Empat Komoditas Utama untuk Mencapai swasembada Pangan, Yakni Beras, Jagung, Gula, dan Garam
Yuniati Turjandini
08 Jan 2025 Tempo
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti empat komoditas utama untuk mencapai swasembada pangan, yakni beras, jagung, gula, dan garam. Dia mengatakan, apabila swasembada pangan empat komoditas tersebut dapat tercapai, berpotensi menghemat devisa negara sebesar US$ 5,2 miliar. “Penghematan ini bisa digunakan untuk keperluan lain, misalnya (penyediaan) pupuk untuk pertanian maupun kebutuhan perikanan,” ujar Budi dalam Rapat Koordinasi Bidang Pangan di Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 7 Januari 2025 dikutip dari keterangan tertulis. Dia mengakui, impor keempat komoditas tersebut memiliki nilai cukup besar selama lima tahun terakhir. Namun, Budi mengklaim, pada periode 2020 hingga 2024, tren impor gula dan garam cenderung menurun.
Selain itu, Budi juga menyoroti beberapa produk pangan lain yang dinilai mampu menunjukkan keberhasilan swasembada pangan. Indikatornya, kata dia, dari surplus yang diarahkan untuk kebutuhan ekspor. Salah satunya adalah minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang memiliki pangsa ekspor nasional sebesar 11,2 persen. Sebelumnya, performa ekspor sejumlah komoditas selama lima tahun terakhir membuat Menteri Perdagangan Budi Santoso optimistis Indonesia bisa swasembada pangan. Lima komoditas yang ia maksud adalah beras pandan wangi, gula, telur ayam, hingga daging ayam ras.
Kementerian Pertanian Minta Tambah Anggaran Rp 65,9 Triliun di 2025 untuk Lumbung PanganBudi mencatat, tren ekspor beras pandan wangi dalam kurun waktu 2019 hingga 2023 naik sebesar 16,09 persen. Sementara, tren ekspor gula naik 1,80 persen. Kemudian, ekspor telur ayam menunjukkan tren kenaikan sebesar 93,96 persen dan tren ekspor daging ayam ras naik 33,79 persen. “Tren ekspor yang baik ini bisa menjadi pertanda bahwa Indonesia mampu menjalankan swasembada pangan bila eksekusinya profesional,” ujar Budi melalui keterangan tertulis Jumat, 27 Desember 2024. (Yetede)
Pemerintah akan Turunkan Tiket Pesawat dan Kapal Lebaran 2025
Yuniati Turjandini
08 Jan 2025 Tempo
DI pantai utara Tangerang, Banten, segregasi sosial akan terjadi secara nyata. Mereka yang berpunya kelak tinggal di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) Tropical Coastland yang sedang dibangun. Yang miskin, yang terpaksa melepaskan lahannya kepada pengembang, mungkin menjadi penghuni kampung yang mengelilingi area tersebut. Pembangunan yang seharusnya menjadi proses memperluas kemerdekaan manusia, meminjam kutipan ekonom peraih Hadiah Nobel, Amartya Sen, justru memiskinkan dan memenjarakan. Menyisihkan yang lemah, PIK Tropical Coastland yang bersebelahan dengan kawasan Pantai Indah Kapuk 2 digdaya karena dilindungi negara lewat penetapannya sebagai proyek strategis nasional (PSN). Padahal jelas-jelas pembangunan PIK Tropical Coastland tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah karena sebagian besar areanya berada di dalam kawasan hutan lindung.
Dipaksakan menjadi PSN, PIK Tropical Coastland ditengarai merupakan imbal jasa pemerintah kepada Agung Sedayu Group, pengembang proyek itu. Pemberian status PSN kuat diduga merupakan kompensasi atas permintaan Joko Widodo kepada Agung Sedayu membiayai pembangunan sebagian Ibu Kota Nusantara, proyek ambisius yang membutuhkan banjir investasi. PIK Tropical Coastland juga menjadi bagian dari proyek besar pengadaan 3 juta rumah, pekerjaan raksasa yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Berpartisipasi lewat program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), manajemen PIK akan menggelontorkan Rp 60 miliar untuk pembangunan ratusan rumah sederhana. Tak ada makan siang gratis: sebagai imbalan, pengembang akan dilibatkan dalam pembangunan tanggul laut raksasa, pekerjaan bernilai Rp 700 triliun yang dipercaya akan melindungi Jakarta dari abrasi air laut.
Sepintas mulia karena dapat memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk memajukan ekonomi, tanpa tata kelola yang baik PSN sesungguhnya adalah cara lancung untuk melindungi pengusaha nakal. Dimulai pada pemerintahan Joko Widodo periode pertama, hingga Juli 2024 terdapat 233 PSN dengan total investasi mencapai Rp 6.247 triliun. Sebanyak 195 PSN telah rampung dan beroperasi penuh pada paruh pertama tahun ini. PIK Tropical Coastland adalah satu dari 14 PSN baru, yang sepenuhnya digarap swasta. Pangkal soalnya adalah, dalam melindungi PSN, instansi pemerintah dan aparat diberi wewenang berlebih, bahkan dengan melanggar tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah, misalnya, bisa mencabut atau mengganti peraturan yang menghambat pelaksanaan PSN. Dalam hal perizinan, pengadaan lahan, hingga pembiayaan, pemerintah pun memberikan karpet merah. Sejumlah PSN juga tak memiliki standar operasi yang jelas dalam pengendalian dampak sosial dan lingkungan. (Yetede)
Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Nasional pada 2024 Tetap Terjaga
Yuniati Turjandini
08 Jan 2025 Investor Daily (H)
Stabilitas sektor jasa keuangan nasional pada 2024 tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global dan domestik. Meski demikian, tahun ini lembaga jasa keuangan, terutama perbankan, harus mewaspadai faktor-faktro risiko global secara berkala, guna mengukur kemampuan untuk menyerap potensi risiko yang terjadi. Sinyal higher to longer dari The Fed yang hanya akan memangkas Fed Fund Rate (FFR) sebesar 50 basis poin (bps) atau lebih rendah dari ekspektasi pasar 75-100 bps tentu mengindikasikan bahwa suku bunga global akan tetao tinggi lebih lama dari perkiraan. "Kondisi ini tentu berpotensi mempengaruhi arus modal dan nilai tukar rupiah, yang pada gilirannya dapat berdampak pada stabilitas sektor keuangan domestik. Karena itu, terkait prospek perbankan 2025, meski OJK menyatakan sektor jasa keuangan masih stabil, tantangan yang dihadapi cukup kompleks," ungkap peneliti ekonom dari CORE Yusuf Rendy Manilet. Menurut dia, dari sisi mikroprudensial, perbankan perlu memperkuat stress testing terutama pada aspek Capital Adequacy Ratio (CAR) untuk mengantisipasi potensi credit loss, serta Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding ratio (NSFR) guna memitigasi risiko likuiditas. (Yetede)
Diperkirakan Rp 8 Miliar Berputar di Setiap Desa per Tahun
Yuniati Turjandini
08 Jan 2025 Investor Daily (H)
MBG yang sudah bergulir mulai Senin (06/01/2025) lalu diperkirakan akan mendorong perputaran uang hingga rata-rata Rp 8 miliar setiap desa per tahun. Dengan demikian, program andalan dan prioritas dari Presiden Prabowo Subianto tersebut secara otomatis akan meningkatkan perekonomian lokal. "Jika semua bahan baku MBG di produksi oleh petani lokal seperti cabe, buncis, kacang panjang, lauk pauk, dan bahan baku lainnya, maka akan ada perputaran uang di setiap desa sebesar 8 miliar setiao tahun," ujar Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taksin) Budiman Sujatmiko. Menurut Budiman, program MBG tersebut bukan hanya soal makan, tetapi juga menghidupkan ekonomi lokal, desa, dan kampung. Melalui program ini, negara akan membeli bahan makanan hasil produksi petani lokal, nelayan dan peternak. "Sehingga, program swasembada panganpun (bisa) tercapai sesuai harapan Presiden Prabowo," tandas dia. Program MBG pemerintahan Prabowo-Gibran bagi anak sekolah serta Ibu hamil dan menyusui dipastikan membutuhkan bahan baku yang berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. "Nantinya, akan ada 82 juta penerima manfaat program MBG di seluruh Indonesia," pungkas dia. (Yetede)
TKBI Diperluas di Tiga Sektor Ekonomi
Yuniati Turjandini
08 Jan 2025 Investor Daily Masuknya
OJK bakal meluncurkan Taksonomi untuk keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 2 pada Februari 2025, yang mencakup sektor construction & real estate, transportation & storage, dan sebagian agriculture, forestry, & other land use. Artinya, TKBI diperluas dari tadinya hanya sektor energi. Ketua Dewan Komisoner OJK Mahendra Siregar menyampaikan, TKBI dikembangkan dengan konsep rumah tumbuh. Pada versi 1 yang telah dilunucrkan pada Februari 2024, kerangka utama dirancang hanya untuk sektor energi. "Dalam waktu dekat ini, kami harapkan Februari 2025 akan terbit versi kedua, yang mencakup sektor construction & real estate, transportatio & storage, dan sebaian agriculture, forestory, & other and land use," ungkap Mahendra. Namun demikian, dia tidak menyebut "kredit konsumsi" untuk TKBI versi 2, seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam catatan Investor Daily yang mengacu consultative paper OJK, kredit konsumsi yang dimaksud dapat mencakup kredit kendaraan bermotor (KKB), kredit kepemilikan rumah (KPR), asuransi kendaraan bermotor, dan asuransi rumah utnuk masuk dalam jenis kredit/pembiayaan atau asuransi yang berkelanjutan. (Yetede)
Kenaikan Harga Minyakita Tak Terbendung dan Belum Teratasi
Yoga
07 Jan 2025 Kompas
Kantor Staf Presiden kembali meminta Kementerian Perdagangan meredam kenaikan harga Minyakita. Harga minyak goreng kemasan sederhana untuk rakyat itu masih tinggi sejak merangkak naik sekitar setengah tahun lalu. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (Kemendag), per 3 Januari 2025, harga rerata nasional Minyakita Rp 17.300 per liter. Harga tersebut sudah 10,19 persen di atas harga eceran tertinggi (HET) Minyakita Rp 15.700 per liter. Sejak pertama kali naik pada Juni 2024 hingga saat ini, kenaikan harganya mencapai 7,45 persen. Kendati harganya tinggi, disparitas harga Minyakita antardaerah di Indonesia sepanjang pekan pertama Januari 2025 justru rendah, yakni 4,32 persen. Deputi III Bidang Ekonomi Kantor Staf Presiden Edy Priyono, Senin (6/1/2025), mengatakan, problem kenaikan harga Minyakita bukan hal baru. Hingga kini harganya masih tinggi dan cenderung terus naik di atas HET.
Padahal, pasokan Minyakita yang berasal dari kebijakan kewajiban memasok kebutuhan dalam negeri (DMO) dibilang mencukupi. Di samping itu, sejumlah penyebab kenaikan harganya juga sudah diketahui. ”Salah satunya adalah rantai distribusi yang panjang. Jarang sekali pengecer mengulak Minyakita langsung dari distributor lini kedua (D2). Mereka bahkan ada yang membeli Minyakita dari pengecer lain,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara hibrida di Jakarta.
Edy juga mengaku penasaran dengan harga Minyakita yang tinggi, tetapi disparitasnya rendah. Hal itu berarti mengindikasikan ada problem pasokan. Namun, Kemendag menyebutkan realisasi DMO Minyakita tak bermasalah karena telah sesuai kebutuhan. ”Kami khawatir realisasi DMO itu tidak identik dengan pasokan Minyakita. (Yoga)
Belum Tertata Rapi Program MBG
Yuniati Turjandini
07 Jan 2025 Tempo
MAKAN bergizi gratis (MBG) di Sekolah Dasar Negeri 06 Pulogebang, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, tertunda selama satu jam, Senin, 6 Januari 2025. Dua penyebab penundaan tersebut adalah penyelenggara menunggu kedatangan Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari dan distribusi paket makanan terlambat sampai di sekolah tersebut. Kepala SDN 06 Pulogebang Paringgi Rismoko mengatakan kegiatan MBG di sekolahnya seharusnya dimulai pada pukul 09.00 WIB. Tapi makan bergizi tersebut terpaksa ditunda karena menunggu kedatangan pejabat pemerintah pusat yang akan berkunjung ke sekolahnya. “Ada pejabat, jadi mundur (jadwalnya),” kata Paringgi, Senin, 6 Januari 2025.
Kendala lain, mobil pengangkut menu MBG baru tiba di sekolah sekitar pukul 09.30 WIB. Setelah makanan tiba, guru dan murid bergegas mengangkutnya ke kelas masing-masing. Proses mengangkut makanan dari mobil ke kelas ini membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Setelah makanan sudah siap di setiap kelas, murid SDN 06 Pulogebang belum bisa juga langsung menyantapnya. Mereka harus menunggu kedatangan Qodari. Qodari dan rombongan tiba pukul 10.15 WIB. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariqo Satria Wibawa, ikut mendampingi Qodari. Tak lama setelah rombongan Qodari tiba, murid-murid baru dipersilakan menyantap hidangan MBG. Makanan disajikan dalam ompreng atau tempat makan stainless steel. Menu MBG tersebut berisi nasi dengan ikan dori, telur campur wortel, tumis taoge, dan buah-buahan.
Qodari dan rombongan pejabat negara itu berkeliling melihat para murid menikmati makanan tersebut. “Harapannya, kualitas gizi bisa meningkat. Belajar menjadi semangat dan ekonomi bisa berkembang,” ujar Qodari setelah berkunjung ke SDN Pulogebang 06. Paringgi mengatakan jadwal MBG di sekolahnya dibagi dalam dua sesi, yaitu pukul 09.00 dan 12.30 WIB. Pembagian waktu ini disesuaikan dengan jadwal masuk murid sekolah yang memang dibagi dua tahap. SDN 06 Pulogebang mempunyai 529 murid. Semuanya mendapat MBG. Menu makan bergizi gratis di SMP Negeri 12 Semarang, Jawa Tengah, 6 januari 2025. TEMPO/Budi Purwanto Paringgi mengatakan menu makanan pada hari pertama itu tidak jauh berbeda dengan saat simulasi pada 6-16 Desember 2024. “Bedanya hanya sekarang tidak ada susu,” ucap Paringgi. (Yetede)
Celios Kritik Penggunaan Uang Pribadi Prabowo untuk Program Makan Bergizi Gratis
Yuniati Turjandini
07 Jan 2025 Tempo
Center of Economic and Law Studies (Celios) menyoroti program makan bergizi gratis (MBG) di Kendari, Sulawesi Tenggara, yang masih menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo Subianto. Peneliti Hukum Celios Muhamad Saleh menilai penggunaan dana pribadi pejabat negara untuk membiayai program pemerintah merupakan penyimpangan serius terhadap prinsip dasar pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara, kata Saleh, seharusnya bersifat transparan, efisien, dan bertanggung jawab, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. “Ketika seorang pejabat menggunakan dana pribadi untuk membiayai program negara, transparansi pengelolaan menjadi kabur karena pengeluaran tersebut tidak dapat diaudit secara resmi,” tutur Saleh dalam keterangan resmi, Selasa, 7 Januari 2025.
Menurut Saleh, penggunaan dana pribadi Prabowo untuk program MBG ini mengaburkan garis antara kepentingan pribadi dan publik, serta membuka ruang penyalahgunaan wewenang. Ia menilai penggunaan uang pribadi untuk membiayai program negara bisa menciptakan konflik kepentingan. Prabowo Kemungkinan Bakal Tambah Anggaran Makan Bergizi Gratis “Terutama ketika dana tersebut digunakan untuk membangun citra politik atau kepentingan lain di luar tujuan program,” ujar dia. Dalam sistem tata kelola keuangan yang mengedepankan integritas, lanjut dia, tindakan tersebut seharusnya dihindari. Sebab, penggunaan dana pribadi bisa melemahkan prinsip checks and balances dalam pengelolaan keuangan negara.
Gibran Sebut Menu Makan Bergizi Gratis di SMAN 70 Jakarta Selatan Paling Mewah, Ini Menunya
Tindakan tersebut, Saleh menerangkan, berpotensi melanggar sejumlah ketentuan hukum. Contohnya, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (5) UU Keuangan Negara yang mengatur seluruh pengeluaran negara harus dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kemudian, Pasal 3 ayat (1) juga menegaskan pengelolaan keuangan negara harus memenuhi prinsip tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, ia mengatakan pembiayaan program pemerintah dengan uang pribadi mencerminkan kegagalan pemerintah dalam memastikan alokasi anggaran yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan. “Jika memang terdapat hambatan administratif dalam penggunaan anggaran resmi, pemerintah harus mencari solusi legal,” tutur Saleh. (Yetede)
Inflasi 2024 Terendah Sepanjang Sejarah
Yuniati Turjandini
07 Jan 2025 Tempo
BADAN Pusat Statistik mencatat hingga Desember 2024 terjadi inflasi tahunan sebesar 1,57 persen dengan indeks harga konsumen sebesar 106,80. Angka ini merupakan inflasi terendah sejak BPS mulai mencatat fluktuasi harga-harga di Indonesia pada 1958, meskipun kala itu penghitungan inflasi hanya dilakukan di wilayah Jakarta. "Sekarang (penghitungan inflasi) sudah berkembang. Kami menggunakan data 150 kota di 38 provinsi," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers pada Kamis, 2 Januari 2025. Ia berujar angka inflasi pada 2020 atau saat pandemi Covid-19 melanda bahkan lebih tinggi, yaitu 1,68 persen.
Faktor utama rendahnya inflasi pada 2024 adalah melandainya harga pangan pokok. Terlebih harga pangan pokok pernah naik pada 2022 dan 2023. Dari sisi kelompok pengeluaran, inflasi tahunan 2024 disebabkan oleh kenaikan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,90 persen. Kelompok ini berkontribusi paling besar terhadap inflasi umum sebesar 0,55 persen. Komoditas lain yang dominan memberikan andil terhadap inflasi tahunan pada Desember 2024 di antaranya harga sewa rumah, kontrak rumah, upah asisten rumah tangga, mobil, biaya sekolah dasar, uang kuliah, kue kering berminyak, nasi dengan lauk, dan emas perhiasan. Di sisi lain, kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah kelompok transportasi sebesar 0,04 persen.
Sejumlah ekonom menyatakan rendahnya inflasi 2024 tidak sepenuhnya positif. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Mohammad Faisal menilai kondisi ini lebih banyak mencerminkan masalah struktural, seperti lemahnya daya beli masyarakat, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Meskipun ada pengaruh dari sisi suplai, menurut Faisal, penurunan inflasi 2024 lebih disebabkan oleh pelemahan permintaan domestik, khususnya daya beli masyarakat kelas menengah. Hal tersebut berdampak pada sektor industri dan konsumsi rumah tangga. Bahkan ia menyebut inflasi yang lebih rendah dibanding pada masa pandemi sebagai indikasi bahwa kondisi ekonomi masyarakat belum pulih sepenuhnya. (Yetede)
Investasi Saham di Awal 2025 di Kocok Ulang
Yuniati Turjandini
07 Jan 2025 Investor Daily (H)
Awal tahun 2025 menjadi momen krusial bagi investor untuk menata ulang portfolio investasi mereka di pasar saham, seiring dengan dinamika ekonomi yang terus berkembang. Dengan dukungan kebijakan pemerintah serta stimulus ekonomi, sektor-sektor seperti kesehatan, konsumen, dan media, diyakini memiliki potensi pertumbuhan yang lebih stabil di tahun 2025. "Strategi Switching portfolio di awal tahun ini dapat diterapkan dengan mengalihkan investasi dari sektor-sektor yang cenderung stagnan, seperti sektor energi yang terpengaruh eloeh sektor fluktuasi harga minyak dunia dan ketegangan perdagangan internasional, ke sektor-sektor dengan prospek pertumbuhan yang lebih baik," kata Founder Stocknow.id Hendra Wardana. Sektor yang dimaksud menurut Hendra, terutama yang terkait oleh kebijakan domestik seperti peningkatan tarif PPN menjadi 12% untuk barang mewah, stimulus ekonomi sebesar Rp265 trliun, dan ekspansi manufaktur. Dia menyebut, kebijakan PPN dan stimulus ekonomi bakal menopang daya beli masyarakayt dan mendukung pertumbuhan ekonomu. Serta, peningkatan Purchasing Manager's Index (PMI) Indonesia dari 49,6 menjadi 51,2 pada Desember menunjukkan ekspansi di sektor manufaktur, menambah optimisme pasar. (Yetede)