Kelompok masyarakat kelas menengah (middle class) menjadi pihak yang akan merasakan dampak paling besar dari kebijakan pemerintah yang akan menaikkan pajak penambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 1 januari 2025. Tanpa bantalan proteksi kebijakan yang kuat, sedikit saja goncangan ekonomi akan berdampak pada terperosoknya mereka ke kelas yang  lebih rendah dan secara makro akan mempengaruhi perekonomian nasional. Kelas menengah kerap dianggap penopang ekonomi karena daya belinya yang relatif baik dibandingkan kelas bawah.

Namun, pada kenyataannya, kelas menengah di Indonesia Banyak yang berada pada katagori 'Rentan Miskin'. Kondisi ini diperparah karena kelompok menengah tidak terproteksi dengan baik oleh regulasi, karena dianggap mampu. Kelas menengah tidak dapat mengakses dukungan pemerintah, seperti bantuan sosial, subsidi pendidikan, kesehatan, atau program perlindungan pendapatan. Sebagian besar dari mereka juga memiliki pengeluaran yang tetap tinggi, seperti cicilan rumah, kendaraan, atau pendidikan anak. Ketika pengeluaran untuk kebutuhan pokok meningkat akibat kenaikan PPN, ruang semakin sempit. Akibatnya, banyak yang akhirnya harus mengurangi tabungan, investasi, atau bahkan mencari tambahan utang. (Yetede)

Industri perbankan pada Oktober 2024 berhasil mencatatkan pertumbuhan kredit yang menguat dibandingkan posisi September 2024 yang sempat menyusut. Pertumbuhan yang meningkat tersebut masih dimotori oleh kredit investasi. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan pertumbuhan kredit pada Oktober 2023 tetap kuat, mencapai 10,92% secara tahunan (year on year/yoy). Angka tersebut lebih tinggi dibandignkan posisi September 2024 yang naik 10,85% (yoy), setelah sebulan sebelumnya mencatat meningkat 11,4% (yoy). hal ini menunjukkan intermediasi perbankan yang mulai menggeliat memasuki kuartal IV tahun ini.

Secara sektoral, pertumbuhan kredit pada mayoritas sektor ekonomi terjaga kuat,  terutama pada sektor jasa dunia usaha, perdagangan, dan industri. "Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi, masing-masing sebesar 9,25% (yoy), 13,63% (yoy) dan 11,1% (yoy)  pada Oktober 2024," ucap Perry. Dari data tersebut, artinya kredit investasi dan kredit konsumsi mengalami peningkatan, untuk kredit investasi tumbuh dari 12,26% (yoy) per September menjadi 13,63% (yoy) per Oktober. Kemudian, kredit konsumsi juga meningkat dari 10,88% per September menjadi tumbuh 11,1% (yoy) per Oktober. Sedangkan, kredit kerja mengalami menyusutan dari tumbuh 10,01% per September menjadi naik 9,25% (yoy) di akhir Oktober 224. (Yetede)

Rencana untuk perketat impor susu dipandang akan merugikan Indonesia. Hal ini karena Indonesia sudah menjalin Free Trade Agreement (FTA) dengan Australia dan Selandia Baru. Indonesia memiliki perjanjian dagang  FTA dengan Australia dan Selandia Baru melalui Asean-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) dan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (AI-CEPA). Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan, kebijakan impor susu, sudah diatur dalam intrusmen yang sudah ada. Dia mengakui sudah berkomunikasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) mengenai persyaratan rekomondasi mengenai penyerapan sisi lokal oleh industri. "Review ini bisa saja dilakukan, tapi kalau perubahan kan perlu waktu lama. Perubahan itu kan harus menentukan jadwalnya lama. Jadi kita cari yang paling cepat. Tapi pada prinsipnya, intrusmen untuk mengatur sudah ada," jelas Mendah di DPR. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, impor susu sepanjang Januari hingga Oktober 224 mencapai 257,3 ribu ton, naik 7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor susu paling banyak berasal dari Selandia Baru. (Yetede)

Dalam rangka meningkatkan aspek keselamatan pada angkutan umum saat Angkutan Natal dan Tahun Baru 2024-2025, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan  (Kemenhub) melaksanakan kegiatan ramp check terhadap (inspeksi keselamatan) Bus Angkutan Kota Antar Provinso (AKAP) dan Pariwisata. hasilnya, masih ditemukan sebanyak 34 kendaraan yang tidak memenui unsur administrasi dan teknis yaitu berupa Kartu Pengawas (KPS) maupun status uji berkala kendaraan yang sudah habis masa berlakunya. Direktorat Jenderal Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Ernita Titis Dewi mengatakan, kendaraan tidak memenuhi teknis adminsitrasi di tandai dengan tempelan sticker. "Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan adminstrasi dilarang untuk operasional dan diberikan penempelan sticker tilang berwarna merah di kaca depan kendaraan," ucapnya. Ernita menjelaskan, upaya tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan keselamatan menyambut momen liburan Nataru. Di sisi lain regulator angkutan darat ini akan menindak tegas PO Bus uang tidak berizin dan tidak layak jalan. (Yetede)