Daya gebrak ekosistem pemanfaatan energi ramah lingkungan makin kencang. Tren transisi energi ini diproyeksikan bakal menggeser dominasi industri hulu minyak dan gas bumi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, industri hulu minyak dan gas bumi (migas) menghadapi situasi yang tidak mudah. Dimulai dengan merebaknya pandemi Covid-19 yang mengganggu mobilitas kinerja sektor hulu, investasi hulu yang landai, hingga fluktuasi harga minyak mentah dunia akibat konflik geopolitik yang belum kunjung usai. Langkah ini disusul oleh Shell Upstream Overseas Services (I) Limited yang meninggalkan Blok Masela dengan alasan ingin mengembangkan energi baru terbarukan atau EBT. Terbaru, Eni SpA, perusahaan migas asal Italia, yang menguasai IDD dan sejumlah lapangan di Cekungan Kutai, menyampaikan niatnya untuk banting setir menjalankan transisi energi. Eni yang berpusat di Italia diketahui berencana untuk mengumpulkan lebih dari 4 miliar euro atau setara dengan US$4,3 miliar dari divestasi sejumlah aset hulu migas di seluruh dunia, termasuk Indonesia dan Siprus. 

Berdasarkan data Bloomberg, penjualan tersebut bakal menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk menjual aset dengan total nilai 8 miliar euro hingga 3 tahun ke depan. Melalui strategi tersebut dapat dilihat bahwa Eni berupaya mendapatkan dana segar dari proses divestasi aset yang bersinggungan dengan hidrokarbon. Dana segar ini digunakan untuk membiayai program transisi energi. Tren perusahaan migas multinasional yang akhir-akhir ini melepas aset hulu migas yang dinilai tidak kompetitif perlu direspons pemerintah dengan tepat. Pemerintah perlu segera mencari investor pengganti agar proyek hulu migas yang ditinggalkan oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tersebut tetap berjalan optimal. Harian ini menilai peningkatan investasi di transisi energi tidak berarti investasi di hulu migas ditinggalkan, khususnya di Indonesia. Keunggulan cadangan gas yang begitu besar di Tanah Air menjadi daya tarik bagi perusahaan migas yang mulai mengalihkan perhatian pada transisi energi yang dinilai ramah lingkungan.

Pelaku usaha siap terlibat dalam satuan tugas pemberantasan impor ilegal yang dibentuk Kementerian Perdagangan untuk mencegah maraknya produk impor tak resmi di dalam negeri. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menyatakan pembentukan satuan tugas (Satgas) pemberantasan impor ilegal menjadi bukti upaya gotong-royong antara pemerintah dan pelaku usaha menyelesaikan persoalan impor di Tanah Air.“Di sinilah kita mencari solusi bukan saling blaming [menyalahkan]. Kami menyambut baik sekali apa yang dimaksudkan oleh Pak Menteri [Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan] dan ini sangat menjadi solusi ke depan, supaya saling mengisi apa yang bisa dilakukan,” katanya di Jakarta, Selasa (9/7). Arsjad menyinggung tarif bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard yang tidak bisa digeneralisasi untuk semua sektor. Dengan pembentukan satgas pemberantasan impor ilegal, dia meyakini bisa membantu pemerintah dalam penentuan safeguard agar tepat sasaran. Mendag Zulkifli menyatakan Kemendag memang menggandeng Kadin dalam satgas pemberantasan impor ilegal. Zulkifl i belum bisa memperinci siapa saja yang akan dilibatkan dalam Satgas pemberantasan impor ilegal. 

Namun, dia menekankan Satgas akan melakukan peninjauan ke lapangan untuk mengecek keberadaan produk impor ilegal. Selain itu, Satgas juga akan menelusuri ihwal dugaan penyalahgunaan kode HS untuk produk impor. “Kita buat satgas kita akan melihat bagaimana perbedaan data yang begitu besar terjadi,” ucapnya. Sebaliknya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan tidak mempermasalahkan pembentukan Satgas tersebut. Namun, dia menekankan penanganan impor ilegal sebaiknya langsung menggunakan mekanisme penegakan hukum. Di sisi lain, Airlangga mengeklaim bahwa selama ini pemerintah juga telah berupaya menahan barang ilegal masuk ke dalam negeri. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia Bob Azam menilai industri tekstil memerlukan kebijakan terpadu agar bertahan di tengah banyaknya masalah yang menggempur sektor itu. Selain itu, dia menilai perlu dilakukan revitalisasi terhadap mesin-mesin maupun industri, serta digitalisasi agar industri tetap efisien dan produktif. Sebaliknya, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan kebijakan dan pengaturan impor yang tertuang dalam Permendag No.8/2024 bermasalah ketika di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pegi Setiawan bebas dari status tersangka terkait pembunuhan Vina dan Rizky di Cirebon, Jabar, pada 2016, karena penetapannya sebagai tersangka dinyatakan tidak memenuhi prosedur. Putusan ini tak hanya menjadi momentum bagi kepolisian untuk mengevaluasi implementasi manajemen penyidikan kasus pidana, juga dijadikan bukti baru atau novum dalam perkara pembunuhan Vina dan Rizky. Putusan praperadilan yang membebaskan Pegi dari status tersangka ini dibacakan hakim tunggal Eman Sulaeman di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jabar, Senin (8/7). Dalam putusannya, hakim juga memerintahkan Polda Jabar menghentikan penyidikan terhadap Pegi Setiawan.

”Mengabulkan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Menetapkan surat ketetapan tersangka batal demi hukum, menyatakan tidak sah segala keputusan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon terhadap penetapan tersangka,” kata Eman. “Saya berterima kasih pada pak hakim, seluruh masyarakat Indonesia yang mendukung dan mendoakan Pegi. Hari ini doa kami terbukti. Anak saya tidak bersalah,” ujar Kartini (48) ibu Pegi terbata-bata. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Djuhandhani Rahardjo Puro menyatakan, pihaknya menghormati dan tunduk pada putusan PN Bandung. Putusan itu akan menjadi bahan evaluasi bagi penyidik. Penyidik akan melihat lagi syarat formil dan materiil yang tidak dipenuhi sebagaimana putusan hakim. Menurut Djuhandhani, penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Rizky masih dipercayakan kepada Polda Jabar. (Yoga)

Kasus penawaran investasi tidak berizin kembali terjadi, melibatkan pemengaruh (influencer) investasi di media sosial, Ahmad Rafif Raya, yang juga pengurus dan pemegang saham PT Waktunya Beli Saham. Ia gagal mengelola investasi Rp 71 miliar milik 34 warga Makassar, Sulsel. PT Waktunya Beli Saham juga tak memiliki izin OJK untuk bertindak sebagai manajer investasi dan penasihat investasi. Pada 2022-2023, kasus penyalahgunaan dana yang melibatkan pemilik dan pemegang saham sejumlah perusahaan, antara lain PT Jouska Financial Indonesia, mencuat. PN Jakpus yang dikuatkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan MA, menghukum Aakar Abyasa Fidzuno dan Tias Nugraha Putra sebagai manajer investasi.

MA menyebutkan, keduanya terbukti berkegiatan pasar modal sebagai penasihat investasi tanpa izin usaha dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Kerugian Rp 5,6 miliar, dana milik 16 orang. Kisah investasi ilegal belum berakhir. Bentuknya kian beragam: investasi emas ilegal, memutar uang ala skema Ponzi, hingga di pasar keuangan dan pasar saham. Korbannya dari berbagai kalangan, melibatkan receh hingga miliaran rupiah. Pelaku umumnya mengiming-imingi korban dengan keuntungan dan kecanggihan dunia investasi. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022 oleh OJK, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia 49,68 %. Survei dilakukan terhadap 14.634 responden di 34 provinsi.

Di sisi lain, informasi perihal investasi melalui konten di media sosial dan media lain mudah disebarkan. Bukan hal yang salah jika konten tersebut memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi publik. Namun, menjadi salah jika pemengaruh yang menyebarkan konten tersebut lantas bertindak melampaui kemampuan dan izin yang ia miliki. OJK mesti bertindak tegas kepada pemengaruh yang menyalahgunakan pengaruhnya sehingga menjerumuskan pemilik dana, juga menginformasikan investasi legal yang bisa diikuti dan investasi ilegal yang mesti dijauhi masyarakat. Literasi keuangan pun mesti dipacu. Jangan tunggu jatuh korban (Yoga)

Kemiskinan di Jakarta sangat pelik dan seolah sulit diselesaikan. Di tengah kemegahan kota dan kehidupan mewah kalangan kelas atas, masih banyak orang berkekurangan dan jauh dari hidup layak. Kisah Ibu Rusmiyati (60), warga Jaksel (Kompas, 19/6/2024), yang tewas saat gubuknya terbakar serta seminggu jasadnya tak dimakamkan karena ketiadaan biaya dan tak terdaftar dalam administrasi kependudukan di Jakarta, menjadi contoh nyata bentuk kemiskinan di Jakarta. Pada Maret 2023, BPS mencatat angka kemiskinan di DKI Jakarta berada di level 4,44 % (4,78 juta jiwa), terendah sejak Maret 2020, dan urutan ketiga terendah secara nasional. Namun, capaian ini masih menyisakan banyak ”PR”.

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan dalam periode itu masih meningkat. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 0,682 pada September 2022 menjadi 0,695 pada Maret 2023, artnyai, jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin sedikit menjauh dari garis kemiskinan. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,158 menjadi 0,175. Ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga semakin tinggi. Tingkat ketimpangan pengeluaran Jakarta yang diukur dengan rasio gini pada Maret 2023 meningkat cukup tajam dan tertinggi sejak Maret 2017. Rasio gini Maret 2023 mencapai 0,431.

Menunjukkan melebarnya kesenjangan (gap) antara pendapatan penduduk kelas bawah dan kelas atas, meski penduduk miskin berkurang. Masalah kemiskinan di Jakarta memang kompleks dan memerlukan banyak kebijakan sekaligus. Tak hanya bansos, kebijakan terkait penyediaan lapangan kerja, pembatasan urbanisasi, juga berpengaruh pada kemiskinan. Jakarta merupakan kota metropolitan yang memiliki daya tarik bagi pencari kerja. Orang dari banyak daerah rela menunggu dan mengadu nasib di Jakarta. Padahal, lapangan kerja yang tersedia terbatas dan tak semua orang mampu bersaing mendapatkannya.

Ini membuat sebagian besar masyarakat terpaksa bekerja serabutan di sektor informal, seperti perdagangan dan jasa perorangan, dengan pendapatan relatif kecil di tengah tingginya kebutuhan hidup. Pada akhirnya, kemiskinan pun menjerat mereka. Karena itu, pemerintah perlu membuat kebijakan untuk mengurangi arus urbanisasi ke Jakarta, dengan memperkuat ekonomi dan infrastruktur di daerah asal migran, agar mereka tidak perlu datang ke Jakarta mencari pekerjaan. Akses pada pendidikan dan kesehatan yang memadai juga kunci utama memerangi kemiskinan. Perlu upaya serius menciptakan lapangan kerja baru yang layak dan berkelanjutan, memberi pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin agar dapat bersaing di pasar kerja. (Yoga)

Kondisi keuangan negara sedang penuh tantangan. Pemerintah memperkirakan penerimaan pajak tahun ini tidak mencapai target, sedang belanja negara lebih tinggi dari rencana. Akibatnya, defisit anggaran diproyeksikan melebar dari 2,29 persen menjadi 2,7 % dari PDB, alias membengkak Rp 80,8 triliun dari rencana awal Rp 522,8 triliun menjadi Rp 609,7 triliun dan semakin mepet mendekati batas aman. Kondisi terakhir keuangan negara itu disampaikan Menkeu Sri Mulyani dalam raker dengan Badan Anggaran DPR (Banggar DPR) Senin (8/7) untuk membahas Laporan Pelaksanaan APBN Semester I dan Proyeksi Kinerja APBN Semester II Tahun 2024. Kemenkeu memperkirakan setoran perpajakan sampai akhir tahun 2024 hanya mencapai Rp 2.218,4 triliun atau 96 % target awal APBN 2024 di Rp 2.309,9 triliun.

Pemerintah berharap pada setoran non-pajak untuk mendorong pendapatan negara agar mencapai target 100 %. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun diproyeksikan mencapai Rp 549,1 triliun atau 111,6 % target APBN. Pada saat penerimaan negara sulit mencapai target, belanja negara justru membengkak melampaui target di APBN 2024. Kemenkeu memprediksi belanja pemerintah tahun 2024 akan mencapai Rp 3.412,2 triliun atau 102,6 % dari target awal di Rp 3.325,1 triliun. Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, penerimaan perpajakan mengalami kontraksi sepanjang semester I-2024, disebabkan merosotnya setoran PPh badan dari perusahaan-perusahaan berbasis komoditas yang terkena dampak penurunan harga komoditas yang cukup tajam. ”Profit mereka turun sangat tajam.

Di sisi lain, kebutuhan belanja negara masih besar. Sepanjang semester I-2024, pemerintah sudah jorjoran membelanjakan APBN untuk beberapa kebutuhan, antara lain belanja pegawai untuk menaikkan gaji ASN dan TNI Polri pada awal tahun 2024. Selain itu, belanja untuk pelaksanaan pemilu pada Februari 2024 serta program pendidikan dan pelayanan publik. Pemerintah juga menggelontorkan bansos di awal tahun untuk memitigasi dampak El Nino dan perubahan iklim. Untuk menutup defisit dan membiayai kebutuhan belanja yang membesar, Kemenkeu meminta persetujuan DPR untuk menambah penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) alias ”kas cadangan” sebesar Rp 100 triliun di sisa tahun ini. Sebelumnya, dalam APBN 2024, pemerintah merencanakan penggunaan SAL sebesar Rp 51 triliun. (Yoga)

Pemerintah melalui Kemendag mengubah kebijakan kewajiban memasok kebutuhan domestik atau DMO minyak goreng. Pemerintah juga menaikkan harga eceran tertinggi minyak goreng rakyat. DMO merupakan kebijakan pemerintah yang mewajibkan eksportir CPO dan produk turunannya memenuhi kebutuhan minyak goreng rakyat beserta bahan bakunya di dalam negeri. Selama ini DMO minyak goreng rakyat itu berupa minyak goreng curah dan kemasan sederhana merek Minyakita. Direktur Bahan Pokok dan Barang Penting Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Bambang Wisnubroto mengatakan, ke depan, DMO minyak goreng hanya berupa Minyakita, tak ada lagi DMO minyak goreng curah. Hal itu juga mempertimbangkan masukan dari Kantor Staf Presiden (KSP). Beberapa waktu lalu KSP meminta agar Indonesia pelan-pelan mengurangi produksi dan konsumsi minyak goreng curah.

”HET minyak goreng rakyat juga telah disesuaikan. HET yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan yang kerap disebutkan Mendag belakangan ini,” ujarnya dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Senin (8/7). Mendag Zulkifli Hasan menyatakan, harga eceran tertinggi (HET) Minyakita naik dari Rp 14.000 per liter menjadi Rp 15.700 per liter. Sebelumnya, HET itu diusulkan naik menjadi Rp 15.500 per liter. Namun, tim kajian harga mengusulkan HET minyak goreng tersebut Rp 16.000 per liter. Karena itu, pemerintah mengambil jalan tengah dengan menetapkan HET Minyakita Rp 15.700 per liter. Menurut Bambang, kedua kebijakan itu sudah dikaji dan dibahas dengan kementerian/lembaga dan asosiasi pelaku usaha terkait. Saat ini rancangan peraturannya sudah di- rumuskan dan tengah diharmonisasi di Kemenkumham dan akan segera diterbitkan. (Yoga)

PT Pelita Air Service dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berencana menambah armada pesawat tahun ini, seiring terus meningkatnya permintaan masyarakat terhadap transportasi pesawat. PT Pelita Air Service, anak usaha PT Pertamina (Persero), berencana menambah tiga pesawat tahun ini. Semuanya bertipe Airbus A320, seperti armada yang telah beroperasi, sehingga Pelita Air Service mengoperasikan total 14 pesawat pada 2024. Direktur Niaga Pelita Air Service Asa Perkasa mengemukkan, tambahan armada akan mengakomodasi rencana menambah rute-rute baru. Dua di antaranya rute ke Lombok, NTB, serta Labuan Bajo, NTT. ”Tentunya dengan kondisi sekarang, apakah datangnya armada tersebut tepat waktu atau tidak, itu yang agak menantang.

Sebab, penambahan pesawat hampir dibutuhkan semua maskapai, jadi agak rebutan,” ujar Asa di Bandara Pondok Cabe, Pamulang, Tangsel, Banten, Senin (8/7). Seluruh status pesawat yang dikelola Pelita Air adalah sewaan. Rencana penambahan pesawat juga dilakukan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Saat ini, perusahaan pelat merah ini memiliki 71 unit yang terdiri dari 41 pesawat berbadan sempit (narrow body) serta 30 unit berbadan lebar (wide body). ”Jumlah pesawat kami masih terbatas. Tahun lalu ada tambahan empat unit. Tahun ini rencana ada 8 plus 1. Yang satu ini, kami dapatkan persetujuannya tahun lalu, tetapi belum diadakan,” ujar Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI pekan lalu. Garuda Indonesia memiliki 41 unit Boeing 737-800 NG.

Disusul 22 armada bertipe Airbus 330 dan 8 armada berjenis Boeing 777-300 ER. ”Seperti juga arahan panitia kerja (panja), tipe pesawat kami kurangi drastis. Pengamat penerbangan, Alvin Lie, berpendapat, kondisi saat ini memang agak dilematis bagi produsen pesawat, baik Boeing maupun Airbus. Keduanya mengalami kesenjangan antara kebutuhan dan pasokan atau backlog. ”Banyak pesanan yang terlambat pengirimannya sehingga permintaan pesawat-pesawat lama sekarang juga berebut. Hal itu terjadi juga pada pasokan komponen dan suku cadang,” ujarnya. Hingga kini tidak ada yang dapat memprediksi kapan kondisi akan kembali normal, yakni pasokan aman dan tidak tersendat. (Yoga)

Nasib pilu terjerat judi daring atau online dialami S (44), karyawan swasta, yang akhirnya bunuh diri di Ciputat, Tangsel, Banten, Minggu (7/7). Ia ditemukan tewas dalam posisi gantung diri di rangka atap saung rumahnya. Hasil pemeriksaan awal Polsek Ciputat.menunjukkan S meninggal karena gantung diri dan tidak ditemukan adanya tanda kekerasan atau luka pada tubuhnya. ”S tidak memiliki riwayat penyakit. Pihak keluarga menolak visum dan otopsi. Dari keterangan orang sekitar, S mempunyai utang kepada beberapa orang,” kata Kapolsek Ciputat Komisaris Kemas MS Arifin, Senin (8/7). S yang diduga bunuh diri karena judi daring ini menambah rentetan panjang kasus serupa. Dari masyarakat umum hingga TNI dan Polri, ada yang terjerat judi daring, terlilit utang, dan bunuh diri.

Slamet (32), sopir ojek daring di Semarang, Jateng, gantung diri pada Juni lalu karena kalah judi daring dan terlilit utang Rp 15 juta. Ia menggadaikan sertifikat rumah. Slamet terjerat judi daring tiga tahun terakhir. Muhammad Nurhapif (24), sopir truk, ditemukan gantung diri saat kendaraannya parkir di bahu Jalan Tol Tangerang-Merak Km 52, Serang, Banten, Selasa (12/3). Dari keterangan saksi, Nurhapif naik-turun truk sambil bermain judi daring. Tak lama berselang, ia ditemukan gantung diri diduga karena kalah judi daring. Letnan Satu Dokter Eko Damara diduga bunuh diri karena judi daring. Sama dengan Prada Prima Saleh Gea. Eko, dokter di Satgas Pengamanan Perbatasan Mobile RI-Papua Niugini Yonif 7 Marinir, diduga terlilit utang untuk judi daring. Ia ditemukan bersimbah darah dengan tubuh bersandar pada dinding.

Prima, anggota Batalyon Kesehatan 1 Divisi Infanteri 1 Kostrad Bogor, diduga gantung diri karena terjerat judi daring. Ia ditemukan di Kamar OB Rumah Sakit Lapangan Yonkes 1/YKH/1 Kostrad, Bogor, pada 4 Juni 2024. Brigadir Satu Fadhilatun Nikmah bahkan membakar suaminya, Briptu Rian DW, karena menghabiskan tabungan untuk judi daring, Sabtu (8/6), di Mojokerto, Jatim. Rentetan kejadian ini menunjukkan judi daring telah menjadi penyakit akut. Sebanyak 3,2 juta warga Indonesia bermain judi daring pada tahun 2023 berdasarkan data PPATK. Sekitar 80 % bermain judi dengan nilai di bawah Rp 100.000. Akumulasi perputaran uang judi daring pada 2023 mencapai Rp 327 triliun (Kompas, 19 Juni 2024).

 Sehubungan dengan judi daring ini, Pusat Informasi Kriminal Bareskrim Polri mencatat penanganan 9.790 kasus judi selama kurun Januari 2021 sampai September 2023. Pada saat yang sama, Kemenkominfo memutus akses 1,91 juta konten bermuatan judi daring mulai dari 17 Juli 2023 hingga 22 Mei 2024. Kemenkominfo juga menutup 18.877 sisipan halaman judi daring di situs pendidikan dan 22.714 sisipan halaman di situs pemerintahan sampai 22 Mei 2024. Pada Juni lalu, pemerintah menegaskan akan satu barisan memberantas judi daring dengan Satgas Pemberantasan Perjudian Daring. Satgas melakukan sejumlah strategi, mulai dari menelusuri aliran uang dalam ribuan rekening mencurigakan, menyelidiki jual-beli rekening, hingga menutup penjualan isi ulang gim yang diduga terafiliasi dengan praktik perjudian (Kompas, 19 Juni 2024). (Yoga)

Susanto Zuhdi (71), Guru Besar Ilmu Sejarah UI, memimpikan kembalinya kegemilangan peradaban lautan Nusantara melalui tangan anak-anak muda yang kelak menjadi pemimpin negara. Saat kapal layar KRI Dewaruci melintasi lautan sisi timur Sumatera, Susanto Zuhdi duduk di haluan menikmati sinar matahari terbenam pada pelayaran hari pertama Muhibah Budaya Jalur Rempah 2024. Senyumnya merekah karena setelah puluhan tahun mendalami ilmu sejarah maritim, ia bisa berlayar bersama kapal layar legendaris itu. Selama pelayaran dari dermaga Kolinlamil di Tanjung Priok, Jakut, Jumat (7/6/2024), menuju Belitung Timur, Bangka Belitung, Susanto berkeliling menjelajahi kapal cagar budaya tersebut.

Dia mendapat ruang tidur yang nyaman dekat kamar komandan, tapi selalu keluar ke setiap sudut kapal. ”Pelayaran ini semacam impian yang terwujud karena dulu di Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan saya menjadi Direktur Sejarah (2001-2006), membuat program Arung Sejarah Bahari (Ajari) dan sekarang disempurnakan dalam MBJR dengan KRI Dewaruci yang luar biasa,” kata Susanto. Masa kegemilangan Laut Melayu Nusantara selama berabad berlangsung di bawah penguasaan Sriwijaya, Majapahit, Melaka, dan Johor-Riau, tidak hanya menumbuhkan perekonomian, tetapi juga peradaban dan kebudayaan. Namun, masuknya bangsa Eropa, yakni Inggris di Malaysia dan Singapura serta Belanda di Indonesia, lambat laun mengakhiri kegemilangan peradaban Laut Melayu Nusantara.

Secuplik kisah itu diceritakan Susanto di geladak kapal kepada 29 anak-anak muda yang menjadi laskar rempah dalam pelayaran muhibah ini. ”Ada harapan saya suatu saat ketika mereka menjadi pemimpin atau orang-orang berpengaruh, mereka membuat kebijakan untuk menyebarkan ajaran bahari dan kekuatan bahari kita akan kembali berjaya,” ucapnya. Kebijakan-kebijakan dengan orientasi darat turut mengikis kebudayaan bahari masyarakat, terlihat dari pembagian anggaran tiga matra TNI tahun 2025. Dari total Rp 155 triliun yang diajukan Kemhan, Angkatan Laut hanya mendapatkan Rp 20 triliun. Angkatan Udara Rp 18 triliun, dan terbesar untuk Angkatan Darat Rp 54 triliun.

Pasar-pasar terapung di sungai kian ”tenggelam”, reklamasi semakin merusak alam bawah laut, hingga seni tradisi orang laut yang mati pelan-pelan. ”Nawacita untuk kembali ke laut masih sebatas jargon semata. Kita harus mengembalikan persepsi bahwa Indonesia ini disatukan oleh laut, bukan dipisahkan oleh laut. Ini pekerjaan rumah untuk presiden yang akan datang,” tutur Susanto. Setiap laskar rempah ditugaskan membuat konten di media sosialnya untuk menyebarkan pengetahuan kepada masyarakat tentang jalur rempah dan kekuatan bahari Tanah Air, sebagai upaya Indonesia mengajukan jalur rempah sebagai warisan budaya pada UNESCO. Targetnya, pengajuan itu bisa didapat pada 2024. (Yoga)