Pengoperasian Tol Indrapura—Kisaran di Sumatra Utara, yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, diharapkan akan memperlancar arus barang dan jasa serta meningkatkan daya saing ekonomi di wilayah tersebut. Dengan panjang total 47,5 kilometer, tol ini dapat mengurangi waktu tempuh perjalanan secara signifikan, misalnya dari Medan ke Kisaran yang sebelumnya memakan waktu sekitar 5 jam kini hanya menjadi 1,5 jam.

Direktur Hutama Karya, Budi Harto, menyatakan bahwa keberadaan tol ini tidak hanya akan meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei dan sektor pariwisata di Danau Toba. Budi optimis bahwa tol ini akan menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru dan mempercepat distribusi logistik, sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.

Keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo selama dua periode masih meninggalkan tantangan signifikan bagi pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, terutama dalam hal kepastian hukum yang menjadi perhatian utama pelaku industri. Sanny Iskandar, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), menyoroti bahwa kepastian hukum yang tidak konsisten menjadi hambatan bagi investasi, yang berdampak pada stagnasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, Danang Girindrawardana dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia juga menekankan perlunya peninjauan ulang regulasi yang memberatkan industri. Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Andi Rizaldi, mengakui adanya pekerjaan rumah yang mendesak untuk mendukung pemulihan sektor manufaktur. Dengan adanya tantangan-tantangan ini, diharapkan pemerintahan baru dapat merumuskan kebijakan yang lebih mendukung, termasuk dalam sektor otomotif, untuk meningkatkan daya saing industri Indonesia di pasar global.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengalami penambahan jumlah kementerian dari 30 menjadi 41, serta dari 4 menjadi 5 kementerian koordinator. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk merangkul berbagai pihak agar terlibat dalam pemerintahan. Ia berharap bahwa tokoh-tokoh yang diundang Prabowo dapat ditempatkan dengan tepat dalam kabinet, baik sebagai menteri, wakil menteri, atau di badan lainnya. Ma’ruf menekankan pentingnya penempatan yang sesuai untuk memastikan efektivitas kerja. Prabowo telah memanggil 108 calon menteri dan sebagian besar telah mengikuti pembekalan, menegaskan komitmen untuk membangun kabinet yang solid dan responsif terhadap kebutuhan negara.

Tim Ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mulai terungkap setelah pertemuan antara Prabowo dan calon menteri di kediamannya pada 14 Oktober 2024. Beberapa nama dari kabinet sebelumnya, seperti Sri Mulyani Indrawati, Bahlil Lahaladia, dan Agus Gumiwang Kartasasmita, diperkirakan akan tetap menjabat, menunjukkan kesinambungan kebijakan ekonomi. Diana Dewi, Ketua Kadin Jakarta, menyambut baik keputusan Prabowo untuk melibatkan menteri-menteri lama sebagai tanda keberlanjutan.

Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 6% pada Oktober 2024, dengan alasan utama untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah kondisi geopolitik global yang rentan. Gubernur BI, Perry Warjiyo, menjelaskan bahwa keputusan ini juga bertujuan untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam rentang 2,5% plus minus 1% pada 2024 dan 2025, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Perry optimis bahwa nilai tukar rupiah dapat menguat meskipun saat ini terpengaruh oleh ketidakpastian global, terutama dari situasi di Timur Tengah.

Grup Bakrie diperkirakan akan mendapatkan keuntungan dari kebijakan pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang berfokus pada keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang ambisius. Hendra Wardana, Founder Stocknow.id, menilai bahwa hubungan akrab antara Prabowo dan keluarga Bakrie dapat menjadi katalis untuk mendorong perkembangan di sektor energi, tambang, dan manufaktur, di mana Grup Bakrie memiliki pengaruh signifikan melalui anak perusahaannya seperti BUMI, ENRG, BRMS, dan BNBR. Dileep Srivastava dari Bumi Resources mengharapkan kebijakan yang lebih kondusif, meskipun ia enggan berspekulasi mengenai regulasi yang akan datang. Raden Bagus Bima, praktisi pasar modal, menyarankan investor untuk selektif dalam memilih saham Grup Bakrie, terutama mengingat adanya sentimen beragam dan beberapa emiten yang terjerat masalah, seperti VIVA. William Hartanto juga memperingatkan agar investor waspada terhadap spekulasi politik yang sifatnya sementara. Hendra merekomendasikan saham BUMI, BRMS, dan ENRG sebagai pilihan investasi dengan target harga tertentu.

Prospek penawaran umum perdana saham (IPO) di sektor energi baru terbarukan (EBT) diprediksi akan tetap cerah pada tahun depan, didorong oleh minat tinggi investor di pasar modal Indonesia. Reuben Tirtawidjaja dari Ernst and Young (EY) mencatat bahwa dalam lima tahun terakhir, IPO emiten EBT menunjukkan kinerja positif, termasuk PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) yang mengalami lonjakan harga saham 781,41% sejak IPO. Miftahul Khaer dari Kiwoom Sekuritas juga menyoroti bahwa keberhasilan IPO di sektor ini menciptakan peluang besar untuk perusahaan baru. Dukungan dari kebijakan pemerintah dalam transisi energi dan kesadaran masyarakat akan energi bersih semakin memperkuat prospek ini. Namun, Miftahul mengingatkan investor untuk lebih berhati-hati karena kenaikan saham EBT mungkin tidak secepat tahun lalu, dengan saham seperti PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) menjadi pilihan menarik untuk trading.