Tak ada yang lebih tabah dari petani padi seperti Yana (53) dan Warsitem (49). Terpuruk saat paceklik, tetapi tak dapat untung ketika panen. Saat harga beras melambung, hidup mereka justru limbung. Kisah Yana dan Warsitem adalah cerminan miris petani yang hidup di negara agraris. Hampir sepanjang hidupnya Yana dan Warsitem bergelut dengan padi. Dia mengenal padi melebihi keluarganya dan menganggap sawah menjadi rumah kedua. Sejak tiga tahun lalu, mereka menggarap sawah seluas 3.500 meter persegi di Desa Kalensari, Indramayu, medio Maret 2024, yang disewa Rp 10 juta per tahun atau dua kali masa panen dari salah satu petani pemilik lahan di desa mereka. ”Bayar sewanya setiap kali panen pakai gabah. Biaya beli pupuk atau obat-obatan saya pinjam dulu,” kata Warsitem.

Hasil panen berupa gabah kering panen (GKP) yang diperoleh dari lahan mungil itu kerap habis untuk membayar sewa lahan. Setiap panen, ibu tiga anak itu lebih dahulu membayar biaya sewa yang dilunasi dengan gabah.  ”Setiap kali bayar utang, gabah masih lebih 2 kuintal buat makan,” ucap Warsitem. Hasil panen sawah mungil Warsitem hanya bertahan dua bulan. Pada 2023, misalnya, seusai panen di Oktober 2023, stok gabah tersisa untuk makan sehari-hari hanya bertahan dua bulan. ”Setelah habis, mau enggak mau, harus nempur (beli) beras,” ucapnya. Keluarga Yana atau Warsitem biasanya membeli beras minimal 10 kg, untuk kebutuhan makan keluarga selama 10 hari. Saat masa paceklik tiga bulan terakhir, mereka membeli beras Rp 15.000 sampai Rp 16.000 per kg.

Anjloknya harga gabah saat panen raya padi tak dapat dihindari. Petani tak berdaya saat gabahnya dibeli tengkulak dengan harga di bawah Rp 6.000 per kg. Saat panen raya atau musim hujan, misalnya, tengkulak bisa menekan harga gabah di tingkat petani. Biasanya petani memilih melepas gabah karena tak punya penyimpanan gabah. Sedang harga pembelian gabah Bulog jauh kalah dengan harga yang ditawarkan para tengkulak. Padahal, biaya produksi petani tidak sedikit. Beberapa petani mengurangi beban biaya produksi dengan membuat pupuk alami dari kotoran ternak, kotoran unggas, hingga sampah organik sisa dapur. Jika tak mengatur strategi, petani bisa semakin boncos. (Yoga)

Berdalih lowongan pekerjaan tidak sesuai kualifikasi pendidikan, banyak orang muda Korsel memilih menganggur. Mereka mengandalkan orangtua untuk hidup sehari-hari. Harian South China Morning Post, Selasa (11/6) menyebutkan, semakin banyak kakek-nenek di Korsel yang menghabiskan banyak waktu dan uang untuk cucu-cucu mereka. Inflasi yang tinggi membuat orangtua semakin sulit mengurus anak-anak mereka sendiri sehingga butuh bantuan kakek-nenek. Sementara, banyak orang muda menganggur atau tidak mampu mandiri. Layanan Informasi Ketenagakerjaan Korsel mencatat, pada 2020, 66 % warga Korsel berusia 25-34 tahun tinggal bersama orangtua atau hidupnya dibiayai orangtua meski ta tinggal serumah. Mereka disebut sebagai ”generasi kanguru,” mengacu pada anak kanguru yang terus tinggal di kantong induknya.

Harian The Korea Times, Kamis (6/6) menulis pada 2020, 73,4 % generasi kanguru tidak tamat kuliah dan 69,4 % di antaranya berasal dari Seoul dan sekitarnya, dan 66 % di antara mereka menganggur. Salah satunya Kim Young-joon (30) yang setiap hari ribut dengan orangtuanya karena perkara sepele. Pria yang lulus S-2 itu tersinggung setiap kali orangtuanya menasihati dia untuk mencari pekerjaan. Ia tidak mau bekerja karena lowongan kerja dianggap tidak sesuai pendidikannya. Kim mengatakan, dirinya bukan tidak mau bekerja. Namun, sekarang semakin sulit mendapatkan pekerjaan yang layak hingga bisa membuatnya mandiri secara finansial. Banyak orang muda tidak keluar dari rumah orangtuanya untuk hidup mandiri karena memang menganggur. (Yoga)

Di tengah godaan komoditas tanaman keras seperti karet dan sawit serta komoditas tambang timah, para petani lada di Belitung Timur tetap bertahan menanam rempah. Mereka memiliki secercah harapan agar sejarah kejayaan lada di pulau jalur rempah ini kembali terulang. Badan Pengelolaan, Pengembangan, dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat, ekspor lada putih tahun 2023 mencapai 4.000 ton, naik dibanding 2022 di 3.600 ton. Secara nasional, ekspor lada putih menurun setiap tahun hingga terakhir 12.944 ton pada 2022. Produksi lada kini masih jauh dari catatan sejarah ekspor yang pernah mencapai 80.000 ton pada abad ke-16 atau pra-Indonesia.

Luas perkebunan lada di Bangka Belitung menyusut dalam 25 tahun terakhir. 1990-an, luas perkebunan lada di Bangka Belitung masih 90.000 hektar. Pada 2008, menyusut menjadi 33.000 hektar. Sempat ada penambahan luas lahan menjadi 44.494,56 hektar pada 2012. Pada 2022, luas lahan hanya bertambah menjadi 53.44 hektar. Ekspansi tambang timah menjadi salah satu pemicunya (Kompas.id, 25 April 2024). Padahal Lada Bangka Belitung telah memiliki sertifikat indikasi geografis (SIG) yang diakui dunia, yaitu Muntok White Pepper. Dengan begitu, lada yang ada pada label tersebut dapat dipastikan sebagai lada yang berasal dari tanah perkebunan petani Bangka Belitung. Dulhadi (44), Ketua Kelompok Tani Bina Lestari II, Desa Lintang, Belitung Timur, mengungkapkan, saat ini petani lada kian terpuruk karena harga pasar global yang tak mampu mereka kendalikan.

Padahal, mereka ingin menanam lada demi menjaga Bangka Belitung sebagai pulau rempah. Upaya mereka terkendala harga pupuk yang mahal. Terlebih sejak Kementan membatasi kuota pupuk subsidi hanya untuk 9 komoditas pertanian, tidak termasuk lada. ”Kalau dulu pupuk subsidi, untuk urea seharga Rp 100.000-Rp 120.000 (per karung isi 50 kg). Tanpa subsidi, harga urea Rp 400.000-an. Belum lagi harga NPK, bisa Rp 500.000 lebih. Itu yang susah kami kendalikan,” tutur Dulhadi. Selain itu, mereka juga menghadapi tantangan harga pasar, dimana saat ini, harga lada di tengkulak masih cukup tinggi, yakni Rp 120.000 per kg. Namun, harga ini baru naik setelah beberapa tahun stagnan di angka Rp 50.000 per kg. (Yoga)

Data Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan angka tengkes atau stunting di Indonesia masih 21,5 %. cenderung stagnan dari tahun sebelumnya. Wakil Menkes Dante Saksono Harbuwono menuturkan, evaluasi masih dilakukan terkait capaian penurunan tengkes di Indonesia. Pasalnya, penurunan tengkes cenderung rendah. Dari data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi tengkes di Indonesia 21,5 %, hanya menurun 0,1 % dari tahun sebelumnya yang dilaporkan dalam Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022.

”Kita sedang evaluasi dan lakukan penimbangan serentak bulan ini di seluruh Indonesia. (Penimbangan) sudah mulai dari dua minggu lalu dan ini bisa menyatukan kenapa ini penurunan stunting-nya sedikit. Apakah karena ada faktor teknis pengukuran atau survei memang menunjukkan penurunannya rendah,” tutur Dante yang ditemui di sela acara diseminasi hasil SKI 2023 di Jakarta, Rabu (12/6). Hal tersebut sebelumnya disampaikan pula oleh Kepada BKKBN Hasto Wardoyo saat ditemui akhir April 2024 dalam Raker Kesehatan Nasional 2024.

Pemadanan data tengkes antara data dalam SKI 2023 dan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) harus dilakukan. Sebab, ada selisih (gap) yang cukup signifikan di antara kedua data tersebut dalam capaian penurunan tengkes di daerah. Rendahnya capaian penurunan angka tengkes ini diakui Presiden Jokowi saat berkunjung ke Posyandu Wijaya Kusuma, Kebon Pedes, Bogor, Jabar, Selasa (11/6). ”Memang, kemarin turunnya hanya kecil 0,1 %.Tapi, apa pun, kerja keras dan usaha yang telah dilakukan oleh daerah, oleh posyandu, harus kita hargai,” ujar Jokowi. (Yoga)

Lanskap perumahan bersubsidi Vila Kencana Cikarang di Karangbahagia, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (12/6/2024). Perumahan bersubsidi yang telah diresmikan penggunaannya pada tahun 2017 tersebut, pada saat ini sebagian besar terlihat dalam keadaan tidak terawat karena tidak dihuni. Hal ini disebabkan banyak hal, mulai dari covid 19, kondisi ekonomi yang sulit dan lokasi perumahan yang dirasa kurang strategis bagi para calon pembeli. (Yoga)

Setelah prosesnya sempat menggantung cukup lama, pemerintah kembali membahas regulasi perlindungan pekerja gig dengan status kemitraan. Peraturan itu akan mengatur tentang pemenuhan hak-hak dasar ketenagakerjaan bagi para pekerja mitra yang selama ini tidak terjamin karena adanya kekosongan hukum. Pekerja gig adalah tenaga kerja yang identik dengan karyawan kontrak jangka pendek atau pekerja lepas. Isu tentang pentingnya perlindungan pekerja gig berstatus mitra seperti pengemudi daring berbasis aplikasi atau ride hailing (ojol), mitra kurir lepas, dan pekerja gig lainnya, sebenarnya sudah mengemuka sejak lama. Seiring berkembangnya ekonomi digital, informalisasi kerja berkedok status kemitraan di sektor logistik dan transportasi daring kian marak. Namun, kekosongan hukum membuat pekerja gig selama ini rentan dieksploitasi.

Analis Kebijakan Ahli Madya Kemenko Bidang Perekonomian Sumurung mengatakan, pemerintah mulai resmi menyusun regulasi perlindungan pekerja gig atau tenaga kerja luar hubungan kerja (TKLHK) pada layanan angkutan berbasis aplikasi sejak tahun 2023. Namun, prosesnya memang sempat terhenti karena Pemilu 2024. Saat itu, ada keinginan agar penyusunan regulasi itu tidak terkontaminasi oleh isu politik. Sekarang, setelah pemilu berakhir, pembahasan dimulai kembali. ”Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah kembali ada pembahasan dan bisa berprogres lagi. Harapan kami, lebih cepat selesai lebih bagus, yang jelas prosesnya kembali berjalan,” kata Sumurung dalam diskusi Perkembangan Kebijakan Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM yang digelar Kemenko Perekonomian di Jakarta, Rabu (12/6). (Yoga)

Pertanyaan kenapa tambang? Perlu dilakukan terhadap kebijakan pemerintah yang memberi privilese penawaran izin tambang batubara secara prioritas kepada badan usaha organisasi kemasyarakatan keagamaan yang diatur dalam PP No 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara. Sebelumnya, Kementerian Investasi / BKPM menyebut, pemerintah akan memberi izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan, karena mereka turut berjasa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan menjadi benteng penjaga keutuhan bangsa. Presiden Jokowi, dalam pembukaan Muktamar Ke-34 NU di Lampung, Desember 2021, bahkan telah menjanjikan konsesi lahan, termasuk mineral dan batubara kepada NU.

Presiden mendorong anak muda NU dibuatkan kelompok usaha untuk itu. Dalam waktu 2,5 tahun, Presiden pun mewujudkan janji itu lewat PP No 25/2024. Lantas, apakah hal itu bisa menghadirkan kesejahteraan? Tentu bisa. Namun, belum tentu berdampak luas dan berujung pada kesejahteraan masyarakat di daerah. Alih-alih fokus terhadap pembenahan tata kelola pertambangan, pemerintah memunculkan badan usaha ormas keagamaan sebagai pihak baru pengelola tambang.  Badan usaha ormas keagamaan selama ini bisa saja bermain tambang, tetapi, sesuai aturan, yakni melalui proses lelang. Jangan sampai, berbagai problem dalam dunia tambang seakan dinormalisasi dengan narasi ormas keagamaan. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ormas keagamaan tak harus melalui tambang. (Yoga)

Harga saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk berada di zona terendah sepanjang perusahaan itu tercatat di bursa pada April 2022. Perombakan jajaran direksi sampai komisaris di gabungan perusahaan start up itu masih membuat investor wait and see terhadap rencana perusahaan ke depan. Pada pembukaan perdagangan bursa, Rabu (12/6) saham GoTo dibuka pada harga Rp 53 per lembar, berkurang nyaris 100 % dibanding rata-rata harga pada 2024, juga jauh lebih rendah daripada harga penawaran saham perdana mereka Rp 388. Analis Kiwoom Sekuritas, Miftahul Khaer, memprediksi, dalam waktu dekat harga saham GoTo masih ada di fase terendahnya. Ia menilai, investor masih menanti rencana kinerja GoTo seusai perombakan struktur kepengurusan di perusahaan tersebut.

”Saham GoTo akhir-akhir ini terus mengalami tekanan, salah satunya datang dari sentiment perombakan jajaran direksi dan komisaris GoTo. Kami sendiri belum melihat adanya rencana bisnis di balik aksi tersebut,” tuturnya, Rabu. Perubahan struktur pejabat tinggi GoTo resmi diumumkan pada rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) dan RUPS luar biasa (RUPSLB), di Jakarta, Selasa (11/6). Rapat itu memutuskan bahwa masa jabatan pendiri gabungan Go-Jek dan Tokopedia yang tersisa telah selesai. Dua orang di antaranya adalah pendiri Tokopedia, William Tanuwijaya, dan eks Presiden Tokopedia Melissa Siska Juminto, masing-masing terakhir menjabat komisaris dan direktur. Pemegang saham juga menyetujui pengunduran diri pendiri Go-Jek, Andre Soelistyo, yang sebelumnya komisaris perseroan.

Rapat juga menyetujui pengalihan saham seri B dari pejabat yang pergi kepada Patrick Sugito Walujo, yang saat ini menjadi Dirut GoTo. Saham seri B adalah saham dengan hak suara multipel (multiple voting shares) yang dibuat oleh OJK. Saham seri adalah saham untuk mengakomodasi perusahaan yang ingin menciptakan ekonomi baru dan bertujuan melindungi visi-misi perusahaan mengembangkan usahanya. Pada rapat Selasa, Patrick menyampaikan persetujuan rencana pembelian kembali atau buyback saham GoTo di publik. Perseroan berencana mengeluarkan maksimal 200 juta USD atau Rp 3,2 triliun untuk membeli sebagian kecil dari kapitalisasi saham mereka yang saat ini senilai Rp 63 triliun, 78 % dikuasai masyarakat. Pembelian kembali saham dilakukan maksimal 12 bulan setelah 11 Juni 2024. (Yoga)

Sri Mulyani menjadi nama yang paling banyak disebut sepekan terakhir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Sebagai Menkeu yang berwenang menetapkan pagu anggaran setiap kementerian/lembaga, ia menerima keluhan hingga protes keras dari sesama menteri yang tidak setuju anggarannya pada 2025 dipangkas. Sosok yang paling jengkel adalah Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, karena pagu indikatif atau ancar-ancar pagu anggaran kementeriannya tahun depan dipangkas separuh, dari Rp 1,2 triliun pada 2024 menjadi Rp 681 miliar. Pagu indikatif yang diberikan itu tidak sebanding dengan target kerja yang dibebankan kepada Kementerian Investasi pada 2025. Sesuai target di Rencana Kerja Pemerintah (RKP), target investasi ditetapkan naik dari Rp 1.650 triliun pada 2024 menjadi Rp 1.850 triliun-Rp 1.900 triliun pada 2025.

”Bagaimana mungkin target investasi kita dinaikkan, tetapi anggarannya diturunkan? Bahkan camat di DKI Jakarta pun anggarannya lebih besar dari ini,” kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR untuk membahas RKP dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi, Selasa (11/6). Selama ini pagu yang dijatahkan untuk kementeriannya meningkat selaras dengan target kinerja yang dibebankan. Pada 2023, untuk mengejar target investasi Rp 1.400 triliun, anggaran yang diberikan Rp 1,2 triliun. Baru kali ini pagu anggaran diturunkan 44 % ketika beban kerja bertambah. Ia meminta DPR memanggil Sri Mulyani dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. ”Selama ini, semua target bisa tercapai karena didukung anggaran memadai. Saya minta pimpinan, tolong panggil Ibu Menkeu dan Kepala Bappenas untuk menjelaskan ini,” ucapnya. Jika anggarannya tetap dipangkas, Bahlil ”mengancam” akan menurunkan target kinerja investasi. ”Saya usul, dengan basis anggaran Rp 681 miliar yang ada, kita revisi saja target investasi di RKP menjadi Rp 800 triliun. Itu rasionalisasi yang saya buat dengan tim saya,” katanya.

Curhat dan keluhan jatah pagu anggaran yang menurun signifikan juga disampaikan menteri-menteri lain yang mengikuti rapat pembahasan anggaran di DPR, tetapi caranya lebih halus. Pada hari yang sama, dalam raker bersama Komisi II DPR, Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono mengeluhkan anggarannya yang turun dari Rp 7,2 triliun pada 2024 menjadi Rp 6,4 triliun. Pagu itu hanya separuh dari usul kebutuhan anggaran yang awalnya diajukan untuk tahun 2025 sebesar Rp 14 triliun. Pagu Rp 6,4 triliun terlalu terbatas untuk menjalankan program-program kementerian tahun depan. Namun, ia sungkan menyurati Sri Mulyani untuk meminta tambahan anggaran. Di depan Komisi II DPR, ia meminta tambahan anggaran agar disamakan dengan anggaran pada 2023 dan 2024. Di saat kementerian lain mengalami pemotongan, pagu indikatif Kemenkeu justru naik 10 % dari Rp 48,35 triliun pada 2024 menjadi Rp 53,19 triliun.

Komisi XI DPR selaku mitra kerja Kemenkeu sempat menolak anggaran Rp 53,19 triliun tersebut. ”Kalau kami terus disuruh efisien, bahasa yang sama digunakan juga untuk Kemenkeu, dong. Karena anggaran DPR tahun 2025 pagunya sama dengan 2024 agar efisien, maka Kemenkeu mesti sama juga ukuran efisiennya,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDI-P, Dolfie Othniel Frederic Palit, dalam rapat kerja dengan Kemenkeu, Sri Mulyani menjelaskan, Kemenkeu butuh kenaikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan sistem administrasi perpajakan baru, Coretax Administration System (CTAS). Kenaikan anggaran dibutuhkan untuk membiayai pegawai pajak yang secara masif akan diubah statusnya dari account representative (AR) menjadi fungsional. Pada akhirnya, Dolfie menyetujui usulan pagu indikatif Kemenkeu sebesar Rp 53,19 triliun, syaratnya, Kemenkeu mesti memperhatikan asas efisiensi dan kemampuan keuangan negara dalam menjalankannya. (Yoga)