Kenaikan Tarif PPN Tuai Penolakan
Hairul Rizal
19 Nov 2024 Kontan (H)
Rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada Januari 2025 menuai penolakan luas, terutama dari kalangan ekonomi, akademisi, dan masyarakat. Yustinus Prastowo, mantan Staf Khusus Menteri Keuangan, menyebut kenaikan ini dapat melemahkan daya beli masyarakat sekaligus mengurangi permintaan dan penawaran. Senada, Roy N Mandey, Ketua FAPRA, meminta kebijakan ini ditunda agar tidak mengganggu konsumsi domestik yang menyumbang lebih dari 50% Produk Domestik Bruto (PDB).
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI memperkirakan dampak kenaikan PPN sebesar 4,79% terhadap pengeluaran kelompok miskin. Jahen F Rezki, Wakil Kepala LPEM UI, mengingatkan bahwa kebijakan ini berisiko menambah jumlah penduduk miskin dan menurunkan konsumsi rumah tangga. Dampak serupa pernah terlihat pada 2022, saat PPN naik dari 10% ke 11%, yang menambah beban rumah tangga miskin lebih besar dibanding kelompok kaya.
Menurut Ahmad Heri Firdaus dari Indef, kenaikan PPN ini dapat memangkas pertumbuhan ekonomi hingga 17 basis poin dan menurunkan konsumsi rumah tangga sebesar 0,26%. Dengan sentimen negatif yang meluas, bahkan muncul ajakan aksi boikot konsumsi di media sosial sebagai bentuk protes.
Komisi XI DPR, melalui Wakil Ketuanya, Dolfie, mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan ulang kebijakan ini. DPR meminta peta jalan komprehensif mengenai rencana peningkatan rasio pajak sebelum mengambil keputusan.
Desakan untuk menunda kenaikan tarif PPN semakin kuat, mengingat dampaknya pada daya beli masyarakat dan perekonomian nasional. Kebijakan ini dianggap tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat, terutama kelompok menengah bawah.
Stabilitas Pasar Meski Ada Peluang Penurunan
Hairul Rizal
19 Nov 2024 Kontan
Bank Indonesia (BI) diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuannya (BI-Rate) di level 6% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan November ini. Banjaran Surya Indrastowo, Chief Economist Bank Syariah Indonesia, menjelaskan bahwa BI-Rate kemungkinan tetap karena adanya capital outflow yang masih berlangsung dan tekanan pada nilai tukar rupiah. Hal ini sesuai dengan kebijakan BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar di tengah ketidakpastian global yang tinggi.
Namun, Myrdal Gunarto, Global Market Economist Maybank Indonesia, sepakat bahwa meski BI kemungkinan menahan suku bunga pada bulan ini, ruang untuk penurunan suku bunga masih terbuka pada bulan Desember 2024. Proyeksi keduanya adalah pemangkasan 25 basis poin pada akhir tahun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, Hosianna Evalia Situmorang, Ekonom Bank Danamon, berpendapat bahwa BI akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan November untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengingat posisi cadangan devisa yang cukup stabil dan potensi pemangkasan suku bunga oleh The Fed.
Dengan kondisi ekonomi global yang tidak menentu dan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik, BI harus berhati-hati dalam mengambil langkah kebijakan moneter. Meski demikian, langkah penurunan suku bunga di bulan Desember masih dipandang sebagai pilihan yang mungkin untuk mendorong perekonomian lebih lanjut.
Saham Blue Chip Tunggu Sentimen Window Dressing
Hairul Rizal
19 Nov 2024 Kontan
Saham-saham blue chip mengalami penurunan seiring dengan pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang tercermin dari anjloknya indeks LQ45 sebesar 0,45% pada 18 November 2024. Penyebab utama penurunan ini adalah aksi jual atau capital outflow investor asing, terutama terhadap saham-saham bank besar seperti BBRI, BBCA, dan BMRI, yang terus terjadi sejak Mei 2024. Dimas Krisna Ramadhani, Equity Analyst Indo Premier Sekuritas, mengungkapkan bahwa arah pergerakan saham blue chip sangat bergantung pada aksi pembelian atau penjualan oleh investor asing.
Sementara itu, Pandhu Dewanto, Analis Investindo Nusantara Sekuritas, mencatat bahwa investor juga masih cenderung berhati-hati menunggu kebijakan pemerintah baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, yang turut mempengaruhi sentimen pasar. William Hartanto, Pengamat Pasar Modal, memperingatkan bahwa meski ada harapan saham blue chip bisa menguat, pelaku pasar harus tetap selektif dan berhati-hati, mengingat IHSG masih dalam fase pengujian level support.
Di sisi positif, Hendra Wardana, Founder Stocknow.id, melihat potensi window dressing yang bisa mengangkat saham-saham blue chip, dengan suku bunga acuan BI yang berpotensi memberikan sentimen positif, terutama bagi sektor perbankan dan barang konsumsi. Para analis menyarankan untuk buy on weakness pada saham-saham seperti BBRI, BMRI, INDF, dan BBCA, dengan memperhatikan sentimen pasar yang mulai mereda dan volume perdagangan yang menunjukkan tekanan jual berkurang.
Program Nutrisi Gratis Angkat Sektor Terkait
Hairul Rizal
19 Nov 2024 Kontan
Program makan bergizi gratis yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto melibatkan sejumlah perusahaan BUMN yang mendapatkan mandat untuk mendukung kelancaran program tersebut. Lima emiten BUMN yang terlibat adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS). Setiap perusahaan memiliki peran spesifik, seperti penyediaan pinjaman untuk pemasok gizi, pengembangan ekosistem digital, serta penyediaan infrastruktur energi untuk mendukung pelayanan gizi di masyarakat.
Fajriyah Usman, Corporate Secretary PGAS, menyatakan komitmennya dalam menyediakan jaringan gas untuk mendukung proses penyediaan makanan bergizi. Sementara itu, Nafan Aji Gusta, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, melihat program ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial korporat yang dapat berdampak positif pada kinerja keuangan emiten BUMN. Keterlibatan ini diharapkan dapat meningkatkan permintaan kredit dan memberikan dampak positif bagi sektor energi, terutama PGAS yang berfokus pada pengembangan infrastruktur gas.
Namun, Sukarno Alatas, Head of Research Kiwoom Sekuritas, mengingatkan adanya tantangan dalam koordinasi dan kualitas logistik program, yang dapat memengaruhi dampak jangka panjang terhadap pendapatan emiten. Meski begitu, Nafan merekomendasikan akumulasi beli saham BBNI, BBRI, BMRI, dan TLKM, dengan target harga masing-masing yang optimis, mengingat potensi dukungan ekonomi dari program tersebut.
Bisnis Syariah Tunjukkan Tren Positif
Hairul Rizal
19 Nov 2024 Kontan
Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) menunjukkan kinerja solid hingga kuartal III-2024 dengan laba bersih Rp 5,11 triliun, tumbuh 21,6% secara tahunan (yoy). Dana pihak ketiga (DPK) juga meningkat 14,92% menjadi Rp 301,22 triliun, dengan 61,69% berupa dana murah (CASA). Produk unggulan seperti Tabungan Wadiah dan Tabungan Haji mencatat pertumbuhan signifikan, masing-masing sebesar 19,04% dan 16,47%, memperlihatkan respons positif masyarakat terhadap layanan BRIS.
Menurut Maximilianus Nico Demus dari Pilarmas Investindo Sekuritas, pengembangan produk berbasis syariah dan peluncuran aplikasi super Byond by BSI akan memperkuat ekosistem perbankan syariah di Indonesia. Ekspansi ini diperkuat oleh kemitraan dengan Prudential Syariah, yang pada 2024 telah menghasilkan pendapatan berbasis biaya sebesar Rp 86 miliar.
Analis BRI Danareksa Sekuritas, Victor Stefano, memperkirakan laba bersih BRIS mencapai Rp 6,82 triliun atau naik 19,64% yoy pada akhir 2024. Tabungan haji diprediksi akan terus menjadi andalan dalam pendanaan berbiaya rendah, sementara pembiayaan emas yang tumbuh 61% yoy hingga kuartal III-2024 menunjukkan daya tarik investasi syariah yang kuat.
Meski demikian, tantangan tetap ada, seperti rasio kredit macet (NPL) UMKM yang mencapai 4% per September 2024. Namun, mekanisme syariah seperti akad murabahah dan musyarakah dinilai mampu mengurangi risiko tersebut. Analis Kiwoom Sekuritas, Miftahul Khaer, menyebut fokus BRIS pada ekosistem halal dan UMKM memberikan keunggulan kompetitif.
Dengan fundamental yang kokoh, strategi bisnis inovatif, serta prospek positif dari pelonggaran suku bunga, BRIS memiliki peluang untuk terus bertumbuh. Nico merekomendasikan buy dengan target harga Rp 3.500, sementara Victor dan Khaer merekomendasikan hold dan trading buy dengan target Rp 3.000.
ICW Menyoroti Peningkatan Kerugian Negara Akibat Tindak Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Yuniati Turjandini
18 Nov 2024 Tempo
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti peningkatan nilai kerugian negara akibat tindak korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Peneliti dari ICW, Wana Alamsyah, menyebutkan, pada periode 2021-2023, tercatat nilai kerugian negara akibat praktik itu mencapai Rp 43,33 triliun atau melonjak dibanding pada 2016-2020 yang sebesar Rp 5,3 triliun. Pada periode 2021-2023 tercatat ada 798 pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terindikasi dikorupsi. Sedangkan pada 2016-2020 terdapat 1.093 kasus serupa.
“Hingga saat ini pemerintah masih lambat dalam mencegah di proses perencanaan,” kata Wana pada Tempo, Jumat, 15 November 2024. Praktik korupsi yang terus terjadi tidak hanya merugikan negara, tapi juga menghambat warga negara mendapat manfaat optimal dari fasilitas publik yang dibangun. Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, misalnya, dapat menyebabkan hasil pembangunan tidak maksimal. Bahkan, hal ini bisa menimbulkan korban jiwa terjadi kecelakaan akibat kualitas pembangunan yang buruk. "Misalnya, kasus SDN Gentong, Pasuruan, yang roboh akibat spesifikasi yang digunakan tidak sesuai." Hal senada disampaikan peneliti dari Transparency International Indonesia, Agus Sarwono. Dia mengatakan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa tak hanya merugikan negara, tapi juga masyarakat. Tak sedikit proyek berkualitas buruk yang akhirnya mangkrak di berbagai daerah. (Yetede)
Harga Sejumlah Barang Konsumsi Naik Imbas Penerapan Tarif PPN Menjadi 12%
Yuniati Turjandini
18 Nov 2024 Tempo
Harga sejumlah barang konsumsi bakal naik imbas penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen tahun depan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Solihin, mengatakan bakal terjadi pergeseran belanja masyarakat imbas penerapan tarif PPN 12 persen. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat bukan objek PPN. Sehingga dipastikan tidak akan mengelami kenaikan. Namun naiknya harga barang lain imbas kenaikan pajak bisa membuat pola belanja masyarakat bergeser. “Bagaimana dengan elektronik, fashion? Pasti konsumen dengan kenaikan itu akan menyesuaikan,” kata Solihin kepada Tempo, Senin, 18 November 2024.
Beberapa merek barang, menurut dia, bisa kehilangan pelanggan. Konsumen Indonesia, kata dia, masih banyak yang setia terhadap merek tertentu, tapi mereka juga sensitif terhadap harga. “Karena ada kenaikan yang signifikan, mungkin nanti kita lihat dia pasti mengubah loyalitasnya kepada merek tersebut dan menyesuaikan dengan kebutuhannya,” kata dia. Aprindo, kata Solihin, saat ini masih mempelajari dampak kenaikan tarif PPN, sebelum menentukan strategi apa yang akan ditempuh untuk mengatasi dampak penurunan daya beli. Karena sektor retail menjual banyak barang, tidak hanya kebutuhan pokok. Setelah melihat dampak penerapan tarif baru PPN tahun depan, barulah asosiasi akan mengajukan beberapa rekomendasi ke pemerintah.
Menyitir laman Kementerian Keuangan, pengaturan cakupan barang kena pajak (BKP) dalam undang-undang PPN bersifat “negative list”. Artinya seluruh barang merupakan BKP, kecuali ditetapkan sebagai barang yang tidak dikenai PPN. Objek barang kena pajak pertambahan nilai contohnya benda-benda elektronik, pakaian, tanah dan bangunan, perabot rumah tangga, makanan olahan yang diproduksi kemasan, serta kendaraan bermotor. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.03/2022 jasa yang kena PPN adalah pengiriman paket, jasa perjalanan wisata, jasa penyelenggara perjalanan ibadah keagamaan, hingga penyelenggaraan penyediaan voucher. Selain itu, tiket pesawat domestik juga masuk dalam objek pajak pertambahan nilai. (Yetede)
Impor Garam Mustahil Dihilangkan
Yuniati Turjandini
18 Nov 2024 Tempo
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan impor garam mustahil dihilangkan. Masih perlu atau tidaknya Indonesia mendatangkan garam dari luar negeri tergantung dari kesiapan petani dan Koperasi Petambak Garam Nasional (KPGN) itu sendiri. "(Impor garam) enggak mungkin dihilangkan. Ini kesiapan dari petani dan koperasi petani sendiri," kata politikus Partai Golkar kepada wartawan usai Penandatanganan Nota Kesepahaman Penyerapan Garam Produksi Dalam Negeri Tahun 2024 dan 2025 di The Westin Jakarta, Senin, 18 November 2024.
Kendati begitu, Agus Gumiwang ingin agar Indonesia dapat lepas dari ketergantungan impor. Sebagai upayanya, ia akan meningkatkan serapan garam produksi dalam negeri sebesar 7.416,97 ton. Angka itu didapat dari target serapan garam dalam negeri tahun ini sebesar 758.285,42 dan 775.702,39 ton untuk tahun depan. Sedangkan pada 2023, total penyerapan garam produksi dalam negeri mencapai 577.925 ton. Garam dari tiga jenis kualitas yaitu K1, K2 dan K3 itu berasal dari seluruh koperasi petambak garam yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur yang terdiri atas Nagekeo dan Kupang.
Karena itu, Agus Gumiwang meminta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pergaraman Nasional dievaluasi. Hal ini diperlukan agar seluruh industri pengolahan garam diwajibkan menyerap garam dalam negeri. Sampai saat ini, garam yang masih diizinkan impor dalam aturan itu adalah garam chlor alkali plant (CAP). Namun pada saat yang sama, Agus Gumiwang mengingatkan industri memerlukan garam dengan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi. Produsen garam harus menyesuaikan spesifikasi garam mereka agar cocok dengan kebutuhan industri. "Itu harus ketemu," katanya. Dalam acara penandatanganan nota kesepahaman itu, perwakilan yang berkesempatan hadir yakni 8 industri pengolahan garam, 1 industri chlor alkali, 4 industri garam farmasi, 26 industri farmasi, 1 industri garam, dan 37 orang perwakilan petani atau koperasi dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. (Yetede)
Kementerian PU Antisipasi Dampak Kenaikan PPN 12% Mulai 2025
Yuniati Turjandini
18 Nov 2024 Tempo
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen mulai 2025 bisa berdampak pada pembangunan infrastruktur. Sebab, kenaikan PPN bakal mengerek harga material. Akan tetapi, Dody belum bisa memastikan sejauh mana kenaikan PPN akan berdampak. Ia hanya mengatakan hal ini akan dibicarakan dengan para stakeholder terkait. Selain itu, Dody memastikan Kementerian PU bakal menyiapkan langkah mitigasi. “Ya, nanti tinggal merelokasi anggaran kanan-kiri saja,” kata Dody di Bappenas, Senin, 18 November 2024.
BPK Temukan Insentif Pajak Bermasalah Rp 15,3 Triliun, Begini Penjelasan Kemenkeu Sebelumnya, kenaikan tarif PPN mulai tahun depan disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan komisi XI DPR pekan lalu. “Sudah ada UU-nya kita perlu siapkan agar itu (PPN 12 persen) bisa dijalankan, tapi dengan penjelasan yang baik,” kata dia di Senayan, Rabu, 13 November 2024. Sesuai Undang-undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), beberapa objek barang kena pajak pertambahan nilai di antaranya benda-benda elektronik, pakaian, tanah dan bangunan, perabot rumah tangga, makanan olahan yang diproduksi kemasan, serta kendaraan bermotor.
Kemudian, dalam peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 71/PMK.03/2022 disebutkan, jasa yang kena PPN adalah pengiriman paket, jasa perjalanan wisata, jasa penyelenggara perjalanan ibadah keagamaan, hingga penyelenggaraan penyediaan voucher. Selain itu, tiket pesawat domestik juga masuk dalam objek pajak pertambahan nilai. Adapun barang yang tidak kena pajak adalah barang kebutuhan pokok, makanan yang disajikan di hotel maupun restoran, uang dan emas batangan, minyak mentah, hingga mineral mentah. Sedangkan jasa yang tidak dikenakan PPN yakni pelayanan kesehatan, layanan sosial, keuangan, asuransi, keagamaan pendidikan, kesenian, ketenagakerjaan, perhotelan, pengiriman uang dan katering. (Yetede)
Kenaikan PPN Hantam Mesin Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Yuniati Turjandini
18 Nov 2024 Investor Daily (H)
Kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai Januari 2025 bakal menghantam mesin pertumbuhan ekonomi nasional, yakni konsumsi rumah tangga dan sektor manufaktur. Hitungan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), kabijakan itu bisa menggerus pertumbuhan ekonomi sebesar 0,02%. Penaikan PPN disebut bakal menambah tekanan ke daya beli masyarakat yang saat ini sudah lemah. Ini menjadi alarm bagi ekonomi, mengingat daya beli adalah penentu konsumsi rumah tangga yang selama ini menyumbangkan produk domestik bruto (PDB) 50% lebih.
Kuartal III-2024, ekonomi hanya tumbuh 4,95%, melambat dari kuartal sebelumnya 5,05%. Pada periode itu, ekonomi minim katalis dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih di bawah 5%. Penaikan PPN juga bakal menghantam kinerja manufaktur, penyumbang PDB terbesar dari sisi lapangan usaha. Sebab, ini akan memicu komponen, distributor, harga di tingkat akhir. Artinya, kenaikan harga barang bisa melebihi kenaikan PPN yang seebsar 1%. Imbasnya, penjualan produk manufaktur yang memiliki pendalam industri tinggi bakal tertekan. Ini bisa berujung pada penurunan produksi, utilitas, dan pemangkasan tenaga kerja jika kondisi terus memburuk. (Yetede)