Bank Indonesia (BI) secara mengejutkan menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur pada 15 Januari 2025. Langkah ini memberikan dampak positif bagi industri perbankan, karena membantu meningkatkan margin keuntungan bank dan membuka peluang ekspansi kredit yang lebih luas. Gubernur BI, Perry Warjiyo, optimistis bahwa kebijakan ini akan mendorong pertumbuhan kredit perbankan sebesar 11%-13% pada 2025.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memberikan dukungan bagi sektor perbankan dengan mereaktivasi kebijakan sektor perumahan dan memperkenalkan berbagai inisiatif untuk mendukung kredit bagi UMKM. Beberapa tokoh dari industri perbankan, seperti Direktur Utama BNI Royke Tumilaar dan Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan, menyambut baik penurunan BI Rate ini, meskipun ada harapan agar penurunan tersebut diikuti oleh penurunan bunga Sekuritas Rupiah BI (SRBI) untuk mengurangi ketatnya likuiditas. Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin, juga melihat penurunan suku bunga sebagai kesempatan bagi pengusaha, terutama UMKM, untuk memperoleh modal dengan bunga yang lebih ringan dan melanjutkan ekspansi.

Saham sektor perbankan kena downgrade dari overweight (OW)  menjadi netral, menyusul proyeksi perlambatan pertumbuhan kredit dan laba bersih 2025.Berdasarkan riset BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS), kredit perbankan diprediksi tumbuh melambat menjadi 9,9% tahun 2025 dari 2024 sebesar 13,4%. Sejalan dengan itu, pertumbuhan laba bersih per saham (EPS) bank diprediksi melambat menjadi 5,8% dari 6,7%. Sumber pertumbuhan kredit 2025, tulis BRIDS, adalah segmen korporasi, sedangkan segmen pertambangan serta UMKM masih dalam fase pemulihan kualitas aset. "Didorong oleh likuiditas yang baik dan cost fund (CoF) resilen, kami memprediksi empat bank besar mencetak pertumbuhan kredit 9,9% dan terus melanjutkan performa di atas industri," tulis BRIDS. BRIDS mempreiksi likuiditas masih ketat tahun 2025, didorong oleh yield dan penerbitan SRBI yang masih tinggi, rasio secondary reserves rendah, dan minimnya imbas insentif giro wajib minimum (GWM). Per September 2024, broker ini mencatat, rasio secondary reserves mencapai 16%, lebih rendah dari rata-rata sebelum pandemi Covid-19 sebesar 20%. Adapun insentif GWM 4% bisa dimanfaatkan bank untuk menarik likuditas maksimal Rp 44 triliun, lebih rendah dari bertahun-tahun sebelum Rp148 triliun. (Yetede)

Proyek hilirisasi batu bara akan masif seiring dengan peluang mendapatkat biaya dari perbankan maupun lembaga keuangan nonbank nasional. Pembiayaan itu diberikan atas rekomondasi Satuan  Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi. Satgas ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Beleid yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 3 Januari 2025 itu antara lain memberi wewenang untuk mengindentifikasi dan merekomondasikan proyek strategis guna mendapatkan pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan nonbank dalam negeri. Pendanaan merupakan salah satu isu terpenting dalam pengembangan hilirisasi batu bara. Pasalnya, proyek berbasis batu bara sulit mendapatkan pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan internasional karena diangap sebagai sumber energi kotor yang berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Plt Direktur EKsekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani mengatakan pelaku usaha berkomitemn dalam meningkatkan nilai tambah batu bara melalui hilirisasi. Dia membenarkan faktor pendanaan proyek hilirisasi menjadi salah satu kendala dalam proses pengembangannya. (Yetede)

OJK bakal memperluas pendekatan ke aset kripto diantaranya melalui pengintegrasian pengaturan dan pengawasan aset tersebut dengan sektor keuangan lainnnya. Ini ditujukan untuk memastikan kegiatan aset kripto dapat beroperasi dalam kerangka yang selaras dengan prinsip-prinsip stabilitas sistem keuangan. Selama ini, harga aset kripto diketahui memiliki kecenderungan volatilitas yang tinggi atau bisa mengalami fluktuasi yang sangat tajam dalam waktu singkat. Faktor-faktor seperti spekulasi pasar, sentimen, investor, dan berita dapat memengaruhi harga secara signifikan. Risiko ini membuat kripto kurang stabil bagi investor konservatif.

Badan Pengawas Perdagangan berjangka Komoditi (Bappeti) resmi mengalihkan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital (AKD), termasuk aset kripto (AK) dan derivatif keuangan, ke OJK dan bank Indonesia (BI). Jumat (10/01/2025) ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Selain mengintegrasikan kripto dengan sektor keuangan lain seperti perbankan dan pasar modal usai mengambil alih tugas pengaturan dan pengawasan dari Bapppeti, OJK juga akan melakukan sejumlah perluasan lain. Perluasan lain itu mencakup pengembangan produk dan layanan, aspek penawaran, pengawasan resiko dan dampak sistematik, serta tata kelola. (Yetede)