Sejumlah perusahaan Indonesia sedang gencar mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sejalan dengan upaya pemerintah dalam transisi energi menuju energi baru terbarukan (EBT). Target dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN adalah mencapai 60% bauran EBT pada 2025-2035.

Beberapa perusahaan besar berkomitmen dalam investasi panas bumi, termasuk Star Energy Geothermal, bagian dari Grup Barito melalui PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN), yang berencana meningkatkan kapasitas dari 886 MW menjadi 988,6 MW. PT Ormat Geothermal Indonesia dan PT Archi Indonesia Tbk. (ARCI) juga sedang mengejar izin panas bumi untuk proyek di Toka Tindung dengan kapasitas 40 MW.

Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO), bersama dengan Chevron New Energies Holdings Indonesia Ltd., telah memulai eksplorasi panas bumi di wilayah Way Ratai, Lampung, dengan komitmen investasi sekitar Rp437,22 miliar. Menurut Direktur Utama PGEO Julfi Hadi, perusahaan ini berkomitmen mengejar target kapasitas 1 GW dalam dua tahun ke depan melalui berbagai proyek panas bumi, termasuk PLTP Lumut Balai Unit 2.

Sementara itu, PT Dian Swastika Sentosa Tbk. (DSSA), bagian dari Grup Sinar Mas, menyiapkan investasi sebesar US$400 juta untuk pengembangan dua blok panas bumi di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur. CEO Barito Renewables Hendra Tan menyatakan bahwa perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi pembangkit panas bumi guna memastikan masa depan energi bersih di Indonesia.

Tantangan yang dihadapi industri halal Indonesia dalam menghadapi gempuran produk impor yang berpotensi mengurangi pangsa pasar domestik, meskipun Indonesia memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan potensi pasar halal. Eko S. Cahyanto, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, menggarisbawahi bahwa ekosistem syariah yang berkembang pesat di Indonesia adalah peluang besar bagi pelaku industri halal domestik. Namun, mereka harus siap bersaing dengan produsen halal global.

Terdapat tiga tantangan utama yang harus segera diatasi. Pertama, ekspor Indonesia ke negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) masih rendah, hanya mencapai US$13,38 miliar. Kedua, kewajiban sertifikasi halal yang berlaku mulai Oktober 2024 untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan. Ketiga, membanjirnya produk halal impor yang dapat masuk ke pasar Indonesia dengan sertifikasi halal dari luar negeri, sehingga meningkatkan persaingan dengan produk lokal. Eko S. Cahyanto juga menekankan bahwa preferensi konsumen terhadap produk luar negeri masih menjadi tantangan bagi industri halal lokal, mengingat banyak yang lebih memilih produk impor daripada produk dalam negeri.

Desakan pelaku usaha logistik kepada pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk membentuk badan setingkat kementerian yang khusus mengurus sektor logistik. Hadi Kuncoro, Founder & Group CEO PowerCommerce.Asia, menekankan bahwa pembentukan lembaga atau kementerian khusus logistik sangat penting untuk menurunkan biaya logistik di Indonesia yang masih tinggi, terutama mengingat karakteristik negara kepulauan seperti Indonesia. Menurut Hadi, masalah biaya logistik yang sudah berlangsung lebih dari 30 tahun akan terus menjadi tantangan jika tidak ada lembaga yang secara khusus menangani logistik, terutama di tengah tantangan infrastruktur dan perizinan yang masih terpecah di berbagai kementerian.

Iman Gandi Mihardja, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), juga menekankan urgensi pembentukan badan atau kementerian khusus logistik untuk memudahkan pencapaian program pemerintah dalam menurunkan biaya logistik. Iman menambahkan bahwa ALFI telah menyampaikan usulan ini kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin, yang merespons positif meskipun prosesnya akan memakan waktu. Kedua tokoh sepakat bahwa sektor logistik memerlukan perhatian khusus dari pemerintahan baru untuk memastikan pengoptimalan ekonomi nasional melalui efisiensi logistik.

Kekhawatiran pebisnis di Kepulauan Riau, khususnya di Batam, terkait persaingan dengan Johor Singapore Special Economic Zone (JS-SEZ), yang menawarkan insentif menarik untuk investasi, terutama di sektor manufaktur. Achmad Makruf Maulana, Ketua Kadin Kepulauan Riau, menyoroti kebijakan pro-investasi dari JS-SEZ, seperti tarif pajak penghasilan (PPh) hanya 5% hingga 20 tahun, yang berpotensi mengurangi minat investor asing di Batam, di mana PPh bisa mencapai 21%. Menurut Achmad, perbedaan signifikan ini dapat menggerus kepercayaan investor jika tidak ada tindakan dari pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali insentif dan memperbaiki birokrasi perizinan.

Rafki Rasyid, Ketua Apindo Batam, menambahkan bahwa pemerintah pusat harus mendukung kawasan ekonomi khusus (KEK) dan free trade zone (FTZ) di Batam dengan memberikan kemudahan perizinan dan melimpahkan kewenangan dari pusat ke pengelola setempat. Ia juga memperingatkan bahwa jika banyak investor berpindah ke Johor, investasi di Batam akan anjlok.

Tjaw Hioeng, Ketua Bidang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Himpunan Kawasan Industri Indonesia, menekankan pentingnya daya saing melalui perbaikan birokrasi perizinan dan pemberian insentif menarik agar Batam tidak kalah bersaing dengan JS-SEZ.

Pentingnya respons cepat dari pemerintah Indonesia dalam memberikan insentif yang kompetitif serta mempercepat birokrasi untuk mempertahankan daya tarik investasi di Batam.

Kampanye Pilkada Jakarta 2024, sejumlah program inovatif dijanjikan oleh para kandidat gubernur dan wakil gubernur untuk menarik perhatian pemilih. Ridwan Kamil, calon gubernur, menawarkan program Kredit Mesra (Masyarakat Ekonomi Sejahtera), yaitu pinjaman tanpa agunan dan bunga yang ditujukan untuk masyarakat yang tidak bisa meminjam ke bank. Program ini sebelumnya sudah diterapkan Ridwan Kamil saat menjadi Gubernur Jawa Barat, dan nantinya akan diimplementasikan melalui Bank DKI jika terpilih.

Sementara itu, calon wakil gubernur Kun Wardhana mengusulkan program internet gratis untuk seluruh warga Jakarta dengan kecepatan minimal 100 Mbps. Kun menjelaskan bahwa operator seluler yang menyediakan layanan tersebut akan mendapatkan insentif pajak khusus sebagai imbalan. Program ini bertujuan untuk menghubungkan semua rumah di Jakarta dengan internet cepat dan gratis, sebagai bagian dari program kampanyenya bersama Dharma Pongrekun.

Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal memoles 100 hari pertamanya memimpin Indonesia dengan menggulirkan sederet program percepatan alias quick win. Program itu termasuk yang dijanjikan saat kampanye Pilpres 2024. Setidaknya ada tujuh program quick win yang siap bergulir. Salah satunya program makan bergizi gratis yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik. Alokasi anggarannya mencapai Rp 71 triliun dan akan dijalani lembaga anyar, yakni Badan Gizi Nasional. Ada pula program pemeriksaan kesehatan gratis, proyek rumah sakit lengkap di daerah, penuntasan penyakit tuberkulosis (TBC), renovasi sekolah, hingga lumbung pangan nasional di daerah. Tujuh program quick win ini menelan total anggaran Rp 121 triliun. Anggaran ini bertambah lantaran lebih tinggi dibandingkan angka yang dipaparkan saat rapat kerja antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR di awal September senilai Rp 113 triliun. 

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo memaparkan, anggaran quick win yang bertambah Rp 8 triliun tersebut digunakan untuk pengentasan penyakit menular TBC. "Perkembangan terkini saat pembahasan di Panja (panitia kerja) B DPR waktu itu ada aspirasi memunculkan salah satunya pengentasan penyakit TBC, anggarannya Rp 8 triliun," kata dia dalam forum media gathering di Anyer, Banten, Rabu (25/9). Adapun tambahan anggaran itu berasal dari relokasi anggaran belanja negara, yaitu berupa belanja lain-lain. Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky menilai, program quick win tak efektif dari sudut pandang ekonomi. Program ini juga tidak menunjukkan arah strategi dan kebijakan ekonomi yang akan diambil selama lima tahun. " Quick win l ebih merupakan konsumsi politik," kata dia, kemarin. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyarankan pemerintahan Prabowo menyusun mekanisme dan prioritas yang jelas dalam program quick win. Sebab, "Jika semuanya dibebankan dalam satu waktu, semakin kecil celah fiskal pembangunan," kata Nailul, Kamis (26/9).

Tidak semua proyek jalan tol di Indonesia berjalan mulus. Pasalnya, ada sejumlah lelang jalan tol yang ternyata belum dilirik investor. Inilah yang membuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melelang ulang beberapa proyek jalan tol lantaran gagal mendapatkan investor. Dari dokumen lelang Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, setidaknya ada tiga jalan tol yang dilelang ulang. Ketiga jalan bebas hambatan itu adalah ruas tol Sentul Selatan-Karawang Barat, tol Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis dan tol Gilimanuk-Mengwi. "Masih dalam evaluasi untuk lelang kembali atau lelang ulang," ungkap Tulus Abadi, Anggota BPJT dari Unsur Masyarakat kepada KONTAN, Kamis (26/9). Untuk proyek tol Gilimanuk-Mengwi sepanjang 96,84 kilometer, biaya pembangunannya membengkak dari Rp 24,6 triliun menjadi Rp 25,4 triliun. Berikutya proyek tol Gedebage Tasikmalaya-Ciamis (Getaci) kembali ditender ulang. Pasalnya, dua konsorsium yang berminat membangun tol tersebut ternyata tidak lolos prakualifikasi. 

Dus, secara teknis jalan tol Getaci batal menjadi jalan tol terpanjang di Indonesia. Jadi, mengacu data BPJT, ruas jalan tol Getaci hanya akan terbentang sepanjang 108,3 kilometer dengan nilai investasi Rp 37,64 triliun. Setali tiga uang, jalan tol Sentul Selatan-Karawang Barat juga kembali dilelang ulang setelah gagal mendapatkan investor pada lelang sekitar Februari 2022. Jalan tol sepanjang 61,5 km ini menelan investasi Rp 15,37 triliun. Pengamat Infrastruktur dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna menilai investor tertarik terhadap proyek jalan tol karena dua hal. Pertama, terkait bangkitan lalu lintas dari jalan tol tersebut. Kedua , daya beli masyarakat alias kemampuannya dalam membayar tarif tol. Syarat lainnya, pemerintah daerah juga dituntut berkontribusi untuk bisa membuat pengembangan kawasan ekonomi baru di koridor jalan tol.

Aksi korporasi emiten dalam melakukan pemecahan nilai saham alias stock split kembali marak. Dalam catatan KONTAN, sepanjang tahun ini sudah ada 11 emiten yang melakukan stock split. Terbaru, PT Indosat Tbk (ISAT) alias Indosat Ooredoo Hutchinson telah mengantongi restu pemegang saham untuk melakukan stock split. Persetujuan itu dikantongi ISAT dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Rabu 25 September 2024. PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) juga mendapatkan persetujuan pemegang saham untuk stock split dalam RUPSLB pada 23 September 2024. Rencananya, MSIN akan stock split dengan rasio 1:5. 

Sebelumnya, ada PT Lippo General Insurance Tbk (LPGI) yang stock split pada awal September lalu dengan rasio 1:10. Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo bilang, stock split dilakukan agar saham MSIN dapat menjangkau basis investor yang lebih luas dan meningkatkan likuiditas pasar. Sesuai jadwal, stock split akan dieksekusi MSIN pada 7 Oktober 2024. Jika menggunakan harga penutupan Kamis (25/9) Rp 7.100 per saham, maka saham MSIN pasca stock split akan berada di kisaran Rp 1.420. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus menilai, stock split akan membuat saham emiten lebih murah dan likuid. Nico bilang investor yang mengincar cuan dalam jangka pendek, bisa memanfaatkan momentum kenaikan harga saat rencana stock split diumumkan. Kalau sudah lewat, biasanya penguatan akan cenderung terbatas. Adityo Nugroho, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas mengingatkan, meski harga sahamnya bakal lebih terjangkau pasca stock split, tapi aksi korporasi ini tidak akan memengaruhi fundamental kinerja emiten.
Dus, investor harus tetap cermat memilih saham.

Kinerja empat entitas usaha Grup Bakrie bakal semakin berat ke depan. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memperpanjang masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) selama 45 hari hingga 4 November 2024. Perpanjangan PKPU itu ditetapkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 20 September 2024. Empat entitas Bakrie yang masuk PKPU adalah PT Visi Media Asia Tbk (VIVA) bersama PT Intermedia Capital Tbk (MDIA), PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV), dan PT Lativi Mediakarya (tvOne). Gugatan PKPU diajukan PT Laras Nugraha Cipta yang berisi 12 kreditur. Gugatan dengan nomor perkara 13/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst ini didaftarkan pada Jumat, 12 Januari 2024. 

Pada 12 Februari 2024 majelis hakim telah memutuskan perkara ini sebagai PKPU Sementara. Kuasa hukum dari 12 kreditur yang mengajukan gugatan PKPU dari kantor pengacara Law Firm Marx & Co menyebutkan, majelis hakim telah memberikan waktu 45 hari untuk membayar tagihan utang sekitar Rp 8,79 triliun. Direktur VIVA, Neil Tobing mengatakan, PKPU bukan memailitkan perusahaan, tapi untuk menjalani proses restrukturisasi utang. "Ini sekaligus menjadi jaminan kepada para kreditur," kata Neil kepada KONTAN, Kamis (26/9). Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia, Budi Frensidy menilai, saat ini sebagian besar iklan yang jadi sumber pendapatan emiten media sudah banyak beralih ke platform media sosial.