OJK Tingkatkan Literasi Keuangan Digital Gen Z
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan pentingnya literasi keuangan digital, terutama bagi Generasi Z (kelompok yang lahir antara 1997-2012), sebagai pilar utama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis teknologi. Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, menyatakan bahwa Generasi Z memiliki peran penting dalam transformasi sektor keuangan karena adaptasi mereka yang tinggi terhadap teknologi. Generasi ini berkontribusi besar dalam perekonomian sebagai konsumen aktif, pengusaha muda, dan kreator konten digital.
Namun, Hasan juga menggarisbawahi tantangan terkait literasi keuangan digital di kalangan Gen Z, seperti kecenderungan mengambil keputusan keuangan berdasarkan tren atau tekanan sosial (FOMO dan FOPO), serta kurangnya pemahaman terhadap risiko layanan keuangan digital seperti aset kripto. Hasan menyoroti fenomena YOLO, di mana anak muda cenderung menghabiskan uang tanpa perencanaan keuangan yang matang, yang dapat menjerumuskan mereka pada keputusan keuangan yang salah.
Untuk mengatasi hal ini, OJK telah mengambil langkah-langkah, seperti mengembangkan modul literasi keuangan digital, bekerja sama dengan universitas, serta membentuk Fintech Center dan regulatory sandbox untuk menguji produk keuangan inovatif sebelum diluncurkan ke pasar. Hasan juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap penipuan digital dan perlunya memilih layanan keuangan yang aman dan resmi.
Melalui edukasi yang tepat, OJK berharap dapat mencegah masyarakat, khususnya Generasi Z, dari keterlibatan dalam kegiatan keuangan ilegal yang menggunakan teknologi digital sebagai pintu masuk.
Proteksi Impor Plastik Dinilai Belum Cukup Komprehensif
Regulasi baru terkait impor plastik, yang diatur dalam Permendag No. 8/2024, menimbulkan kontroversi di antara pelaku industri. Dampaknya, impor plastik meningkat drastis sejak regulasi ini diterapkan, merugikan industri hulu, terutama sektor petrokimia. Edi Rivai, Wakil Ketua Umum Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas), menjelaskan bahwa akibat dari aturan ini, utilitas industri petrokimia menurun ke level 50%-60%, jauh di bawah batas aman 80%-85%. Ia menekankan bahwa jika tidak ada penyesuaian, sektor petrokimia bisa mengalami kerugian lebih besar, bahkan memicu pemutusan hubungan kerja.
Sementara itu, Henry Chevalier, Sekjen Asosiasi Pengusaha Plastik Hilir Indonesia (Aphindo), mengakui bahwa industri hilir justru diuntungkan oleh pembukaan keran impor ini, terutama karena kemudahan akses bahan baku dari luar negeri yang lebih murah. Meski begitu, ia menekankan pentingnya kebijakan yang adil dan berimbang antara sektor hulu dan hilir agar tidak merugikan salah satu pihak dalam jangka panjang.
Menurut Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, pemerintah perlu segera mencari keseimbangan kebijakan yang mendukung kedua sektor ini. Industri petrokimia, sebagai salah satu "mother of industry," sangat penting bagi berbagai sektor lain, sehingga kebijakan yang mendukung pertumbuhannya harus diperhatikan agar industri dalam negeri tetap kompetitif di tengah membanjirnya produk impor.
Peninjauan Ulang Skema Distribusi Subsidi Energi Pertalite & Solar
Opsi penyaluran subsidi energi agar lebih tepat sasaran untuk memberi ruang anggaran yang lebih longgar bagi pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Salah satu opsi yang disoroti adalah pemberian subsidi energi dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang dianggap bisa menghemat hingga Rp200 triliun. Tim penasihat ekonomi Prabowo Subianto melihat subsidi energi yang saat ini berbasis komoditas rentan bocor dan kurang efisien.
Kementerian ESDM, melalui Agus Cahyono Adi, mengakui bahwa tujuan subsidi yang lebih tepat sasaran sejalan dengan arah kebijakan pemerintah saat ini. Meski belum ada pembicaraan resmi antara pemerintah saat ini dan tim Prabowo, Kementerian ESDM sedang mendalami skema yang tepat untuk menyalurkan subsidi agar lebih efektif.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa subsidi energi dalam APBN 2025 akan turun sebesar Rp1,1 triliun, dengan total anggaran subsidi energi sebesar Rp203,4 triliun. Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, juga mencuatkan wacana penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk memastikan distribusi subsidi BBM, khususnya Pertalite, lebih tepat sasaran.
Masa Depan Investasi PetroKimia: Ke Mana Arahnya?
Kekhawatiran industri petrokimia Indonesia terkait kurangnya perlindungan dari pemerintah dan dampak dari membanjirnya produk impor, yang dapat mengancam investasi besar dalam sektor tersebut. Saat ini, pemerintah telah menerima komitmen investasi senilai Rp29,91 triliun hingga Rp31,41 triliun dari beberapa perusahaan petrokimia, termasuk PT Lotte Chemical Indonesia dan Pertamina-Polytama Propindo 2. Namun, perusahaan-perusahaan lain, seperti Chandra Asri Perkasa 2 dan Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), mengkaji ulang rencana investasi mereka karena belum adanya penyesuaian kebijakan impor plastik dalam Permendag No. 8/2024.
Wakil Ketua Umum Inaplas, Edi Rivai, memperingatkan bahwa tanpa proteksi yang kuat dari pemerintah, potensi investasi sebesar US$27 miliar bisa hilang dan target swasembada petrokimia pada 2030 dapat meleset. Meskipun Deputi BKPM, Dedi Latip, menegaskan bahwa Permendag No. 8/2024 tidak mempengaruhi rencana investasi dan sektor petrokimia tetap menarik bagi investor asing, sejumlah ekonom tetap mengkritisi lambannya akselerasi industri petrokimia domestik.
Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef, Andry Satrio Nugroho, menyoroti tiga kendala utama, yakni kurangnya perlindungan pasar, tingginya biaya utilitas, dan kebijakan hilirisasi yang kurang mendukung sektor petrokimia. Andry juga menekankan pentingnya proteksi pasar dan insentif khusus untuk meningkatkan daya tarik investasi di sektor ini.
Peluang IPO BUMN Semakin Terbuka Lebar
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan bahwa tidak ada perusahaan BUMN yang akan melakukan penawaran saham perdana (IPO) di pasar modal tahun ini. Namun, peluang IPO terbuka pada tahun depan di bawah pemerintahan baru. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Miftahul Khaer, menjelaskan bahwa tahun ini minim perusahaan baru yang melantai di bursa karena banyak perusahaan yang bersikap "wait and see" terhadap situasi politik. Salah satu BUMN yang dirumorkan akan segera melakukan IPO adalah holding pertambangan Mind ID. Martha Christina, Head of Investment Information di Mirae Asset Sekuritas Indonesia, juga mengonfirmasi bahwa pasar masih menunggu untuk melihat peluang IPO, dan kemungkinan besar akan lebih pasti tahun depan.
Investor Asing Mengejar Keuntungan di China
China tengah sibuk menebar paket stimulus jumbo demi mendongkrak perekonomiannya. Sejumlah kebijakan terbaru negara ini turut berimbas ke pasar keuangan sejumlah negara, termasuk Indonesia. Stimulus yang digelontorkan Bank Sentral China alias People's Bank of China (PBoC) mulai memangkas suku bunga hingga menyuntik likuiditas di sistem perbankan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5%. Selama ini, Negeri Panda tertekan deflasi akibat penurunan pasar properti dan melemahnya kepercayaan konsumen. Bursa saham Tiongkok menyambut rancangan kebijakan ini dengan gembira. Sejumlah indeks di bursa saham China melesat sepekan terakhir. Pasar saham Tanah Air terkena imbasnya. Dalam jangka pendek, gelontoran stimulus China cenderung menjadi sentimen negatif untuk Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Head of Research Mega Capital Sekuritas, Cheril Tanuwijaya mengatakan, kombinasi pelonggaran kebijakan dan valuasi saham indeks-indeks di China yang murah, di jangka pandek, investor asing menarik dana dari emerging market ke pasar China. "Apalagi IHSG juga riskan terkoreksi karena masih di kisaran rekor tertinggi sepanjang masa," katanya kepada KONTAN, akhir pekan lalu. Namun stimulus China, dinilai masih belum sepadan dengan ekonomi. Cheril bilang memang akan terjadi potensi perpindahan dana asing dari Indonesia ke China. Hanya saja, aliran dana investor asing yang keluar dari pasar Indonesia relatif terbatas.
Mengingat data ekonomi China masih lemah.
Adrian Joezer,
Head of Equity Research & Strategy
Mandiri Sekuritas menambahkan, koreksi IHSG belakangan ini memang disebabkan aksi profit taking dibarengi kebijakan Pemerintah China.
Instrumen pertama PBoC akan menggelontorkan dana sebesar CNY 500 miliar. Fasilitas ini memungkinkan perusahaan asuransi dan pialang mendapatkan akses lebih mudah untuk membeli saham. Kemudian, kedua, PBoC juga akan menyediakan dana sebesar CNY 300 miliar berbentuk pinjaman murah ke bank-bank komersial sebagai pendanaan untuk membeli saham atau menggelar program buyback.
Direktur Infovesta Utama, Edbert Suryajaya mengatakan, adanya stimulus seharusnya berdampak positif kepada pasar saham Indonesia. Jika aktivitas ekonomi di China tumbuh, akan menguntungkan emiten-emiten yang berorientasi ekspor.
Cheril menimpali, kenaikan harga komoditas logam, seperti emas, nikel dan timah dapat dimanfaatkan investor. Secara tidak langsung, kenaikan harga komoditas menguntungkan emiten ekspor di sektor tersebut. Cheril merekomendasikan investor untuk mencermati saham-saham produsen emas. Cermati juga saham yang diuntungkan pelonggaran suku bunga seperti properti dan teknologi.
Tantangan untuk Tanggap Bencana
Pengakuan terhadap Palestina di PBB
Permohonan Indonesia Gabung Blok Dagang Besar
Pada awalnya, CPTPP bernama Trans Pacific Partnership (TPP) yang digagas Amerika Serikat (AS). Dimotori Presiden Barack Obama, TPP dinilai merupakan instrumen bagi Washington guna berperan dalam dinamika Asia-Pasifik yang berkontribusi besar bagi perekonomian dunia. Sebagai ilustrasi, pada 2015-2021,Asia menyumbang 57 persen pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) global. Selain itu, pada 2021, sebanyak 42 persen PDB global (berdasarkan purchasing power parity) disumbangkan oleh Asia. Akan tetapi, TPP menjadi bulan-bulanan dalam kampanye Pilpres AS tahun 2016. Upaya Obama menancapkan kuku AS di Asia melalui TPP akhirnya dikandaskan Presiden Donald Trump.
Kenaikan jumlah investor di pasar modal
Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik menambahkan, BEI berkomitmen untuk terus mengembangkan pasar modal Indonesia dengan memberikan edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat luas, termasuk generasi muda. ”Regenerasi investor di pasar modal kita menunjukkan angka yang sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa anakmuda semakin melek keuangan dan investasi, dan diharapkan menjadi fondasi yang kuat bagi pasar modal dan perekonomian Indonesia,” kata Jeffrey. BEI dan segenap otoritas di pasar modal, lanjutnya, terus menginisiasi peningkatan literasi keuangan masyarakat, salah satunya melalui Sekolah Pasar Modal (SPM), baik daring maupun luring, untuk umum atau institusi dan komunitas. BEI juga mendirikan Galeri Investasi (GI) di sejumlah universitas dan anggota bursa di seluruh Indonesia. Kampanye#AkulnvestorSaham juga menjadi bagian penting dari strategi BEI dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, terutama di kalangan investor lokal. (Yoga)









