Pemerintah berencana memberlakukan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi dan penggunaan BBM rendah sulfur untuk tujuan yang berbeda. Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi bertujuan memperbaiki kondisi fiskal dan memastikan subsidi lebih tepat sasaran, sementara penggunaan BBM rendah sulfur dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, terutama udara di kota-kota besar seperti Jakarta, yang kualitas udaranya termasuk yang terburuk di dunia.

Data dari International Energy Agency (IEA) menyebut emisi transportasi menyumbang sekitar 30% dari total emisi global, dengan 88% di antaranya berasal dari transportasi darat. Penggunaan BBM rendah sulfur diharapkan membantu mengurangi polusi ini. Pertamina, sebagai penyedia BBM, telah siap dengan produk seperti Pertamax Green 95 dan Pertamax Turbo 98 yang memiliki kandungan sulfur rendah, sesuai dengan standar Euro IV dan V yang ditetapkan oleh pemerintah.

Meskipun langkah ini dinilai positif dari sisi lingkungan dan keuangan negara, potensi risiko penurunan daya beli konsumen akibat harga BBM yang lebih tinggi perlu diantisipasi, mengingat struktur ekonomi Indonesia masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga.

Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menambah jumlah kementerian menjadi 40-41 untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Di antaranya, Badan Penerimaan Negara (BPN), Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BP3I-TNK), serta Dana Investasi Nasional (DIN). Langkah ini ditujukan untuk mengoptimalkan fungsi penerimaan negara, mengelola isu perubahan iklim, dan memperbaiki tata kelola investasi nasional.

Meski mendapat respons positif dari dunia usaha, beberapa pihak, seperti Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani dan ekonom dari Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet, mengingatkan potensi risiko pembengkakan anggaran, tumpang tindih fungsi lembaga, serta kerumitan birokrasi yang dapat memperlambat koordinasi dan kebijakan.

Pendirian Kementerian Perumahan mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengembang, yang berharap lembaga ini dapat mengatasi backlog perumahan dan mempercepat penyediaan 3 juta unit rumah per tahun. Daniel Djumali, Sekjen Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), menyatakan perlunya Kementerian Perumahan yang fokus pada penyediaan rumah, serta pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan (BP3) untuk mengatasi masalah pendanaan.

Sementara itu, Rusmin Lawin, Wakil Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), mendukung pendirian Kementerian Perumahan dan Perkotaan untuk menyinergikan pembangunan perumahan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Ari Tri Priyono, Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), menekankan bahwa pemisahan Kementerian Perumahan dari Kementerian PUPR diharapkan dapat menyelesaikan isu-isu perumahan yang selama ini kurang mendapat perhatian. Ari juga mengusulkan agar program perumahan di perkotaan lebih diprioritaskan, termasuk dengan kerjasama pemerintah dan bank tanah untuk penyediaan lahan, serta menjamin dana murah dengan suku bunga terjangkau sebagai stimulus.

KENDATI mendapat gaji, tunjangan, dan insentif yang besar, sejumlah hakim agung tetap tak tahan dengan godaan korupsi. Contohnya Gazalba Saleh, hakim agung yang dinonaktifkan setelah terjerat dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang penanganan perkara di Mahkamah Agung. Pada Kamis, 5 September 2024, Gazalba Saleh dituntut jaksa penuntut umum dengan pidana 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider kurungan 6 bulan. Ia diduga menerima suap sebanyak Rp 37 miliar untuk perkara peninjauan kembali Jafar Abdul Gaffar. Ia juga diduga menerima gratifikasi sebesar S$ 18 ribu serta penerimaan lain senilai S$ 1,12 juta, US$ 181 ribu, dan Rp 9,42 miliar.

Selain Gazalba, ada Sudrajad Dimyati, hakim agung pertama yang dipidana karena menerima suap sebesar US$ 80 ribu dalam mengadili perkara Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Pada 30 Mei 2023, hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis kepada Sudrajad pidana penjara 8 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider kurungan 3 bulan. Pidana penjaranya kemudian dikurangi setahun oleh hakim Pengadilan Tinggi Bandung. Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Julius Ibrani menyebutkan perbuatan korupsi tak pernah ada kaitannya dengan gaji ataupun kemiskinan. Menurut dia, tindakan lancung tersebut sudah menjadi karakter manusia, terutama pada birokrat. (Yetede)

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto, mendesak agar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) untuk keramik homogenous tiles asal China segera diterbitkan. Hal ini dikarenakan impor ubin keramik asal China yang diduga melakukan dumping telah menurunkan kinerja industri keramik nasional, dengan tingkat utilisasi yang hanya mencapai 62% pada semester I 2024, lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Edy menekankan bahwa lambatnya penerbitan PMK BMAD memberikan peluang bagi importir untuk memperbesar volume impor sebelum BMAD diberlakukan, sehingga kebijakan tersebut bisa menjadi kurang efektif. Jika BMAD segera diterbitkan, Asaki optimistis bahwa tingkat utilisasi industri keramik nasional dapat meningkat menjadi 65%—67% pada tahun ini dan terus membaik hingga 80% pada 2025.

Investor asal Korea Selatan melalui Incheon International Airport Corporation (IIAC) tertarik mengembangkan Bandara Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, setelah Konsorsium PT Cardig Aero Service Tbk. dan Changi Airport International gagal menjadi operator bandara tersebut. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menegaskan bahwa pihaknya serius mencari investor luar negeri untuk pengembangan terminal internasional Bandara Komodo, mengingat keterbatasan anggaran pemerintah. Budi Karya menyatakan, “Kami menggandeng swasta, tapi nanti akan datang investor luar untuk mengembangkan Bandara Komodo.”

Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Komodo, Ceppy Triono, juga menyebutkan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari Kementerian Perhubungan terkait minat dari Korea Selatan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa dari 1.432 bakal calon kepala daerah, 107 di antaranya belum melengkapi berkas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). KPK mendesak agar para bakal calon segera melengkapi dokumen LHKPN yang menjadi syarat penting dalam pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPK menegaskan bahwa LHKPN tidak hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi juga instrumen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas harta kekayaan para penyelenggara negara. Anggota tim juru bicara Komisi pemberantasan korupsi (KPK) Budi Prasetyo mengemukakan, dari total 1.432 bakal calon kepala daerah, ada 1.325 bakal calon kepala daerah yang berkas LHKPN-nya dinyatakan lengkap, sementara 107 bakal calon sisanya masih belum lengkap. “Kami menghimbau kepada semua bakal calon kepala daerah untuk segera melengkapi berkas LHKPN,” tutur Budi Prasetyo, anggota tim juru bicara KPK.

Pemerintah Singapura memperkirakan bahwa pembangunan Terminal 5 (T5) di Bandara Changi akan selesai pada pertengahan 2030. Terminal baru ini akan meningkatkan kapasitas bandara hingga 50 juta penumpang tambahan, menjadikan total kapasitas mencapai 90 juta penumpang per tahun. Selain itu, jumlah tujuan penerbangan akan bertambah dari 150 menjadi 200 destinasi. Proyek besar ini merupakan upaya untuk mempertahankan posisi Changi sebagai bandara tersibuk di Asia Tenggara dan mempersiapkan diri menghadapi pertumbuhan lalu lintas penumpang global yang diperkirakan akan berlipat ganda hingga 2042. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengatakan, "Kami akan melakukan groundbreaking untuk memulai pembangunan T5 pada semester pertama tahun depan," menggarisbawahi pentingnya proyek ini dalam mendukung pertumbuhan kapasitas penumpang dan tujuan penerbangan.

PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) atau Grup MAP menargetkan pertumbuhan pendapatan hingga 20% pada 2024, yang berpotensi mendorong kinerja sahamnya. Meskipun laba bersih MAPI turun 11,4% secara tahunan pada semester pertama 2024, perusahaan mencatat peningkatan pendapatan bersih sebesar 15,38% dari Rp15,59 triliun menjadi Rp17,99 triliun. Analis Bahana Sekuritas, Christine Natasya, menilai panduan pertumbuhan MAPI pada 2024 yang mencapai 18-20% menunjukkan potensi kinerja yang melampaui ekspektasi analis.

Analis lain, Christofer Kojongian dari Sucor Sekuritas, melihat harapan perbaikan kinerja MAPI pada akhir 2024, didorong oleh efisiensi biaya dan perluasan jaringan yang lebih terkendali. Wakil Presiden Direktur MAPI, Virendra Prakash Sharma, menegaskan bahwa perusahaan akan fokus pada empat strategi utama untuk mencapai target tersebut, yaitu peningkatan belanja konsumen, akselerasi penjualan merek regional, transformasi digital, dan akuisisi atau kemitraan strategis. Sharma mengatakan, “Ketika melihat pipeline merek baru dan toko yang kami buka di Indonesia dan pasar negara lain, kami percaya bisa mencapai pertumbuhan top line 20%.” Grup MAP juga mengalokasikan belanja modal sebesar Rp2 triliun untuk mendukung pertumbuhan, termasuk penambahan gerai baru.

Sinyal meredupnya perekonomian nasional semakin nyata. Saat daya beli masyarakat kelas menengah terus melemah dan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) menanjak, pemerintah harus segera mengucurkan insentif, termasuk pajak. Jika pelemahan daya beli tak cepat diperbaiki, bukan hanya menekan ekonomi, tapi bisa merembet ke dampak sosial. Data terbaru Mandiri Spending Index (MPI) memperlihatkan, masyarakat kelas menengah menahan belanja kebutuhan barang tahan lama, seperti fesyen. Mereka memilih irit dan menjaga tabungan sekaligus mendahulukan kebutuhan primer. Hal ini mengindikasikan daya beli kelas menengah sedang tertahan. Data itu diperkuat angka pendapatan riil atau disposable income masyarakat yang tak kunjung membaik. Dalam 10 tahun terakhir, porsi disposable income terhadap produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia bergerak menurun. Pada 2014, angkanya di level 76,6% dan pada 2023 menyusut menjadi 72,7%. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN) atau Bappenas menyebut, sepanjang 2010 hingga 2023, porsi pendapatan individu yang dikeluarkan untuk konsumsi menurun. Ini bisa saja karena ada penurunan pendapatan riil masyarakat yang memang dipengaruhi kenaikan kebutuhan hidup.   

"Penurunan pendapatan riil ini menjadi salah satu tantangan pembangunan yang menjadi pertimbangan bagi kami untuk menyusun rencana kerja," terang Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN atau Bappenas Scenaider C.H. Siahaan di hadapan Komite IV DPD RI, belum lama ini. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal menilai, masyarakat kelas menengah yang semula lebih sejahtera kini masuk kategori rentan miskin. Hal itu lantaran pendapatan mereka tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. "Jika itu dibiarkan terus-menerus, bisa mengarah kepada tingkat kriminalitas jika terjebak utang, terutama yang tak mampu membayar," kata dia, kemarin. Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin bilang, warga kelas menengah melek dan aktif secara politik. Mereka mendominasi media sosial. Jika situasi ini tak diperbaiki dan dikelola dengan baik, bisa memantik dinamika yang berujung pada krisis politik.