Penurunan Impor akan didorong dalam 3 tahun ke depan, selain terus memacu penambahan kapasitas produksi agar bisa mencapai target pengembangan. Apalagi, sepanjang kuartal III/2020, sumbangsih industri agro masih signifikan terhadap produk domestik bruto ( PDB ) sektor pengolahan non-migas, yakni mencapai 52,94%. Direktur Jendral Industri Agro Kemenperin Abdul Rochim mengatakan investasi sektor agro tersebut dibagi dalam tiga industri yaitu, makanan, hasil laut, dan perikanan meliputi antara lain gula, tepung, pakan, dan penggilingan jagung. Industri makanan ini total akan ada sembilan proyek dengan investasi senilai Rp. 19,94 triliun. 

Hasil tembakau, dan bahan penyegar yang meliputi air minum dalam kemasan, susu dan olahan susu, minuman ringan, serta produk cokelat. Dari sektor ini total akan ada 7 proyek dengan investasi sebesar Rp. 2,66 triliun. Industri hasil hutan dan perkebunan yang meliputi penyulingan dan fraksinasi sawit, blodiesel, minyak sawit, pulp, dan kertas. Untuk total proyek ada 10 dengan Investasi sekitar Rp. 10 triliun. Dengan investasi Rp. 32,5 triliun itu kinerja industri agro diharapkan dapat terungkit. Selain itu juga menambah keyakinan pelaku usaha bahwa kapasitas produksi pabrikan akan meningkat.

Ketua Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia Bernardi Dharmawan mengatakan, saat ini kapasitas produksi II pabrikan gula rafinasi hanya berkisar 60% karena mengikuti permintaan pasar. Sejak keluarnya Perpres No. 36/2010, pabrik gula kristal rafinasi ( GKR ) tidak dapat dibangun baru karena masuk ke daftar investasi tertutup. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adhi S. Lukman mengatakan, peluang investasi pada industri gula dan garam nasional masih besar.

Industri makanan dan minuman tergolong tangguh ditengah berbagai tekanan akibat pandemi. Ditengah pertumbuhan industri non-migas yang terkontraksi 4,20%, industri makanan dan minuman tetap tumbuh meski tipis atau hanya 0,66%. Pada Januari – Agustus 2020 total nilai ekspor industri agro menembus US$ 29,27 miliar atau berkontribusi 35,36% terhadap ekspor sektor manufaktur sebesar US$ 82,76 miliar. Dari realisasi nilai investasi PMA dan PMDN di sektor industri pengolahan non-migas yang mencapai Rp. 201,9 triliun pada Januari hingga September 2020, kontribusi industri agro Rp. 91,9 triliun. 

Sido mengemas pendapat Rp. 2,25 triliun dan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Rp. 640,8 miliar. Realisasi itu mencerminkan pertumbuhan pendapatan 6,04% dan laba 10,78% secara tahunan. Senada pendapatan PT. Kalbe Farma Tbk. ( KLBF ) tumbuh 1,6% year on year ( yoy ) manjadi 17,09% triliun dan laba bersihnya naik 5,84% yoy menjadi Rp. 2,02 triliun per kuartal III/2020. Dari kalangan emiten rumah sakit, pendapatan HEAL, meningkat 7,26% yoyo menjadi 2,88 triliun. Adapun, laba bersihnya memantul 24,57% yoy menjadi Rp. 261,65 miliar per 30 September 2020. Presiden Direktur Kalbe Farma Vidjongtlus mengatakan target kinerja keuangan untuk tahun ini masih sesuai dengan panduan awal yang diberikan perseroan beberapa waktu lalu, yakni pertumbuhan penjualan 4% - 6% dan laba bersih naik sekitar 8% - 10%.

Direktur PT. Itama Ranoraya Tbk. Pratoto Raharjo mengatakan perseroan membidik tender pengaduan jarum suntik sekali pakai untuk proses vaksinasi Covid – 19 massal pada 2021. Hal tersebut diharapkan menjadi salah satu pendorong pendapatan emiten berkode saham IRRA itu untuk tumbuh 15% - 20% pada tahun depan. Direktur Keuangan PT. Indofarma Tbk. Herry Triyatno mengatakan bahwa perseroan berencana untuk memaksimalkan penjualan vaksin Covid – 19 yang diproyeksikan akan mulai terdistribusi pada awal 2021. Seperti diketahui, emiten berkode sahan INAF itu menjalin kerja sama dengan PT. Bio Farma ( Persero ) dan Novavax Inc, untuk pengadaan vaksin Covid – 19 di Indonesia. Pada akhir tahun ini, IRRA menargetkan perolehan laba inti ( core net profit ) mampu tumbuh di atas 20% yoy atau mencapai Rp. 40 miliar.

Kalangan analis memberikan proyeksi bahwa emiten sektor kesehatan termasuk farmasi, rumah sakit, dan layanan kesehatan masih akan di untungkan bahkan hingga awal tahun depan. Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Joshua Michael mempertahankan rekomendasi overweight terhadap sektor rumah sakit mengingat kinerja fundamentalnya dinilai bakal meningkat dalam beberapa periode ke depan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Jabar Noneng Komara mengatakan penawaran 27 proyek tersebut akan dilakukan dalam program West Jaya Investment Summit ( WUS ) pada 16 – 19 November 2020. Ratusan calon investasi itu berasal dari dalam negeri dan luar negeri seperti perusahaan dari Jepang, Amerika Serikat dari Prancis, Singapura, Malaysia, Finlandia. “ Nilai proyek sekitar Rp 32 triliun, ini sudah kami pasarkan dari beberapa hari yang lalu, “ katanya di salah satu hotel Kota Bandung, Rabu ( 11/11 ).

Ke 27 proyek investasi unggulan tersebut di antaranya, Subang Smartpolitan, Clater Agro Tourism, Karawang New Industry, Pasar Kreatif, Pondok Seni Pangandaran hingga TPPAS Cirebon Raya. Ditempat yang sama, perwakilan dari PT. Surya Cipta Swadaya Grace menyatakan sudah menyiapkan kawasan Subang Smartpolitan memiliki luas 2.700 hektare. Pada fase pertama, Subang Smartpolitan hanya menawarkan lahan seluas 400 hektare dan direncanakan peletakan batu pertama pada 18 November 2020.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Herawanto mengatakan minat investor menanam modal ke Jawa Barat masih tinggi, kendati ada pandemi Covid – 19. Data Badan Pusat Statistik ( BPS ) Jawa Barat mencatat perekonomian provinsi itu sepanjang 2019 tumbuh 5,07% melambat dibandingkan dengan 2018 sebesar 5,66% year on year. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa real estat sebesar 9,54%. Berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) atas dasar harga berlaku tahun 2019 mencapai Rp. 2.125,16 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 1.491,71 triliun.

Dalam Economic Outlook 2021: Menebak Arah Ekonomi 2021, Peluang dan Tantangan yang digelar Bisnis Indonesia Rabu, ( 11/11 ), ekonom Chatib Basri memprediksi pertumbuhan ekonomi pada tahun depan sekitar 3,5% - 4%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan target pemerintah yakni 4,5% - 5,5%. Menurut Chatib, melesetnya proyeksi ini disebabkan oleh pengadaan vaksin yang penuh ketidakpastian, sehingga protokol kesehatan tetap harus diterapkan pada 2021. Jika demikian, kapasitas dunia usaha diperkirakan hanya 70% - 80%. “ Omnibus Law ( UU Cipta Kerja ) belum berdampak kalau pandemi masih ada. Jadi harus ditangani ini, dampaknya baru akan terasa 2 tahun dari sekarang, “ kata Chatib.

Pemerintah juga harus mengevaluasi pembatasan sosial berskala besar ( PSBB ). Pasalnya, saat PSBB masyarakat kelas menengah keatas tetap tinggal dirumah tanpa harus bekerja karena memiliki tabungan yang cukup. Sebaliknya, masyarakat kelas menengah ke bawah harus keluar rumah dan bekerja. Berdasarkan indikator selama kuartal III/2020, pembalikan ekonomi telah terjadi dimana optimisme pelaku ekonomi menunjukkan tren positif. Adaptasi dan kondisi psikologis masyarakat juga makin baik.

Pinjaman nasional per September 2020 mencapai Rp. 128,7 triliun, meningkat 113% year on year, “ kata Presiden saat membuka acara “ Indonesia Fintech Summit 2020 & Pekan Fintech Nasional “ yang disiarkan secara virtual, Rabu ( 11/11/2020 ). Presiden Jokowi menyebutkan, hingga September 2020 terdapat 89 penyelenggara fintech yang berkontribusi mencapai Rp. 987 triliun pada transaksi layanan jasa keuangan Indonesia. Penyelenggara fintech crowdfunding juga telah berkembang luar biasa dengan penyaluran sebesar Rp. 15,5 triliun. Indeks inklusi keuangan Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara Asean. Pada 2019, indeks inklusi keuangan Indonesia 76%, lebih rendah di bandingkan Singapura sebesar 98%, Malaysia 85%, atau Thailand 82%. Tingkat literasi keuangan digital Indonesia pun masih rendah, baru sekitar 35,5%. Masih banyak masyarakat yang menggunakan layanan keuangan informal dan hanya 31,26% masyarakat yang pernah menggunakan layanan digital.

Pada acara yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) Wimboh Santoso menyampaikan, Indonesia punya modal secara alami yang cukup menjanjikan untuk fintech tumbuh dengan cepat. Pertama, basis 272 juta penduduk. Apalagi banyak penduduk yang tinggal di daerah dan secara fisik sulit dijangkau sektor keuangan konvensional lainnya. Kedua, sambung dia, kebijakan oleh otoritas yang akomodatif menjadi sangat penting di samping berbagai diskusi terus OJK bersama pelaku usaha. Alhasil, buah pikir yang kemudian bisa direalisasikan membuat masyarakat memperoleh layanan dnegan cepat dengan ongkos lebih murah berikut kualitas mumpuni.

Fintech mengaku terus mendukung pendekatan kolaboratif lintas sektor jasa keuangan dan mengupayakan lebih kontributif pada pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, hal tersebut juga perlu didukung regulasi yang lebih terpadu. Ketua AFSI Ronald Wijaya menyampaikan, regulasi saat ini mencoba untuk memfasilitasi berbagai aspek kolaborasi, utamanya kerja sama antara bank dan fintech. Adapun OJK sudah mengadopsi pembuatan regulasi berdasarkan prinsip.

Forum Bisnis Indonesia – Amerika Latin dan Karibia ( INA-LAC ) 2020 yang diselenggarakan pada 9 – 11 November 2020 menghasilkan komitmen dagang senilai US$ 71,02 juta ( Rp. 998,32 miliar ) serta potensi kesepakatan bisnis US$ 14,36 juta ( Rp. 202,34 miliar ). Nilai ini meningkat lebih dari dua kali dibandingkan hasil pada forum Bisnis INA – LAC 2019 sebesar US$ 33,1 JUTA.

Penutupan tanggal 11 November 2020, Dirjen Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Ngurah Swajaya berharap, kesepakatan kerja sama ini dapat mendukung penguatan hubungan ekonomi antar kawasan serta berkontribusi terhadap kemakmuran masyarakat di tengah situasi pandemi Covid – 19.

INA – LAC 2020 diselenggarakan secara hybrid dan di ikuti dengan peluncuran Platform Digital Forum Bisnis INA – LAC sebagai wadah interaksi para pengusaha dari Indonesia dan Amerika Latin dan Karibia. Platfom ini memuat informasi bisnis, serta produk ekspor potensial Indonesia serta 108 proyek investasi di 10 sektor di berbagai provinsi di Indonesia. “ Melalui INA – LAC 2020, telah disepakati berbagai kesepakatan kerja sama di antaranya Pernyataan Kehendak Kerja Sama Pendirian Gerai Indonesia antara Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia ( Gapmmi ) dan BADAX Commercial ( Brasil ) sebagai Indonesia Trading House pertama di kawasan Amerika Latin dan Karibia. Serta Exclusive Distributive Agreement antara Kokola Group dan BADAX Commercial ( Brasil ), “ ujar Ngurah.

PT Pelabuhan Indonesia/Pelindo II (Persero) atau IPC menggandeng Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan untuk mengembangkan integrasi data perpajakan berbasis teknologi informasi (IT). Kerja sama tersebut tertuang dalam nota kesepahaman yang ditandatangani Direktur Utama IPC Arif Suhartono dan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo. 

Nota kesepahaman itu juga ditandatangani oleh PT. Pelabuhan Indonesia I ( Persero ) dan PT Pelabuhan Indonesia IV ( Persero ). Berdasarkan laporan keuangan tahun 2019, setoran pajak IPC kepada negara mencapai Rp. 1,17 triliun. Jumlah tersebut naik sebesar Rp. 8 miliar dibandingkan 2018. Deviden yang di setor ke negara mencapai Rp. 832,7 miliar atau naik Rp. 178,8 miliar dibandingkan 2018. Arif menjelaskan, integrasi data perpajakan melalui sarana teknologi informasi itu juga sejalan dengan digitalisasi operasional IPC yang juga mencakup bagian keuangan yang sudah dijalankan sejak beberapa tahun terakhir.

Sebelumnya PT Pelabuhan Indonesia/Pelindo III ( Persero ) juga mengaktifkan aplikasi konfirmasi status wajib pajak ( KSWP ) pada portal anjungan milik perseroan tersebut. Pelindo III menggunakan fitur validasi NPWP untuk menertibkan pengguna jasa maupun rekanan yang akan melakukan transaksi, karena dapat membantu mengamankan penerimaan negara, “ kata Direktur Utama Pelindo III U Saefudin Noer bulan lalu.

Saefudin menjelaskan, pengaktifan aplikasi KSWP juga membantu memperbarui data master management dan menertibkan pengguna jasa, sedangkan bagi Direktorat Jenderal Pajak ( DJP ) dapat digunakan untuk penelusuran atas transaksi yang dilaksanakan sehingga mengamankan uang negara.

Sebanyak 14 eksportir asal Indonesia menawarkan beragam komoditas laut kepada importir Singapura dalam seminar daring yang digelar KBRI Singapura. KBRI Singapura turut mendorong ekspor komoditas hasil – hasil laut Indonesia dan siap membantu para eksportir nasional yang mengalami kendala dalam melakukan ekspor komoditas tersebut ke Singapura.

Duta Besar RI untuk Singapura Suryopratomo membuka seminar daring dan pertemuan one-on-one bidang perikanan sektor frozen fish yang diikuti sejumlah eksportir Indonesia dan importir Singapura. Dubes Suryopratomo menekankan bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang luar biasa. Namun demikian, saat ini terjadi tren penurunan ekspor komoditas perikanan pada 2019 dan 2020 ke Singapura. Berdasarkan data dari KKP yang disampaikan dalam presentasi Direktur Pemasaran KKP Machmud Sutedja disebutkan bahwa kondisi tersebut juga berarti bahwa masih ada peluang yang belum dioptimalkan dalam rangka meningkatkan ekspor produk perikanan ke Singapura.

14 Eksportir dari Indonesia yang memiliki pabrik dan lokasi terbesar di beberapa kota besar di Indonesia yaitu, PT. Jala Sembilan, PT. Fresh Ontime Seafood, PT. Prima Pangan Madani, PT. Nusantara Alam Bahari, PT. Bumi Menara Internusa, PT. Kelola Mina Laut, PT. Kausar Maritim Jaya. Perusahaan itu pada umumnya mengekspor komoditas perikanan olahan dan produk beku. Sedangkan dari pihak Singapura terdapat sekitar 50 importir dari berbagai perusahaan yang tergabung di SIAS.

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengajak semua instansi, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk bersama-sama bergandengan tangan guna mengatasi dampak pandemi Covid-19 dari sisi ekonomi. Pemulihan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan perolehan pajak di Sumut.

Edy Rahmayadi mengatakan, sampai saat ini pemerintah fokus melakukan intervensi dan menyalurkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Pemprov Sumut juga menggulirkan anggaran Rp300 miliar untuk memberikan stimulus ekonomi pada pelaku usaha dan bantuan pada para pekerja.

Dirjen Pajak RI Suryo Utomo dalam kesempatan itu menyatakan, hingga saat ini Dirjen Pajak baru mengumpulkan Rp150 triliun atau -17% dari target capaian perolehan pajak. Diharapakan beberapa bulan terakhir pemulihan ekonomi, penerimaan pajak akan dapat terpenuhi.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Sumut II Romadhaniah mengatakan perkembangan kinerja penerimaan DJP Sumut II sudah mencapai 5,9% dan SPT 60,91% dan diharapkan penerimaan ini dapat terus meningkat.

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menilai, Indonesia belum memenuhi rekomendasi revisi peraturan yang berkaitan dengan kekalahan sengketa dagang terkait produk dan daging ayam dengan Brasil. Meskipun Pemerintah Indonesia sudah merevisi sejumlah aturan, laporan panel kesesuaian (compliance panel) WTO menyatakan Indonesia belum memenuhi rekomendasi Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body). Laporan ini terbit di laman resmi WTO, Selasa (10/11/2020) waktu setempat.

Hingga kini, Indonesia sudah mengubah sejumlah peraturan menteri perdagangan, peraturan menteri pertanian, dan undang-undang (UU). UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang menjadi sorotan Brasil, telah direvisi lewat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan data, rata-rata harga daging ayam Brasil di tingkat konsumen mencapai Rp. 16.000 per kilogram (kg). Di sisi lain, harga daging ayam Indonesia mencapai Rp 32.000 per kg. Artinya, daging ayam produksi Brasil lebih murah dibandingkan dengan ayam Indonesia.

Ketersediaan data Menurut akademisi IPB University, Rachmat Pambudy, ketersediaan data kandang serta populasi ayam siap potong (final stock/FS) mendesak bagi penataan industri perunggasan nasional. Data ini akan mencerminkan kelebihan suplai secara wilayah.

Idealnya, Indonesia memiliki data populasi riil galur murni (grandparent stock/GPS), induk ayam potong (parent stock/PS), dan FS, baik yang masih hidup di kandang maupun yang berbentuk karkas di tempat pemotongan. Data ini bisa jadi landasan penyusunan peta jalan industri perunggasan nasional yang lebih berdaya saing.