DPR menyepakati pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024, untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan hingga manipulasi kuota haji. Sehingga polemik yang merugikan jemaah haji tak kembali terulang pada periode berikutnya. Pembentukan pansus hak angket haji disepakati dalam Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (9/7). Pansus bakal beranggotakan 30 anggota DPR dari berbagai fraksi dan komisi. Muhaimin optimistis pansus bisa menghasilkan kesimpulan guna memperbaiki penyelenggaraan haji.

Anggota pansus bakal langsung bekerja mulai Juli-September atau masa reses hingga jelang pelantikan anggota DPR baru. ”Yang paling fatal adalah penggunaan visa haji regular tidak sepenuhnya diberi kepada yang antre tahunan, tapi diberikan kepada haji khusus dengan biaya yang mahal. Tujuannya agar tak ada lagi penyelewengan dan penyalahgunaan kebijakan yang merugikan jemaah haji yang mengantre puluhan tahun,” terangnya. Anggota Komisi VIII DPR dari PDI-P, Selly Andriany Gantina, yang juga anggota Tim Pengawas haji 2024 menyebut, ada indikasi penyalahgunaan kuota tambahan jemaah haji oleh pemerintah.

Selain itu, jemaah haji mendapat layanan buruk saat beribadah di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna). DPR menilai penetapan dan pembagian kuota haji tambahan oleh Kemenag tidak sesuai Pasal 64 Ayat (2) UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, yang menegaskan kuota haji khusus sebesar 8 % dari kuota haji Indonesia. Anggota Pansus Haji yang juga Wakil Ketua Badan Legislasi DPR dari PPP Achmad Baidowi menuturkan, prioritasnya akan mendalami pelanggaran undang-undang dan pengalihan kuota dari haji reguler ke khusus. Juga, buruknya layanan haji mulai dari penerbangan dan tenda yang memicu kekecewaan jemaah. (Yoga)

Penipuan jual beli tiket bus yang marak tak hanya merugikan calon penumpang, tetapi juga membuat reputasi perusahaan otobus (PO) tercemar. Pelaku beraksi lewat kolom tanya jawab pada ulasan mesin pencari Google atau di platform media sosial dengan mengaku sebagai petugas resmi PO. Salah satu PO yang menjadi korban penipuan jual beli tiket ialah PT SAN Putra Sejahtera atau PO SAN. Menurut Wakil Dirut PO SAN Kurnia Lesari Adnan, pelaku menyalahgunakan foto bus perusahaan untuk menarik perhatian calon korban. Pelaku juga mengaku mereka petugas resmi dengan menjawab semua pertanyaan calon penumpang di kolom Google Review dan di media sosial, termasuk mencantumkan nomor ponsel.

”Begitu korban mentransfer uang pembelian tiket ke rekening yang diberikan pelaku,(kontak atau nomor ponsel korban) langsung diblokir pelaku. Calon penumpang kehilangan uang, tetapi tak bisa berangkat. Kami juga tak bisa melapor ke kepolisian disebabkan yang melapor haruslah korban,” katanya dalam konferensi pers, Selasa (9/7) di Jakarta. Kurnia menambahkan, kasus pertama semacam ini ditemukan pada 2022. Sejak itu, laporan bertambah dari waktu ke waktu. Hingga kini sedikitnya ada 20 orang yang mengaku tertipu dengan total kerugian Rp 15,7 juta. Pihak PO SAN telah beberapa kali memersuasi korban agar melapor ke kepolisian dengan pendampingan hukum dari perusahaan.

Namun, mereka menolak karena enggan berurusan dengan penegak hukum. Kuasa hukum PO SAN, Fadjar Marpaung, mengatakan, posisi kliennya terjepit. Sebab, laporan sebagai badan hukum tak diterima, padahal korporasi turut dirugikan. PO SAN telah bersurat ke berbagai pihak, antara lain Kemenkominfo dan OJK. Kemenhub juga disurati dengan harapan dapat menengahi persoalan ini. Hingga kini belum ada tanggapan dari pihak-pihak tersebut. ”Kami sudah menyurati pihak Google. Namun, mereka berdalih hanya memfasilitasi, tak ada hak menindak. Kalau jadi sarana kejahatan, Google tak bertanggung jawab,” ucap Fadjar. (Yoga)

Gesekan antarteman dagang makin sering terjadi. Yang sepaham dan satu pandangan makin memperkuat kemitraan dagang. Adu jotos tarif dagang antarteman lama juga masih terjadi. Itulah wajah tiki-taka perdagangan dunia yang masih dibayangi tit-for-tat atau retaliasi dagang. Realitasnya, fasilitasi dan proteksi perdagangan dunia sama-sama meningkat. Pilih-pilih sohib dagang sesuai kesamaan pandangan politik dan ekonomi juga semakin bercokol erat. Namun, tren perdagangan dunia 2024 diramal pulih kendati tak merata. Nilainya diperkirakan mendekati nilai perdagangan dunia di era booming harga komoditas pada 2022. Kondisi dan prospek perdagangan dunia itu diungkap Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Badan Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD).

Dalam ”The Trade Monitoring Update” yang dirilis di Geneva, Swiss, Senin (8/7), WTO menunjukkan negara anggota tetap memfasilitasi perdagangan meskipun ada tekanan proteksionisme, yang tergambar sepanjang medio Oktober 2023-Mei 2024, dimana fasilitasi perdagangan, baik impor maupun ekspor, mencapai 1,22 triliun USD, naik dari 977,2 miliar USD pada laporan sebelumnya. Tindakan pengamanan perdagangan yang tidak memfasilitasi atau menyelesaikan perselisihan dagang, termasuk proteksi dagang, diperkirakan senilai 433,6 miliar USD, lebih tinggi dibanding laporan tindakan perdagangan sebelumnya, di 337,1 miliar USD. Dalam periode itu pula, terdapat 205 tindakan perbaikan perdagangan (172 inisiasi dan 33 penghentian) yang mencakup 43,3 % total tindakan pengamanan perdagangan.

Antidumping menjadi tindakan penyelesaian perdagangan yang paling sering dilakukan, mencakup 70,3 % dari seluruh inisiasi dan 93,9 % dari seluruh penghentian pengamanan perdagangan. Dirjen WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan, laporan itu mengindikasikan ketahanan perdagangan dunia di tengah kondisi geopolitik yang penuh tantangan. Bahkan, di tengah meningkatnya tekanan proteksi dagang dan tanda-tanda fragmentasi ekonomi, banyak negara di dunia yang mengambil langkah penting untuk meliberalisasi dan memfasilitasi perdagangan. ”Hal ini membuktikan manfaat perdagangan bagi daya beli masyarakat, daya saing dunia usaha, dan stabilitas harga,” ujarnya. Ia juga menilai positif upaya negara anggota menggunakan WTO atau lembaga lain untuk mencari solusi atas sengketa dagang. Langkah itu lebih baik ketimbang tit-for-tat atau aksi balasan perdagangan (retaliasi) yang membuat perdagangan semakin buruk.

Pada 2 Juli 2024, UNCTAD merilis ”Global Trade Update” edisi Juli 2024, yang memberi prospek positif terhadap perdagangan global 2024 meskipun masih dibayangi ketidakpastian ekonomi global. Di sisi lain, ketergantungan perdagangan antarnegara dengan kesamaan pandangan politik dan ekonomi masih cukup besar. UNCTAD memperkirakan, nilai perdagangan global pada 2024 bisa mencapai 32 triliun USD, lebih tinggi disbanding 2023, di 31 triliun USD dan sedikit di bawah 2022 di 32,1 triliun USD. Pada 2024, ekspor negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, diperkirakan tumbuh 5 % secara tahunan, sedang impor turun 3 %. Ekspor AS dan impornya diramal tumbuh masing-masing 8 % dan 3 %. Direktur Divisi Perdagangan dan Komoditas Internasional UNCTAD Miho Shirotori mengemukakan, permasalahan geoekonomi terus memainkan peran penting dalam membentuk tren utama perdagangan bilateral. (Yoga)

Sedikitnya 11.000 buruh industri tekstil mengalami PHK dalam beberapa bulan terakhir, buntut tertekannya industri tekstil dalam negeri akibat membanjirnya impor pakaian jadi legal dan illegal di pasar domestik. Masifnya impor dipicu kebijakan pemerintah merelaksasi impor lewat Permendag No 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VII DPR dan Ditjen Industi Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/7). Plt Dirjen IKFT Kemenperin Reny Yanita memaparkan, PHK di industri tekstil terus terjadi dipicu masifnya peredaran barang impor.

Berdasar data Kemenperin dan dari pemberitaan media massa, PHK di industri tekstil telah mencapai 11.000 orang. PHK tersebar di 1 perusahaan tekstil di Jabar dan 5 perusahaan tekstil di Jateng. Di Jabar, PT Alenatex melakukan PHK atas 700 orang. Di Jateng, PHK terjadi di PT S Dupantex sebanyak 700 orang, PT Kusumahadi Santosa sebanyak 500 orang, PT Kusumaputra Santosa sebanyak 400 orang, PT Pamor Spring Mills sebanyak 700 orang, dan PT Sai Apparel sebanyak 800 orang. Bukan hanya pabrik besar yang tertekan usahanya, industri kecil menengah (IKM) tekstil pun terdampak. Utilisasi produksi IKM tekstil merosot 70 % karena gempuran impor.

Pekerja tekstil IKM seperti penjahit pun kesulitan mendapat permintaan dan berhenti bekerja. Maraknya PHK itu dipicu membanjirnya impor setelah ditetapkannya Permendag No 8 Tahun 2024 tentang revisi ketiga Permendag No 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang berlaku per 17 Mei 2024., yang menghilangkan persyaratan pertimbangan teknis dari Kemenperin untuk impor tekstil produk tekstil (TPT). Dampaknya, impor bisa masuk lebih mudah. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, industri tekstil sejatinya masih bisa bertahan, namun perlindungan dan keberpihakan kepada industri dalam negeri perlu terus ditumbuhkan agar industri ini juga bisa berkembang. (Yoga)

Pemerintah memastikan kebijakan harga gas murah untuk tujuh jenis industri akan berlanjut tahun depan. Industri pemanfaat mengapresiasi keputusan itu. Sementara dari sektor minyak dan gas bumi menilai pemerintah mengintervensi terlalu dalam lewat kebijakan itu sehingga bisa berdampak negatif bagi hulu migas. Terlepas dari pro dan kontra tersebut, perlu diperhatikan infrastruktur dan kepastian pasokan gas. Harga gas bumi tertentu (HGBT) menjadi amanat Perpres No 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Ada tujuh bidang industri yang mendapat insentif harga senilai 6 USD per juta metrik british thermal unit (MMBTU), yaitu pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Aturan turunan dari perpres tersebut, diantaranya Kepmen ESDM No 91 Tahun 2023 tentang Pengguna dan HGBT di Bidang Industri. Aturan harga dan volume dalam Kepmen ESDM itu berakhir pada 2024.

Pada Senin (8/7) di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Presiden Jokowi memimpin rapat tertutup terkait penetapan kebijakan HGBT, dan diputuskan kebijakan HGBT bakal berlanjut pada sektor existing. ”Sekarang tujuh sektor, yang lain nanti dikaji,” ujar Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selepas rapat. Wakil Menkeu Suahasil Nazara sebelumnya juga mengonfirmasi hal ini. ”Harga gas seperti yang sudah ada sekarang,” ujarnya. Keputusan kedua dari rapat tertutup, menurut Airlangga, adalah terkait izin dan penugasan yang akan diberikan kepada Pertamina untuk membangun infrastruktur gas. ”Terutama untuk regasifikasi LNG (gas alam cair) dan ketiga kawasan industri diizinkan untuk membuat regasifikasi LNG, plus bisa untuk pengadaan LNG dari luar negeri,” katanya. (Yoga)

Jejak Margaretha Subekti (62) dalam gerakan pemberdayaan perempuan dan difabel yang terpinggirkan sudah terbentang selama 40 tahun. Saat dihubungi di Labuan Bajo, Sabtu (22/6) ia menceritakan, awalnya ia terlibat mengurus kaum perempuan di Kali Code, Yogyakarta, bersama Romo YB Mangunwijaya pada 1980-an. Setelah menikah, Margaretha diboyong suaminya, ASN Larantuka, Flores Timur. Ia bergabung dalam gerakan solidaritas perempuan luhur Lamaholot atau Sedon Senaren pimpinan Bibiana Rianghepat atau Ina Bibi. Mereka fokus mengurus kaum perempuan yang ditinggalkan suami ke luar negeri menjadi buruh migran, perempuan mantan buruh migran ilegal, perempuan korban KDRT dan anak-anak buruh migran yang kurang perhatian. Pada 2008, ketika suaminya pensiun dini, Margaretha ikut ke Labuan Bajo. Ia melanjutkan pengabdiannya pada gerakan solidaritas perempuan dan kaum marjinal.

Fokusnya sama, mengurus perempuan mantan buruh migran ilegal, perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, ditambah ibu tunggal dan kaum difabel. Margaretha berjuang sampai kaum perempuan dan kaum difabel yang terpinggirkan ini mandiri secara ekonomi dengan dukungan anggota keluarga, dengan membangun usaha rumahan, seperti beternak ayam dan babi serta membuat tenun ikat. Ia juga mendirikan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sampah Rumah Pekerti. Sekitar 300 perempuan menjadi anggotanya. Usahanya, memanfaatkan aneka jenis sampah yang berserakan di Labuan Bajo. Bersama KSP Sampah Rumah Pekerti, para perempuan tersebut bisa mandiri secara finansial setelah dua-tiga tahun terlibat. Setelah mandiri, mereka bisa menyekolahkan anak-anak sampai perguruan tinggi, memperbaiki atau membangun rumah layak huni.

Setelahnya, perempuan kelahiran Nanggulan, Sleman, DI Yogyakarta itu, membimbing 75 perempuan disabilitas dan anak-anak telantar yang sebagian besar tinggal di Rumah Pekerti yang dibangun secara swadaya. Ia juga berusaha mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Tak mudah bagi Margaretha melakukan itu karena ia juga kerap kesulitan secara ekonomi. Di Rumah Pekerti, Margaretha berusaha memberdayakan mereka dengan membekali aneka keterampilan, seperti memasak, menjahit, dan menenun. Ia mengajarkan tata krama, kebersihan lingkungan, dan perawatan diri. Ia mengajar kebersihan secara bertahap pada kaum difabel telantar. Awalnya, ia mengajak mereka memungut sampah di sekitar Rumah Pekerti, kemudian di permukiman penduduk, pantai, dan ruang publik sejak 2010, biasanya pada pagi dan sore ketika sampah mulai berserakan di sejumlah titik di Labuan Bajo. Semua sampah mereka ambil, tidak sebatas sampah bernilai ekonomi.  

Seiring waktu, anggota Rumah Pekerti mampu mendaur ulang sampah yang mereka pungut menjadi barang bernilai ekonomi, seperti tas, gantungan kunci, keranjang belanja, topi, dompet, sandal, dan lainnya. Bahkan, mereka bisa mengolah sampah pembalut. Kini, Rumah Pekerti menjadi rujukan pengelolaan sampah. Sejumlah pegiat sampah dari Maumere, Ende, dan Ruteng datang ke Rumah Pekerti untuk belajar mengolah sampah yang sulit diolah. Gerakan Rumah Pekerti telah merambah ke pelestarian wilayah pantai, bekerja sama dengan WWF menanam mangrove di beberapa bibir pantai yang rawan abrasi,terutama yang berbatasan dengan permukiman penduduk. Sudah ribuan mangrove yang ditanam Rumah Pekerti selama 20 tahun terakhir. Belakangan, Rumah Pekerti bekerja sama dengan pengelola hotel untuk mempromosikan pangan lokal, seperti singkong, ikan bakar, pisang, sayur-mayur, dan umbi-umbian kepada tetamu. (Yoga)

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mempertanyakan tujuan pemerintah mendayagunakan dokter asing di Indonesia. Kebijakan tersebut dikhawatirkan menimbulkan persoalan baru, terutama terkait disparitas pelayanan kesehatan. Ketua Umum Pengurus Besar IDI (PB IDI) Moh Adib Khumaidi dalam konferensi pers bertajuk ”Bagaimana Semestinya Regulasi Dokter Asing Berpraktik di Indonesia?”, di Jakarta, Selasa (9/7) berkata, isu pendayagunaan dokter asing sudah lama dibahas. Masuknya dokter asing merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Program tenaga kerja dokter asing lazim terjadi di banyak negara. ”Permasalahan dokter asing ini, kami (IDI) tidak dalam posisi setuju atau tidak, namun, concern kita pada perkembangan dunia global terkait (dokter asing) dengan mengedepankan keselamatan pasien.

Harus ada regulasi yang jelas, harus ada domestic regulation-nya,” tuturnya. Dalam Pasal 248 UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan, pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan asing lulusan luar negeri harus melalui evaluasi kompetensi, meliputi penilaian kelengkapan administratif dan penilaian kemampuan praktik yang dilakukan oleh Menkes, melibatkan menteri bidang pendidikan serta konsil dan kolegium terkait profesi tenaga kesehatan dan tenaga medis. Tantangan lain yang harus dipertimbangkan dalam pendayagunaan dokter asing, yaitu, masih terjadi disparitas pelayanan kesehatan, pembiayaan kesehatan yang belum efektif, serta kapasitas tata kelola kesehatan yang kurang.

Ketua Kluster Kedokteran dan Kesehatan Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional sekaligus Ketua Perhimpunan Dokter Indonesia di Timur Tengah Iqbal Mochtar menyebutkan, pemetaan terhadap kebutuhan dokter asing harus diperjelas, termasuk jenis dokter, jumlah dokter, serta penempatan daerah dari dokter asing yang akan dipekerjakan. Hal lain yang perlu diperjelas terkait insentif dan penggajian dokter asing. Insentif dari dokter asing dengan spesialisasi tertentu umumnya sangat besar. Dokter spesialis jantung di Amerika, memiliki besaran insentif berkisar Rp 400 juta-Rp 600 juta per bulan. (Yoga)