Sejumlah lembaga memperkirakan perekonomian Indonesia pada 2025 tumbuh stagnan di kisaran 5 %. Faktor eksternal berupa tekanan global yang semakin besar serta tren pelemahan kelas menengah di dalam negeri bisa mengancam ambisi pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8 %. Dalam proyeksi terbaru yang dimuat di laporan ”Asian Development Outlook December 2024”, Bank Pembangunan Asia (ADB) kembali memperkirakan ekonomi RI tumbuh 5 % pada 2025. Proyeksi itu tidak bergerak dari angka konservatif yang telah dipasang lembaga itu untuk Indonesia sejak tahun 2023. Sejalan dengan ADB, Bank Dunia dan IMF sebelumnya juga telah memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh stagnan di kisaran 5,1 %.

Dalam laporan terbarunya yang dirilis Oktober 2024, IMF bahkan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi RI akan stagnan di level tersebut hingga tahun 2029. ADB menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bertahan di level yang sama pada tahun 2025 akibat ancaman risiko eksternal, antara lain, tensi geopolitik yang meningkat, fragmentasi perdagangan global, serta perkembangan dinamika di AS setelah terpilihnya Donald Trump sebagai presiden. ”Faktor utama yang bakal memengaruhi arah pertumbuhan Indonesia adalah lingkungan global. Apalagi, Indonesia, seperti negara lainnya di Asia, sangat mudah terdampak oleh arah kebijakan AS,” kata Direktur ADB untuk Indonesia, Jiro Tominaga dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Kamis (12/12). (Yoga)  

Liugi Mangione (26) menjadi tersangka penembak Brian Thompson, pemimpin perusahaan asuransi AS, United Healthcare. Bisnis asuransi perlu perbaikan. Mangione marah terhadap industri asuransi kesehatan, bukan kepada Thompson. Industri itu dianggap menzalimi warga kebanyakan. Penembakan terhadap Thompson pada 4 Desember 2024 merupakan caranya mengungkap kemarahan itu.Mangione membawa kertas tiga halaman.Tak ada satu pun soal Thompson dan United Healthcare. Dokumen tulis tangan itu berisi kritik terhadap industri layanan kesehatan di AS. Pejabat kepolisian hanya mengungkap dua kalimat dalam dokumen tulis tangan yang disebut-sebut sebagai manifesto itu (Kompas.id, 10/12/2024).

Akan tetapi, sesuatu yang aneh muncul. Warganet bukannya mengutuk peristiwa itu, melainkan malah bersimpati kepada pelaku. Kenyataan di media sosial seperti itu sering kali membingungkan kita. Warganet dengan bebas mengungkapkan pendapat dan bahkan kurang memperhatikan etika. Kita perlu mengakui kenyataan suara warganet tersebut. Mereka resah dengan cara kerja asuransi dalam melayani mereka. Warga mengeluhkan mulai dari premi yang meningkat hingga pembayaran klaim yang lambat atau kadang tidak diterima. Keresahan warga ini sudah pasti makin memanas ketika ekonomi AS sedang bermasalah. Keluhan pemegang polis asuransi seperti itu tidak hanya terjadi di AS. Di Indonesia, sejumlah warga pernah melakukan aksi demonstrasi dan juga berkemah di depan perusahaan asuransi.

Meski beda masalah, ujungnya tetap bagaimana perusahaan asuransi membuat produk dan layanan. Ada juga warga yang protes dengan nilai pembayaran klaim. Pelajaran dari semua kasus itu adalah perusahaan asuransi perlu berbenah. Kenyataan warga yang jengkel dengan layanan asuransi perlu didalami. Hakikat dari industri asuransi adalah melakukan proteksi terhadap warga harus dimunculkan lagi serta penjualan produk dan juga layanan perlu semakin transparan. Standar makin diperjelas sehingga sengketa bisa berkurang. Di samping itu, masalah kepercayaan warga terhadap asuransi masih perlu ditingkatkan. Kita masih membutuhkan asuransi yang kuat untuk memproteksi warga. (Yoga)

Rencana pemerintah menstop impor dan mempercepat swasembada sejumlah komoditas pangan merupakan langkah penting menuju kedaulatan pangan. Menko Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, stop impor pada 2025 akan dilakukan terhadap komoditas beras, gula konsumsi, jagung pakan, dan garam konsumsi. Sementara untuk bawang putih, gula mentah, serta daging kerbau dan sapi, akan dilakukan pengurangan kuota impor (Kompas, 9/12/2024). Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo dan Menko Pangan menyebutkan, target swasembada sejumlah komoditas pangan utama dipercepat, dari 2028 menjadi 2027.

Anggaran masif pun dikucurkan untuk mendukung program ini, mencapai Rp 139,4 triliun pada 2025, naik 21,9 % dari 2024. Langkah ini disambut baik sejumlah kalangan karena di atas kertas, swasembada bisa kita wujudkan jika kita serius membenahi rantai pasok dan produksi dalam negeri. Mereka juga mengingatkan pentingnya memitigasi risiko yang mungkin muncul jika impor dihentikan terlalu cepat, untuk komoditas yang produksi dalam negeri belum mampu menutup kebutuhan. Swasembada selalu jadi program unggulan setiap rezim pemerintahan di negara ini, tetapi sejauh ini lebih banyak menghadapi kegagalan. Alih-alih swasembada, impor pangan terus membengkak.

Berkisar 10-13 % kebutuhan beras saat ini masih harus kita impor. Untuk beberapa komoditas, porsi impor 100 % (gandum, bawang putih), atau hampir seluruhnya impor (kedelai 97 %, gula 70 %, susu 82 %). Daging sapi/kerbau dan jagung, porsi impor 10 %. Pemerintah perlu belajar dari keberhasilan dan kegagalan program-program swasembada sebelumnya. Termasuk ekses dari program swasembada di masa lalu, salah satunya ketergantungan berlebihan pada beras yang mengakibatkan rentannya ketahanan pangan nasional kita hingga sekarang. Swasembada harus dibarengi upaya membasmi kartel impor pangan. (Yoga)

Mahalnya harga obat di Indonesia dibanding di luar negeri bukan sekadar akibat besarnya pajak yang berlaku. Biaya pemasaran dan distribusi serta kompleksnya rantai pasok produk farmasi turut memengaruhi besarnya harga obat yang harus dibayar masyarakat. Dibutuhkan transparansi untuk memastikan akses obat yang lebih terjangkau. Dalam sambutan pada acara IPMG Stakeholders Discussion Forum: Strategi Nasional untuk Tingkatkan Akses Obat dan Vaksin Inovatif di Jakarta, Kamis (12/12) Menkes, Budi Gunadi Sadikin mengakui, harga obat di Indonesia jauh lebih mahal dibanding di negara lain, seperti Singapura dan Malaysia. Harga obat di Indonesia bahkan bisa lebih mahal sampai lima kali lipat.

”Perbedaan (harga)-nya antara 150 % hingga 500 % atau 1,5 kali hingga lima kali lipat. Saya terima argumen bahwa kita punya masalah di pajak. Namun, jika pajak sekitar 11 %, sementara perbedaan harga sampai 500 %, itu tidak masuk akal,” katanya. Itu sebabnya, Budi berpendapat, besarnya pajak bukan penyebab utama tingginya harga obat di Indonesia. Menurut dia, biaya pemasaran dan rantai distribusi yang rumit di Indonesia membuat harga obat dan alat kesehatan menjadi mahal. Produk dengan harga impor Rp 100.000 bisa dijual di apotek atau rumah sakit sampai Rp 500.000. Harga itu bisa berbeda di tiap-tiap rumah sakit. ”Kita butuh transparansi untuk tahu di mana masalahnya. Banyak sekali layer di situ (marketing dan distribusi) yang mesti diberesin,” ucapnya. Selain itu, sistem layanan kesehatan yang tidak transparan turut menyebabkan akses yang tidak terjangkau di masyarakat. Saat ini, sistem pelayanan ke- sehatan, termasuk penyediaan obat-obatan bagi masyarakat, lebih banyak dipengaruhi sisi pasokan (supply), termasuk pada penyedia layanan kesehatan. (Yoga)