Indonesia Bergabung dalam Tim Teknis Siber ASEAN
Indonesia berperan aktif dalam pembentukan ASEAN Regional Computer Emergency Response Team (CERT) untuk mengatasi meningkatnya serangan siber dan mendukung pengembangan ekonomi digital di Asia Tenggara. Wakil Ketua Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), A Rachmad Wibowo, menekankan pentingnya kerja sama antarnegara ASEAN dalam berbagi informasi, meningkatkan kapasitas digital, dan mitigasi insiden siber. Dengan adanya CERT, negara-negara anggota diharapkan dapat merespons serangan siber dengan lebih cepat dan efektif.
Menteri Pengembangan Digital dan Informasi Singapura, Josephine Teo, juga menegaskan bahwa CERT akan memfasilitasi lokakarya dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas kolektif menghadapi ancaman siber. Keseluruhan inisiatif ini diatur oleh gugus tugas yang dipimpin secara bergilir oleh negara-negara anggota, sehingga menciptakan kerangka kerja yang terkoordinasi dalam menangani tantangan siber di kawasan.
Tol Indrapura-Kisaran: Tulang Punggung Pesisir Timur Sumut
Pengoperasian Tol Indrapura—Kisaran di Sumatra Utara, yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, diharapkan akan memperlancar arus barang dan jasa serta meningkatkan daya saing ekonomi di wilayah tersebut. Dengan panjang total 47,5 kilometer, tol ini dapat mengurangi waktu tempuh perjalanan secara signifikan, misalnya dari Medan ke Kisaran yang sebelumnya memakan waktu sekitar 5 jam kini hanya menjadi 1,5 jam.
Direktur Hutama Karya, Budi Harto, menyatakan bahwa keberadaan tol ini tidak hanya akan meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei dan sektor pariwisata di Danau Toba. Budi optimis bahwa tol ini akan menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru dan mempercepat distribusi logistik, sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.
Legasi Jokowi untuk Prabowo di Bisnis Indonesia Forum
Keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo selama dua periode masih meninggalkan tantangan signifikan bagi pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, terutama dalam hal kepastian hukum yang menjadi perhatian utama pelaku industri. Sanny Iskandar, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), menyoroti bahwa kepastian hukum yang tidak konsisten menjadi hambatan bagi investasi, yang berdampak pada stagnasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain itu, Danang Girindrawardana dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia juga menekankan perlunya peninjauan ulang regulasi yang memberatkan industri. Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Andi Rizaldi, mengakui adanya pekerjaan rumah yang mendesak untuk mendukung pemulihan sektor manufaktur. Dengan adanya tantangan-tantangan ini, diharapkan pemerintahan baru dapat merumuskan kebijakan yang lebih mendukung, termasuk dalam sektor otomotif, untuk meningkatkan daya saing industri Indonesia di pasar global.
Peningkatan Kementerian: Prabowo Rangkul Banyak Pihak
Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengalami penambahan jumlah kementerian dari 30 menjadi 41, serta dari 4 menjadi 5 kementerian koordinator. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk merangkul berbagai pihak agar terlibat dalam pemerintahan. Ia berharap bahwa tokoh-tokoh yang diundang Prabowo dapat ditempatkan dengan tepat dalam kabinet, baik sebagai menteri, wakil menteri, atau di badan lainnya. Ma’ruf menekankan pentingnya penempatan yang sesuai untuk memastikan efektivitas kerja. Prabowo telah memanggil 108 calon menteri dan sebagian besar telah mengikuti pembekalan, menegaskan komitmen untuk membangun kabinet yang solid dan responsif terhadap kebutuhan negara.









