Penggunaan Batubara Dikurangi
Pemerintah dan PT PLN (persero) mendorong uji coba co-firing pada sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan memanfaatkan palet kayu. Metode ini mencampurkan material lain pada komposisi tertentu ini untuk mengurangi penggunaan batubara sebagai sumber energi primer pada PLTU. Co-firing menjadi salah satu bagian rencana pemerintah mengoptimalkan energi terbarukan untuk mendorong 23% dalam bauran energi nasional pada 2025.
Facebook Bantu UKM Indonesia
Pelaku usaha kecil dan menengah menyambut bantuan platform media sosial Facebook dan berenca mengakses bantuan itu. Facebook membantu Rp 12 miliar untuk 400 UKM di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Country Director Facebook untuk Indonesia Pieter Lydian menyatakan bahwa pihak facebook mendengar tantangan yang dihadapi pemilik UKM dan ingin memberi dukungan bermanfaat termasuk finansial untuk membantu mereka bangkit kembali, menata ulang strategi dan memulihkan usahanya.
Penggunaan Batubara Dikurangi
Pemerintah dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mendorong uji coba co-firing pada sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan memanfaatkan palet kayu. Metode mencampurkan material lain pada komposisi tertentu ini untuk mengurangi penggunaan batubara sebagai sumber energi primer pada PLTU.
”Co-firing menjadi salah satu bagian rencana pemerintah mengoptimalkan energi terbarukan untuk mendorong target 23 persen dalam bauran energi nasional pada 2025,” ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Agung Pribadi, Minggu (11/10/2020).
Facebook Bantu UKM Indonesia
Facebook membantu Rp 12 miliar untuk 400 UKM di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. ”Kami mendengar tantangan yang dihadapi pemilik UKM dan ingin memberi dukungan bermanfaat, termasuk finansial, untuk membantu mereka bangkit kembali, menata ulang strategi, dan memulihkan kinerja usaha,” kata Pieter Lydian, Country Director Facebook untuk Indonesia, Sabtu (10/10/2020).
Pemerintah Diminta Jujur dan Terbuka
Perwakilan Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekkanas) dan Ketua Umum Federasi Pekerja Seluruh Indonesia Indra Munaswar, Minggu (11/10/2020), mengatakan, simpang-siur informasi yang terjadi terkait RUU Cipta Kerja belakangan menjadi tidak terbendung. Pertama, pemerintah dan DPR sendiri mengatakan belum ada draf RUU yang final. Kedua, mengacu ke draf paling akhir versi rapat paripurna DPR pada 5 Oktober 2020, pemerintah sejauh ini dinilai belum mengklarifikasi duduk persoalan secara komprehensif dan jujur.
Sebagaimana diketahui, Sabtu (9/10/2020), Presiden Joko Widodo angkat bicara untuk mengklarifikasi sejumlah isu di RUU Cipta Kerja yang dinilai berkembang menjadi hoaks di tengah publik. Penjelasan Presiden saat itu banyak menyoroti isu-isu di kluster ketenagakerjaan.
Isu yang disoroti Presiden adalah penghapusan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP). Presiden mengatakan, isu itu tidak benar karena pada faktanya upah minimum regional (UMR) tetap ada.
Selain itu, Presiden juga mengatakan, isu PHK sepihak itu tidak benar, karena faktanya perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak. Isu lain yang diklarifikasi Presiden adalah perihal penghapusan cuti serta penghapusan jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja. Presiden menegaskan, RUU tidak menghapus kedua hal itu.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Perekonomian, ada 35 peraturan pemerintah dan 4 peraturan presiden yang harus diselesaikan tiap K/L dalam waktu satu bulan, sesuai arahan Presiden.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengklaim tidak ada penghapusan sanksi. Namun, draf RUU Cipta Kerja justru menghapus Pasal 184 UU Ketenagakerjaan tentang sanksi untuk pengusaha yang mem-PHK pensiunan tanpa jaminan pensiun dan uang pesangon. Sebelumnya, pengusaha bisa dipidana penjara 1-5 tahun atau denda Rp 100-Rp 500 juta.
Sekretaris Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan, pemerintah akan segera membahas rancangan peraturan turunan. Untuk itu, akan dibuka forum tripartit nasional yang melibatkan serikat pekerja, buruh dan pengusaha. Untuk isu ketenagakerjaan, ada 3-5 rancangan PP yang harus disiapkan.
Temukan Celah Keamanan, Apple Hadiahi Para Peretas Rp 4,2 Miliar
Satu grup ”ethical hacker” atau peretas etis menghabiskan waktu tiga bulan untuk menemukan celah keamanan pada jaringan teknologi informasi milik Apple. Sebanyak 55 lubang atau celah keamanan pun ditemukan. Apple menghadiahi kelompok peretas etis ini uang sebesar 288.500 dollar AS atau sekitar Rp 4,2 miliar.
Sejumlah celah keamanan ini tergolong critical, salah satunya adalah pencurian data dari layanan penyimpanan awan iCloud melalui surel yang berisi kode pemrograman khusus. Celah keamanan lain memungkinkan peretas mengambil alih akun milik Apple di sebuah aplikasi industri. Melalui akun tersebut, peretas akan dapat mengganggu sistem inventarisasi barang industri milik Apple.
Penemuan celah keamanan ini adalah hasil kerja lima peretas asal Amerika Serikat, yakni Sam Curry, Brett Buerhaus, Ben Sadeghipour, Samuel Erb, dan Tanner Barnes, selama tiga bulan, 6 Juli hingga 6 Oktober lalu.
Melalui unggahan blognya pada Rabu (7/10/2020) pekan lalu, Curry merinci sebagian celah keamanan yang dia dan kelompoknya temukan. Dari total 55 celah keamanan yang ditemukan, 11 digolongkan sebagai tingkat critical, 29 tingkat tinggi, 13 tingkat menengah, dan 2 tingkat rendah.
Principal security strategist dari firma keamanan siber Synopsys Cybersecurity Research Center Tim Mackey mengatakan, melihat besarnya infrastruktur jaringan tersebut, tidak heran bahwa terdapat sejumlah celah keamanan. Menurut dia, hal ini justru menunjukkan bagaimana Apple sejauh ini bisa sukses memelihara sistemnya yang begitu besar.
Bisnis Bioskop dan Hiburan Akhirnya Dilonggarkan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yakni mengizinkan pembukaan bioskop, makan di restoran, tempat rekreasi, fitnes, dan ruang pertemuan di hotel. Kebijakan tersebut berlaku mulai Senin (12/10) hingga 25 Oktober 2020.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, pembukaan aktivitas usaha seperti bioskop, hotel dan izin makan di restoran (dine in) mempertimbangkan tren penurunan angka positif Covid-19. Kebijakan ini juga melalui evaluasi berbagai pakar. “Kami akan terus melakukan operasi yustisi. Jika melanggar, bisa kena denda progresif sampai dengan penutupan operasi,” kata dia dalam Kompas Petang di Kompas TV, Minggu (11/10).
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Djonny Syafrudin senang bioskop boleh beroperasi, meski pengunjung dibatasi 25% kapasitas. Dia berharap tidak ada lagi diskriminasi dalam kebijakan buka-tutup tempat usaha.
Selama tujuh bulan tak beroperasi, ada beberapa perusahaan yang sudah merumahkan karyawan. Bukan hanya itu, biaya perawatan tetap keluar kendati bioskop tutup. “Ada biaya listrik, mesin dan gedung, serta upah karyawan. Kami bisa mengeluarkan Rp 50 juta per bulan per bioskop, meski tak beroperasi”, kata Djony.
Pemilik Restoran Solaria Aliuyanto mengatakan kebijakan dine in di restoran ini bagus. Setidaknya mencegah lebih banyak orang kehilangan pekerjaan, imbuh dia. Pemilik gerai resto Shabu Hachi, Githa Nafeeza, bersyukur sudah bisa dine in di restoran. “Mari pebisnis resto dan kafe jaga protokol. Jangan sampai kita dianggap sebagai klaster penyebaran yang bisa membuat dine in dilarang lagi”, kata dia.
Target Investasi Padat Karya Meningkat di 2021
Undang-Undang (UU) Cipta Kerja jadi andalan pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia untuk mendongkrak realisasi investasi tahun depan. Salah satu caranya dengan mendorong investasi sektor primer yang tergolong padat karya. Misalnya, pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan.
Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia investasi sektor primer masih jarang di Indonesia karena persoalan perizinan yang berbelit. Untuk itu Bahlil memastikan, peraturan pemerintah (PP) selesai awal November 2020 untuk mempercepat pelayanan ke investor.
Adapun persoalan utama sektor padat karya yakni soal perizinan lintas kementerian dan lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah (Pemda) baik di tingkat provinsi maupun sampai kabupaten dan kota. Untuk memotong birokrasi itu, seluruh perizinan berada dalam satu sistem yakni online single submission (OSS) yang dikelola oleh BKPM.
Nantinya NSPK bisa diakses investor di portal OSS. Jika ada hambatan perizinan di portal tersebut, maka aplikasi akan memberikan notifikasi. Sebagi gambaran saat ini persoalan perizinan yang banyak kendala adalah izin lokasi dari kepala daerah.
Bahlil menargetkan realisasi investasi 2021 sebesar Rp 886 triliun atau tumbuh 8,4% terhadap target akhir tahun 2020 senilai Rp 817 triliun. BKPM pun menjamin, ke depan investasi Indonesia tidak didominasi oleh sektor tersier seperti jasa seperti pergudangan dan pelabuhan, melainkan sektor primer dan sekunder. Maklum realisasi sektor primer tahun lalu turun sebesar 2,87% year on year (yoy).
Sementara itu, berdasarkan data BKPM, realisasi investasi sektor jasa sepanjang semester I-2020 sebesar Rp 220,9 triliun. Angka tersebut setara dengan 54,9% dari total investasi langsung di periode Januari-Juni 2020 sebesar Rp 402,6 triliun.
E-Commerce Makin Ramai Cicipi Bisnis Pinjaman ke UMKM
Bisnis fintech peer to peer (P2P) lending semakin menjadi incaran perusahaan e-commerce di Indonesia. Potensi bisnis khususnya pembiayaan produktif atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang besar menjadi alasan pelaku e-commerce menggandeng pelaku fintech lending untuk menggarap bisnis ini.
Tokopedia, yang masuk bisnis ini melalui Dhanapala, memberikan layanan pinjaman berbasis daring kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Berdasarkan situs resmi Dhanapala, perusahaan ini telah menyalurkan pinjaman Rp 24,2 miliar hingga Maret 2020. Pinjaman tersebut mengalir kepada 4.777 peminjam dengan dana pinjaman berjalan Rp 23,8 miliar.
AVP of Investment Payment Solutions Bukalapak, Dhinda Arisyiya mengatakan, sejak meluncur awal Juli 2020, perusahaan ini telah menyalurkan pembiayaan kepada ratusan mitra Bukalapak. “Kami berhasil menyalurkan pinjaman kepada lebih dari 6.000 kreditur yang aktif”, ujar Dhinda, Jumat (9/10).
Bhinneka juga mengajak Koinworks mengucurkan pembiayaan modal bisnis kepada UMKM sejak September 2020 melalui Koin bisnis. Fasilitas ini memungkinkan para pelanggan termasuk merchant mendapatkan pembiayaan belanja bisnis, atau belanja modal mulai Rp 5 juta hingga Rp 2 miliar, dengan bunga mulai 0,75% per bulan.
Penuntasan Smelter Timah Mundur
Manajemen PT Timah Tbk (TINS) menyatakan proyek smelter atau fasilitas pemurnian timah berteknologi TSL Ausmelt Furnace terhambat pandemi korona. Sekretaris Perusahaan PT Timah Tbk, Muhammad Zulkarnaen mengatakan, penyelesaian proyek smelter ini bakal mundur dari jadwal semula yang ditetapkan perusahaan ini, yakni pada tahun 2021. “Pandemi ini mengakibatkan kemunduran penyelesaian proyek ini sehingga diperkirakan selesai tahun 2022”, kata dia, Jumat (9/10) .
Kendati begitu, Zulkarnaen memastikan sampai saat ini belum ada perubahan alokasi dana belanja modal atau capital expenditure (capex) untuk proyek tersebut. Nilai investasi yang dibutuhkan untuk merampungkan proyek smelter ini mencapai US$ 80 juta.
Proyek smelter ini dibangun di atas lahan seluas 2,1 hektare (ha). TINS menggandeng PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) untuk menggarap proyek smelter tersebut. Saat smelter ini beroperasi, TINS dapat memproduksi 40.000 ton timah per tahun. Dari proyek ini, perusahaan ini berpotensi memperoleh pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi atau EBITDA tahunan sekitar US$ 126,31 juta.
Selama semester pertama tahun ini, TINS mencatatkan penurunan pendapatan sebesar 18,49% year-on-year (yoy) menjadi Rp 7,98 triliun. Mereka juga menderita kerugian bersih sebesar Rp 390,07 miliar di semester I-2020. Di periode yang sama tahun lalu, anak usaha Holding BUMN Pertambangan (Mind Id) ini masih membukukan laba bersih senilai Rp 205,29 miliar.
Manajemen TINS menaruh harapan bahwa kinerja bisnisnya akan membaik di sisa tahun ini lantaran harga timah cenderung membaik. Mengutip Bloomberg, harga timah kontrak tiga bulanan di London Metal Exchange (LME) di level US$ 18.270 per ton pada Jumat (9/10) lalu. Jumlah itu meningkat 6,37% (ytd). Tren kenaikan harga timah mulai terjadi memasuki kuartal kedua tahun ini. Di pertengahan Maret lalu, harga timah global sempat jatuh ke level US$ 13.000 per ton.