Anggota Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok kembali melaporkan dugaan korupsi di lingkungan Dinas Damkar Kota Depok, Jabar dan tengah dipelajari Kejari Kota Depok. Perjalanan kasus dugaan korupsi Dinas Damkar Kota Depok terus bergulir. Senin (9/9) anggota Dinas Damkar Kota Depok, Sandi Butar Butar, melaporkan dugaan korupsi di Dinas Damkar Kota Depok ke Kejari Kota Depok. Sandi didampingi kuasa hukumnya, Deolipa Yumara, mendatangi Kejari Depok dengan membawa bukti dugaan korupsi, termasuk 60 lembar dokumen dugaan korupsi terkait alat-alat damkar dan 30 video tentang kerusakan peralatan.

Selain itu, Sandi juga menyertakan dokumen tanda tangan dari 80 petugas honorer Dinas Damkar Kota Depok yang mendukung laporan tersebut. Sandi mengatakan, pelaporan dugaan korupsi Dinas Damkar Kota Depok ada kaitannya dengan pengadaan sarana-prasarana. Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok sudah menganggarkan biaya untuk sarana-prasarana,tetapi fakta di lapangan tidak sesuai. ”Saya mendapati peralatan kerja dan peralatan operasional banyak yang rusak dan tidak ada penggantian. Akibatnya, untuk pekerjaan di lapangan dalam menangani kebakaran, anggota Dinas Damkar Kota Depok tidak bisa bekerja dengan baik dan maksimal,” kata Sandi, Selasa (10/9). Ia menaksir dugaan korupsi mencapai miliaran rupiah.

Sandi mengatakan, peralatan operasional Dinas Damkar Kota Depok yang rusak yaitu, alat power take off (mesin untuk mengalirkan air dari mobil damkar) rem tangan kendaraan damkar dan perahu karet. Juga, banyak selang air pemadam rusak dan bocor serta nozzle (pistol penyemprot air), masker breathing aparatus), chainsaw (gergaji mesin) dan alat pelindung diri (APD) yang tak bisa dipakai. Pada September 2021, Sandi juga pernah mengungkap kasus korupsi di lingkungan Dinas Damkar Kota Depok. Saat itu, Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pengendalian Operasional Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Depok 2016-2020 Acep terbukti korupsi Rp 1,2 miliar. Hingga kini, Acep masih ditahan. (Yoga)

Pelaku industri petrokimian meminta pemerintah  untuk menerapkan kembali Permendag 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor demi penyelematan industri ini, baik hulu hingga hilir. Kini, aturan impor petrokimia menggunakan Permendag 8  Tahun 2024 yang merupakan perubahan ketiga Permendag 36 Tahun 2023. Dalam pohon bisnis petrokimia, industri hulu memproduksi bahan baku plastik, seperti polipropilena (PE) dan polipropilena (PP), sedangkan hilir memproduksi plastik. Pemain petrokimia hulu juga menghasilkan produk monomer, yakni etilen dan propilena yang diolah menjadi produk polimer, PP dan PE. Wakil Ketua Umum Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Budi SUsanto menyatakan, semangat aturan itu cukup baik, karena melindungi petrokimia hulu dan hilir dari gempuran impor. Artinya, larangan dan pembatasan (lartas) impor sejumlah barang perlu diterapkan lagi, dengan penjelasan yang lebih baik.(Yetede)

Menurut Indeks Kota Global (Global Cities Index/GCI) Oxford Economics 2024, Jakarta baru menempati peringkat 284 dari 1.000 kota yang di survei di dunia. Begitu juga, menurut The Smart City Observatory oleh Institute of Management Development World  Competitiveness Center (IMD Smart City) 2024, Kota Jakarta baru berada di posisi 284 dalam adopsi smart city dari 142 kota yang disurvei. GCI Oxford Economics 2024 ditentukan oleh lima indikator utama, yakni ekonomi (economics), sumber daya manusia (human capital), kualitas hidup (quality of life), lingkungan (environment), dan tata kelola (governance). Dalam paparan 10 besar kota yang masuk kriteria tersebut, Jakarta hanya masuk peringkat 103 dunia sebagai kota global. Peringkat Jakarta hanya ada pada urutan ke-284 kota global, setelah memperhitungkan peringkat ke-40 untuk ekonomi, 89 untuk human capital, 741 untuk quality of life, 793 untuk environment, dan peringkat 480 untuk governance. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) memperkirakan kinerja penjualan eceran pada Agustus 2024 meningkat, tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Agustus 2024  yang diprediksi mencapai 215,9 atau tumbuh 5,8% secara year on year (yoy). "Meningkatnya penjualan eceran didorong oleh mayoritas kelompok, tertinggi pada kelompok barang budaya dan rekreasi, diikuti oleh bahan bakar kendaraan bermotor dan subkelompok sandang," jelas Kepala departemen BI Erwin Haryono. Erwin menjelaskan, secara bulanan, penjualan eceran diperkirakan tumbuh 1,6% secara month to month (mtm), setelah pada bulan sebelumnya mengalami kontraksi 7,2% (mtm). Peningkatan kinerja penjualan eceran tersebut diperkirakan terutama terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, peralatan informasi dan komunikasi, serta perlengkapan rumah tangga lainnya didorong oleh peningkatan permintaan saat perayaan HUT RI didukung penerapan strategi potongan harga oleh retailer. (Yetede)

Industri perbankan memprediksi risiko di kuartal III tahun ini masih dapat terkendali dan terjaga. Hal ini terlihat dari Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SPBO) yang dilakukan oleh OJK terhadap 93 bank responden. Optimisme tersebut juga tercermin dari Indeks Persepsi Risiko (IPR) sebesar 57 atau berada di zona keyakinan bahwa risiko  cukup manageable, seiring dengan keyakinan bahwa risiko kredit dan risiko pasar yang tetap terjaga. "Responden meyakini bahwa kualitas kredit tetap baik, PDN (posisi devisa neto) pada level rendah dan berada pada posisi long, dan rentabilitas masih akan meningkat seiring  dengan kenaikan penyaluran kredit. Selanjutnya, risiko likuiditas  juga diperkirakan masih terjaga stabil dibandingkan triwulan sebenarnya," ungkap Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi Aman Santosa. Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, likuiditas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross perbankan yang relatif stabil di level 2,27% dibandingkan dengan Juni 2024 sebesar 2,26% dan NPL net sebesar 0,79%. (Yetede)

Penyidik KPK menyita uang tunai dan barang elektronik setelah menggeledah salah satu rumah dinas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar. "Dari penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan berupa uang tunai dan barang bukti  berupa elektronik," Tessa mengungkapkan bahwa penyidik KPK menggeledah rumah dinas Abdul Halim Iskandar di kawasan Jakarta Selatan. Penggeledahan tersebut terkait dengan pengusutan kasus dugaan korupsi pada pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provin Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur.

Sebelumnya, penyidik KPK pada hari Jumat, 12 Juli 2024, mengumumkan telah menetapkan 21 orang tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2019-2022. "Penyidikan perkara ini merupakan pengembangan dari perkara OTT yang dilakukan terhadap Sahat Tua P Simanjuntak yang merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jati, dan kawan-kawan oleh KPK pada bulan September 2022," kata Tessa. (Yetede)