Otorita Ibu Kota Negara telah menerima 220 surat minat investasi atau letter of intent (LoI) dari investor dalam dan luar negeri. Dari jumlah tersebut, sekitar 60 investor masuk dalam proses percepatan investasi IKN. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) sekaligus Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuldjono menyatakan, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) percepatan Investasi  di IKN oleh Presiden Jokowi turut mendorong minat investor untuk menyuntikkan modal di IKN. Hal tersebut, kata dia, terlihat dari banyaknya investor  yang berminat berinvestasi di ibu kota baru itu. Dari 220 investor tersebut, 45 telah melakukan prosesi peletakan batu pertama atau groundbreaking tahap I hingga tahap IV dengan total komitmen investasi mencapai Rp 51,35 triliun. (Yetede)

Industri dana pensiun (dapen) hingga Juni 2024 berhasil membukukan total aset Rp1.448,28 triliun, tumbuh 7,58% secara yoy. Prospek industri dapen ke depannya diproyeksikan masih tumbuh positif. Untuk program pensiun sukarela, total aset tumbuh 3,91% (yoy) dengan nilai Rp372,70 triliun per Juni 2024. Untuk program pensiun wajib, yang terdiri dari program jaminan hari tua dan jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan, serta program tabungan hari tua dan akumulasi iuran pensiun, ASN, TNI, dan POLRI, total asetnya mencapai Rp 1.075,58 triliun atau tumbuh 8,91% (yoy). "Secara agregat, sektor industri dana pensiun masih tumbuh positif, Selain itu, kami juga memproyeksikan bahwa sektor ini masih dapat tumbuh dalam kisaran 10-12% pada 2024," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono. (Yetede)

PT Astra Internasional Tbk (ASII) membangun mesin-mesin pertumbuhan baru dengan memperkuat bisnis inti dan mengembangkan  sektor-sektor lain yang berdekatan atau berkaitan dengan bisnis inti. Manuver tersebut bertujuan untuk melebarkan gurita bisnis perseroan.  Group Astra mempunyai tujuh bisnis inti yang bergerak di berbagai bidang, mulai dari otomotif; jasa keuangan; alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi; kemudian infrastruktur dan logistik; agrebisnis; teknologi informasi; serta properti. Sesuai arahan investasi yang dicanangkan ASIII mengelompokkan pengembangan bisnisnya ke dalam dua bagian. Pertama, investasi yang fokus meningkatkan optimalisasi kinerja bisnis inti. Kedua, berinvestasi di lini-lini bisnis  yang berdekatan atau berkaitan dengan bisnis inti. Dari optimalisasi bisnis inti, Astra sudah membuktikannya dengan berinvestasi ke bank digital seperti  Bank Saqu dan menepatkan modal ke platform penjualan mobil bekas, OLX. (Yetede)(Yetede)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana melakukan evaluasi tarif  atau jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor  perhubungan udara seiring dengan perkembangan teknologi dan peningkatan inflasi. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubunagn Udara, Capt. Sigit Hani Hadiyanto mengatakan pihaknya telah melakukan uji publik revisi  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas  atas jenis PNBP yang berlaku pada Kemenhub. Ia menegaskan pentingnya acara ini sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. "Forum strategis ini diadakan dengan tujuan untuk bertukar pikiran dan mendapatkan berbagai saran serta masukan terkait konsep perubahan peraturan yang sedang dibahas. Dengan demikian, diharapkan forum ini dapat menghasilkan keputusan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi semua pihak yang terlibat," ujar Sigit. (Yetede)

Investor penganut value investing dapat memanfaatkan peluang di tengah rontoknya saham-saham blue chip, karena valuasi sejumlah emiten unggulan saat ini sedang terdiskon. Adityo Nugroho, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, menjelaskan bahwa lesunya kinerja pasar saham Indonesia dibandingkan bursa-bursa global disebabkan oleh minimnya katalis positif, sehingga pasar cenderung lebih terseret oleh sentimen ketidakpastian global.

Dengan penurunan indeks LQ45 sebesar 8,22% year-to-date (YtD), sejumlah saham LQ45 kini memiliki valuasi murah, yang dapat menjadi peluang investasi, terutama pada sektor-sektor yang masih prospektif seperti perbankan, poultry, dan minyak. Beberapa analis juga menilai saham di sektor perbankan dan properti masih memiliki potensi pertumbuhan, terutama jika didukung oleh pemangkasan suku bunga dan stabilitas politik yang diharapkan dari pelantikan presiden baru pada Oktober 2024.

Kebijakan pemerintah di sektor perdagangan, yang dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, justru menciptakan ketidakpastian dan menimbulkan polemik berkepanjangan melalui perubahan regulasi impor yang sering dilakukan. Dalam kurun waktu lima bulan, pemerintah telah empat kali mengubah kebijakan importasi, yang berujung pada terbitnya Permendag No. 8/2024 yang melonggarkan impor produk padat karya seperti tekstil dan alas kaki.

Cheril Tanuwijaya, Head of Research Mega Capital Sekuritas, menyoroti bahwa pelonggaran kebijakan ini menjadi bumerang bagi industri dalam negeri, yang kini mulai merasakan dampak negatifnya, seperti penurunan indeks manufaktur (PMI) yang terus terjadi. Penurunan ini juga berbanding lurus dengan menurunnya kontribusi industri pengolahan terhadap PDB, yang menandai fase deindustrialisasi di Indonesia. Fenomena ini mengancam perekonomian nasional, dan pemerintah perlu segera menetapkan kebijakan yang konsisten dan jangka panjang untuk mendukung industri domestik serta mengevaluasi kembali kebijakan importasi agar sektor industri tetap menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Seiring dengan penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengisyaratkan adanya penyesuaian iuran peserta jaminan kesehatan nasional (JKN). Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyebut bahwa penerapan KRIS kemungkinan akan menyebabkan kenaikan iuran, terutama ketika standar layanan meningkat.

Ghufron menjelaskan bahwa pembiayaan kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan pihak swasta melalui skema Coordination of Benefit (CoB), di mana peserta JKN kelas II atau I dapat menggunakan asuransi tambahan untuk mendapatkan pelayanan VIP. Penyesuaian tarif KRIS masih menunggu evaluasi dan keputusan pemerintah, dengan iuran kelas III dipastikan tidak akan naik karena mayoritas pesertanya adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Selain itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menantang BPJS Kesehatan untuk memperluas cakupan kepesertaan JKN hingga 100% dari total populasi Indonesia. Ghufron menegaskan bahwa mencapai 100% kepesertaan tidaklah mudah karena demografi penduduk Indonesia yang sebagian besar berada di kategori "missing the middle," yakni bukan tergolong miskin tetapi juga tidak kaya, dan banyak yang merasa berat untuk menyisihkan uang untuk iuran BPJS Kesehatan.