Beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) transisi Pemerintahan Joko Widodo ke Prabowo Subianto, bakal berat. Belanja pemerintah pusat, terutama kementerian dan lembaga (K/L), tahun depan berpotensi membengkak. Pasalnya, dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN 2025, sejumlah K/L mengajukan usulan tambahan anggaran dari pagu indikatif yang telah pemerintah tentukan. Bahkan, nilai usulan tambahan anggaran dari K/L tersebut tak tanggung-tanggung, nilainya sangat besar. Misalnya saja, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang mengajukan usulan penambahan anggaran 2025 sebesar Rp 60,64 triliun.

Padahal, pagu indikatifnya juga sudah besar, mencapai Rp 104,67 triliun, meski lebih rendah dibanding 2024 sebesar Rp 117,41 triliun. Usulan tambahan anggaran ini sudah dapat restu dari Komisi II DPR pada awal pekan ini. Lalu, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun depan sebesar Rp 29,8 triliun. Sementara pagu indikatif 2025 untuk Otoritas IKN sebesar Rp 505 miliar. Tak mau ketinggalan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengusulkan tambahan anggaran mencapai Rp 25 triliun.

Juga Kementerian Perhubungan yang mengajukan usulan tambahan anggaran Rp 15,78 triliun. Usulan-usulan ini mayoritas direstui DPR. Sebab itu, ada risiko beban belanja negara tahun depan semakin besar, di tengah ruang fiskal yang terbatas. Sayang, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata tak menjawab pesan KONTAN saat dikonfirmasi terkait ini. Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, penambahan anggaran umumnya harus diikuti kemampuan K/L dalam mengeksekusi bujet tersebut. Kemampuan mengeksekusi tidak selalu dilihat dari sisi menghabiskan anggaran di akhir tahun berjalan, juga mempertimbangkan kesesuaian prinsip yang telah disepakati secara bersama. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit meminta pemerintah menyusun RAPBN lebih efisien, dengan tidak mengorbankan defisit anggaran demi program pemerintahan lama dan baru. Ia mengusulkan, pemerintah hanya memasukkan belanja rutin saja seperti pendidikan.

Tantangan suku bunga tinggi, konflik geopolitik yang memanas, inflasi tinggi, tekanan nilai tukar rupiah, serta lesunya daya beli masyarakat masih membayangi prospek kinerja korporasi pada tahun ini. Namun, sejumlah korporasi tetap optimistis kinerja tahun ini bakal moncer seiring dengan upaya strategis yang mereka lakukan. Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) atau BSI Hery Gunardi mengatakan tantangan bagi industri perbankan datang dari tren suku bunga acuan yang tinggi. Faktanya, Bank Indonesia (BI) telah menaikan suku bunga acuan atau BI Rate ke level 6,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 23-24 April 2024. Kenaikan tersebut merupakan yang pertama kali sejak Oktober 2023. Dus, keputusan BI itu pun mengerek biaya dana (cost of fund/CoF) perbankan. "Digitalisasi yang kuat ini bisa membantu bank untuk catching up customer, mendapatkan konsumen lebih banyak," katanya seusai menerima penghargaan sebagai CEO of the Year dalam ajang Bisnis Indonesia Awards (BIA), Kamis (13/6). 

Selain itu, imbuh Hery, BSI memperluas eksistensi lewat pembukaan cabang di luar negeri. Menurutnya, ekspansi global itu ditempuh guna meraup potensi pasar baru demi mendongkrak kinerja. BSI sudah memiliki cabang di Dubai, Uni Emirat Arab, dan saat ini sedang mengurus perizinan di Arab Saudi. Upaya strategis juga dilakukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR). Direktur Operasional BJBR Tedi Setiawan mengatakan perseroan terus memacu kinerja kredit, sembari menjaga kualitas kredit setelah restrukturisasi kredit Covid-19 berakhir pada Maret 2024. Setali tiga uang, optimisme juga dikemukakan Direktur Bisnis PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Prasetya Sayekti. Dia optimistis target penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha ultra mikro dalam program PNM Mekaar sebanyak Rp74,3 triliun pada 2024 dapat dicapai.

Adapun dari sektor manufaktur, Direktur PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO) Irwan Hidayat menyoroti dampak penguatan dolar AS terhadap biaya produksi kemasan sebagai salah satu tantangan yang dihadapi perseroan pada tahun ini. Namun menurut Irwan, SIDO terus gencar memacu kinerja bisnis dengan memperluas ekspor ke berbagai negara, inovatif mengembangkan produk, dan mengoptimalkan utilitas pabrik untuk mendongkrak kinerja perseroan. Dalam kesempatan yang sama, Direktur PT Panca Budi Idaman Tbk. (PBID) Lukman Hakim juga meyakini perseroan mampu mengerek kinerja pada 2024 seiring dengan pertumbuhan kebutuhan kemasan di sektor food and beverage (F&B). PBID sendiri merupakan salah satu produsen plastik di Indonesia. Dia menambahkan perseroan dapat mengantisipasi tantangan suku bunga tinggi karena rasio utang terhadap ekuitas PBID di bawah 20% dan perseroan memiliki EBITDA di atas Rp500 miliar. 

Oleh karena itu, PBID mengandalkan kas internal untuk modal kerja. Terlebih, belanja modal PBID tahun ini juga relatif kecil sekitar Rp50 miliar untuk perawatan mesin dan renovasi bangunan saja. Kepercayaan diri untuk melanjutkan ekspansi juga disampaikan oleh manajemen PT Mora Telematika Indonesia Tbk. (MORA) atau Moratelindo. Chief Strategic Business Officer Moratelindo Resi Y. Bramani mengatakan perseroan fokus menggenjot ekspansi pada tahun ini. Ketua Dewan Juri Bisnis Indonesia Awards 2024 sekaligus Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017–2022 Wimboh Santoso menyampaikan korporasi di Tanah Air perlu mencermati kondisi hyperinflation, suku bunga tinggi, serta konflik Rusia-Ukraina dan Timur Tengah yang menimbulkan ketidakpastian.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) berhasil meraih penghargaan sebagai Bank Syariah Terbaik dan Direktur Utama BSI meraih predikat CEO of The Year dalam ajang Bisnis Indonesia Award 2024. Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengungkap kan bahwa pencapaian ini membuktikan bahwa BSI tidak hanya mampu bertahan di tengah tantangan, tetapi juga terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian syariah nasional dan internasional.“Syukur Alhamdulillah, dengan kepemimpinan dan kerja tim yang solid serta dukungan dari seluruh pihak, BSI dapat terus tumbuh dan berkembang,” ujar Hery. “Kehadiran BSI telah mendorong pangsa pasar perbankan syariah menjadi di atas 7%,” tambah Hery. Selain itu, BSI berhasil menembus jajaran 10 besar bank syariah terbesar di dunia dari sisi kapitalisasi pasar dan bertekad untuk menjadi representasi perbankan syariah Indonesia di panggung global. Berdasarkan penutupan harga saham BSI dengan kode BRIS pada perdagangan Rabu (13/3), kapitalisasi pasar BSI mencapai Rp131,47 triliun atau setara US$8,44 miliar. 

Kinerja positif BSI juga tercermin dari perolehan laba sebesar Rp1,71 triliun pada kuartal I 2024, tumbuh 17,06 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yaitu Rp1,45 triliun. Pencapaian ini didorong oleh pertumbuhan dana murah dan konsistensi BSI dalam menjalankan fungsi intermediasi. Ketua Dewan Juri Bisnis Indonesia Awards 2024 sekaligus Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2017 – 2022, Wimboh Santoso, mengatakan bahwa proses seleksi yang dilakukan sangat ketat, mengingat banyaknya emiten yang memiliki kinerja luar biasa. Selain Wimboh Santoso, dewan juri Bisnis Indonesia Awards 2024 terdiri dari Wakil Menteri Keuangan Periode 2014-2019 Mardiasmo, Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Ekonomi (KSSK) 2008-2009 Raden Pardede, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Periode 2014-2019 Rudiantara, dan Presiden Direktur PT Jurnalindo Aksara Graika (JAG) Lulu Terianto. Untuk itu diperlukan kemampuan berupa ketangkasan bagi korporasi untuk bisa terus relevan dan bertumbuh di era ketidakpastian. Saat ini, kondisi hyperinflation dan suku bunga yang tinggi menjadi tekanan bagi sejumlah negara selain permasalahan geopolitik akibat konik.

Pemerintah mesti mewaspadai risiko penurunan konsumsi masyarakat. Sebab, sektor konsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu kunci penting pertumbuhan ekonomi, menunjukkan gelagat kelesuan. Menilik hasil survei konsumen lansiran Bank Indonesia periode Mei 2024, baik Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE), maupun Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) memang masih berada di zona optimistis alias di atas 100. Namun, jika melihat tren bulanan, maka akan tampak bahwa ada indikasi penurunan optimisme konsumen. IKK pada Mei 2024 misalnya, turun 2,5 poin jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Demikian pula dengan IKE yang melorot 4 poin, sedangkan IEK turun 1 poin dari bulan sebelumnya. Penurunan optimisme konsumen pada bulan lalu memang wajar, mengingat ada tantangan yang cukup berat, terutama kurs rupiah yang masih loyo terhadap dolar Amerika Serikat. Efeknya menjalar ke produsen, lantaran kenaikan ongkos produksi akibat harga bahan baku yang kian mahal. Imbasnya, konsumen pun menanggung kenaikan harga. Situasi tersebut berkelindan dengan kebijakan suku bunga tinggi yang membuat tantangan ke depan makin besar. 

Faktanya, bank sentral AS, Federal Reserve, belum berselera untuk menurunkan suku bunga acuan. Rapat Federal Open Market Committee (FOMC) yang berakhir Rabu (12/6) waktu AS, memutuskan mempertahankan Federal Fund Rate (FFR) di kisaran target 5,25%—5,5%. Demikian pula Bank Indonesia yang belum leluasa untuk menurunkan suku bunga acuan, sejak penaikan BI Rate menjadi 6,25% pada April lalu. Langkah itu ditempuh BI demi memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya risiko global. Kebijakan tersebut juga menjadi upaya BI untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran, yakni 2,5% plus minus 1% pada 2024 dan 2025. Penguatan daya beli jelas masih diperlukan, utamanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, maupun kelas menengah. Adapun, salah satu solusinya adalah melalui kebijakan fiskal yang responsif, misalnya penguatan bantalan sosial. Demikian pula bagi sektor produksi, insentif tetap dibutuhkan oleh dunia usaha. Upaya lainnya yang perlu dilakukan adalah memastikan harga barang/jasa yang diatur pemerintah maupun harga pangan tetap stabil. Sebab, lonjakan harga keduanya, akan membuat inflasi turut melesat.

Majalah The Economist memublikasikan tulisan berjudul Poor Asian Countries Face An Ageing Crisis, 12 Oktober 2023, menyebutkan, masyarakat Sri Lanka, Thailand, Vietnam, dan negara-negara lain di Asia menjadi tua sebelum menjadi kaya. Hal ini pernah dialami oleh Thailand antara 2002 dan 2021, jumlah penduduk Thailand berusia 65 tahun ke atas meningkat dari 7% menjadi 14%. Populasi menjadi tua sebelum menjadi kaya dengan pendapatan per kapita pada 2021 hanya US$7.000. Hal yang sama sedang terjadi di Indonesia, yaitu memasuki periode aging population yang ditandai oleh meningkatnya jumlah lansia dari 18 juta jiwa (7,56%) tahun 2010, menjadi 25,9 juta jiwa (9,7%) tahun 2019, dan diperkirakan 48,2 juta jiwa (15,77%) tahun 2035. Pekerjaan berat Prabowo-Gibran adalah mentransformasi perekonomian Indonesia dari upper middle income ke developed country sebelum memasuki periode aging population. Atau bertransformasi dari pendapatan per kapita US$5.016 menjadi US$12.500. Aging population ditandai oleh lebih 14% penduduk Indonesia berusia lebih dari 65 tahun.

Terhambatnya trasformasi perekonomian Indonesia karena lemahnya produktifitas nasional yang tecermin pada Total Factor Productivity (TFP). Hal ini salah satunya tecermin pada total output per tenaga kerja atau rasio antara gross domestic product (GDP) per tenaga kerja yang hanya US$9.151. Produktivitas tenaga kerja Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai US$25.107, Singapura US$99.569, Korea Selatan US$56.077, dan China US$16.512. Dua negara dengan produktivitas tenaga kerja tertinggi adalah AS sekitar US$120.195 dan Australia US$115.384. Rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia berkaitan dengan rendahnya rata-rata pendidikan angkatan kerja yang didominasi oleh keluaran sekolah dasar (SD) atau tidak tamat SD. Selain itu, kandungan teknologi tinggi dalam barang-barang ekspor Indonesia juga sangat rendah. Skor kandungan teknologi tinggi dalam ekspor Indonesia hanya 43 dari skor maksimum 100, yaitu jauh lebih rendah dibandingkan China 85, India 61, Malaysia 80, Pilipina 78, Korsel 95, Thailand 73, AS 88 dan Jepang tertinggi 100.

Hal ini sejalan dengan besarnya persentase alokasi pengeluaran pemerintah dan swasta nasional untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) terhadap PDB yang hanya 0,3%. Angka ini jauh di bawah standar negara maju, seperti Jepang 3,3%, AS 3,5%, Korsel 4,8%, dan Taiwan 3,6%. Bahkan alokasi pengeluaran pemerintah dan swasta nasional untuk R&D tahun 2023 lebih kecil dibandingkan Singapura 1,9%, Thailand 1,1%, Malaysia 1,0%, India 0,7% dan China 2,4%. Anggaran R&D Indonesia relatif sama dengan Filipina sekitar 0,3%. Demikian juga dengan jumlah penduduk Indonesia yang bekerja di sektor R&D yang sangat kecil, yaitu 108.224 orang. Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan Jepang yang mencapai 911.620 orang, China 5,269 juta orang, Australia 121.864 orang, Korsel 545,435 orang, dan AS 1,614 juta orang.

Faktanya, negara-negara maju dengan pengeluaran R&D yang besar memiliki jumlah pendaftaran hak paten tertinggi di dunia. Hal ini berdampak pada banyaknya jumlah ilmuwan atau peneliti yang memperoleh hadiah Nobel (Nobel prize) dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejak 1990—2021, jumlah pemenang hadiah nobel dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terbanyak adalah AS 63, Jepang 15, China 5, Australia 3, India 1, dan Rusia 2 orang. Langkah strategis yang dapat dilakukan untuk naik kelas menjadi negara maju adalah fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta peningkatan belanja pemerintah dan swasta untuk R&D. Belanja SDM dan R&D diharapkan setara dengan negara maju, seperti Korsel, AS dan Jepang sehingga belanja R&D Indonesia naik dari hanya 0,3% GDP menjadi 3,5% GDP dalam 25 tahun ke depan. Hal ini setara dengan peningkatan dari US$3,957 miliar menjadi US$48,860 miliar. Meskipun demikian, secara nominal angka ini masih jauh dari anggaran R&D AS yang mencapai US$891,195 miliar.

Besarnya cadangan geotermal yang dimiliki Indonesia tidak serta-merta membuat pemanfaatannya untuk pembangkitan tenaga listrik di dalam negeri optimal. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat kapasitas terpasang PLTP per akhir 2023 sebanyak 2.417,7 megawatt (MW). Jumlah tersebut masih kalah dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang sebanyak 6.784,2 MW, dan pembangkit listrik berbasis bioenergi 3.195,4 MW. Bahkan, dalam 4 tahun terakhir tidak ada penambahan kapasitas terpasang PLTP. Padahal, Indonesia memiliki potensi sumber daya geotermal sebanyak 23.765,5 MW atau sekitar 40% dari total cadangan dunia. Asosiasi Panas Bumi Indonesia mencatat masih banyak tantangan yang mengadang dalam upaya mengoptimalkan potensi panas bumi. Sekretaris Jenderal Asosiasi Panas Bumi Riza Pasikki mengatakan, tingginya risiko dalam kegiatan eksplorasi hingga utilisasi geotermal membuat pemanfaatannya tidak sesemarak energi baru terbarukan (EBT) lainnya. Selain itu, problem perizinan yang membutuhkan waktu lama disertai dengan besarnya pengeluaran pajak dan nonpajak yang harus dikeluarkan pengusaha ikut mengoreksi keekonomian bisnis geotermal. Alhasil, pengembangan geotermal di dalam negeri selalu meleset dari target, meskipun sumber energi tersebut bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik base load dan tidak memiliki sifat intermiten seperti EBT lainnya. 

Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, mengatakan bahwa para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah harus segera memformulasikan terobosan kebijakan agar bisa mempercepat pengembangan pengusahaa geotermal. Apalagi, kata dia, persoalan pengembangan dan pengusahaan geotermal di Indonesia relatif sama dengan negara lain. ReforMiner mencatat, sejumlah risiko yang harus dihadapi oleh pengembang dalam pengusahaan geotermal di Indonesia, yakni risiko kegagalan eksplorasi, risiko finansial akibat tata waktu dan struktur pasar dalam industri geotermal, hambatan regulasi dan tata kelola, kebutuhan modal awal yang cukup besar, durasi pengembangan relatif lama, dan lokasi geografi s sumber daya geotermal di daerah terpencil. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, DMGP tengah menjalankan penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi (PSPE) yang berlangsung selama 5 tahun di proyek geotermal Cipanas. Selanjutnya, kata Agus, DMGP akan menyelesaikan izin usaha dan perizinan lingkungan.

Anies Baswedan siap bertarung dalam kontestasi pemilihan Gubernur Jakarta dalam ajang Pilkada 2024. Dia mendapatkan dukungan dari Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menurut Anies, PKB Jakarta telah memulai terobosan baru dengan mendukungnya sebagai Cagub. “Ini adalah perjuangan untuk Jakarta ke depan,” jelasnya, Kamis (13/6). Meskipun demikian, sosok Calon Wakil Gubernur yang akan disandingkan dengan Anies. Nama Kaesang Pangarep disebut-sebut berpeluang mendampingi Anies. Melihat dinamika itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai wacana duet Anies Baswedan-Kaesang sangat mungkin terwujud. Oleh karena itu, Gerindra mendorong Ridwan Kamil maju sebagai Bakal Calon Gubernur Jakarta 2024.

Hunter Biden (54) putra Presiden AS, Joe Biden, divonis bersalah atas tuduhan kepemilikan senjata api secara ilegal. Ia terancam penjara 25 tahun. Kasusnya menunjukkan tidak ada keistimewaan bagi anak presiden. Jangankan mendapat jabatan, bebas dari kasus hukum saja sulit. Juri Pengadilan Wilmington, kota kediaman keluarga Biden, memutuskan itu pada Selasa (11/6) siang atau Rabu dini hari WIB. ”Kami menghormati keputusan pengadilan,” kata Presiden Biden. Sebelumnya, ia menyatakan tak mengampuni Hunter jika telah divonis berkekuatan hukum tetap. Sebagai presiden, salah satu kewenangan Biden adalah mengampuni terpidana. Kasus Hunter kelanjutan penyelidikan catatan pajaknya oleh kantor pajak AS, IRS, karena ada kejanggalan. Di dalam penyelidikan itu, IRS menemukan bahwa Hunter memiliki pistol yang dibeli pada 2018.

Padahal, ketika penyelidikan dilakukan, Hunter tercatat sebagai pasien rehabilitasi narkoba. UU AS melarang pencandu alkohol atau narkotika memiliki senjata api. Hunter pun dilaporkan kepada polisi. Persidangannya dimulai pada 24 Mei 2024. Lalu, ia dinyatakan bersalah oleh juri. Ini pertama kali Hunter divonis bersalah sehingga pengamat hukum memperkirakan ada keringanan. Hakim belum memutuskan berapa lama Hunter harus dipenjara. Tim kuasa hukum Hunter mengatakan, mereka mengajukan banding. Jaksa Weiss menegaskan tidak ada seorang pun yang derajatnya lebih tinggi di mata hukum. Hunter sebagai orang dewasa memahami bahwa pilihannya salah dan mendatangkan konsekuensi hukum. (Yoga)

Penelusuran Kompas di sejumlah sentra padi di Jabar, Jateng, Jatim dan Banten, April hingga Juni 2024, menemukan bahwa jaringan perantara menguasai distribusi gabah. Setidaknya distribusi gabah melalui empat hingga lima pihak sebelum masuk ke penggilingan padi. Kompas menyaksikan tawar-menawar perantara pabrik besar dan petani di Kabupaten Ngawi, Jatim, Senin (1/4). Perantara berinisial SR menawar Rp 5.300 per kg gabah kering panen (GKP) ke petani. Untuk memperlancar upayanya, ia mengatakan, harga GKP di penggilingan besar-sedang Rp 5.600 per kg. Padahal, harga sebenarnya Rp 5.700-Rp 5.800 per kg, merujuk aplikasi produsen beras yang menjadi mitra SR. SR beralasan butuh alokasi Rp 400 per kg dari harga GKP untuk biaya transportasi, tenaga, dan risiko penyusutan serta penolakan GKP. Dalam sehari, SR mendapat keuntungan bersih Rp 619.220 sekali pengiriman GKP ke penggilingan. Ia mengaku sehari bisa mengirim 10 kali. Artinya, keuntungannya Rp 6.192.200 per hari.

Kompas juga menemui DN, yang disebut SR sebagai makelar atau calo. DN berperan sebagai pihak yang menghubungkan SR dengan petani yang sawahnya siap panen. Biasanya, DN mendapat komisi Rp 50 per kg dari SR. Meski demikian, DN juga mengambil keuntungan dari petani Rp 100 per kg. Saat harga GKP di tingkat petani Rp 5.300 per kg, SR membeli gabah dari DN senilai Rp 5.350 per kg. Sementara uang yang diterima petani hanya Rp 5.200 per kg. ”Petani inginnya terima beres. Jadi saya yang mondar-mandir. Masalah harga tak jadi patokan, dari sini saya sampaikan ke petani,” ujar DN. Umumnya, rantai pasok gabah di Ngawi dimulai dari petani, makelar, tengkulak, hingga penggilingan padi skala besar. Namun, jalur distribusi seperti ini belum tentu berlaku untuk semua petani. Semakin banyak perantara yang terlibat membuat harga gabah di tingkat petani kian ditekan hingga keuntungan petani makin tipis.

JH (48), pemilik penggilingan padi skala kecil di Ngawi, kadang dirugikan, tetapi juga membutuhkan calo pada kondisi tertentu. Sebelum gabah petani masuk penggilingannya, ia harus melewati pencari lahan, makelar, dan penebas. Saking banyaknya calo, sesame calo bisa saling jual beli gabah petani. Ini yang membuatnya harus membeli gabah dengan harga lebih tinggi daripada ke petani langsung. Pencari lahan sawah berperan menginformasikan ke makelar di mana sawah yang siap panen. Makelar mencari penebas yang mau membeli hasil panen di lahan tersebut. Dari penebas, gabah akan ditawarkan kepada makelar lain atau langsung ke penggilingan padi. JH pernah membeli gabah basah ke perantara Rp 5.600 per kg, perantara itu membeli gabah dari petani Rp 5.000 per kg. Keuntungan perantara Rp 600 per kg tanpa modal apa pun. Dominannya peran perantara dalam rantai pasok gabah juga terjadi di Subang dan Indramayu, Jabar.

Setelah panen padi, perantara terlibat dalam penjualan gabah secara berjenjang, dari bandar (tengkulak), kemudian coordinator lapangan, dan calo lokasi. Adang, perantara gabah di Kecamatan Compreng, Subang, menjelaskan peran perantara yang menentukan perjalanan gabah dari petani hingga ke penggilingan padi. Bandar, manajer, dan supplier merupakan tangan pertama yang dijangkau pabrik. Istilah bandar untuk menyebut pengusaha penyalur gabah yang dengan modal sendiri terlebih dahulu menyerap gabah petani, lalu menjualnya ke penggilingan. Tanpa bergantung pada perantara, petani sebenarnya bisa mendapatkan keuntungan lebih tinggi. Hal ini tercermin dari pendapatan sejumlah petani yang bermitra langsung dengan penggilingan padi besar. CH, petani asal Ngawi, menjual gabahnya Rp 5.600 per kg saat penggilingan padi menetapkan plafon GKP Rp 5.800 per kg. Selisih Rp 200 per kg digunakan untuk membayar jasa angkut dan transportasi. (Yoga)