Jumlah penduduk miskin Indonesia versi Bank Dunia bertambah setelah Bank Dunia memperbarui ukuran garis kemiskinan global. Dalam laporan ”Update to the Poverty and Inequality Platform” edisi Juni 2025, Bank Dunia mengganti acuan garis kemiskinan global dari paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) 2017 ke PPP 2021. Pembaruan ini mengakibatkan ambang batas garis kemiskinan meningkat di semua kategori negara. Menurut laporan Bank Dunia, jumlah penduduk Indonesia, yang merupakan negara berpenghasilan menengah atas, dengan pengeluaran dibawah Rp 49.244 per hari mencapai 68,2 % dari total populasi yang pada 2024 sebanyak 285,1 juta orang. Artinya, berdasarkan standar Bank Dunia, 194,4 juta warga Indonesia masuk dalam kategori miskin. Angka tersebut jauh berbeda dari data BPS. Berdasarkan garis kemiskinan nasional, jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2024 tercatat 24,06 juta orang atau hanya 8,57 % dari total populasi.

Perubahan tersebut memicu kembali perdebatan soal relevansi garis kemiskinan nasional yang hingga kini belum mengalami pembaruan signifikan selama dua dekade (Kompas,11/6/2025). Status Indonesia yang telah menjadi negara berpenghasilan menengah atas seharusnya memiliki ukuran lain ketimbang status sebelumnya sebagai negara dengan penghasilan menengah bawah. Karena, ketika status naik, ukuran garis kemiskinan pasti berubah. Kritik sejumlah pihak tentang perlunya pengukuran yang diperbarui layak diperhatikan. Kebijakan pembangunan, secara spesifik upaya pengentasan warga dari kemiskinan, membutuhkan data yang akurat. Salahsatunya adalah siapa yang berhak mendapat penanganan dari program pemerintah. Berbagai kebijakan yang ada diharapkan bisa menyentuh mereka yang benar-benar masuk kategori miskin sehingga semua program makin tepat sasaran. (Yoga)

Indonesia telah menerima 500 juta USD atau lebih dari Rp 8 triliun atas kinerja penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Pembayaran berbasis hasil atau result-based payment memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung penyerapan karbon dari sektor kehutanan dan lahan. Result-based payment (RBP) merupakan mekanisme pembayaran yang diberikan atas pencapaian kinerja atau target yang telah ditetapkan. Dalam konteks program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+), RBP merupakan fase ketiga di mana negara mendapat pembayaran atas hasil penurunan emisi gas rumah kaca. Staf Ahli Menhut Bidang Perubahan Iklim Haruni Krisnawati mengatakan, Indonesia termasuk negara yang menerima pendanaan RBP terbesar dari program REDD+. Pendanaan ini masih terus bertambah karena baru sebagian hasil kinerja REDD+ Indonesia yang telah mendapatkan kontribusi berbasis hasil (RBC).

”Berdasarkan kinerja periode 2013-2017 dan periode 2017-2020, Indonesia baru menerima pembayaran dari reduksi emisi 61,5 juta ton COe. Padahal, total reduksi emisi periode 2013-2017 yakni 244,89 juta ton COe dan periode 2017-2020 sebesar 577,45 juta ton COe,” ujarnya dalam webinar bertajuk ”Mengenal RBP Lebih Dekat”, Rabu (11/6). Sejak 2014, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup telah mengelola pendanaan dari RBP mencapai 500 juta USD atau Rp 8,13 triliun. Dari total pendanaan tersebut, sebanyak 51,5 juta USD telah didistribusikan kepada berbagai pihak yang berkomitmen terhadap program penurunan emisi. Sumber pendanaan tersebut di antaranya berasal dari Green Climate Fund (103,8 juta USD), Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund di Kalimantan Timur (110 juta USD), Bio Carbon Fund di Jambi (70 juta USD) dan FOLU-Norway RBC (216 juta USD). (Yoga)

Kementan akan menggulirkan model percontohan tata kelola pupuk bersubsidi yang baru. Mereka juga telah mengkaji margin fee atau imbalan bagi distributor dan pengecer pupuk bersubsidi yang belum pernah diubah sejak 2010. Meski demikian, masih sedikit gabungan kelompok tani (gapoktan) yang menjadi titik serah atau penyalur pupuk subsidi. Kondisi itu membuat penyaluran pupuk subsidi masih bergantung pada distributor dan pengecer lama untuk sementara. Sejumlah poin itu mengemuka dalam webinar bertajuk ”Kupas Tuntas Permentan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi” yang digelar Sinar Tani, Kementan dan PT Pupuk Indonesia di Jakarta, Rabu (11/6). Webinar ini digelar terkait terbitnya Permentan No 15 Tahun 2025, yang merupakanperaturan pelaksana untuk PP No 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dan mulai berlaku pada 15 Mei 2025.

Dengan kedua regulasi itu, rantai birokrasi pupuk bersubsidi dipangkas, tinggal PT Pupuk Indonesia (Persero), Kementan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rantai distribusi pupuk bersubsidi juga diperpendek menjadi hanya PT Pupuk Indonesia, pelaku usaha distribusi dan titik serah. Titik serah mencakup gapoktan, kelompok pembudidaya ikan (pokdakan), pengecer, dan koperasi. Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan, Jekvy Hendra mengatakan, menindaklanjuti kedua regulasi tersebut, Kementan akan menggulirkan model percontohan mekanisme baru distribusi pupuk bersubsidi. Gapoktan dan koperasi desa/kelurahan merah putih yang telah siap juga akan dilibatkan. ”Percontohan bakal digulirkan di sejumlah daerah Indonesia selama tiga bulan kedepan,” ujar Jekvy, salah satu pembicara webinar tersebut. Terdapat lima daerah model percontohan, yaitu Lampung Tengah (Lampung), Grobogan (Jateng), Gunung kidul (DI Yogyakarta), Madiun (Jatim) dan Sidenreng Rappang (Sulsel). (Yoga)

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia memantau Kontraktor Kontrak Kerja Sama produksi migas di Provinsi Papua Barat. Sesuai arahan Presiden Prabowo, produksi migas diharapkan terus digenjot untuk mengatasi defisit energi di Tanah Air. Dalam kunjungannya, Rabu (11/6), Bahlil menyambangi wilayah kerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama di Kabupaten Teluk Bintuni, yaitu Asap Kido Merah garapan Genting Oil Kasuri Pte Ltd (GOKPL) serta Tangguh LNG (Liquified Natural Gas) milik Bp Indo-nesia. ”Ini kita lakukan dalam rangka memastikan program pemerintah dalam hal swasembada energi dan hilirisasi,” ucap Bahlil seusai mengelilingi lokasi proyek Tangguh LNG bersama jajaran kementerian dan lembaga serta perusahaan terkait. Ia mengatakan, saat mengunjungi wilayah kerja GOKPL, terdapat lima sumur gas yang sudah dibuka. Empat diantaranya sudah 100 % dieksplorasi. Sumur gas itu ditargetkan memproduksi 300 juta standar kaki kubik perhari (MMSCFD).

Komersialisasi gas yang diharapkan dimulai pada 2026 akan didukung fasilitas LNG terapung (FLNG) untuk menampung, mengolah, dan menyimpan LNG di lepas pantai. Pembangunan FLNG itu sudah 53 % dan akan menjadi yang terbesar di Indonesia dan ketujuh di dunia. Bahlil juga memantau perkembangan produksi gas di Tangguh LNG seusai dimulainya pengoperasian fasilitas pengolahan LNG Train 3 pada November 2023 dan finalisasi investasi proyek penangkapan karbon (CCS/carbon capturestorage) Tangguh Ubadari pada November 2024. Proyek terakhir yang dikerjakan kontraktor asal Inggris itu pada 2023 diharapkan dapat ikut meningkatkan produksi gas penghasil listrik. ”Sepertiga dari total produksi gas Indonesia disuplai dari Tangguh LNG, karena itu, kita harus jaga terus lifting dan stabilitasnya,” kata Bahlil. Bahlil optimistis, target produksi migas yang ditetapkan dalam APBN 2025 dapat tercapai. (Yoga)

Sudah lama orang mengamati kehebohan masyarakat saat berburu tiket konser, berbelanja telepon pintar seri terbaru atau berbelanja pakaian yang disertai gemuruh emosi. Di laman Business of fashion, sosiolog Perancis, Pierre Bourdieu, berpendapat bahwa agen sosial tidak membuat keputusan berdasarkan kriteria rasional. Menurut ilmu saraf modern, bahkan dalam pengambilan keputusan yang rasional, emosi terbukti memainkan peran utama. Beberapa tahun terakhir, integrase prinsip ilmu saraf dalam praktik bisnis telah memperoleh perhatian signifikan karena hasilnya yang luar biasa. Perusahaan yang mengadopsi strategi berbasis ilmu saraf melaporkan peningkatan produktivitas sebesar 12 %, bersamaan dengan peningkatan kreativitas dan inovasi karyawan, seperti dikutip dari laman Forbes. Menurut profesor Harvard, Gerald Zaltman, 95 % pengambilan keputusan pembelian kita terjadi di pikiran bawah sadar. Emosi benar-benar mendorong perilaku pembelian dan pengambilan keputusan secara umum.

Dalam dunia bisnis, ilmu saraf menunjukkan, dengan mengubah cara berpikir, para pemimpin dapat secara signifikan meningkatkan cara mereka terlibat, memotivasi orang lain, membuat keputusan yang lebih baik, serta meningkatkan kinerja pribadi dan organisasi. Tak heran bila sekolah-sekolah bisnis mulai memasukkan ilmu saraf dalam pendidikan mereka. MIT Management Executive Education membikin kursus Neuroscience for Business, yang berlangsung selama enam minggu dengan perkiraan waktu belajar 6-8 jam per minggu. Wharton Executive Education membuat kursus berjudul The Neuroscience of Business: Innovations in Leadershipand Strategic Decisions, yang menunjukkan pada peserta cara kerja otak dan cara menerapkan prinsip-prinsip ilmu saraf di organisasi. Tujuannya, untuk membentuk dan meningkatkan kapasitas manajemen, membangun tim, dan inovasi. Saatnya pendidikan bisnis di Indonesia mulai memasukkan pengetahuan tentang ilmu saraf dalam kurikulum mereka. (Yoga)

Pemprov DKI Jakarta akan menaikkan tarif parkir yang diikuti penerapan sistem electronic road pricing atau jalan berbayar elektronik untuk mengurangi kemacetan. Kebijakan ini perlu diimbangi peningkatan layanan transportasi publik dan penyediaan fasilitas parkir yang lebih memadai untuk memastikan kenyamanan dan kelancaran mobilitas masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan rencana menaikkan tarif parkir di Jakarta itu sebagai bagian upaya memperbaiki sistem transportasi di Ibu Kota. Rencana tersebut, yang diyakini akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, diharapkan dapat mendorong warga Jakarta untuk beralih menggunakan transportasi umum. Pramono mengatakan, kenaikan tarif parkir lebih ditujukan kepada masyarakat yang dinilai mampu secara finansial. ”Bagi orang yang mampu, tarif parkir akan saya naikkan,” kata Pramono, Rabu (11/6).

Saat ini, tarif parkir untuk mobil di Jakarta Rp 4.000 per jam untuk jam pertama dan Rp 3.000 per jam untuk jam berikutnya. Namun, untuk kendaraan yang belum lulus atau tidak lulus uji emisi, tarif parker dikenakan lebih tinggi, yaitu Rp 7.500 per jam pertama dan Rp7.500 per jam berikutnya. Besaran tarif ini diatur dalam Pergub DKI Jakarta No 31 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Parkir. Untuk sepeda motor, tarif parkir di park and ride ataupun lokasi parkir umum lainnya sekitar Rp 2.000 perjam, berlaku di sejumlah tempat parkir resmi milik Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan memperkenalkan sistem electronic roadpricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik, yang akan diterapkan pada beberapa jalan utama di Jakarta untuk mengurangi kemacetan dan mengatur lalu lintas lebih efektif. (Yoga)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan pembiayaan hijau (green financing). Hingga akhir pembiayaan berkelanjutan BRI mencatat terus tumbuh dan kini telah mencapai Rp89,9 triliun. Angka tersebut meningkat 8,18% secara yoy, seiring dengan transformasi hijau yang semakin menjadi fokus industri perbankan nasional. Apabila dirinci, portfolio pembiayaan hijau BRI mencakup beragam sektor strategis, termasuk pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan senilai Rp61,16 triliun, energi terbarukan Rp 6,47 triliun, serta transportasi hijau senilai Rp3,55 triliun, bangunan hijau dan proyek lingkungan lainnya.

Hal ini sejalan dengan Peraturan OJK No.18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan. Secara keseluruhan, BRI sendiri telah menjadi bank dengan portfolio sustainable financing terbesar di Indonesia dengan nominal mencapai Rp796 triliun hingga akhir Triwulan 1-2025, yang mencakup pembiayaan hijau. Pembiayaan UMKM, serta investasi di ESG-based Corporate Bonds. Jumlah tersebut setara dengan 64,16% dari total portfolio pembiayaan dan investasi corporate bonds BRI. Direktur Human Capital & Compliance BRI  A Solichin Lutfiyanto menjelaskan bahwa penyaluran pembiayaan hijau ini menunjukkan keseriusan BRI dalam menjadi agen perubahan menuju ekonomi. (Yetede)