Pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) berpotensi menguat, yang akan ditopang kian banyaknya rilis laporan kinerja emiten untuk semester I-2024. Secara teknikal, langkah IHSG bakal menguji level resistance 7.350 setelah pada pekan lalu melemah tipis ke posisi 7.288. "Kami perkirakan IHSG bergerak menguat terbatas, yang dipengaruhi beberapa hal seperti rilis data kinerja emiten, data ekonomi global, dan pergerakan nilai tukar rupiah," kata Senior Analyst MNC Sekuritas Herditya Wicaksana kepada Investor Daily. Dengan berbagai sentimen yang ada, Didit memproyeksikan, rilis keuangan global yang akan rilis di pekan ini adalah data pekerjaan dan NFP AS, data manufaktur China. Selain itu, pelaku pasar juga akan  menanti kebijakan the Fed dalam Rapat Komite Pasar Terbuka Federal yang digelar pada 10-31 Juli nanti. (Yetede)

Asuransi wajib kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan, mendesak untuk diimplementasikan  di Indonesia. Selain itu untuk meningkatkan penetrasi asuransi di Tanah Air, penerapan asuransi wajib kendaraan TPL yang telah diadopsi oleh sejumlah negara  Asean diharapkan  bisa memberikan proteksi finansial lebih kepada masyarakat dari peristiwa yang tidak diinginkan. Apalagi, angka kecelakaan di Indonesia memiliki kecenderungan yang terus meningkat seiring jumlah kendaraan, baik roda dua maupun lebih, yang kian bertambah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kecelakaan lalu lintas pada 2022 mencapai 139.258 kasus. Semua kecelakaan itu menyebabkan korban meninggal 28.131 orang, luka berat 13.364 orang, luka ringan 160.449 orang, dan kerugian materi Rp 280,01 miliar. (Yetede)

Enam pemimpin Pengurus Pusat Muhammadiyah duduk berdampingan di Convention Hall Universitas ‘Aisyiyah, DI Yogyakarta. Mereka di antaranya Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Sekretaris Umum Abdul Mu’ti, dan Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah Muhadjir Effendy. Muhammadiyah baru saja menggelar rapat konsolidasi nasional. Haedar mengatakan organisasi yang ia pimpin memutuskan menerima tawaran izin usaha pengelolaan tambang dari pemerintah. "Setelah mencermati masukan, kajian, dan beberapa kali pembahasan, rapat pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024 memutuskan menerima izin tambang yang ditawarkan pemerintah," kata Abdul Mu'ti dalam keterangan pers pada Ahad, 28 Juli 2024.

Haedar menuturkan keputusan tersebut didasari hasil rapat pleno pada 13 Juli serta Konsolidasi Nasional yang dilangsungkan selama dua hari pada 27-28 Juli lalu. Rapat yang melibatkan majelis pimpinan pusat Muhammadiyah, lembaga, biro, organisasi otonom tingkat pusat, pengurus wilayah seluruh Indonesia, rektor perguruan tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah, serta direktur rumah sakit Muhammadiyah itu menyepakati hal tersebut.

Izin usaha pertambangan dari pemerintah berdasarkan berbagai kajian multiaspek, dari lingkungan, nasib masyarakat di lokasi tambang, hingga potensi munculnya tambang ilegal. Haedar mengakui, sebelum mengambil keputusan, sejumlah pengurus teras pernah bertemu dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia di kantor PP Muhammadiyah. Dalam persamuhan tersebut, pengurus Muhammadiyah mendengarkan penjelasan ihwal aturan yang menjadi pijakan pemerintah menawarkan pengelolaan tambang yang melibatkan ormas keagamaan. Begitu juga lokasi pertambangannya. (Yetede)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan pemanfaatan hasil investasi setoran awal biaya haji calon jemaah untuk membiayai anggota jemaah lain. Penetapan fatwa ini berawal dari temuan bahwa tak semua hasil investasi dari dana setoran haji kembali kepada pemilik dana. Dalam temuan MUI, Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) menggunakan dana hasil investasi untuk keperluan lain alih-alih masuk ke rekening calon anggota jemaah. "Bahkan, berdasarkan penjelasan BPKH, ada manfaat investasi calon jemaah haji yang digunakan untuk menutupi kebutuhan jemaah haji yang berangkat di tahun berjalan," begitu tertulis dalam buku Himpunan Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa VIII 2024 yang diterbitkan Komisi Fatwa MUI.

Padahal UU No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji menetapkan saldo setoran beserta nilai manfaatnya merupakan milik jemaah. Jika dana tersebut lebih besar dari penetapan biaya perjalanan ibadah haji, BPKH wajib mengembalikan selisihnya kepada jemaah. Namun, dengan praktik yang berlangsung selama ini, MUI menilai hak jemaah haji menjadi berkurang. Di sisi lain, ada anggota jemaah haji yang memakan hak orang lain. "Dalam jangka panjang, jika tidak dibenahi, pasti akan menimbulkan masalah yang serius dalam hal likuiditas." Majelis merekomendasikan BPKH memperbaiki tata kelola keuangan haji. Ketua Komisi Nasional Haji dan Umrah Mustolih Siradj mengatakan ketidakadilan pemanfaatan dana haji ini terlihat dari perbandingan jemaah haji reguler dan khusus. Makin cepat naik haji, makin besar nilai manfaat yang mereka dapat. (Yetede)

Pertengahan Juli 2024, Polres Metro Jakbar mengobrak-abrik kawasan Kampung Boncos, Palmerah, Jakbar. Sebanyak 42 orang diciduk dari tempat yang disebut sebagai kampung narkoba itu setelah hasil tes urine menunjukkan mereka positif mengkonsumsi sabu. Beberapa hari sebelumnya, Polres Metro Jakut menggerebek kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakut. Dalam penggerebekan pada 13 Juli 2024 itu, polisi menangkap 22 orang yang positif menggunakan narkoba dan menyita 103 gram narkotik jenis sabu, 26 paket kecil sabu, dan 12 timbangan digital.

Pada 25 Juli 2024, tim gabungan Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru dan Polda Riau juga menggerebek kampung narkoba dan mengamankan tiga orang yang diyakini sebagai bandar narkotik. Lokasi yang digerebek adalah Gang Pargo di Jalan Pangeran Hidayat dan Kampung Dalam, Pekanbaru, Riau. Kawasan-kawasan tersebut merupakan wilayah yang terkenal sebagai kampung narkoba. Penggerebekan yang dilakukan kepolisian di kawasan itu bukanlah yang pertama, tapi praktik narkotika masih tumbuh subur di sana. (Yetede)

Bertaburnya nama kandidat berlatar belakang polisi dan jaksa dalam daftar hasil seleksi administrasi calon komisioner KPK periode 2024-2029 adalah pertanda bahaya. Pengalaman membuktikan pemimpin komisi antikorupsi yang berlatar belakang polisi dan jaksa sulit independen serta berpeluang membawa KPK seperti saat dipimpin Komjen Firli Bahuri. Sebanyak 236 orang dari 318 pendaftar dinyatakan lolos seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi KPK pada Rabu, 24 Juli 2024. Dimana 16 orang berasal dari kepolisian dan 11 orang dari kejaksaan. Sebagian besar kandidat adalah polisi dan jaksa aktif, sebagian lagi adalah pensiunan. bahkan ada yang memiliki rekam jejak tak sedap berkaitan dengan pelemahan KPK.

Salah satu yang lolos ialah eks Wakil Kepala Bareskrim Polri sekaligus eks Sekjen KKP, Antam Novambar. Antam ditengarai mengancam Direktur Penyidikan KPK Endang Tarsa pada 2015. Penyebabnya, calon Kapolri, Komjen Budi Gunawan, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus rekening gendut. Pansel KPK semestinya belajar dari era KPK ketika dipimpin Firli Bahuri. Alih-alih membawa komisi antikorupsi menjalankan muruahnya dalam pemberantasan korupsi, Firli justru menghancurkan lembaga tersebut. KPK tak ubahnya tukang pukul penguasa. Firli juga tak menghormati standar tinggi etika di komisi antirasuah. Perilaku itu membuat KPK busuk dari kepala, terlebih setelah dia disangka menerima gratifikasi dan melakukan pemerasan.

Krisis integritas dari pimpinan dan pegawai serta kinerja yang jauh dari memuaskan, lewat indeks persepsi korupsi yang terus merosot, membuat KPK kehilangan kepercayaan publik. Bahkan, menurut hasil survei tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum pada periode Februari-Maret 2023, yang dirilis Indikator Politik Indonesia, kepercayaan publik terhadap KPK berada di bawah Kejaksaan Agung dan Polri. Survei tersebut menunjukkan rusaknya KPK di bawah pimpinan Firli.  KPK yang dipimpin jaksa dan polisi juga sarat konflik kepentingan, terutama mengusut kasus yang berkaitan dengan dua lembaga penegak hukum tersebut. Paling menyedihkan adalah suburnya praktik jual-beli perkara dan pungutan liar terhadap tahanan korupsi pada era Firli. Dia bukan hanya produk gagal di KPK, juga orang yang membawa lembaga antirasuah menuju ambang kehancuran (Yetede)

Paris adalah kiblat mode dunia. Maka tak mengherankan jika upacara pembukaan Olimpiade Paris menjelma layaknya acara peragaan busana, mungkin terbesar sepanjang sejarah dengan total penonton global 28,6 juta orang. Mengusung tema Unity in Diversity, di-Indonesia-kan menjadi Bhinneka Tunggal Ika, seremoni pembuka Olimpiade Paris 2024 mempertontonkan keanekaragaman budaya dan keindahan alam dari berbagai belahan dunia. Lebih dari sepuluh ribu atlet berpartisipasi dalam kirab tersebut. Dari 206 negara, Mongolia paling banyak mendapat pujian soal busana atlet. Majalah mode Vogue, misalnya, menempatkan seragam Mongolia di tempat teratas dalam daftar sepuluh kostum termodis di pesta pembukaan Olimpiade Paris.

Busana rancangan Michel & Amazonka itu menampilkan kerah bersulam, manset, serta rompi merah tua, biru tua, dan emas, juga rok lipit dan jubah berbalut warna putih. Mereka juga mengenakan banyak aksesori, seperti tas bordir, ikat pinggang, anting-anting menjuntai, serta buryat dan gutal, topi dan sepatu bot tradisional Mongolia. Komite Olimpiade Nasional Mongolia menyebutkan para atlet dan ofisial membutuhkan waktu berjam-jam untuk mempersiapkan busana mereka. Michel & Amazonka mengacu pada nama desainernya, dua saudara perempuan asal Mongolia yang berkarier sejak 2013. Forbes menyebut duet tersebut sebagai perancang busana paling keren dan progresif di negara Asia Timur dengan 3,5 juta penduduk itu saat ini.

Sebelumnya, Michel & Amazonka menciptakan seragam untuk Mongolian Airlines serta seragam tim nasional Mongolia dalam Olimpiade Tokyo 2020 dan Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022. Tim lain yang seragamnya menjadi sorotan para pakar mode adalah Haiti. Busana para atlet mereka dalam upacara pembukaan Olimpiade Paris dirancang oleh Stella Jean. Dia membuat kemeja yang ditenun dan dipintal sesuai dengan tradisi Haiti. Desainer berdarah campuran Haiti-Italia itu juga bekerja sama dengan pelukis Haiti, Philippe Dodard, yang mengaplikasikan karyanya pada rok dan celana atlet. "Setiap potong busana menceritakan kisah sendiri," ujar Jean, seperti dikutip dari situs web Haiti Wonderland. (Yetede)

Satu per satu perusahaan asuransi swasta mundur dari kerja sama yang dilakukan dengan BPJS Kesehatan dalam skema koordinasi manfaat atau coordination of benefit (COB). Nihilnya aturan serta samarnya batasan pembayaran tanggungan peserta ke rumah sakit menjadi akar dari permasalahan tersebut. Tak ayal, baik asuransi swasta maupun BPJS Kesehatan merasa dirugikan. Karena tak ada batasan maksimum yang diatur pemerintah itu, rumah sakit dinilai menjadi satu-satunya pihak yang diuntungkan dalam skema koordinasi manfaat ini.

Sektor industri rantai pasokan tengah ramai disorot karena tercoreng akibat maraknya kasus impor ilegal. Kasus ini menyeret nama-nama perusahaan logistik dan rantai pasokan yang diduga terlibat dalam kegiatan melawan hukum. Mereka bersimbiosis dengan sejumlah pihak melancarkan arus pergerakan barang ilegal hingga ke konsumen akhir. Dugaan adanya krisis etik di industri ini terkuak setelah operasi Satgas Impor Ilegal yang diinisiasi oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) menemukan sejumlah praktik tak terpuji yang turut dilakukan oleh sebagian perusahaan pergudangan dan penyimpanan serta pengiriman barang. Actus reus alias tindakan melawan hukum mereka adalah dengan sengaja menyimpan, mengatur, hingga, mendistribusikan, barang-barang ilegal tersebut demi meraup keuntungan segelintir pihak. Inspeksi mendadak di kawasan pergudangan Penjaringan, Jakarta Utara, misalnya, berhasil mengungkap barang selundupan bernilai total Rp40 miliar. Barang-barang impor ilegal tersebut mencakup smartphone, komputer, tablet, pakaian jadi, mainan anak, sepatu, sandal, dan elektronik lainnya. Nilai terbesar berasal dari produk pakaian impor yang mencapai Rp20 miliar, disusul elektronik sebesar Rp12,3 miliar, dan mainan anak senilai Rp5 miliar. Nilai yang dipublikasi resmi ini kemungkinan jauh lebih kecil dibandingkan dengan temuan sesungguhnya mengingat satgas baru bekerja.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan bahwa barang-barang tersebut diimpor oleh warga negara asing (WNA) yang menyewa gudang dan jasa logistik dalam negeri untuk menjalankan usahanya. Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) berpendapat bahwa perusahaan logistik dan pengelola gudang tidak bisa serta-merta disalahkan karena mereka hanya mengelola barang yang sudah berada di dalam negeri, tanpa terlibat dalam proses importasi. Namun, secara teori manajemen rantai pasokan, penting untuk mempertimbangkan bahwa manajemen rantai pasokan yang baik wajib memonitor asal-usul barang dan mencatatnya dalam sistem yang sudah terstandar. Tidak bisa asal angkut, asal kelola, dan asal kirim. Jadi, sistem dan proses bisnis di sini benar-benar tidak bisa bebas nilai seperti sebuah karya seni, karena terikat oleh aturan dan standar yang ketat. Dari sisi pemerintah, diakui masih ada sistem yang lemah, semisal dari aspek perizinan karena WNA dengan mudah bisa menyewa gudang dan jasa untuk memuluskan niat jahatnya. Saatnya, pemerintah harus lebih memperkuat regulasi, pencegahan, dan penegakan hukum yang konsisten. Sebaliknya, perusahaan rantai pasokan yang berkomitmen pada praktik bisnis yang bersih dan transparan harus diberi insentif.

Beragam upaya dilakukan pemerintah untuk mengungkit daya tarik industri hulu minyak dan gas bumi atau migas nasional. Potensi Indonesia bagian timur pun terus dikemukakan agar ‘pesonanya’ makin memancar. Setidaknya ada dua perusahaan migas asal China yang memastikan bakal melakukan joint study di Indonesia bagian timur. Nantinya, kedua perusahaan itu bakal fokus melakukan eksplorasi wilayah yang selama ini belum tergarap optimal. Sinopec Group dan Petrochina diklaim bakal melakukan joint study di area Buton dan Timor yang telah ditetapkan sebagai area joint study sejak bulan lalu. Kedua wilayah tersebut menjadi bagian dari lima area yang belakang terus ditawarkan oleh pemerintah kepada sejumlah investor. Bila mengutip data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Indonesia memiliki 128 cekungan. Dari jumlah tersebut, baru 20 cekungan yang sudah berproduksi.

Delapan cekungan lainnya sudah dilakukan pengeboran, tapi belum berproduksi. Ada juga 19 cekungan yang diindikasikan menyimpan cadangan hidrokarbon; 13 cekungan yang sudah dibor, tetapi tidak ditemukan cadangan; serta 68 cekungan yang belum dibor. Sebanyak 68 cekungan yang belum pernah dibor itulah yang kebanyakan ada di Indonesia bagian timur, laut selatan Indonesia, dan bagian paling utara Tanah Air. “Setelah nanti joint study selesai, selanjutnya penawaran langsung wilayah kerja migas, penetapan pemenangnya, dan kegiatan eksplorasi migas,” kata Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto beberapa waktu lalu. Kedatangan investor asal Negeri Panda menjadi ‘penyegar’ bagi industri hulu migas nasional, karena belum ada perusahaan yang serius meminati Wilayah Kerja Akimeugah I dan II yang ada di Cekungan Warim, salah satu kawasan yang diklaim memiliki potensi hidrokarbon besar di Indonesia bagian timur.