;

Transformasi Pertanian dan Penguatan Kelas Menengah

Hairul Rizal 18 Oct 2024 Bisnis Indonesia

Penurunan jumlah dan peran kelas menengah di Indonesia, yang telah menjadi perhatian serius. Tidak hanya jumlahnya yang menyusut hampir 10 juta orang dalam lima tahun, tetapi juga kualitas pekerjaan dan keterampilan yang ada di sektor ini mengalami penurunan. Transformasi struktural ekonomi Indonesia dari sektor pertanian menuju industri dan jasa tidak berjalan mulus, dengan banyak tenaga kerja yang beralih tanpa keterampilan yang memadai.

Data menunjukkan bahwa pangsa sektor pertanian menurun, sedangkan sektor jasa meningkat. Namun, kualitas tenaga kerja di sektor jasa sering kali rendah, yang berkontribusi pada tantangan dalam mencapai status negara maju. Pandemi Covid-19 memperburuk kondisi ini, menyebabkan kelas menengah mengalami stagnasi kesejahteraan dan ancaman PHK yang serius.

Penurunan kelas menengah, yang sekarang mencapai 47,85 juta orang (17,13% dari total populasi), mencerminkan sensitivitas mereka terhadap kebijakan ekonomi dan politik. Tanpa kebijakan yang tepat untuk memperbaiki kondisi ini, prospek pertumbuhan dan kesejahteraan kelas menengah di Indonesia akan tetap terancam.


Perubahan Insentif Likuiditas Perbankan

Hairul Rizal 18 Oct 2024 Bisnis Indonesia

Pentingnya penyaluran kredit ke sektor padat karya untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yuddy Renaldi, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (Bank BJB), menyatakan bahwa dengan meningkatkan penyaluran kredit ke sektor seperti pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan, pendapatan masyarakat akan meningkat, yang pada gilirannya akan mendorong konsumsi.

Bank BJB telah menyalurkan lebih dari 15% kreditnya ke sektor padat karya. Selain itu, PT Bank Tabungan Negara (BTN) juga mendukung langkah ini karena sektor perumahan dapat menyerap tenaga kerja secara signifikan. Pihak bank lain, seperti BCA dan Bank Oke Indonesia, juga mencatat potensi positif dari kebijakan ini, meskipun ada tantangan dalam manajemen risiko yang perlu diperhatikan.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengumumkan rencana untuk memberikan insentif likuiditas kepada bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas padat karya. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan kredit dan menciptakan lapangan kerja, yang sangat penting untuk stabilitas ekonomi nasional. Namun, tantangan dalam penyaluran kredit ke sektor padat karya, yang cenderung tumbuh lebih lambat, tetap menjadi perhatian.



Kerja Sama ESDM dan Eramet untuk Kaji Mineral Penting

Hairul Rizal 18 Oct 2024 Bisnis Indonesia

Kolaborasi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan PT Eramet Indonesia Mining untuk melakukan studi dan eksplorasi mineral penting di Indonesia. Agung Pribadi, Kepala Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi (PSDMBP), menyatakan bahwa pemerintah aktif menjalin kerja sama dengan perusahaan asing untuk mengoptimalkan potensi mineral, terutama nikel, kobalt, dan litium, yang kini sangat dibutuhkan dalam pengembangan teknologi kendaraan listrik.

Kerja sama ini mencakup studi penyelidikan wilayah prospek mineral, karakterisasi bijih, serta eksplorasi litium dari geothermal brine. Agenda mendatang termasuk penyelidikan litium di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dengan metode geofisika dan geokimia. Kegiatan ini diharapkan dapat mengidentifikasi cadangan mineral baru yang bernilai ekonomis tinggi, sekaligus memperkuat pertukaran pengetahuan dalam bidang eksplorasi dan publikasi ilmiah antara kedua belah pihak.



Industri Properti Butuh Peran Swasta untuk Program 3 Juta Rumah

Hairul Rizal 18 Oct 2024 Bisnis Indonesia

Rencana pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat yang akan segera direalisasikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Maruarar Sirait diusulkan sebagai menteri untuk Kementerian Perumahan Rakyat, dengan anggaran sebesar Rp51 triliun di tahun pertama untuk merealisasikan program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun.

Hashim S. Djojohadikusumo, Ketua Satuan Tugas Perumahan, menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hunian di pedesaan dan perkotaan. Program ini akan melibatkan berbagai skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari PT Bank Tabungan Negara (BTN), dengan fokus pada rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pembangunan hunian vertikal di daerah urban.

Dari perspektif perumahan, pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta juga ditekankan, agar program ini dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan langkah konkret pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas perumahan bagi masyarakat Indonesia.


Bumi Siak Pusako Rayakan Optimisme di HUT ke-23

Hairul Rizal 18 Oct 2024 Bisnis Indonesia

Perkembangan signifikan yang dicapai PT Bumi Siak Pusako (BSP) di bawah kepemimpinan Direktur Iskandar. Sejak sepenuhnya mengelola Blok Coastal Plains and Pekanbaru (CPP) dari Pertamina pada 2022, BSP berkomitmen untuk mengelola sumber daya secara efisien dan profesional, dengan target produksi minyak mencapai 8.500 barel per hari hingga akhir tahun. Iskandar menegaskan pentingnya dukungan dari pemerintah dan stakeholder untuk mengatasi tantangan, termasuk proses perizinan yang panjang.

BSP juga menunjukkan dedikasi dalam tanggung jawab sosial melalui program CSR di bidang pendidikan, sambil tetap fokus pada eksplorasi dan peningkatan produksi. Dengan pencapaian laba bersih tertinggi sepanjang sejarah perusahaan, BSP optimis dapat terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan pembangunan di Riau.


Menpar Baru Dihadapkan Target 17 Juta Wisman

Hairul Rizal 18 Oct 2024 Bisnis Indonesia

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 2024-2029, Menteri Pariwisata diharapkan untuk serius mencapai target 17 juta wisatawan mancanegara (wisman) sepanjang tahun 2024. Sekretaris Jenderal Asita, Budijanto Ardiansjah, mengungkapkan bahwa hingga Agustus 2024, jumlah kunjungan wisman baru mencapai 9,09 juta, sehingga menteri baru perlu merumuskan strategi agar target tersebut dapat tercapai, atau setidaknya mendekatinya. Selain itu, peningkatan kualitas pariwisata dan kebijakan bebas visa kunjungan singkat juga menjadi fokus penting untuk meningkatkan devisa. Budijanto menyambut baik rencana pemisahan Kementerian Pariwisata dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang diharapkan dapat mempercepat kinerja sektor pariwisata.

Elite Parpol Berkonsolidasi di Kemenhan Menjelang Pelantikan Prabowo-Gibran

Hairul Rizal 18 Oct 2024 Bisnis Indonesia

Pada 17 Oktober, sejumlah ketua umum partai politik mengunjungi Presiden terpilih Prabowo Subianto di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-73. Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, menyampaikan ucapan selamat dan harapan agar Prabowo memimpin Indonesia menuju kemajuan dan persatuan. Selain Zulkifli, hadir pula ketua umum dari partai-partai lain seperti Nasdem, PKB, Golkar, dan Demokrat. Ahmad Heryawan, Plh. Presiden PKS, menegaskan bahwa pertemuan tersebut bersifat silaturahmi tanpa pembahasan khusus, termasuk pengaturan kursi menteri. Para ketua umum partai menekankan pentingnya konsolidasi untuk membangun bangsa bersama.

Malaysia Jadi Target Raksasa Teknologi untuk Investasi

Hairul Rizal 18 Oct 2024 Bisnis Indonesia

Indonesia perlu mengakui bahwa Malaysia kini lebih unggul dalam menarik investasi di sektor teknologi, terutama dalam industri cip dan data center. Dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia telah berhasil menarik perhatian perusahaan teknologi global seperti Microsoft, Amazon, dan Google, yang berinvestasi hingga Rp160,8 triliun di negara tersebut. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa pilihan Google untuk berinvestasi di Malaysia lebih dipengaruhi oleh tarif listrik yang lebih murah, kebijakan bebas pajak, dan kepastian hukum yang lebih baik. Sementara itu, investasi Indonesia di sektor ini masih tertinggal, dengan total investasi dari perusahaan-perusahaan besar hanya mencapai Rp25 triliun. Situasi ini menunjukkan perlunya Indonesia untuk mengevaluasi kebijakan dan infrastruktur guna meningkatkan daya saing di pasar investasi teknologi.

Kritik Terhadap Kabinet Gemoy Prabowo

Hairul Rizal 18 Oct 2024 Kontan (H)
Menjelang pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mempersiapkan kabinetnya yang diperkirakan terdiri dari 46 menteri, termasuk enam menteri koordinator. Jumlah ini merupakan yang terbanyak sejak pemilihan presiden langsung pada tahun 2004 dan dihasilkan dari pembentukan kementerian baru, serta pemecahan dari kementerian yang sudah ada, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kini terpisah menjadi dua kementerian.

Jumlah kementerian yang gemuk ini memicu keprihatinan di kalangan pelaku bisnis. Shinta Kamdani, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengungkapkan bahwa banyaknya menteri berpotensi menimbulkan birokrasi yang tidak efisien dan meningkatkan risiko korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan. Ia menekankan pentingnya reformasi birokrasi untuk memastikan perizinan usaha lebih transparan dan efisien. Danang Girindrawardana, Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo, juga menyoroti bahwa kabinet gemuk dapat menciptakan tumpang tindih kebijakan dan meningkatkan belanja administrasi.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani, mencemaskan pemisahan kementerian yang sebelumnya terintegrasi, yang berpotensi menyebabkan kevakuman dan penundaan dalam proses perizinan bisnis. Sementara itu, Sekjen Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono, juga mengkhawatirkan dampak negatif penambahan kementerian terhadap iklim investasi, terutama mengingat sistem Online Single Submission (OSS) yang belum optimal.

Secara keseluruhan, meskipun ada optimisme jika Prabowo mampu mengarahkan kewenangan dengan baik, tantangan birokrasi dan proses perizinan yang efisien tetap menjadi fokus utama yang perlu diatasi oleh pemerintahan baru.

Tantangan Meningkatkan Penerimaan Negara

Hairul Rizal 18 Oct 2024 Kontan
Presiden terpilih Prabowo Subianto dihadapkan pada tantangan untuk menjajaki berbagai sumber penerimaan negara pada tahun pertama pemerintahannya. Dengan rencana kabinet yang besar, terdiri dari 49 menteri dan 59 wakil menteri, kebutuhan belanja pegawai diperkirakan akan meningkat signifikan, dari Rp 387,6 miliar di era Jokowi menjadi sekitar Rp 777 miliar. Ini menunjukkan adanya kenaikan estimasi biaya sebesar Rp 1,95 triliun dalam lima tahun hanya untuk gaji kabinet, belum termasuk operasional dan pegawai.

Selain itu, Prabowo juga harus memperhatikan pembayaran utang jatuh tempo yang mencapai Rp 800,33 triliun, serta anggaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Target penerimaan negara yang ditetapkan sebesar Rp 2.996,87 triliun di 2025 akan sulit tercapai, menurut Fajry Akbar, pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), yang mencatat bahwa penerimaan pajak tahun ini mungkin tidak mencapai target.

Fajry mendorong pemerintahan baru untuk mengoptimalkan dan mengintensifkan penerimaan pajak dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, serta menggali potensi pajak dari orang kaya dan sektor e-commerce. Analis kebijakan ekonomi Ajib Hamdani juga menekankan pentingnya memanfaatkan sistem pajak canggih (coretax) untuk meningkatkan penerimaan negara, terutama dari sektor sumber daya alam dan BUMN, tanpa mengandalkan utang lebih lanjut. Keduanya sepakat bahwa meski ruang fiskal terbatas, struktur fiskal 2025 masih bisa dibuat lebih sehat dengan strategi yang tepat.

Pilihan Editor