitch Interactive Singapore Private Limited. (Yetede)

Pemerintah menilai positif rencana perusahaan Bruenergy Utama Sdn Bhd membangun kereta cepat melintasi Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia  termasuk ke Ibu Kota Negara (IKN). Kepala Staff Kepresidenan RI Moeldoko mengatakan, rencana tersebut bakal memberi  efek yang besar dalam mobilisasi warga. "Namun yang perlu diingat ini perbatasan dengan kedaulatan masing-masing. Kita menyambut baik karena ada pemenuhan  kebutuhan untuk mobilitas orang dan barang," kata Moeldoko.  Menurut Moeldoko, dipandang dari sisi kedaulatan  akan berkaitan dengan hubungan bilateral dan multilateral dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul di kawasan perbatasan. "Menurut saya secara pribadi bagus ada sebuah konektivitas, mendekatkan, sehingga nanti barang-barang di Indonesia bisa dengan cepat menuju Malaysia, lalu menghubungkan Brunei Darussalam walaupun singgah di malaysia. Berikutnya akan memudahkan mobilitas manusia, mobilitas barang," ungkapnya. (Yetede)

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF di akhir 2023 mencatat total akumulasi dana yang telah dialirkan SMF ke sektor pembiayaan  perumahan sejak tahun  2005 mencapai 103,75 triliun. Adapun, total aset SMF hingga akhir 2023  mencapai sebesar Rp 45,71 triliun. Pencapaian tersebut  ditopang oleh kegiatan  penyaluran pinjaman sebesar  Rp 13,09 triliun. Sementara itu, laba bersih  di 2023  mencapai Rp 466 miliar.  Terkait penerbitan surat utang korporasi sebagai sumber pendanaan, selama 2023 SMF telah menerbitkan obligasi dan sukuk dengan total  sebesar Rp 6,85 triliun melalui penerbitan  Obligasi PUB VII Tahap I, Sukuk Musyarakah  PUB I Tahap I, Obligasi PUB VII Tahap II, Obligasi Berwawasan Sosial PUB I Tahap I, dan Sukuk Musyarakah Berwawasan Sosial PUB I Tahap I. Sampai dengan akhir  2023, posisi (outstanding) surat utang dan sukuk SMF mencapai Rp 19,35 triliun dan (outstanding) pendanaan jangka panjang dari bank sebesar  Rp 3,90 triliun. (Yetede)

Perum Bulog memanfaatkan fleksibilitas harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras untuk memaksimalkan penyerapan produksi dalam negeri dalam  rangka pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP). Selain untuk meningkatkan  ketahanan pangan nasional, penyerapan gabah dan beras lokal dalam masa fleksibilitas harga itu juga bertujuan menyejahterakan petani melalui pembelian harga pangan pokok yang terjaga dengan baik. Menurut Direktur Supply Chain dan Pelayanan Perum Bulog Mukhamad Suyamto, pihaknya tengah memaksimalkan  penyerapan gabah dan beras domestik guna memenuhi kebutuhan CBP demi memperkuat persediaan pangan nasional. "Fleksibilitas harga gabah dan beras yang kini berlaku memungkinkan kami optimal melakukan pengadaan lokal guna memenuhi kebutuhan pangan nasional. Sehingga, diharapkan stok beras Indonesia tercukupi melalui pengadaan dalam negeri dan petani mendapat harga pembelian yang baik oleh Bulog. Pemenuhan stok nasional lewat pengadaan domestik tentunya selalu jadi prioritas Bulog," kata dia. (Yetede)

Gabungan Penguasaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meminta program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dipercepat, diantaranya dengan mengatasi hambatan  perizinan bagi perkebunan rakyat yang berada di kawasan hutan. Dengan melajunya PSR diharapkan produksi minyak sawit nasional kian melesat dan keberlanjutan dari kegiatan hilirisasi bisa terjaga di masa depan karena bahan bakunya selalu tersedia. menurut Ketua Umum Gapki  Eddy Martono, menjaga keberlanjutan hilirisasi sawit nasional kedepan adalah upaya yang sangat bagus. Sebab, hilirisasi akan membuka lapangan kerja  baru dan meningkatkan nilai tambah. "Gapki mendukung hilirisasi dilanjutkan dan diperkuat. Tapi yang perlu diperhatikan, sektor hulunya bagaimana, terutama dalam meningkatkan produktivitas. Jangan sampai nanti hilirisasi sudah digenjot, ternyata (bahan baku/produksi) tidak mencukupi. Untuk memacu produktivitas sawit, sudah ada program PSR, ini yang harus dipacu lagi," ungkap Eddy. (Yetede)

PABRIK-pabrik atau smelter timah  di Kawasan Industri Ketapang, Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung, senyap. Dari pantauan Tempo di sembilan smelter, Jumat, 5 April 2024, tak terlihat kegiatan produksi sama sekali. Sekretaris jenderal Asosiasi Penambang dan Olahan Pasir  Mineral Indonesia Rudi Syahwani mengkonfirmasi hampir semua pabrik  peleburan timah  di bangka Belitung tutup, setidaknya sejak tiga bulan terakhir. Dia mencatat hanya Arsari Group perusahaan milik Hasjim Djojohadikusumo yang beroperasi, itupun baru-baru ini. Menurut Rudi, tutupnya smelter dipicu masalah administrasi. Pemerintah baru menyetujui rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) perusahaan tambang pada akhir Maret lalu. Normalnya, persetujuan terbit pada awal tahun. Konsekuensinya adalah nihil pasokan timah untuk diolah. Menurut Rudi, para pemilik smelter khawatir mengolah pasir timah ilegal seperti yang tengah diusut aparat penegak hukum di tengah masifnya pertambangan timah ilegal di bangka Belitung. "Mereka menyadari, tidak mengolah timah dari dari izin usaha pertambangan ( IUP ) mereka sendiri," ujarnya kepada Tempo, kemarin. (Yetede)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menetapkan kembali mantan Wakil  Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharief Hiariej atau Eddy Hiariej sebagai tersangka. Status Eddy sempat dipertanyakan saat dia menjadi saksi ahli dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHP) di Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 4 2024. Eddy kemudian mengajukan praperadilan ke Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan dan menang. Dalam keputusannya, hakim tunggal Estiono mempermasalahkan penetapan status tersangka Eddy yang dilakukan pada tahap penyelidikan. Mengutip Kitab Undang-Undang  Hukum Acara Pidana, Estiono menilai penyelidikan tidak memiliki nilai pro justicia. Dia tidak mempertimbangkan Undang-Undang KPK yang  memperbolehkan lambaga antirusuah itu menetapkan orang  sebagai tersangka pada tahap penyidikan. ALi memastikan KPK mengikuti putusan KPK sudah menaikkan status perkara jual-beli wewenang di Kementerian Hukum dan HAM yang melibatkan Eddy Hiariej ke tahap penyidikan. "Kami pastikan KPK melanjutkan penyidikan  perkara dugaan korupsi di Kemenkumham," kata Ali Fikri. (Yetede)

Pabrik-pabrik peleburan atau smelter timah di kawasan industri Ketapang, Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung senyap. Dari Pantauan Tempo, dari sembilan  smelter, jumat, 5 April 2024, tak terlihat kegiatan produksi sama sekali. Pintu masuk ke smelter-smelter tertutup rapat, dari dalam terlihat hanya beberapa orang yang mengenakan pakaian satuan  pengaman sedang duduk. Ketika dihampiri mereka mengatakan hanya karyawan outsourching yang ditugaskan menjaga aset smelter. Sudah beberapa bulan ini tidak ada aktivitas, baik pengiriman pasir timah maupun proses peleburan timah.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambangan dan Pengolahan Pasir Mineral Indonesia Rudi Syahwani mengkonfirmasi hampir semua pabrik peleburan timah di Bangkabelitung tutup, setidaknya sejak tiga bukan terakhir. DIa mencatat hanya Arsari Group- Perusahaan milik Hasjim Djojohadikusumo- yang beroperasi. Itupun baru-baru ini. Menurut Rudi, tutupnya smelter dipicu masalah administrasi. Pemerintah baru menyetujui  rencana kerja dan anggaran  biaya (RKAB) perusahaan tambang pada akhir Maret lalu. Normalnya, persetujuan terbit pada awal tahun. Konsekuensinya adalah nihil pasokan timah untuk diolah. (Yetede)