Harga emas perhiasan dalam sepekan terakhir terus mengalami penurunan, walaupun tak terlalu signifikan. Sebelumnya emas 99 harganya Rp 898.000 per gram, sekarang turun menjadi Rp 880. 000.

Untuk emas perhiasan 99 karat harganya Rp 898.000 per gramnya, sedangkan emas 700 harganya Rp 630. 000. Emas perhiasan putih per gramnya, Rp 730. 000.

Sementara harga logam mulia produksi PT Aneka Tambang (Tbk) Antam juga kembali turun tipis berada di level Rp 1.004.000 per gram, Kamis (5/11).

Informasi Butik Emas Logam Mulia (BELM) Banjarmasin, terjadi penurunan harga Rp 4.000 dari per- dagangan hari sebelumnya di posisi Rp 1.008.000 per gram.

Kepala BELM Banjarmasin, Thamrin Latief mengatakan, meskipun bersifat fluktuasi harga tersebut terus berpotensi naik beberapa waktu ke depan. Minat konsumen atau masyarakat dalam berinvestasi emas masih pukian besar. Dibandingkan dengan transaksi buyback, penjualan tetap mendominasi di Butik Emas LM Banjarmasin.

Pemerintah Provinsi menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sejak l Juli hingga 30 November, baik Satgas darat maupun satgas udara.

“Heli patroli dan water boombing pun tetap stanby sampai masanya nanti di Kalsel,” kata Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana pada BPBD Kalsel, Sahruddin, Kamis (5/11).

Dijelaskan Sahruddin, BPBD dalam penangan karhutla tahun ini diklaim lebih matang oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel. Hal ini dilihat juga dari jumlah spot dan luasan kebakaran yang jauh menurun.

BPBD merekap bahwa total luasan lahan terbakar tahun 2020 jauh menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 islam. Hingga minggu kemarin luasan lahan yang terbakar sekitar 400 hektare. Kondisi Ini jauh dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencapai lebih dari 7.000 hektare.

Siklus ini ujarnya, terjadi secara terus-menerus setap lima tahun. Yang mana pada 2011 lalu, merupakan puncak musim panas yang mengakibatkan Karhutla meluas. Kemudian 2012 kembali turun. “Jika dilihat pada tahun 2013-14 kemball naik, 2015 puncak lagi. Begitu juga 2016 turun. Kembali naik pada 2017-18. 2019 puncak lagi. Nah, ini 2020 kemball turun, “ tandas Sahruddin.

Pemerintah terus berupaya mempercepat pengadaan vaksin Covid19 untuk mengendalikan pandemi agar daya beli masyarakat kembali pulih. Dengan langkah tersebut, roda pabrikan bisa dipacu lebih kencang untuk membangkitkan perekonomian nasional.

Pelaku industri meyakini performa sektor manufaktur bisa hanya bisa ke zona hijau jika pandemi Covid-19 dapat terkendali dengan baik, melalui ketersediaan vaksin. Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia (GPFI) menyatakan bahwa imunisasi vaksin Covid-19 paling cepat pada kuartal I/2021. Direktur Eksekutif GPFI Dorojatun Sanusi mengatakan hasil uji klinis tahap III sangat penting sebelum memasuki tahap komersialisasi, mengingat risikonya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan produk farmasi lainnya.

Dorojatun menjelaskan kalau belum selesai [uji klinis] fase III, tidak bisa ada emergency use authorization [EUA]. EUA adalah izin penggunaan suatu produk dalam keadaan darurat sesuai dengan arahan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pemerintah melalui holding BUMN Farmasi terus berupaya mempercepat pengadaan vaksin Covid-19, yaitu dengan Bio Farma-Sinovac (China), Kalbe Farma-Genexine (Korea Selatan), dan Kimia Farma-G42 Healthcare (Uni Emirat Arab), Indo Farma juga bekerja sama dengan Novavax (Amerika Serikat) untuk menghasilkan vaksin dengan nama NVX-CoV 2373.

Head of Corporate Communication PT Bio Farma (Persero) Iwan Setiawan mengatakan perseroan akan memproduksi vaksin Covid-19 jika pemeriksaan oleh BPOM pada pabrikan Sinovac Biotech Ltd. telah rampung. Project Integration Manager R&D Bio Farma Neni Nurainy sebelumnya membeberkan dengan melihat perkembangan uji klinis tahap III Vaksin Sinovac di Bandung, Jawa Barat yang berjalan baik, perseroan memperkirakan progres penyelesaian akan lebih cepat.

Sementara itu, vaksin yang seharusnya ditargetkan pemerintah untuk disuntikkan pada November 2020 tetapi mundur ke Desember merupakan vaksin darurat yang akan diutamakan kepada tenaga kesehatan serta TNI/Polri. Dalam program itu, ada tiga kandidat vaksin yang akan disuntikan yakni dari Sinovac, Sinopharm, dan CanSino yang mendapat EUA.

Digitalisasi pembayaran berbasis QRIS di Bali per Oktober 2020 tercatat telah diadopsi oleh 149.266 pedagang (merchant). Jumlah tersebut meningkat 486% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya atau secara year on year (yoy).

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali Trisno Nugroho mengatakan ekspansi jumlah merchant yang mengadopsi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Bali turut mendorong kenaikan transaksi digital di kalangan masyarakat. QRIS dilaku kan masyarakat di Bali dengan nilai menembus Rp11,93 miliar per akhir Agustus 2020, 70% pengguna bertransaksi untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan Sea Insights SEA Group pada Juni 2020 menunjukkan 72% pemuda pemudi usia 16—35 tahun di kawasan Asean mampu ber tahan dan beradaptasi selama Covid-19. Selama vaksin belum di temukan, isu kesehatan akan terus mengemuka dan gaya hidup serta tatanan ekonomi akan berubah. Namun, adaptasi kebiasaan baru akan mengakibatkan pergeseran pola ekonomi yang minim pertemuan tatap muka atau less-contact economy.

Untuk itu, Trisno menyebut seluruh UMKM di semua proses bisnisnya harus mampu beradaptasi dengan cara memanfaatkan teknologi digital mulai dari proses produksi, pemasaran hingga pemanfaatan metode pembayaran digital yang bersifat contactless.

Relaksasi penghapusan denda administrasi keterlambatan membayar pajak untuk hotel dan parkir di hotel, untuk hotel yang tergabung dalam Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), bakal tak diperpanjang.

Kabid Pendapatan 1 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banjar, Heryanto, Kamis (5/11) menerangkan, terkait denda akan dibuatkan SK Bupati sebagai dasar penghapusan dendanya. “Saat ini sedang proses inventarisasi denda,” sebutnya.

Menurut Hery, kondisi usaha hotel dan restoran berangsur membaik, dan pengunjung hotel dan restoran juga sudah mulai banyak. Atas pertimbangan tersebut relaksasi dihentikan dan dihapuskan.

Relaksasi denda keterlambatan pembayaran pajak hotel dan restoran sendiri akan berakhir pada 15 November 2020 ini setelah diberikan untuk Juli, Agustus dan September 2020 kemarin. Selain pajak hotel dan restoran, pajak parkir hotel juga diberi relaksasi. Pengelola hotel tetap harus melaporkan omzet parkirnya dan pajaknya akan mengikuti.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi RI di kuartal III 2020 kembali terkontraksi, yakni minus 3,49 persen. Dengan begitu, Indonesia dinyatakan mengalami resesi karena di kuartal ll 2020 ekonomi juga minus 5,32 persen.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhi negara memprediksi, pertumbuhan ekonomi yang berada di level negatif ini masih akan berlanjut di kuartal IV 2020. Sebab, masih terjadi pelemahan daya beli masyarakat disertai dengan pergerakan /mobilitas ke pusat aktivitas ekonomi yang belum normal.

Bhima menilai, tren pemulihan ekonomi masih berjalan lambat, meskipun ada tanda perbaikan. Perbaikan secara global terlibat dari kontraksi ekonomi kuartal III 2020 AS tidak sedalam dibanding kuartal II.

Indikator lain adalah mulai naiknya PMI manufaktur yang bergerak di 44,9 persen pada kuartal III. lebih baik dari kuartal II yakni 28,5 persen. Meskipun masih dibawah level 50 atau belum optimal ekspansi produksinya.

Berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) tanggal 4 November 2020, rupiah juga terus mengalami penguatan ke level Rp 14.557, seiring mulai masuknya dana investor asing ke aset yang lebih berisiko seperti saham dan obligasi swasta.

“Kemungkinan besar dana asing akan masuk ke portfolio di awal tahun 2021. Ini pun dengan asumsi kebijakan Presiden AS terpilih akan mengakomodasi kepentingan Indonesia termasuk de-eskalasi perang dagang dengan China,” sebutnya.

Hingga 2 November 2020, proses realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah mencapai Rp 366,86 triliun. Capaian itu 52,8 persen dari total anggaran yang disiapkan pemerintah, yakni sebesar Rp 695,2 triliun.

Penyaluran program PEN terbesar berasal dari Klaster Perlindungan Sosial yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp 203,9 triliun. Pagu tersebut telah terealisasi Rp 176,38 triliun atau tersalurkan 86,51 persen dari total anggaran.

Penyaluran PKH telah sukses mencapai target 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kemudian Program Sembako atau BPNT yang sebelumnya memiliki target 15,2 juta KPM, diperluas cakupannya menjadi 20 juta KPM dan mencapai target tersebut pada September 2020 lalu.

Satu lagi BST untuk KPM Program Sembako non PKH dengan target 9 juta KPM yang sudah dieksekusi pada bulan September lalu. Juliari menjelaskan, untuk PKH dari anggaran Rp 36,71 triliun, sudah terserap 100 persen. Untuk BPNT, dari anggaran Rp 43,12 triliun, sudah terserap Rp 37,31 triliun, dan sisanya ini akan dicairkan di bulan November dan Desember.

Beberapa program juga akan langsung dijalankan pada Januari ari 2021 mendatang. Baik yang sifatnya regular seperti halnya program PKH dan BPNT yang akan diselenggarakan mulai Januari 2021, maupun program BST yang akan diselenggarkan Januari – Juni 2021.

Perseroan Terbatas (PT) Kimia Farma (Persero) Tbk terus melakukan ekspansi usaha. Kali ini BUMN farmasi itu memperluas bisnis klinik kecantikan. Mereka kini memiliki klinik kecantikan bernama Marcks’ Venus Aesthetic Clinic (MVC).

Konsep dari Marcks’ Venus Aesthetic Clinic ini adalah merawat kecantikan kulit dan tubuh pria dan wanita masyarakat Indonesia dengan menekankan aspek kesehatan di semua treatment dan skincare-nya. Manajemen Kimia Farma mengklaim MVC didukung oleh dermatologis dan dokter profesional.

Secretary Kimia Farma Ganti Winarno Putro dalam keterangan resminya, Kamis (5/11), mengklaim dalam kondisi pandemi MVC menerapkan standar keamanan ketat untuk mencegah Covid-19. Seperti physical distancing melalui online booking appointment yang bertujuan dapat mengatur jadwal kedatangan, sehingga tidak terjadi penumpukan pelanggan di klinik.

Kimia Farma memastikan MVC tak hanya menjangkau pelanggan di Jakarta, Bandung, dan Bogor saja. Masyarakat di luar wilayah itu bisa tetap menikmati layanan MVC melalui layanan konsultasi online dan delivery skincare yang bisa dilakukan melalui daring.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan, pembentukan holding BUMN penerbangan (aviasi) ditargetkan dapat dimulai akhir tahun ini. Pembentukan holding tersebut ditandai dengan terbitnya peraturan pemerintah (PP) tentang pembentukan holding BUMN penerbangan.

Sebetulnya, penerbitan PP sendiri sudah molor dari target. Irfan pernah menyampaikan PP tentang pembentukan holding BUMN penerbangan itu ditargetkan terbit Oktober 2020. “(Holding BUMN penerbangan) sedang difinalisasi, tapi semua itu menunggu PP keluar. Diharapkan bulan Oktober keluar,” ujar Irfan pada Juli lalu.

Kementerian BUMN telah menunjuk PT Survai Udara Penas (Persero) sebagai induk holding penerbangan. Pasalnya, seluruh saham perusahaan itu masih digenggam pemerintah. Selain Garuda Indonesia, beberapa perusahaan yang akan menjadi anggota holding penerbangan, yakni PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Pelita Air (Persero), dan PT Air Nav Indonesia (Persero).

Hingga 31 Oktober 2020 realisasi penerimaan pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera di Medan mencapai 75,06% dan target penerimaan tahun in sebesar Rp 16,68 trillun.

“Realisasi penerimaan pajak tersebut berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-347/PJ/2020,” kata Pil Kakanwil Ditjen Pajak Sumut | Max Darmawan, Kamis (5/11).

Disebutnya, target penerimaan pajak tahun 2019 sebesar Ap 20.64 triliun, namun dibandingkan target penerimaan pajak tahun 2020 sebesar Rp 16,68 trilliun. Penerimaan pajak Kanwil DJP Sumut I, katanya, sebesar Ap 16,68 triliun, namun jika dibandingkan target tahun 2019 sebesar Rp 20,64 triliun, maka pertumbuhannya -19,20%.

Akan tetapi bila dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar Ap 17,15 triliun, maka pertumbuhannya -2,73%. “Jadi hingga 31 Oktober 2020, kinerja capaian target penerimaan Kanwil DJP Sumut sebesar 75,06% dari target sebesar 16,68 triliun dengan pertumbuhan -5,02%. Sementara pertumbuhan brutonya -1,21% yang sebelumnya pada 27 Oktober 2020 positif 0.81%,” ujarnya.

Secara nasional, capaian realisasi penerimaan pajak per 31 Oktober 2020 sebesar 69.27% dari target sebesar Rp 1.198,82 trilliun dengan pertumbuhannya-18,57%.