PEMERINTAH Indonesia menjadikan transisi energi terbarukan sebagai salah satu prioritas pembangunan hingga 2029. Dari sektor energi hingga transportasi akan mendapat percepatan. Terdengar menakjubkan. Tapi apakah hal tersebut realistis? Dalam beberapa catatan, upaya transisi energi ternyata masih menunjukkan pelbagai kendala. Selain masih banyak inkonsistensi dari pemerintah, masyarakat belum begitu memahami apa itu transisi energi.

Survei kami bersama tim Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta memperlihatkan hanya 20,09 persen muslim Indonesia tahu tentang istilah tersebut. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, penting bagi pemerintah untuk mendudukkan segala kebijakan yang selaras dengan alam pikir masyarakat beragama, terutama kebijakan transisi energi yang membutuhkan pelibatan masyarakat. Keselarasan penting agar transisi energi Indonesia mendapat dukungan dan partisipasi yang masif dari masyarakat.

Kami mensurvei 3.045 responden muslim berusia 15 tahun ke atas dari semua provinsi di Indonesia seputar pemahaman mereka terhadap isu lingkungan dan perilaku ramah lingkungan, termasuk transisi energi. Survei ini memiliki margin kesalahan 2-4 persen, dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Melalui survei ini, kami menemukan bahwa pengetahuan masyarakat tentang transisi energi ternyata tidak menjamin pemahaman yang benar perihal konsep tersebut. Mereka yang menjawab, “Ya, tahu transisi energi”, ternyata tidak sepenuhnya memahami konsep transisi energi. (Yetede)

Latvia menyatakan siap memasok susu bubuk bagi program makan gratis pemerintahan presiden Indonesia terpilih, Prabowo Subianto. Riga dan Jakarta juga ingin kerja sama lebih erat di sektor ekonomi, budaya, dan pengetahuan. Menlu Latvia, Baiba Braze menyampaikan kesiapan selepas diterima Menlu RI Retno Marsudi. Dalam pertemuan di Jakarta, Kamis (5/9), Retno dan Braze membahas kerja sama politik hingga budaya. ”Latvia adalah salah satu mitra dagang kita yang paling besar di kawasan Baltik,” kata Retno. Meski belum besar, perdagangan Indonesia-Latvia terus tumbuh. Tahun lalu, volumenya 83,4 juta USD. ”Meski secara geografis Indonesia dan Latvia terpisah oleh jarak, kita memiliki nilai-nilai dan aspirasi yang sama untuk perdamaian dan stabilitas global serta kemakmuran kedua bangsa kita,” ujar Retno. Braze mengatakan, Latvia mengekspor sejumlah komoditas barang dan jasa.

Mikrotik merupakan perusahaan terbesar Latvia di Indonesia. Perusahaan itu salah satu produsen utama router global. Melalui negara ketiga, Latvia memasok susu bubuk ke Indonesia. Latvia siap meningkatkan pasokan jika Indonesia membutuhkan. ”Banyak susu Latvia dikirim ke Indonesia. Bagus untuk anak-anak,” ucap Braze. Ia sudah mendengar rencana program makan gratis Indonesia. ”Setiap negara punya program serupa. Latvia punya,” kata mantan Asisten Sekjen NATO itu. Di Latvia, makan gratis terbagi beberapa jenis. Ada untuk orang tidak mampu, ada untuk anak sekolah. Murid bisa mendapat makan gratis beberapa kali sehari. Di sekolah yang tidak tersedia makan gratis, ada subsidi. Dengan demikian, harga makanan di kantin tetap murah dan terjangkau pelajar. Dalam konteks Indonesia, jika dibutuhkan, Latvia siap terlibat. Latvia juga siap bekerja sama dalam berbagai sektor dengan Indonesia. (Yoga)

Kegusaran Paus Fransiskus terhadap sistem ekonomi saat ini yang menurut dia hanya didasarkan pada motif mencari keuntungan, yang meminggirkan warga masyarakat miskin, perusakan lingkungan, serta menyebabkan kesenjangan dan segresi sosial, mendorongnya menyerukan perbaikan rumah ekonomi bersama, yang disampaikan dalam berbagai dokumen, seperti Evangelii Gaudium (2013), Laudato Si (2015), Querida Amazonia (2020), termasuk dalam dokumen pesan Paus Fransiskus kepada peserta pertemuan bertajuk Economy of Francesco pada tahun 2020 silam. Menurut Paus Fransiskus, sistem ekonomi yang memengaruhi nasib mayoritas warga bumi saat ini sungguh merupakan model ekonomi yang membunuh (Evangelii Gaudium, 53). Ciri utamanya adalah adanya pengucilan dan ketidaksetaraan.

Sistem ekonomi itu, menurut Paus Fransiskus, membenarkan ”fetisisme uang” (Evangelii Gaudium, 55) dan pada dasarnya tidak adil dari akarnya (Evangelii Gaudium, 59) karena sistem tersebut membiarkan dan mempertahankan otonomi absolut pasar dan spekulasi uang (Evangelii Gaudium, 56; 202). Kelompok rentan terasing dari masyarakatnya, berada di pinggiran, dan hak-haknya tercabut (Evangelii Gaudium, 53). Dominasi dan penyingkiran tersebut amat kuat terjadi terhadap masyarakat adat di negara-negara berkembang. Paus Fransiskus menilai, sistem ekonomi saat ini telah menjadi instrumen baru kolonialisasi di mana kepentingan akumulasi ekonomi dari mereka yang kuat dan berkuasa terus memperluas, sekaligus mengusir serta meminggirkan penduduk asli dan masyarakat adat (Querida Amazonia, 9).

Akibatnya, para penduduk asli harus bermigrasi ke bagian periferi perkotaan, bahkan sampai ke luar negeri, tanpa kecukupan pengetahuan dan keterampilan. Di sana mereka tidak mengalami pembebasan atas masalah yang dihadapi, tetapi malah mengalami perbudakan, eksploitasi seksual, dan perdagangan manusia. Situasi ekonomi politik dunia yang sungguh predatoris dan membunuh itu mendorong Paus Fransiskus mengadakan pertemuan bertema Economy of Francesco pada 19-21 November 2020, yang mengundang dan melibatkan 20 negara, dari semua belahan dunia. Paus Fransiskus mengeluarkan pesan apostolik yang sangat menginspirasi. Paus Fransiskus merancang dan menyerukan suatu model dan tata ekonomi baru yang lebih inklusif, berkelanjutan, serta dijalin dalam dialog lintas batas.

Ia menegaskan agar umat beragama zaman ini untuk secara aktif membangun dan memperjuangkan norma baru untuk tata kelola politik dan ekonomi yang lebih baik (Economy of Francesco, 2020), juga untuk melawan ”ekonomi eksklusi dan ketidaksetaraan” (Evangelii Gaudium, 53). Menurut Paus Fransiskus, sistem ekonomi dan politik yang baik tak tunduk pada hasrat paradigma efisiensi teknokratis, tetapi mesti mengabdi kepentingan umum, terutama melayani umat manusia (Laudato Si, 169). Oleh karena itu, sistem ekonomi politik mesti mengarah pada upaya meminimalisasi kesenjangan, serta menghapus diskriminasi dan memerdekakan umat manusia dari aneka jenis perbudakan,pemiskinan, kesenjangan, dan polarisasi. (Yoga)

Forum Indonesia Afrika (IAF) 2024 dan Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak (HLF MSP) di Bali, 1-3 September 2024, berjalan baik. Berbagai nota kesepahaman kerjasama dihasilkan dengan nilai miliaran USD atau puluhan triliun rupiah. Seperti diberitakan Kompas.id, bidang kerja sama yang disepakati Indonesia dan sejumlah negara Afrika, mulai dari kesehatan, infrastruktur, perkebunan, pertambangan, hingga pembangunan. Beberapa pemimpin negara Afrika datang bersama delegasi mereka. Tak hanya oleh Indonesia, pengerahan sumber daya untuk membangun kerja sama dengan negara-negara Afrika juga dilakukan China.

Dari sisi perdagangan, dari 1 miliar USD pada 1980, perdagangan China dengan negara-negara Afrika melonjak menjadi 10 miliar USD pada tahun 2000 serta 282 miliar USD pada 2023. Dalam kondisi kompetitif itu, peluang tetap terbuka bagi Indonesia. Dengan porsi penduduk muda yang besar serta tingginya potensi ekonomi, Afrika memerlukan mitra erat selain China. Indonesia harus bisa mengisinya. Segenap sumber daya harus kita kerahkan, termasuk sumber daya diplomasi, antara lain, dengan menambah jumlah perwakilan RI di Afrika. (Yoga)

Pemerintah dan DPR mengangkat wacana untuk mengubah ketentuan alokasi wajib anggaran pendidikan. Dana pendidikan yang selama ini mengacu pada belanja negara ingin diubah menjadi mengacu pada pendapatan. Implikasinya, nilai anggaran pendidikan dalam APBN berpotensi menjadi lebih kecil. Wacana itu tiba-tiba mencuat dalam raker pembahasan RAPBN 2025 antara pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9). Usulan itu disampaikan Menkeu Sri Mulyani menjelang akhir rapat.

Menurut dia, pemerintah saat ini sedang membahas cara untuk mengantisipasi risiko belanja wajib (mandatory spending), seperti anggaran pendidikan, agar tidak membatasi fleksibilitas ruang gerak fiskal pemerintah. Selama ini, anggaran pendidikan diwajibkan 20 % dari total belanja di APBN. Hal itu diatur dalam Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945. Menurut Sri Mulyani, penggunaan nilai belanja negara sebagai penentu 20 % anggaran pendidikan selama ini berpotensi menyulitkan pengelolaan keuangan negara. Sebab, nilai belanja negara berpotensi menjadi fluktuatif seiring dinamika kondisi perekonomian.

Contohnya, ketika terjadi peningkatan harga minyak dunia dan penurunan kurs rupiah pada 2022, anggaran subsidi energi membengkak hingga Rp 200 triliun sehingga total belanja negara ikut naik. Konsekuensinya, anggaran pendidikan harus naik demi konsisten dengan aturan 20 % dari total belanja ”Bagaimana APBN terjaga, defisit terjaga di bawah 3 %, tapi kepatuhan terhadap aturan 20 % anggaran pendidikan itu tetap kita jaga,” ucapnya. Ekonom Senior Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Teguh Dartanto mengingatkan, langkah itu berpotensi menurunkan anggaran pendidikan hingga Rp 120 triliun-Rp 125 triliun. Karena itu, pemerintah perlu hati-hati mengkajinya agar tidak menimbulkan kegaduhan. (Yoga)

Indonesia berkomitmen beralih dari energi fosil ke energi terbarukan, dengan menyiapkan 400 proyek transisi energi. Peralihan dilakukan bertahap demi menjaga target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dalam Indonesia Sustainability Forum (ISF) 2024, di Jakarta, Kamis (5/9) mengatakan, posisi Indonesia sudah jelas, yakni berkomitmen pada transisi energi. Target emisi nol bersih (net zero emission/NZE) tahun 2060 telah ditetapkan, bahkan coba dikejar lebih cepat. Sudah ada 400 proyek (terkait transisi energi). Contohnya, pengakhiran dini operasi PLTU Suralaya sekitar 2 gigawatt (GW). Juga (PLTU) di Cirebon 660 megawatt (MW).

Jadi, ini proyek konkret. Tapi, semua harus adil melihat transisi energi di Indonesia. Pasalnya, Indonesia harus mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang pada 2023, di atas 5 %. Dalam 10 tahun ke depan, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6 % guna mencapai negara berpendapatan tinggi. Luhut mengatakan, segala upaya peralihan ke energi terbarukan dilakukan bertahap. Sebab, Indonesia membutuhkan energi pemikul beban dasar (baseload) yang saat ini masih ditopang energi fosil dari batubara. Tanpa energi tersebut, pertumbuhan ekonomi terancam tersendat. (Yoga)

Ketua Dewan Pengawas Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS) Darmin Nasution mengatakan, sejak abad ke-15, keanekaragaman rempah-rempah itulah yang menarik kolonialis datang ke Tanah Air berusaha mengusai hasil kekayaan alam itu sampai sekitar abad ke-20. Indonesia masih menjadi pemasok utama berbagai komoditas perkebunan di pasar dunia. Namun, seiring waktu, kinerja ekspor berbagai komoditas perkebunan kian merosot. Alih-alih jadi eksportir, Indonesia malah jadi importir. Salah satu komoditas perkebunan yang masih berjaya adalah sawit. ”Tanaman sawit menjadi berkah yang luar biasa bagi Indonesia,” ujar Darmin saat memberi sambutan pada peluncuran buku Sawit, Anugerah yang Perlu Diperjuangkan yang diterbitkan Penerbit Buku Kompas, di Jakarta, Kamis (5/9).

Saat ini, industri sawit dan turunannya memberi pekerjaan bagi 16 juta orang di seluruh penjuru Tanah Air. Sawit menjadi salah satu kontributor terbesar ekspor Indonesia. Mengutip data BPS, ekspor komoditas lemak dan minyak hewani/nabati pada periode Januari-Juli 2024 mencapai 14,04 miliar USD atau berkontribusi 9,54 % dari total ekspor nasional. Namun, industri sawit mengalami sejumlah tantangan yang berat, baik dari dalam maupun luar negeri. ”Ini perlu ditanggulangi agar sawit bisa tetap Berjaya supaya tidak meredup seperti komoditas lainnya,” ujar Menkor Bidang Perekonomian 2015-2019 itu.

Wakil Ketua Dewan Pengawas IPOSS Sofyan Djalil mengatakan, tantangan industri sawit saat ini adalah tata kelola. Industri sawit menghadapi stagnasi produksi di kisaran 50 juta ton per tahun, penyebabnya adalah persoalan kepastian hukum dan regulasi kepemilikan lahan. Tumpang tindih lahan sawit dengan lahan lain terjadi akibat regulasi yang sering berubah. Dampaknya, produksi petani dan pengusaha sawit tidak dapat optimal. Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan, yang dibutuhkan petani dan pengusaha adalah kepastian regulasi. Semua pelaku usaha sawit pasti menginginkan lahannya punya status hak guna usaha yang kuat dan mengikat. Namun, perubahan regulasi yang sering terjadi menyebabkan masalah dalam status hukum lahan mereka. (Yoga)

Permintaan minyak bumi yang diproyeksi masih tinggi dalam 10 tahun ke depan membuat PT Pertamina Hulu Energi terus memperkuat sektor tersebut. Namun, lini energi baru dan terbarukan juga dikembangkan untuk mengantisipasi perkembangan tren konsumsi energi dunia. Hal itu diungkap Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Rachmat Hidajat saat menjadi pembicara dalam acara Pertamina Goes to Campus, yang dihadiri 800 mahasiswa di Kampus UGM, Yogyakarta, Kamis (5/9). Rachmat menyampaikan, setidaknya dalam 10 tahun ke depan minyak bumi masih memegang peranan penting dalam sektor energi dunia. ”Konsumsi minyak dunia saat ini masih di atas 100 juta barel per hari. Itu angka yang luar biasa,” katanya.

Terkait harga, Rachmat menyebut, banyak ketidakpastian yang memengaruhinya sehingga berpotensi naik dan turun. Namun, proyeksi terbaiknya, harga akan tetap seperti sekarang di level 80 USD per barel. PHE sebagai produsen minyak dan gas bumi nasional berupaya terus meningkatkan kinerja produksi dan investasi. Hal ini juga bagian dari upaya memperkuat ke tahanan energi nasional. Meski masih berfokus di migas, lanjutnya, pihaknya juga membangun lini energi baru dan terbarukan (EBT) atau energi hijau, salah satunya bioethanol, untuk mengantisipasi perkembangan konsumsi energi masyarakat. ”Pertamina melakukan pertumbuhan ganda, yakni memaksimalkan bisnis yang ada dan membangun sektor rendah karbon,” katanya. (Yoga)