Labirin | News & Update

;

Wamendagri: Kebijakan Rapat di Hotel untuk Dorong Pemulihan Eonomi Daerah

Yuniati Turjandini 11 Jun 2025 Investor Daily (H)

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa kebijakan mengizinkan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan rapat atau pertemuan di hotel merupakan bentuk dukungan terhadap pemulihan perekonomian daerah, khususnya perhotelan dan pariwisata. Wamendagri meminta kepala daerah memahami dan menyesuaikan pelaksanaan relaksasi tersebut dengan kondisi serta data wilayah masing-masing. "Pak Menteri memberikan ruang bagi teman-teman kepala daerah atas dasar data-data yang kami miliki terkait dengan belanja daerah yang arus terus didorong, dimaksimalkan," kata Bima. Bima menegaskan relaksasi ini diberikan dengan beberapa catatan penting. Pertama, kegiatan rapat di hotel harus didasarkan pada urgensi dan substansi kegiatan. Ia meminta pemda memastikan setiap kegiatan tersebut benar-benar diperlukan dan tidak mengada-ada. "Kalau istilah Pak Menteri, kalau tidak perlu, engga udah dibuat perlu. kalau tidak ada urgensinya, enggak usah diprioritaskan," ujarnya. Kedua, ia menyampaikan agar kegiatan rapat tetap dibatasi dari sisi frekuensi. Tujuannya adalah menjaga efektivitas kegiatan dan mencegah pemborosan anggaran. (Yetede)

Teknologi

Kebijakan Tarif Trump Dikhawatirkan Picu Impor Baja

Yuniati Turjandini 11 Jun 2025 Investor Daily

Lemahnya pemerintah dalam memproteksi industri dalam negeri membuat gusar para pelaku industri baja. Kebijakan tarif AS dikhawatirkan dapat menyebabkan lonjakan impor baja. Chairman The Indonesian Iron & Steel Industry Assiation (IISIA) Akbar Djohan menjelaskan, kebijakan tarif ini mengejutkan bagi industri baja dan aluminium dunia. Dia mengkhawatirkan adanya dampak atau efek domino dengan adanya pengenaan tarif 50% kepada industri aja dan aluminium. "Dimana negara-negara mengekspor baja yang harusnya masuk ke market AS setelah pengenaan 50% tentu mencari pasar baru. Dan pasar baru itu adalah negara Asean yang didalamnya ada Indonesia, yang paling termasuk lemah dalam hal proteksi tata cara impornya," papar dia. Akbar mengatakan, potensi industri baja dan aluminium untuk di Asia Tenggara kurang lebih 100 juta ton per tahun. Indonesia sendiri memiliki kapasitas produksi baja tidak lebih dari 18 juta ton per tahun. "Kapasitas terpasang pabrik baja itu kurang lebih 17-18 juta ton," kata dia. Akan tetapi, utilitas pabrik baja yang terpasang nasional tidak lebih dari 60%. Untuk memenuhi kekurangannya, pemerintah mengimpor baja yang sangat masif beberapa tahun ini. (Yetede)

Teknologi

Kemenhub Jaring 13 Bus Melanggar KIR dan KPS

Yuniati Turjandini 11 Jun 2025 Investor Daily

Kementerian perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) kembali menjaring sebanyak 13 bus angkutan orang pada kegiatan pengawasan dan penegakan hukum yang berlangsung selama dua hari (7-8 Juni) di Rest Area KM 45 Tol Jagorawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Direktur Lalu Lintas Jalan Ditjen Perhubungan darat Kemenhub, Rudi Irawan mengatakan, pelanggaran didominasi ketidalengkapan dokumen administrasi syarat keselamatan seperti dokumen uji kendaraan (KIR) dan dokumen kartu pengawas (KPS). "Jumlah kendaraan yang diperiksa total 34 bus, yang tidak melanggar ada 21 bus atau sekitar 62%, sedangkan yang melanggar ada 13 bus atau 38%. Dari 13 bus yang ditindak ini terdapat 16 pelanggaran," kata Rudi. Rudi menjelaskan, pelanggaran didominasi kendaraan yang tidak dilengkapi dengan kartu pengawas (KPS) dimana sebanyak tujuh pelanggaran atau sekitar 44%. "Ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan diantaranya dua bus mempunyai kartu uji kendaran atau KIR tapi masa berlakunya habis, satu bus tidak punya KPS, dan satu bus menggunakan tidak punya KIR, dan dua kendaraan mempunyai KIR palsu. lalu tiga kendaraan mempunyai KPS sudah kadaluwarsa, tujuh kendaraan tidak punya KPS, dan satu bus menggunakan KPS palsu," jelas Rudi. (Yetede)

Teknologi

Konflik Dagang Masih Bayangi Global Trade

Hairul Rizal 11 Jun 2025 Bisnis Indonesia

Minat investor asing terhadap surat utang negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menunjukkan tren positif dalam beberapa bulan terakhir. Peningkatan ini dipicu oleh penurunan suku bunga acuan dan apresiasi mata uang lokal terhadap dolar AS, yang menjadikan pasar obligasi lebih menarik.

Data dari Financial Supervisory Service mencatat bahwa sejak April 2025, Indonesia menerima investasi asing sebesar US$2,1 miliar, sementara Thailand mendapatkan US$1,7 miliar. Bahkan, Malaysia, menurut Bank Negara Malaysia, mengalami lonjakan tertinggi sejak 2013 dengan inflow sebesar US$2,9 miliar pada Mei 2025. Khusus Indonesia, kepemilikan asing atas obligasi pemerintah per 27 Mei 2025 telah mencapai Rp923,75 triliun, meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya.

Kebijakan moneter longgar turut mendorong arus modal. Bank Indonesia, melalui kebijakan yang dipimpin oleh Gubernur Perry Warjiyo, menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,50% pada Mei 2025, sebagai upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan.

Meski demikian, Harian ini mengingatkan akan risiko eksternal, terutama perang dagang antara AS dan China, yang bisa memicu volatilitas dan menghambat aliran investasi. Dampak proteksionisme global terhadap rantai pasok dan pertumbuhan ekonomi juga perlu diantisipasi, karena dapat menekan permintaan dan stabilitas pasar obligasi negara berkembang.

Dengan demikian, keberlanjutan stabilitas ekonomi domestik dan arah kebijakan Bank Indonesia menjadi faktor krusial dalam menjaga daya tarik obligasi Indonesia di mata investor asing. Meski prospek jangka pendek masih cerah, kewaspadaan terhadap gejolak global tetap diperlukan untuk menjaga kepercayaan pasar dalam jangka panjang.

Teknologi

Negosiasi AS–China Bisa Jadi Penentu Harga Emas

Hairul Rizal 11 Jun 2025 Bisnis Indonesia

Harga emas global mengalami fluktuasi di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi dunia. Di bursa berjangka Comex, harga emas untuk pengiriman Agustus 2025 tercatat turun tipis 0,18% menjadi US$3.349 per troy ons, sementara di pasar spot naik tipis 0,04% menjadi US$3.327 per troy ons. Pergerakan ini dipengaruhi oleh menurunnya permintaan terhadap aset safe haven karena adanya kemajuan negosiasi dagang antara AS dan China.

Delegasi kedua negara, yang menggelar pembicaraan di London, menunjukkan tanda-tanda konsesi timbal balik. Amerika Serikat, misalnya, mengindikasikan pelonggaran pembatasan ekspor teknologi sebagai imbalan atas kelonggaran China dalam ekspor tanah jarang. Menurut Bart Melek, Kepala Strategi Komoditas di TD Securities, hasil positif negosiasi bisa menekan harga emas, meski ekspektasi inflasi dan pelemahan ekonomi global tetap menopang minat terhadap logam mulia ini.

Di sisi lain, konflik militer Rusia di Ukraina, ketegangan perdagangan global, dan ketidakpastian ekonomi terus memperkuat posisi emas sebagai lindung nilai (safe haven). Hal ini tercermin dari kenaikan sekitar 26% harga emas sepanjang 2025, mendekati rekor tertinggi US$3.500 per ons yang dicapai pada April lalu. Bahkan, Francisco Blanch, Kepala Penelitian Komoditas dan Derivatif di Bank of America, memproyeksikan harga emas dapat mencapai US$4.000 pada 2026, jika terjadi guncangan besar di pasar.

Langkah Bank Sentral China (PBOC) yang secara konsisten menambah cadangan emas selama tujuh bulan berturut-turut juga menjadi faktor pendukung harga. Pada Mei 2025, PBOC menambah 60.000 troy ons, meningkatkan total cadangan menjadi 73,83 juta troy ons, sebagai bentuk diversifikasi dari dominasi dolar AS. Cadangan devisa China pun naik menjadi US$3.285 triliun, mencerminkan kebijakan yang mendukung ketahanan finansial nasional.

Di Indonesia, harga emas Antam juga menunjukkan tren naik. Harga emas ukuran 1 gram naik menjadi Rp1.909.000, sedangkan ukuran 0,5 gram naik ke Rp1.004.500. Namun, kinerja saham emiten emas seperti PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) dan PT Hartadinata Abadi Tbk. (HRTA) sempat menurun pada penutupan perdagangan terakhir, meskipun keduanya sudah mencetak lonjakan tahunan, masing-masing 113,77% dan 72,32%.

Secara keseluruhan, harga emas tetap berada dalam tren positif, didorong oleh ketidakpastian global, konflik geopolitik, dan kebijakan moneter longgar. Namun, perkembangan perundingan dagang AS-China dan data ekonomi seperti Indeks Harga Konsumen AS akan menjadi penentu arah harga emas ke depan.

Teknologi

KPK Selidiki Praktik Lama di Direktorat Pajak

Hairul Rizal 11 Jun 2025 Bisnis Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Muhammad Haniv, mantan pejabat tinggi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi. Haniv, yang pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Banten (2011–2015) dan DJP Jakarta Khusus (2015–2018), hadir memenuhi panggilan penyidik di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (10/6).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan sprindik yang diteken pada 12 Februari 2025. Haniv juga telah dicegah bepergian ke luar negeri sejak 19 Februari 2025.

Dalam perkara ini, Haniv diduga memeras dua perusahaan wajib pajak (WP) dengan dalih sponsorship untuk mendukung acara fashion show anaknya pada akhir 2016. Dana yang diminta disebut mengalir ke rekening anaknya, baik dari lingkungan WP di Kanwil DJP Jakarta Khusus maupun dari pegawai KPP Penanaman Modal Asing. Total gratifikasi yang diterima Haniv mencapai sekitar Rp804 juta.

Kasus ini kembali menegaskan pentingnya integritas dalam jajaran pejabat perpajakan. KPK menunjukkan komitmennya untuk menindak tegas praktik korupsi di lingkungan fiskal, yang sangat strategis bagi penerimaan negara.

Teknologi

Program Sosial Pemerintah Berpotensi Alami Perubahan Besar

Hairul Rizal 11 Jun 2025 Kontan (H)

Perubahan standar garis kemiskinan oleh Bank Dunia telah memberikan gambaran yang jauh lebih suram terkait kondisi kemiskinan di Indonesia. Jika sebelumnya, berdasarkan standar Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin Indonesia pada September 2024 hanya sebesar 8,57%, kini dengan standar internasional baru, angka itu melonjak drastis. Kemiskinan ekstrem naik dari 1,26% menjadi 5,44%, dan kategori lower middle income mencapai 19,9%, menggambarkan bahwa dua dari tiga penduduk Indonesia berpotensi masuk kategori miskin.

Menurut Arief Anshory, anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), lonjakan ini bukan disebabkan oleh memburuknya kondisi ekonomi, melainkan karena penyesuaian standar internasional. Ia menilai standar garis kemiskinan nasional sebesar Rp 590.000 per bulan sudah terlalu rendah dan nyaris setara dengan batas kemiskinan ekstrem internasional. Arief memperingatkan bahwa standar yang terlalu rendah dapat menyesatkan arah kebijakan pemerintah, sehingga menyarankan agar pemerintah menetapkan standar baru minimal Rp 750.000 dan menerapkan dua versi data kemiskinan selama masa transisi agar masyarakat tidak bingung.

Senada, Eko Sulistyo, ekonom dari Indef, menekankan perlunya intervensi langsung ke akar masalah. Ia menyarankan pemerintah mendorong konsumsi rumah tangga, menjalankan program padat karya, dan memperluas akses pembiayaan UMKM sebagai solusi konkret mengatasi kemiskinan yang lebih luas.

Sementara itu, Wijayanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina, mengkritik program-program sosial pemerintah seperti bantuan sosial dan Kartu Prakerja, yang dinilainya tidak produktif dan terlalu bergantung pada APBN. Ia menilai pendekatan tersebut cenderung bersifat gimmick dan formalitas, dan tidak menyentuh persoalan struktural ekonomi.

Revisi standar garis kemiskinan oleh Bank Dunia mengungkap fakta baru bahwa kemiskinan di Indonesia jauh lebih tinggi dari yang selama ini tercatat secara resmi.

Teknologi

Gejolak Global Ganggu Stabilisasi Devisa

Hairul Rizal 11 Jun 2025 Kontan

Cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2025 tercatat sebesar US$ 152,49 miliar, menunjukkan kondisi yang stagnan dibandingkan April 2025 (US$ 152,47 miliar), meskipun terdapat sejumlah upaya positif seperti penguatan rupiah dan penerbitan Samurai Bond oleh pemerintah.

Menurut Ramdan Denny Prakoso, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), stagnansi ini disebabkan oleh kombinasi penerimaan pajak dan devisa migas, namun diimbangi oleh kebutuhan pembayaran utang luar negeri serta intervensi stabilisasi nilai tukar rupiah. Kendati demikian, cadangan tersebut dinilai masih sangat aman, setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor dan 6,2 bulan impor plus pembayaran utang luar negeri, jauh di atas standar internasional.

Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, menambahkan bahwa musim pembayaran dividen dan bunga utang luar negeri juga turut menekan cadangan devisa. Namun demikian, arus modal asing senilai US$ 2,77 miliar selama Mei 2025—terutama ke obligasi pemerintah dan SRBI—telah membantu menopang posisi cadangan. Josua menyebut negosiasi dagang AS dan mitranya menjadi faktor pendorong positif, meskipun ia memperingatkan risiko dari kebijakan proteksionis Donald Trump dan stagnasi ekonomi China yang bisa memicu gejolak pasar ke depan.

Ke depan, Josua memperkirakan cadangan devisa akhir 2025 akan berada di kisaran US$ 153–157 miliar, dengan kurs rupiah bergerak di rentang Rp 16.100–16.400 per dolar AS.

Sementara itu, David Sumual dari Bank Central Asia menyoroti tambahan risiko dari jatuh tempo SRBI senilai Rp 350,4 triliun pada Juni–Agustus 2025 dan eskalasi perang dagang global. Ia menyarankan pemerintah untuk mengeksplorasi instrumen alternatif seperti dimsum bond dan kangaroo bond untuk memperkuat devisa, serta mendorong repatriasi devisa hasil ekspor (DHE) melalui pengetatan aturan.

Teknologi

Proyek Nasional Bisa Jadi Motor Kinerja Emiten

Hairul Rizal 11 Jun 2025 Kontan

PT Vale Indonesia Tbk (INCO) tengah menyusun berbagai strategi untuk memperkuat kinerjanya, dengan menargetkan sektor hilir dan pasar kendaraan listrik (EV) sebagai pendorong utama pertumbuhan jangka panjang. Salah satu langkah strategis yang sudah dimulai adalah penjualan bijih nikel, yang berhasil menyumbang pendapatan US$ 2,54 juta pada kuartal I-2025 dan mendorong lonjakan laba sebesar 252% yoy menjadi US$ 21,79 juta.

Menurut analis Phintraco Sekuritas, Lisya Anxellin dan Valdy Kurniawan, penjualan bijih nikel merupakan bagian dari penguatan strategi komersial INCO, sekaligus menjadi katalis pertumbuhan ke depan. Meskipun begitu, pendapatan total INCO turun 10,18% yoy akibat penurunan volume dan harga jual nikel matte, yang menjadi tantangan jangka pendek.

Indrawan Sitorus dari BNI Sekuritas menyoroti bahwa pengajuan RKAB 2025, termasuk izin penjualan bijih ke smelter eksternal, berpotensi disetujui pada kuartal II atau III tahun ini, yang akan memperkuat operasional. Ia juga mencatat efisiensi operasional INCO, meski proyek-proyek terkait EV masih dalam tahap konstruksi. Indrawan merekomendasikan buy dengan target harga Rp 4.000 per saham.

INCO juga gencar mengembangkan proyek Indonesia Growth Project (IGP) di Pomalaa, Morowali, dan Sorowako, yang ditargetkan menghasilkan mixed hydroxide precipitate (MHP) mulai 2026-2027, guna mendukung rantai pasok baterai EV. Dalam risetnya, Rizal Rafly dari Ajaib Sekuritas menilai potensi proyek MHP sangat besar, dengan kapasitas produksi gabungan 240 ktpa pada 2027. Namun ia menggarisbawahi bahwa adopsi EV masih lambat dan belum berdampak besar terhadap kinerja tahun ini.

Meski bisnis EV belum menghasilkan kontribusi signifikan dalam jangka pendek, para analis tetap optimis. Lisya, Valdy, Rizal, dan Indrawan kompak memberikan rekomendasi beli (buy) terhadap saham INCO, dengan proyeksi laba bersih naik 22% yoy menjadi US$ 71 juta pada 2025, serta target harga berkisar Rp 3.560–4.000 per saham.

Dengan strategi diversifikasi penjualan bijih, efisiensi operasional, dan investasi besar dalam proyek EV, serta dukungan mitra global seperti Ford dan Huayou, INCO dinilai prospektif untuk pertumbuhan jangka menengah hingga panjang, meski harus tetap mewaspadai fluktuasi harga nikel dan lambatnya adopsi kendaraan listrik.

Teknologi

Tingginya Spread Bank Digital Jadi Sorotan

Hairul Rizal 11 Jun 2025 Kontan

Perbankan digital di Indonesia saat ini mencatat Net Interest Margin (NIM) yang sangat tinggi dibandingkan rata-rata industri, yang hanya sebesar 4,45%. Beberapa bank digital seperti Bank Amar (24,93%), SeaBank (19,28%), Bank Neo Commerce (15,84%), dan Allo Bank (9,88%) menunjukkan margin yang mencolok, terutama karena fokus pada segmen UMKM dan masyarakat unbanked yang memiliki risiko kredit tinggi.

Namun, sejumlah tokoh memperingatkan bahwa NIM yang terlalu tinggi bisa menjadi sinyal inefisiensi dalam sistem perbankan digital. Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Celios, menyebut tingginya NIM bisa berasal dari lemahnya analisis risiko kredit dan bisa membebani nasabah dengan bunga tinggi. Ia mendorong bank digital untuk meningkatkan efisiensi dan memperketat credit scoring, agar bunga pinjaman tetap kompetitif dan mendorong pertumbuhan nasabah secara sehat.

Senada, Doddy Ariefianto, ekonom dari Universitas Bina Nusantara, menegaskan bahwa bank digital harus menekan NIM untuk tetap kompetitif, idealnya mendekati standar bank konvensional antara 4,5% hingga 7%. Ia juga menekankan pentingnya memilih debitur berkualitas agar rasio kredit bermasalah (NPL) bisa ditekan di bawah 5%.

Sementara itu, dari sisi pelaku industri, Indra Utoyo, Direktur Utama Allo Bank, menjelaskan bahwa pertumbuhan kredit ritel lewat paylater menjadi penyumbang utama NIM tinggi, dengan tetap menjaga efisiensi biaya. Rasio BOPO Allo Bank berhasil ditekan hingga 69,4%, lebih baik dari rata-rata industri, berkat efisiensi operasional dan produk tabungan biaya rendah.

Dari Bank Amar, David Wirawan menyatakan bahwa meski mereka fokus ke segmen UMKM lewat produk Tunaiku, risiko tetap dikelola menggunakan AI dan machine learning. Namun, NPL Bank Amar masih tinggi di 10,89%, menunjukkan perlunya pengetatan lebih lanjut dalam manajemen risiko.