Polemik batas administratif antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara atas empat pulau—Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil—memasuki babak baru setelah terbitnya Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa keempat pulau tersebut kini masuk ke wilayah administratif Tapanuli Tengah, Sumatra Utara.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali, menyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan memanggil Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk membahas dan mencari solusi atas sengketa ini, mencontohkan pendekatan dialog seperti yang dilakukan antara Gubernur Aceh Ibrahim Hasan dan Gubernur Sumut Raja Inal Siregar pada 1992.

Meski Pemerintah Aceh masih memegang Surat Kesepakatan Bersama (SKB) tahun 1992 yang mengakui empat pulau itu sebagai bagian dari Aceh, Kemendagri tidak keberatan jika Aceh mengajukan gugatan ke PTUN untuk menguji keputusan tersebut secara hukum. Langkah ini menunjukkan keterbukaan pemerintah terhadap penyelesaian sengketa administratif melalui jalur legal maupun dialog antardaerah.

Isu ini mencerminkan pentingnya klarifikasi batas wilayah administratif secara tuntas, karena menyangkut aspek hukum, otonomi daerah, dan potensi sumber daya di wilayah yang disengketakan.

Di tengah isu defisit beras di NTT, upaya terobosan berusaha dibuat dengan mengenalkan kembali keragaman pangan lokal pada anak-anak sekolah. Kurikulum pendidikan yang mengadopsi keragaman pangan lokal itu diluncurkan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Rabu (11/6). Wakil Bupati TTS, Johny Army Konay, secara simbolis, meluncurkan kurikulum tersebut pada Rabu, yang mengatur alur tujuan pembelajaran, modul ajar, draf buku bahan ajar dan bahan ajar pendukung lainnya. Materi pangan lokal diajarkan sekali seminggu. Di lapangan, kurikulum pangan lokal dikembangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TTS. Mereka didampingi International Centre for Research in Agroforestry. Sebelum diresmikan, kurikulum pangan lokal diuji coba pada 20 SD dan 10 SMP. Berdasar hasil monitoring dan evaluasi, kurikulum itu dapat diterapkan di seluruh sekolah.

Hasil uji coba menunjukkan peningkatan pengetahuan para siswa mengenai pangan lokal yang beragam. Beberapa sekolah membuka kebun mandiri di sekolah yang dikelola guru bersama siswa. Dalam sistem pendidikan saat ini, pangan lokal untuk ketahanan iklim dapat berdiri sendiri, sejalan dengan semangat kurikulum pembelajaran yang memberi ruang bagi hadirnya konteks lokalitas. Pangan lokal akan masuk dalam kurikulum muatan lokal mulai tahun ajaran2025/2026. Kurikulum diterapkan di seluruh sekolah di bawah tanggung jawab Pemkab TTS. Jumlah sekolahnya 503 SD dan 147 SMP. Arizka, koordinator pengembangan muatan lokal pangan lokal International Centrefor Research in Agroforestry, mengatakan, pengembangan kurikulum tersebut adalah program pemerintah setempat, agar generasi muda mengenal keragaman pangan didaerahnya masing-masing.  (Yoga)

Penerbitan Perpres No 46/2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah akhir April lalu menuai kritik. Selain membuka celah konflik kepentingan, aturan dalam perpres itu dinilai minim transparansi. Regulasi tersebut hanya bersifat administratif dan tidak menyentuh akar persoalan korupsi. Kritik dating dari Transparency International Indonesia (TII) dan Indonesia Corruption Watch (ICW), yang menilai, perpres yang ditetapkan pada 30 April 2025 itu belum bisa menyelesaikan pokok persoalan dalam pengadaan PBJ pemerintah. Perpres ini merupakan perubahan kedua atas Perpres No 16/2018. Peneliti TII, Agus Sarwono, menyampaikan, secara umum, perpres ini dibuat untuk mengakomodasi kebutuhan prioritas presiden. Ada kesan perpres itu bertujuan mengesampingkan isu pidana dalam sektor PBJ pemerintah.

”Secara proses, penyusunan kebijakan ini tak transparan dan minim partisipasi publik. Kehadiran Perpres No 46/2025 tetap melanggengkan status quo lemahnya pemberantasan korupsi di sektor PBJ, seperti terungkap dalam Survei Penilaian Integritas oleh KPK 2024,” kata Agus di Jaksel,Rabu (11/6). Sorotan TII adalah kewenangan luas bagi pejabat pengadaan, terutama pengguna anggaran (PA) dan pejabat pembuat komitmen (PPK), tanpa diimbangi mekanisme pengawasan yang memadai. ”Luasnya kewenangan (PA) berpotensi mengatur belanja pengadaan, bahkan PA bisa menetapkan penunjukan langsung tender atau seleksi ulang yang gagal,” ujarnya. Luasnya diskresi bagi pejabat rawan disalah gunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Mereka bisa mengatur pemenang tender, menggelembungkan harga atau menentukan spesifikasi barang/jasa agar hanya penyedia tertentu yang bisa menang. Konflik kepentingan ini berisiko menimbulkan praktiksuap, gratifikasi, atau kolusi. (Yoga)

Pemerintah memutuskan mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan tambang yang beroperasi di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, yaitu PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Nurham. Keempat perusahaan terbukti melakukan pelanggaran lingkungan. Adapun PT Gag Nikel, tetap beroperasi karena tidak melanggar dan berada di luar kawasan Geopark Raja Ampat. Keputusan mencabut IUP diambil saat rapat terbatas (ratas) di kediaman Presiden Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jabar, Senin (9/6). ”Atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut IUP empat perusahaan di Raja Ampat,” ujar Mensesneg, Prasetyo Hadi.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, terdapat lima perizinan yang sudah terbit di Kabupaten Raja Ampat, hanya PT Gag Nikel yang berlokasi di luar kawasan Geopark Raja Ampat, yakni berjarak 40 km dari Piaynemo. PT Gag Nikel mendapat izin kontrak karya operasi produksi. Sementara empat IUP lain berada di dalam kawasan Geopark Raja Ampat dan mendapat izin IUP operasi produksi. Izin dari kelima perusahaan tersebut diberikan sebelum Indonesia menetapkan Geopark Raja Ampat pada 2017. Kawasan kepulauan karst di Papua Barat Daya itu diakui UNESCO sebagai UNESCO Global Geopark pada Mei 2023. PT Gag Nikel diberi izin yang dikeluarkan pemerintah pusat. Sementara IUP empat perusahaan yang dicabut izinnya diterbitkan pemda pada 2004 dan 2006 ketika kewenangan perizinan tambang ada di pemda. (Yoga)

Pemerintah Perancis tengah mendekati Renault, produsen otomotif utama negara itu untuk pembentukan unit usaha baru yang memproduksi pesawat nirawak atau drone. Sebelumnya, Menhan Perancis, Sebastien Lecornu mengatakan, sebuah perusahaan besar pembuat mobil akan bergabung mengembangkan dan memproduksi drone. ”Drone itu akan digunakan oleh militer Ukraina, tapi, kami juga mendapatkan manfaatnya,” kata Lecornu, Jumat (6/6). Bagi Renault, bisnis ini berpotensi mendatangkan cuan alias untung ketimbang bisnis kendaraan yang tengah lesu. Pertengahan Mei lalu, perusahaan yang berdiri sejak 1898 itu rugi 2,2 miliar euro hanya pada kuartalI-2025, sejalan dengan penurunan produksi dan penjualan dalam beberapa tahun terakhir. Imbasnya adalah PHK di sejumlah fasilitas produksi milik Renault. Pendekatan pada Renault wajar karena Pemerintah Perancis memiliki 15 % saham.

”Diskusi sudah dilakukan, tapi belum ada keputusan. Kami masih menunggu spesifikasi proyek dari kementerian (pertahanan),” kata jubir Renault, Minggu (8/6/2025). Renault bukan pemain baru untuk mengembangkan produk militer. Unit usahanya, Renault Truck Defense, telah beroperasi sejak tahun 1975, memproduksi berbagai jenis kendaraan tempur Perancis, antara lain VAB, MRAP, AMC, VBCI dan Sherpa. Jerman juga siap melakukan hal yang sama, dengan mengarahkan industri otomotifnya menjadi bagian dari industri pertahanan yang tengah naik daun. Begitu juga dengan Inggris. ”Meski kita tak bisa bahagia dengan bisnis yang berhubungan dengan perang, hal ini dapat membantu pekerja sektor otomotif yang perusahaannya kekurangan pekerjaan,” kata Jean Francois Nanda, perwakilan serikat pekerja CFDT Perancis. (Yoga)

Tengkes di Indonesia mengancam mutu SDM. Penurunan prevalensi tengkes yang tak merata perlu pendekatan khas sesuai kondisi daerah. Pemerintah mengumumkan prevalensi tengkes di Indonesia pada 2024 sebesar 19,8 % atau turun 1,7 % dari tahun sebelumnya. Ini pertama kali Indonesia mencapai target Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa tengkes harus dibawah 20 %. Capaian Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 itu membaik signifikan dibanding lima tahun sebelumnya yang tercatat 27,7 %. Secara absolut, angka tengkes atau stunting turun dari 4,8 juta anak pada 2023 menjadi 4,4 juta anak pada 2024. Namun, penurunan prevalensi tengkes ini tak merata. Di 11provinsi, angkanya meningkat, bahkan di tiga provinsi naik signifikan, yakni Riau naik 6,5 %, NTB naik 5,2 % dan Sulbar naik 5,1 % (Kompas.id,6/6/2025). Prevalensi tengkes tak merata, 26 provinsi memiliki prevalensi tengkes amat tinggi, bahkan disejumlah provinsi di atas 30 %. Yakni Papua Pegunungan, NTT, Sulbar dan Papua Tengah.

Stunting menggambarkan defisiensi gizi kronis pada periode emas kehidupan, dari masa kehamilan sampai dua tahun pertama kehidupan anak yang berakibat gagal tumbuh kembang anak balita, berisiko menimbulkan gangguan perkembangan fisik dan kognitif permanen serta memicu penyakit metabolik di masa dewasa. Dampaknya, selain pada tingkat individu, meluas ke aspek ekonomi nasional melalui peningkatan biaya layanan kesehatan dan penurunan produktivitas pada masa depan. Pemerintah menekan prevalensi tengkes dengan intervensi gizi spesifik berfokus pada sektor kesehatan dari masa kehamilan sampai ibu melahirkan dan menyusui, meliputi peningkatan nutrisi ibu hamil, mendorong pemberian ASI eksklusif, makanan pendamping ASI dan imunisasi lengkap. Juga intervensi gizi sensitif meliputi pembangunan diluar sektor kesehatan, berupa penyediaan akses air bersih dan sanitasi, fortifikasi bahan pangan, dan pendidikan pengasuhan pada orangtua. (Yoga)