Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut B Pandjaitan mengungkapkan, Jepang melalui Japan Bank for International Cooperation (JBIC) berkomitmen untuk berinvestasi sebesar US$ 4 miliar atau sekitar Rp 57 triliun bagi pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Indonesia. Komitmen itu dinyatakan oleh  Gubernur JBIC Maeda Tadashi saat  bertemu Luhut di Tokyo pekan lalu 

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, komitmen yang disampaikan oleh Gubernur JBIC tersebut akan segera ditindaklanjuti di tingkat teknis dan investasi JBIC itu diharapkan dapat mulai masuk ke Indonesia pada kuartal I-2021.

Sedangkan Heri Akhmadi mengatakan, JBIC akan menjadi salah satu lembaga keuangan yang berpartisipasi dalam master fund SWF Indonesia yang disebut dengan Nusantara Investment Authority (NIA). Ia mengatakan, dukungan dari JBIC dan pemerintah Jepang akan memperkuat ikatan kerja sama strategis antarkedua negara.

Di sisi lain, Erick Thohir menyebut bahwa investor Jepang berminat untuk melakukan kerja sama dengan BUMN dalam rangka meningkatkan profesionalitas hingga pengelolaan aset.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengungkapkan, hingga saat ini masih terdapat kesenjangan antara kemampuan pendanaan domestik dan kebutuhan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung proyek strategis nasional (PSN). Untuk mengatasi kesenjangan itu, salah satu solusi yang akan dilakukan pemerintah adalah membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Nantinya, lanjut Isa, LPI akan bertindak sebagai sovereign wealth fund (SWF) atau lembaga dana abadi .

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyatakan, kecenderungan ini sudah terjadi sebelum terjadi pandemi Covid-19.  Ia merinci, pada 2013, pada saat realisasi nilai investasi mencapai sebesar Rp 393,8 triliun, penyerapan tenaga kerja bisa mencapai 4.571 orang per Rp 1 triliun rupiah. Kondisi ini terus menurun setiap tahun hingga 2019 yang dari total realisasi investasi Rp 809,6 triliun, tenaga kerja yang terserap hanya 1.277 orang per triliun rupiah. 

Menurut Hariyadi, inklusivitas perekonomian Indonesia dapat diukur di antaranya melalui penyerapan tenaga kerja dari investasi. Oleh karena itu, perlu perhatian khusus bagi sektor padat karya dan UMKM sebagai sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Sedangkan dari sisi indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR) investasi di Indonesia 2018 sangat tidak efisien dengan skor 6,8. Ini lebih tinggi dibandingkan negara lain seperti Filipina yang memiliki nilai ICOR 3,7. Selanjutnya Vietnam memiliki nilai ICOR 5,2, Malaysia 5,2, dan Thailand sebesar 4,5. Itu menunjukkan biaya investasi di negara-negara tersebut lebih efisien dan murah dibandingkan di Indonesia.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan, transformasi ekonomi melalui Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) dapat memberikan nilai tambah untuk peningkatan investasi di dalam negeri. Bahkan, UU Ciptaker juga dapat mendorong peningkatan efisiensi biaya investasi, yang tercermin dari penurunan ICOR.  

Iskandar menambahkan, proses perizinan investasi yang berbelit menyebabkan tingkat ICOR Indonesia sangat tidak efisien dengan skor 6,8. Artinya, Indonesia membutuhkan tambahan modal sebesar 6,8 untuk menghasilkan satu unit output tambahan. 

ICOR adalah rasio antara investasi terhadap output yang dihasilkan dari investasi. Artinya, makin tinggi rasio ICOR maka nilai investasi yang dibutuhkan dalam meningkatkan output dari investasi juga makin tinggi. Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk memperbaiki ICOR melalui UU Cipta Kerja adalah memperbaiki masalah perizinan yang rumit, dengan banyaknya regulasi pusat dan daerah (hiper regulasi, tumpang tindih, dan prosesnya lama).

Lebih lanjut, Iskandar menegaskan, bahwa UU Ciptaker merupakan sebuah langkah transformasi ekonomi yang luar biasa agar Indonesia dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan menjadi negara maju.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo baru-baru ini melepas ekspor beragam komoditas asal Provinsi Riau, yakni 4 ton larva kering atau maggot Black Fly Soldier (BFS) dengan tujuan Inggris. Maggot merupakan salah satu jenis lalat yang dapat dibudidayakan untuk sumber pakan alternatif bagi sejumlah hewan ternak seperti unggas, ikan, iguana, burung dan lainnya. Kementrian Pertanian (Kementan) juga aktif melakukan kerjasama harmonisasi aturan protokol ekspor dan ketentuan sanitari dan fitosanitari produk pertanian dengan negara tujuan ekspor.

Penguatan sistem perkarantinaan menjadi mutlak karena dengan otoritas yang dimiliki dapat menjamin kesehatan dan keamanan produk pertanian dan berdaya saing tinggi. Penguatan juga dilakukan untuk meningkatkan pengawasan dan perlindungan sekaligus berupa inovasi dan terobosan percepatan layanan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Selain melepas ekspor ragam komoditas baru, Mentan juga melepas 11 komoditas pertanian asal Riau, diantaranya kelapa, keladi, produk olahan nanas dengan total volume 117.288 ton senilai Rp 716 miliar. Sedangkan negara tujuan ekspor berjumlah 18 negara, seperti Turki, Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, Estonia, dan Malaysia

Kepala Badan Karantina Kementan Ali Jamil mengatakan kegiatan ekspor dilakukan melalui beberapa lokasi di wilayah kerja Karantina Pertanian Pekanbaru. Salah satu potensi ekspor yang besar dengan nilai jual cukup tinggi adalah komoditas sarang burung walet. selama masa pandemi Covid-19 terdapat 119,71 ton sarang burung walet yang diekspor dari Riau.

Kelangkaan kontainer diprediksi menggerus pertumbuhan eskpor keramik. Hingga akhir 2020, pertumbuhan ekspor keramik diprediksi hanya 20% menjadi 15,2 juta meter persegi (m2), lebih rendah dari proyeksi awal 33% dengan volume 17 juta m2. Kelangkaan kontainer juga dialami industri mebel. Pengusaha mebel mengaku merugi besar lantaran gagal memenuhi kontrak ekspor dengan para pembeli.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menuturkan kelangkaan kontainer ekspor terjadisejak November 2020. Oleh sebab itu, Asaki meminta bantuan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Sebab, kelangkaan ini mengganggu pemulihan industri keramik dari dampak pandemi Covid-19. Pebisnis keramik harus menunggu 3-4 minggu untuk mendapatkan kontainer ekspor ke tiga kawasan yaitu Eropa, Amerika Serikat (AS) dan Australia. Sementara ekspor ke Filipina dan Malaysia harus menunggu kontainer 7-10 hari.

Ekspor keramik pada Januari-September 2020 mencapai US$ 49,8 juta atau meningkat 24% dari periode sama tahun lalu, sedangkan secara volume mencapai 12,8 juta meter persegi (m2) atau meningkat 29%. Nilai ekspor tertinggi secara bulanan selama lima tahun terakhir terjadi pada Juli 2020 sebesar US$ 10 juta. nilai ekspor kuartal III-2020 berkontribusi 50% terhadap total ekspor sampai September.

Kementrian Perindustrian (Kemenperin)  terus memacu produktivitas dan daya saing industri keramik di Tanah Air. Sebab, sektor ini mempunyai potensi besar untuk dikembangkan di dalam negeri, seiring banyaknya sumber daya alam yang dapat dijadikan bahan baku di sejumlah daerah. Sejumlah kebijakan strategis yang telah dijalankan pemerintah dalam rangka mendongkrak daya saing industri keramik nasional terhadap ancaman produk impor antara lain adalah penerapan safeguard atau pengenaan bea masuk tindak pengamanan (BMTP) terhadap impor produk ubin keramik.

Ketua Umum Perkumpulan Perusahaan Pendingin Refrigerasi Indonesia (Perprindo), Iffan Suryanto Muslim memaparkan, saat ini terjadi kelangkaan kontainer yang membuat biaya impor meningkat tiga sampai lima kali lipat. Ada sekitar 3 juta unit air conditioner (AC) yang diimpor. “Kuota impor AC dibatasi dan kelangkaan kontainer untuk impor membuat harga AC naik 7%,” ungkap dia kepada KONTAN, Minggu (6/12).

PT Sharp Electronics Indonesia (SEID) juga mengalami kendala serupa. Andry Adi Utomo, National Sales Senior General Manager SEID mengatakan, ada hambatan impor akibat kelangkaan kontainer di pelabuhan. “Harga AC naik 7% karena biaya kontainer naik 5 kali lipat akibat kelangkaan kontainer di sana. Estimasinya, harga pasar akan naik 7% sampai 10%,” kata Andry, Selama ini, SEID mengimpor 100% produk AC.

Ketua Presidium Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki), Abdul Sobur memaparkan, dari total 10 - 15 kontainer per minggu yang dibutuhkan, hanya 5-6 kontainer saja yang tersedia. Untuk eksportir besar, dari kebutuhan 100 kontainer per minggu hanya bisa mendapatkan 25-50 kontainer.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Sosial Juliari P. Batubara sebagai tersangka kasus korupsi bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 di Jabodetabek 2020.

Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan bahwa KPK sejatinya telah memberikan petunjuk dalam pengadaan barang dan jasa selama pandemi Covid-19 untuk mencegah kasus korupsi. Petunjuk tersebut dikeluarkan dalam bentuk Surat Edaran (SE) Nomor 8 tahun 2020.

Firli menyebut KPK dan Kementerian Sosial telah melakukan sejumlah upaya pencegahan, termasuk Menteri Sosial yang mendatangi KPK untuk membahas mekanisme pencegahan korupsi. Selain memberikan surat edaran untuk pengadaan barang dan jasa, KPK juga mengeluarkan SE Nomor 11 tahun 2020. “Disebutkan bagaimana tentang distribusi bantuan sosial berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (STKS),” jelas Firli.

Tujuan surat edaran itu agar Bansos untuk penanganan pandemi Covid-19 tepat sasaran, tepat guna, dan tidak disalahgunakan. Bansos yang disalurkan oleh Kementerian Sosial untuk wilayah DKI Jakarta sebanyak 1,3 juta paket dengan nilai Rp 300.000 per paket. Bersamaan dengan itu Pemda DKI Jakarta juga menyalurkan 1,1 juta paket.

Dari jumlah tersebut, anggaran yang masuk skema program perlindungan sosial, baik yang reguler maupun non reguler mencapai Rp 128,78 triliun. Realisasi anggaran untuk program tersebut juga telah lebih dari 98%.

Skema penyelesaian asuransi jiwasraya yang sudah disepakati pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggunakan uang negara APBN. Pemerintah menyiapkan dana Rp 22 triliun dari APBN secara bertahap hingga 2022.

Perusahaan BUMN lain juga harus ikut gotong royong menolong jiwasraya. Misal PT Taspen yang akan menyerap surat utang PT IFG, perusahaan induk holding asuransi sebesar Rp 10 trilliun. Ditambah dividen empat BUMN lain yakni Jasa Raharja, Askrindo, jamkrindo dan Jasindo, juga diminta mendukung permodalan IFG sebesar Rp 4,7 triliun.

Alhasil, dari seluruh sumber pendanaan, baik dari PMN, surat utang IFG, dan fund rising, IFG akan mengucurkan setoran modal ke IFG Life senilai Rp 26,7 triliun.

Adapun uang negara baru bisa tergantikan saat mendapatkan hasil penyitaan aset terpidana kasus Jiwasraya. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memutuskan penyitaan aset terpidana yang nilainya mencapai Rp 18,46 triliun. Jika aset ini tidak berhasil disita, uang negara menjadi korban dari kasus jiwasraya.

Dua perusahaan super app, yakni Grab asal Singapura dan Gojek asal Indonesia disebut-sebut sudah mencapai titik temu untuk melaksanakan merger. Jika merger terwujud, aset kedua perusahaan decacorn itu bisa mencapai USS 24 miliar atau Rp 336 triliun (kurs Rp 14.000 per dollar AS).

Chief Corporate Affairs Gojek Nila Marita menyebutkan, pihaknya tak dapat menanggapi isu merger antara Gojek dan Grab seperti beredar di pasar dan berbagai media massa.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai, wacana merger antara Grab dan Gojek dapat menguntungkan karena masing-masing perusahaan memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Masing-masing kelebihan bisa digabungkan, imbuh dia.

Selain itu, apabila merger berhasil, Grab maupun Gojek bisa ekspansi di segmen dompet digital yang mengarah pada pengembangan ekosistem fintech di masa mendatang, Ini mengingat Grab mengusung Ovo, sementara Gojek memiliki Gopay sebagai penyedia dompet digital di masing-masing aplikasi.

Terlepas dari itu, rencana merger antara Grab dan Gojek juga dapat mengancam iklim transportasi online di Indonesia. Sebab, tanpa ada merger pun, Grab dan Gojek sudah dominan di bisnis transportasi online nasional. Jika rencana itu terealisasi, bukan tak mungkin muncul persaingan tidak sehat akibat bisnis yang terkesan dimonopoli.

Pengamat Transportasi dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno minta pemerintah berperan mengawasi kinerja Grab dan Gojek, terutama saat keduanya merger.