Berhaji dengan Visa Ilegal yang Terus Berulang
Kloter terakhir calon jemaah haji asal Indonesia belum juga diberangkatkan, tapi sebagian warga negara Indonesia justru dipulangkan dari Arab Saudi, awal Juni 2024. Mereka ditangkap dan dideportasi oleh aparat keamanan karena akan menjalankan ibadah haji menggunakan visa nonhaji. Konjen RI di Jeddah mencatat, total anggota jemaah Indonesia yang berangkat haji tanpa visa haji yang ditangkap aparat keamanan Arab Saudi mencapai 80 orang. Sebagian besar telah dipulangkan ke Indonesia, sebagian ditahan karena diduga sebagai pelaku pemalsuan visa dan tasreh haji. Berdasarkan hasil pemeriksaan, WNI yang gagal berhaji masuk ke Arab Saudi menggunakan visa ziarah. Mereka dijanjikan mendapatkan tasreh haji atau izin melintas untuk menunaikanibadah haji dengan biaya 4.600 riyal atau Rp 20 juta.
Para WNI yang dipulangkan itu tidak termasuk dalam 241.000 kuota haji reguler ataupun haji khusus Indonesia tahun ini. Padahal, menurut pengakuan seorang anggota jemaah dari Banten yang dideportasi, ia membayar Rp 300 juta, lima kali lipat biaya haji regular 2024, Rp 60,5 juta. Ketua Komisi Nasional Haji dan Umrah Mustolih Siradj menduga, WNI yang berhaji tanpa visa haji jumlahnya bakal lebih banyak. Sebab, pada awal Mei atau pemberangkatan kloter pertama jemaah haji asal Indonesia, masih ada 100.000 WNI yang menjalankan umrah belum kembali ke Tanah Air. Sebagian kemungkinan tetap di Arab Saudi hingga musim haji karena masa berlaku visa umrah mencapai tiga bulan.
Menurut dia, WNI yang menjalankan ibadah haji menggunakan visa ilegal tergoda dengan iming-iming dari tokoh masyarakat dan agen perjalanan yang menjanjikan dapat berangkat haji tanpa waktu tunggu yang lama. Sebab, waktu tunggu haji Indonesia paling cepat 11 tahun dan paling lama 47 tahun. Modus yang digunakan, ialah berangkat ke Arab Saudi menggunakan visa ziarah. Selain itu, mereka juga tidak menggunakan penerbangan langsung dari Indonesia ke Arab Saudi, tetapi transit di negara lain sebelum masuk ke ”Tanah Suci”. ”WNI yang tergiur menjalankan ibadah haji secara illegal selalu berulang karena ada pasarnya. Semua masyarakat ingin menyempurnakan rukun Islam dengan berhaji, sementara kuotanya terbatas,” ujar Mustolih dalam acara bincang-bincang Satu Meja The Forum bertajuk ”Haji Terganjal Visa Ilegal” di KompasTV, Rabu (12/6) malam. (Yoga)
Tarif, Jadi Senjata Uni Eropa
Setelah AS, giliran Uni Eropa menaikkan tarif bea masuk impor mobil listrik China. Bukan hanya China, sejumlah anggota Uni Eropa juga tidak setuju keputusan yang dapat memicu perang dagang tersebut. Komisi Eropa mengumumkan kenaikan itu pada Rabu (12/6) di Brussels, Belgia. Pada Kamis (13/6), jubir Kemenlu China, Lin Jian, mengatakan, Beijing mendesak Komisi Eropa berhenti menjadikan perdagangan sebagai isu politik. Saling percaya UE-China tidak perlu dirusak. Komisi Eropa berkilah, industri otomotif Eropa perlu perlindungan dari persaingan tidak sehat. UE selama ini mengeluh susah bersaing dengan mobil-mobil listrik China yang harganya sangat murah. Subsidi Beijing disebut sebagai penyebab harga bisa ditekan. UE menyebut, perusahaan Eropa tidak mendapat subsidi. Seal U dari BYD dijual 41.990 euro. Dacia Spring buatan DFSK di beberapa negara UE malah hanya 8.000 euro.
Sementara Audi A3 dan Mini bisa dijual 40.000 euro. Akan tetapi, umumnya harga mobil listrik Eropa di atas 50.000 euro. Kini, seluruh produk mobil listrik China dikenai tarif 10 %. Ke depan, tarifnya akan berbeda. SAIC, yang mengendalikan Wuling dan bekerja sama dengan Volkswagen, dikenai tambahan tarif bea masuk impor 38,1 persen. Geely, yang mengendalikan Volvo dan punya saham di Mercedes, dikenai tambahan 20 %. BYD yang merajai pasar mobil listrik dikenai tambahan 17,4 %. Kini, 30 % pasar mobil listrik Eropa dikuasai pabrikan China. Dibandingkan AS, UE menerapkan tarif lebih rendah. Beberapa pekan lalu, AS mengumumkan tarif bea masuk impor hingga 100 % bagi mobil-mobil listrik China. UE akan menerapkan tambahan itu bertahap mulai 4 Juli 2024. Pada November 2024, tarif baru akan berlaku sepenuhnya. (Yoga)
AI Membantu Pengembang Lansia
Tomiji Suzuki (89) pernah lupa membawa gigi palsu. Pengalaman itu menginspirasinya membuat aplikasi pengingat menggunakan suara cucunya. Ia telah mengembangkan 11 aplikasi untuk pengguna ponsel. Ia fokus mengembangkan aplikasi untuk keperluan orang lansia seperti dirinya. Seluruhnya gratis. ”Hal-hal seperti lupa gigi palsu dan lain-lain itu betul terjadi pada orang lansia. Generasi muda tidak akan memahami kebutuhan dan keinginan orang lansia,” ujarnya pada AFP, Kamis (13/6). Hampir 33 % penduduk Jepang berusia 65 tahun ke atas, menjadikan Jepang sebagai negara tertua di dunia setelah Monako. Setelah pensiun pada 2010, Tomiji mulai belajar pemrograman perangkat lunak.
Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) membantunya membuat aplikasi-aplikasi tersebut. Sejak pensiun, ia mendalami penyusunan kode (coding) aplikasi. ”Saya suka menciptakan sesuatu. Saya bisa mengembangkan aplikasi sendiri. Saya pikir ide yang bagus juga kalau, misalnya, saya bikin aplikasi dan Apple akan memasarkannya ke seluruh dunia,” kata Tomiji. Ia mengajukan 1.000 pertanyaan ke aplikasi AI saat mengembangkan Outing Prep Voice Slide Show. Menurut dia, AI guru terbaik. Bahkan, dia menerbitkan buku cara penggunaan AI sebagai pembimbing pemrograman. Aplikasi buatan Tomiji yang paling populer disebut Pee Count Record yang diunduh 30 kali setiap minggu.
Aplikasi ini dibuat setelah dia menjalani operasi hernia, dua tahun lalu. Perawat di rumah sakit selalu menanyakan sudah berapa kali dia buang air kecil. Setelah operasi, intensitasnya sampai 12 kali buang air kecil sehari. ”Saya tidak dapat mengingatnya dan harus dicatat. Karena itu, saya buat saja aplikasinya untuk membantu mengingat,” ujarnya. Tomiji sering dibantu teman-temannya di kelompok Senior Programming Network (SPN) untuk mengembangkan aplikasi. Pendiri SPN, Katsushiro Koizumi (51), menilai AI bisa sangat membantu mempermudah hidup orang lansia. Dia selalu mengajak anggota-anggota SPN menggunakan AI dalam aplikasi mereka. (Yoga)
Program Rumah Untuk Setiap Anjing di Pristina
Pemkot Pristina, ibu kota Kosovo, menawarkan upah bulanan bagi warga yang mau mengadopsi anjing liar di kota itu, sejumlah 50 euro (Rp 880.000) sebulan atau sepertiga upah minimum negara tersebut. Kebijakan ini diterapkan sebagai upaya membersihkan Pristina dari kawanan anjing liar. Skema itu disebut ”rumah untuk setiap anjing”. Saat ini terdapat 4.000 anjing liar di jalanan Pristina, yang memusingkan warga Pristina. Wali Kota Pristina Perparim Rama (48) berharap kebijakan itu dapat menyelesaikan masalah dan membantu warga berubah sikap terhadap kesejahteraan hewan di sana. ”Memelihara seekor anjing itu mahal dan tidak semua orang punya uang. Itulah sebabnya kami membantu keluarga yang mengadopsi hewan piatu,” kata Rama, Selasa (11/6).
Untuk tahun pertama, Pristina mengalokasikan 2 juta euro. ”Dengan anggaran ini, kita dapat berharap menyelesaikan masalah anjing liar ini jika penghitungan jumlah anjing liar di ibu kota benar,” kata Rama. Penangkapan anjing liar akan dilakukan setiap hari sehingga tak ada lagi anjing liar di jalanan Pristina. Rencananya, anjing-anjing itu ditempatkan di penampungan di kota untuk divaksinasi, disterilkan, dan dipersiapkan untuk diadopsi. Peserta adopsi pertama adalah Sami Haxhaj (52) yang telah mengadopsi 10 anjing dari pemerintah kota. Dengan jumlah ini, setiap bulan ia berhak menerima 500 euro (Rp 8,8 juta). (Yoga)
Lagi-lagi soal Komisaris BUMN
Bukan baru kali ini obral jabatan komisaris BUMN untuk bagi-bagi kue dan balas jasa politik menjadi sorotan. Kontroversi penunjukan dewan komisaris dari kalangan politisi kembali mengemuka, menyusul pengangkatan kader PSI, Grace Natalie, sebagai komisaris BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia, Mind Id, dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST), Senin lalu. RUPST tersebut juga mengangkat politikus Gerindra yang juga anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo- Gibran, Fuad Bawazier, sebagai komisaris utama.
Selain soal kompetensi, visi, pemahaman, dan dinilai rawan konflik kepentingan, penunjukan politikus sebagai komisaris BUMN dianggap melanggar Permen BUMN dan PP No 232 Tahun 2022 yang melarang kursi direksi/komisaris BUMN diisi pengurus parpol. Jabatan di BUMN terbukti sangat menggiurkan. Nilai aset BUMN mencapai puluhan kuadriliunan rupiah. Dan BUMN-BUMN itu, entah dalam kondisi sehat, sakit, atau sekarat, selama ini mampu membayar gaji komisaris ratusan juta hingga miliaran rupiah per bulan per orang. Tak heran, semua ingin jadi komisaris BUMN. Mulai dari pejabat tinggi kementerian, politisi atau pimpinan parpol, pimpinan daerah, relawan politik, aparat penegak hukum, profesional, hingga guru besar atau tokoh kampus.
Banyak yang penunjukannya dilandasi kompetensi, tetapi banyak pula yang tak lebih hanya untuk bagi-bagi kue atau balas jasa politik. Ada juga komisaris BUMN yang kemudian bermasalah, kena kasus, atau dicopot. Menempatkan komisaris yang tak sesuai kompetensinya sama saja akan menjadi beban baru bagi BUMN. Kondisi BUMN akan tetap compang-camping dan BUMN tetap jadi ajang bancakan, sapi perah, bahkan sarang penyamun. Fenomena bagi-bagi kursi komisaris juga pernah disoroti Ombudsman RI. Desakan perbaikan regulasi dan memperketat syarat jadi komisaris juga disuarakan. Namun, apa gunanya jika peraturan yang sudah ada saja diakali atau dilanggar. (Yoga)
Profesionalitas Komisaris BUMN
Pengangkatan sejumlah tokoh dan politikus menjadi komisaris BUMN tengah menjadi sorotan publik lantaran berbau konflik kepentingan. Mereka yang dipilih memiliki kedekatan politis dengan pemerintah yang akan berkuasa. Mereka ialah Wakil Ketua Dewan Pembina PSI sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Grace Natalie, sebagai Komisaris BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia Mind Id, kader Partai Gerindra dan anggota Komisi III DPR Siti Nurizka Puteri Jaya sebagai Komut PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri), anggota Dewan Pembina Gerindra dan anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Fuad Bawazier, sebagai Komut Mind Id, politisi Gerindra sekaligus Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran, Simon Aloysius Martini, sebagai Komut PT Pertamina (Persero), mantan anggota PSI-Staf Khusus Menteri BUMN Tsamara Amany sebagai Komisaris Independen Holding PTPN.
Permen BUMN No PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan SDM BUMN mendefinisikan, dewan komisaris merupakan organ persero dan/atau anak perusahaan yang bertugas mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan persero dan/atau anak perusahaan. Terkait BUMN dengan kepemilikan saham 100 % oleh pemerintah, jabatan komisaris dapat langsung dipilih melalui keputusan Menteri BUMN sebagai wakil pemegang saham. Selanjutnya, penilaian akan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri BUMN. Penilaian komisaris, dilihat dari riwayat hidup dan dokumen pendukung, disusul proses wawancara. Namun, tahap tersebut tidak berlaku bila komisaris dipilih melalui Kepres.
”Intinya, yang dinilai adalah kompetensi dan integritas, juga apakah ada konflik kepentingan. Itu ada di regulasi,” ujar pengamat BUMN dari Datanesia Institute Herry Gunawan, Kamis (13/6). Kompetensi Herry menilai, aspek kompetensi merupakan aspek yang paling lemah untuk diterapkan. Bahkan, terdapat kecenderungan pengangkatan bersifat mana suka sesuai dengan selera Kementerian BUMN, terlihat dari pengangkatan komisaris yang terkesan menjadi hadiah atau mengakomodasi kepentingan politik Apabila berbau konflik kepentingan dan kurang berkompeten, peran komisaris sebagai pengawas serta penasihat jalannya manajemen perusahaan menjadi tidak optimal.
Di sisi lain, regulasi secara tegas mengatur syarat lainnya yang tidak memperbolehkan adanya rangkap jabatan dan konflik kepentingan. Ia mengingatkan, BUMN juga merupakan aset negara yang dipisahkan dan dikelola oleh korporasi sehingga apabila terjadi masalah, akan kembali menjadi tanggung jawab negara. ”Soal Gerindra atau TKN Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres merasa berhak menempatkan orang di BUMN, itu sah-sah saja. Tapi, standar etikanya patut dipertimbangkan. Jangan asal memasukkan orang, yang dampaknya bisa membuat BUMN dan anak usahanya memburuk, baik dari sisi kinerja maupun tata kelola,” tutur Herry. (Yoga)
Industri Pusat Data Mulai Bidik Segmen Kecerdasan Buatan
Fasilitas pusat data milik patungan Singtel, Telkom Indonesia, dan MedCo yang berlokasi di Kawasan Industri Kabil, Batam, yakni NeutraDC NXera Batam, dengan total investasi Rp 1,4 triliun, ditargetkan siap beroperasi pada triwulan III-2025. Fasilitas pusat data berkapasitas 51 megawatt IT Load ini disiapkan khusus untuk melayani permintaan pusat data perusahaan yang tengah mengembangkan serta memanfaatkan kecerdasan buatan. Proses groundbreaking sudah dilakukan November 2022. Namun, pemasangan tiang pancang (piling) baru dilakukan pada Kamis (13/6).
Dirut PT Telkom Data Ekosistem (NeutraDC) Andreuw Th AF mengatakan, tak ada kendala investasi maupun regulasi di balik jeda waktu dari proses groundbreaking ke piling. Namun, perusahaan di balik NeutraDC NXera memilih berhati-hati menetapkan fokus segmen yang akan disasar NeutraDC NXera Batam. ”Satu-dua tahun lalu, animo inovasi dan pemanfaatan kecerdasan buatan belum terlalu kuat. Namun, semakin ke sini, era teknologi kecerdasan buatan semakin pasti. Kami juga memperhatikan situasi geopolitik global karena akan memengaruhi logistik peralatan teknologi serta persaingan fasilitas pusat data di ASEAN. Maka, kami melakukan penyesuaian dengan menetapkan NeutraDC NXera Batam adalah fasilitas pusat data siap kecerdasan buatan,” ujarnya.
Targetnya, NeutraDC NXera Batam akan 70 % melayani permintaan perusahaan yang tengah mengembangkan inovasi kecerdasan buatan dan 30 % sisanya melayani segmen perusahaan pada umumnya. Karena fokus menjadi fasilitas pusat data siap kecerdasan buatan, pembangunan NeutraDC NXera Batam butuh pendekatan khusus. Misalnya, mekanisme liquid cooling atau pendinginan cair dan daya kekuatan lantai gedung dinaikkan menjadi 2,5 ton. Mekanisme ini dilakukan karena teknologi kecerdasan buatan lazim mengonsumsi energi listrik dan infrastruktur yang besar. (Yoga)
OJK: Penurunan Pasar Modal Perlu Disikapi Rasional
OJK mengimbau para pelaku pasar untuk bersikap rasional dalam berinvestasi. Hal itu disampaikan setelah perusahaan jasa keuangan AS, Morgan Stanley, menurunkan peringkat pasar saham Indonesia menjadi underweight pada Mei 2024. Risiko fiskal dan penguatan dollar AS menjadi faktor pelemahan indeks komposit saham di Tanah Air. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Inarno Djajadi, dalam keterangannya, Kamis (13/6) menjelaskan, pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dipengaruhi faktor fundamental dan sentimen, baik di global maupun domestik. ”OJK mengimbau para pelaku pasar untuk bersikap rasional serta mempertimbangkan faktor-faktor, baik fundamental maupun sentimen-sentimen dalam penentuan keputusan berinvestasi,” katanya.
Dalam laporan penelitian yang dirilis 10 Juni 2024 itu, tim Morgan Stanley menyampaikan, investasi pasar saham Indonesia di Morgan Stanley Capital Index (MSCI) Asia dan negara berkembang mengalami penurunan terendah sepanjang 2024.Mencermati hal ini, Morgan Stanley menurunkan rekomendasi investasi di pasar modal Indonesia menjadi underweight. Artinya, pasar modal Indonesia berkinerja buruk hingga beberapa waktu ke depan. ”Kami melihat ketidakpastian dalam jangka pendek terkait arah kebijakan fiskal di masa depan, demikian juga dengan pasar mata uang asing karena faktor suku bunga AS yang masih tinggi dan prospek penguatan nilai tukar dollar AS,” kata tim Morgan Stanley dalam laporannya. (Yoga)
Untung-Rugi ”Unitlink” dan Keragamannya
Selama dua tahun terakhir, industri asuransi jiwa mulai menyesuaikan diri terhadap aturan mengenai penjualan produk andalan mereka, yakni asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau unitlink. Meski berakibat pada penurunan pendapatan premi unitlink, masih ada masyarakat yang berminat membeli produk tersebut. Produk asuransi unitlink menawarkan dua manfaat sekaligus, yakni investasi dalam jangka panjang dan untuk berinvestasi dengan berbagai tingkatan risiko, rendah, sedang, hingga tinggi atau agresif. Produk unitlink dengan tingkat risiko paling rendah ialah unitlink pasar uang (cash fund unitlink), dimana perusahaan asuransi menempatkan portofolio investasi nasabahnya pada instrumen pasar uang, seperti deposito berjangka, sertifikat BI dan surat utang berjangka waktu pendek.
Selanjutnya, unitlink pendapatan tetap (fixed income) yang direkomendasikan kepada nasabah dengan profil risiko rendah atau moderat. Dana nasabah ditempatkan 80 % dalam instrumen surat utang atau obligasi dan selebihnya ditempatkan di pasar uang selama 1-3 tahun. Tingkat risiko yang lebih tinggi ada pada unitlink pendapatan campuran (managed fund unitlink). Portofolio nasabah terdiri dari investasi pada pasar saham dan obligasi dengan komposisi tertentu. Fluktuasi di pasar saham membuat jenis ini berisiko tinggi sekaligus berpeluang mendapatkan imbal hasil yang lebih optimal.
Dengan demikian, dana yang disetor para pemegang polis produk asuransi unitlink berpotensi meningkat atau bahkan berkurang. Selama kalender berjalan, produk asuransi unitlink dengan profil risiko rendah hingga sedang masih mencatatkan kinerja positif. Berdasarkan data Infovesta per Mei 2024, rerata kinerja produk asuransi unitlink berjenis pendapatan tetap dan yang dialokasikan ke pasar uang tumbuh, 1,25 % dan 0,31 %. Sementara, kinerja produk asuransi unitlink saham terkontraksi paling dalam sebesar 2,28 %, diikuti dengan produk asuransi unitlink berjenis campuran yang terkontraksi 0,55 %. Dengan demikian, kinerja produk asuransi unitlink dengan risiko lebih tinggi justru turun dibanding yang berisiko rendah. (Yoga)
Sejumlah Merek Baru dari China Diyakini Dongkrak Penjualan Mobil
Di tengah angka penjualan mobil yang lesu sepanjang tahun ini, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo tetap optimistis dan tidak merevisi target penjualan mobil tahun ini di angka 1,1 juta unit. Gaikindo meyakini penjualan mobil akan kembali menggeliat cepat karena rangsangan hadirnya sejumlah merek baru yang akan meramaikan pasar Tanah Air. Pada hari Kamis (13/6) Ketua III Gaikindo Rizwan Alamsjah mengatakan, kendati lima bulan pertama penjualan mobil lesu, pihaknya optimistis penjualan akan segera terkerek naik sampai akhir tahun. Faktor pendorong terkuat adalah kedatangan merek-merek mobil baru yang akan meramaikan pasar mobil Tanah Air.
”Ada 13 merek mobil baru yang sudah masuk dan akan masuk tahun ini,” ujarnya. Merek baru itu kebanyakan dating dari China, antara lain BYD dan Beijing Automotive Group atau BAIC. Ada pula pabrikan mobil asal Vietnam, Vinfast. Merek-merek mobil tersebut akan memberikan teknologi dan model baru yang meramaikan pasar otomotif Tanah Air. Mereka menawarkan mobil bertenaga BBM dan mobil elektrik. Kendaraan terelektrifikasi, baik mobil listrik baterai maupun hibrida, ia yakini akan menjadi faktor pendorong penjualan mobil. Apalagi pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam mendorong transisi energi dengan memberikan insentif pajak yang bisa mendorong populasi dan penjualan mobil listrik. Saat ini, lanjut Rizwan, penjualan mobil listrik baru 2 % dari total penjualan. Namun, seiring infrastruktur dan ekosistem mobil listrik, populasi kendaraan jenis ini diyakini bertumbuh. (Yoga)









