PT Metrodata Electronics Tbk (MTDL) melalui anak usahanya, PT Synnex Metrodata Indonesia (SMI), resmi menjadi authorized distributor produk Razer Gaming Gear & Peripherals dari Razer Inc yang merupakan perusahaan teknologi merek gaya hidup bagi gamers di dunia. Ini merupakan upaya perseroan memanfaatkan potensi besar pasar gaming. 

Presiden Direktur Metrodata Electronics Susanto Djaja menjelaskan, langkah ini dilakukan lantaran selama masa pandemi permintaan gaming meningkat pesat, yang didukung oleh kegiatan work from home, school from home, termasuk kebutuhan game from home

Dalam platform digital milik perseroan, seluruh mitra bisnis Metrodata dapat mengakses portal B2B untuk melihat langsung semua produk Razer, serta bertransaksi melalui portal selama 24 jam setiap hari. “Di sisi lain, dengan dukungan dari SMI, diperkirakan teknologi dan inovasi cerdas dari Razer dapat menjangkau lebih dari 150 kota di 20 wilayah strategis di Indonesia melalui dukungan lebih dari 5.200 channel partners,” tutur Susanto

Secara rinci, pertumbuhan perseroan ditopang oleh unit bisnis solusi dan konsultasi dengan kontribusi sebesar 9,14%. Adapun segmen perangkat keras menyumbang Rp 7,7 triliun, perangkat lunak Rp 1,51 triliun, serta lini jasa dan sewa Rp 817,07 miliar.

Menurut Susanto, kemitraan strategis itu menjadi cerminan dari upaya perseroan memenuhi kebutuhan pasar serta memperkaya portofolio unit bisnis distribusi, salah satunya di bidang server solution.

Pandangan yang menyatakan era industri ritel sudah berlalu tampaknya sudah menjadi anggapan umum banyak orang. Bahkan, topik pencarian frase “akhir dari belanja offline” di Google News pun memberikan puluhan juta referensi berita. Padahal, kondisi yang sebenarnya jauh lebih kompleks dari apa yang kita lihat. 

Hal ini terlihat dari survei perilaku belanja pelanggan yang dilakukan PT Home Credit Indonesia dalam dua pekan terakhir Agustus 2020 terhadap lebih dari 2.500 responden di Indonesia. Survei ini dilakukan untuk mendapatkan sejumlah pemahaman seperti produk apa saja yang banyak dibeli pelanggan di berbagai outlet; seberapa sering pelanggan berbelanja; hingga jenis pembayaran yang mereka gunakan.

“Survei ini tidak hanya memberikan informasi mengenai volume transaksi yang dilakukan di toko tradisional dan transaksi yang dilakukan secara online. Lebih jauh lagi, survei ini memberikan informasi tentang alasan mengapa pelanggan memilih cara belanja, baik secara konvensional maupun online serta bagaimana mereka mengambil keputusan dalam cara mereka berbelanja,” terang President Director PT Home Credit Indonesia Animesh Narang dalam keterangan tertulis, Rabu (6/1/2021).

Survei Home Credit berhasil mengungkap data dan wawasan mengenai preferensi customer dalam berbelanja baik ke gerai ritel modern, pasar tradisional, serta beragam toko online. Survei yang sama juga menunjukkan bahwa metode pembayaran cash-on-delivery (COD) masih banyak digunakan di toko online, disusul oleh kartu debit, atau transfer antarbank. 

Di sisi lain, hasil yang cukup berbeda juga terlihat dari penggunaan layanan keuangan seperti pembayaran tagihan atau cicilan, yang ternyata masih banyak dilakukan di minimarket modern serta digunakan secara berkala oleh sepertiga pelanggan yang disurvei

Hal ini bisa juga menjadi indikasi bahwa pemilik gerai belanja modern seperti supermarket mungkin tidak perlu fokus menawarkan produk makanan untuk menarik pelanggan baru dan tetap. Sebaliknya, mereka harus fokus ikut berpartisipasi dalam persaingan online. 

Survei Home Credit menunjukkan bahwa 79% orang Indonesia pernah berbelanja secara online dalam 3 bulan belakangan sebelum mengikuti survei. Hal ini menunjukan bahwa layanan e-commerce semakin penting akibat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama pandemi dan diprediksi terus berkembang ke depannya. Belanja online banyak dipilih oleh pelanggan untuk produk fashion, perhiasan, furniture/dekorasi rumah, dan gadget elektronik.

Sementara itu, proses digitalisasi telah mengubah perilaku konsumen dalam berbelanja dengan adanya pilihan yang lebih beragam, yang mempengaruhi pengambilan keputusan, tuntutan harga untuk semakin kompetitif, serta mendorong persaingan dengan pasar tradisional. Animesh menjelaskan, implikasinya bagi bisnis adalah untuk mendiversifikasi pilihan metode pembayaran dan pembiayaan mereka, baik dalam platform belanja online maupun offline. 

Industri karet pada awal 2021 mulai diterpa sejumlah sentimen positif yang meningkatkan prospek komoditas bahan baku manufaktur tersebut. Ketua Umum Dewan Karet Indonesia (Dekarindo), Azis Pane menyatakan kondisi industri pada awal 2021 mendapatkan berkah dari perbaikan manufaktur China dan penyakit gugur daun karet. Permintaan pada Januari 2021 telah naik sekitar 5%—6% dari kondisi normal. Menurutnya, hal itu dipicu naiknya permintaan ban dari Negeri Panda, sekitar 5%—10% pada awal tahun. 

Di Indonesia, produksi karet alam turun sekitar 1,8% secara tahunan menjadi sekitar 707.000 ton. Adapun, penurunan volume produksi terbesar terjadi di Malaysia, yakni merosot 4,37% ke kisaran 153.000 ton. Volume produksi karet alam Thailand pun ikut merosot 2,98% menjadi 1,23 juta ton. Hanya India yang mencatatkan pertumbuhan positif atau sebesar 0,85% menjadi 235.000 ton. 

Menurut Aziz yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia, saat ini utilisasi pabrikan ban nasional berada pada kisaran 70%—80%. Sebelumnya, pandemi Covid-19 membuat utilisasi pabrikan selama April—September 2020 anjlok ke kisaran 64%.

Seolah menjadi sebuah situasi deja vu, harga kedelai global yang meroket kembali menekan industri dalam negeri. Nelangsa para produsen tahu dan tempe Indonesia akibat kenaikan harga kedelai seolah cerita lama yang terus berulang. Lonjakan harga kedelai yang mencapai puncaknya pada awal 2021 ini membuat keputusan penghentian produksi bahkan sempat didengungkan. Seolah deja vu, kejadian serupa juga terjadi pada medio Oktober 2018. Saat itu, para produsen tahu dan tempe dipusingkan oleh harga kedelai yang terlampau mahal. Dampaknya seperti saat ini, sebagian dari pengrajin menurunkan kapasitas produksi, memperkecil ukuran tahu dan tempenya, sedangkan sebagian lain memilih menghentikan aktivitas produksi. Para produsen takut dengan harga kedelai yang mahal, mereka harus mengeluarkan ongkos produksi yang lebih besar apabila beroperasi secara normal.

Kala itu, tingginya harga kedelai lebih disebabkan oleh terjerembabnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Seperti diketahui kedelai untuk tahu dan tempe mayoritas diperoleh dari impor yang dibeli dengan kurs dolar AS. Akibatnya, para produsen tahu dan tempe harus menebus kedelai bahan baku hingga Rp15.000/kg dari harga normal di kisaran Rp8.000/kg. 

Ujung pangkal persoalan yang dialami para produsen tahu dan tempe tidak berubah sejak dahulu, yakni tingginya ketergantungan pada kedelai impor. Dalam 3 tahun terakhir, impor kedelai terus melonjak. Pada 2018, impor kedelai mencapai 2,58 juta ton, kemudian jumlahnya naik pada 2019, menjadi 2,67 juta ton. Selama itu pula, AS menjadi negara paling banyak yang menyediakan kebutuhan kedelai di Indonesia. 

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan impor kedelai memang jadi masalah yang laten selama produksi dalam negeri rendah. Dia mengatakan program swasembada berawal dari data yang valid atau akurat. Sementara itu, data kedelai saat ini cenderung belum tertata seperti komoditas beras. Selain itu, subsidi atau bantuan untuk para petani lokal dinilai juga belum memadai. 

Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdulah mengatakan hampir semua presiden Indonesia yang menjabat menjanjikan swasembada pangan. Kenyataannya semuanya gagal lantaran mereka terjebak kepada program-program parsial, sehingga tidak menyentuh permasalahan mendasar dalam hal pangan. 

Peneliti Indef Enny Sri Hidayati menambahkan sebenarnya program swasembada tidak berarti semua komoditas harus diproduksi sendiri oleh suatu negara. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kebutuhan pokok utama bisa dipenuhi di dalam negeri. Di dalam satu waktu, menurut Enny, memang tidak bisa semua komoditas langsung ditargetkan dapat meningkat secara serentak. Pasalnya, luas lahan pertanian di sejumlah daerah juga terbatas. 

Budi daya porang menjadi salah satu usaha pertanian dengan potensi yang cukup besar sebagai komoditas andalan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Selama ini, porang yang merupakan salah satu tanaman umbi-umbian ini tidak banyak dilirik sehingga belum tergarap dengan baik. Padahal, porang memiliki peluang yang cukup besar menjadi komoditas andalan ekspor dan bernilai jual tinggi. Kepala Bidang Produksi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Bali I Wayan Sunarta mengatakan pada tahun ini Bali berencana mengekspor 5.000 ton porang ke China. Ekspor ini merupakan komoditas baru yang dijajaki Bali untuk diperdagangkan ke luar negeri. 

Menurut dia, Jawa juga melakukan ekspor umbi porang dalam bentuk tepung hingga keripik. “Tanaman porang jadi komoditas baru untuk diekspor tahun ini. Kami sudah MoU eksportir 5.000 ton ke China. Tantangannya sekarang terkait ketersediaan produk, karena pengepul dari Jawa juga berburu produk ke Bali,” katanya kepada Bisnis, Selasa (5/1). 

Di Kalimantan Timur, budi daya porang juga menjadi salah satu usaha pertanian dengan potensi yang cukup menjanjikan. Temang Dwi HP, seorang pengusaha kuliner di Balikpapan, bahkan melirik potensi porang dengan serius sejak Agustus 2020. “Potensi bisnisnya, satu pohon rata-rata menghasilkan 2 kilogram dalam dua musim dan 1 hektare akan menghasilkan 80 ton,” ujarnya, Senin (4/1). Dia menjelaskan untuk porang kering per kilogram dapat dijual seharga Rp65.000, sedangkan untuk kondisi basah per kilogram dijual dengan harga Rp8.000— Rp15.000. Dengan kata lain, penghasilan dari komoditas porang ini bisa mencapai Rp800 juta.

Namun demikian, dia mengungkapkan modal penanaman porang tergolong tinggi karena biaya bibit dan perawatan untuk pupuk cukup besar dalam 1 hektare (ha) lahan dengan masa panen 2 tahun. “Satu hektare membutuhkan sekitar Rp157 juta, tapi potensinya sangat menjanjikan,” katanya. Dia memaparkan penanaman dengan sistem tanam tumpang sari membutuhkan 15.000 tanaman untuk 1 ha lahan

Kepala Karantina Pertanian Balikpapan Abdul Rahman sebelumnya mengatakan potensi porang sangat tinggi karena peminatnya cukup banyak. Porang, seperti halnya umbi-umbian lain, mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan serat pangan. Karbohidrat merupakan komponen penting pada umbi porang yang terdiri atas pati, glukomannan, serat kasar, dan gula reduksi. 

Peluang otoritas pajak untuk menggaet pertumbuhan penerimaan sebesar 15% pada tahun ini menyempit sejalan dengan besarnya shortfall penerimaan pajak pada 2020. Apalagi, prospek ekonomi nasional pada 2021 cukup gelap lantaran tahapan vaksinasi yang masih tak pasti.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, shortfall penerimaan pajak sepanjang tahun lalu tercatat mencapai Rp128,8 triliun. Total penerimaan pajak selama 2020 adalah Rp1.070,0 triliun atau hanya 89,3% dari target yang tertuang di dalam Perpres No. 72/2020 yakni mencapai Rp1.198,8 triliun. 

Capaian pada tahun lalu itu terkoreksi sebesar 19,7% dibandingkan dengan penerimaan pajak pada 2019. Performa ini jauh di atas proyeksi pemerintah yang menargetkan penurunan kinerja pajak hanya sekitar 10%. 

Sementara itu, target penerimaan pajak pada tahun ini ditetapkan senilai Rp1.229,6 triliun. Dengan demikian, pertumbuhan target penerimaan pajak pada 2021 hampir mencapai 15%, atau tepatnya 14,91%. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan alamiah sekitar 8%. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada dua faktor yang menyebabkan kinerja penerimaan pajak pada tahun lalu meleset dari ekspektasi pemerintah. Pertama kondisi ekonomi nasional yang tertekan oleh pandemi Covid-19. Kedua banyaknya wajib pajak yang memanfaatkan insentif fiskal, terutama wajib pajak badan atau korporasi.

Sri Mulyani menilai penerimaan pajak pada tahun lalu adalah sektor yang paling terpukul oleh dampak pandemi Covid-19. Tantangan itu menurutnya masih berlanjut pada tahun ini. Kendati tahapan vaksinasi telah dimulai, menurutnya dampak dari Covid-19 masih membayangi.

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menambahkan, selain faktor ekonomi yang tertekan dan banyaknya pemanfaatan insentif oleh wajib pajak, performa yang buruk pada tahun lalu juga disebabkan oleh terbatasnya aktivitas sosial. Alhasil, petugas Ditjen Pajak tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa sehingga kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersendat.

Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute Wahyu Nuryanto mengatakan bahwa tidak mudah bagi pemerintah untuk memungut pajak di tengah resesi ekonomi. Pasalnya, hampir seluruh sektor bisnis menghadapi dampak Covid-19 dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menambahkan, iklim perpajakan pada tahun lalu di luar prediksi, terutama terkait dengan tren penerimaan pada pengujung tahun. Menurutnya, selama ini penerimaan pajak pada bulan terakhir selalu mencatatkan kinerja yang positif. Akan tetapi tren ini tidak berlaku pada tahun lalu.

Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Danamon Wisnu Wardhana mengatakan tertekannya penerimaan pajak pada tahun lalu memang cukup wajar, terutama untuk pajak nonmigas dan pajak pertambahan nilai (PPN) yang mencerminkan kinerja ekonomi.

Per 6 Januari 2021, dari 40 rancangan peraturan pemerintah (RPP), baru 29 RPP yang sudah diunggah pemerintah kelaman uu-ciptakerja.go.id. Sementara, dari empat rancangan peraturan presiden (perpres),masih ada satu rancangan yang belum diunggah pemerintah.

Dari hasil penyisiran dan pemantauan Tim Serap Aspirasi UU Cipta Kerja, ada ketidaksinkronan antara isi rancangan peraturan turunan dan substansi awal di undang-undang. Tim juga menemukan ketidakselarasan antar-RPP. Substansi antar-RPP seharusnya saling berkaitan.

“Pertentangan seperti ini hampir merata ditemukan disemua RPP. Beberapa RPP terkesan masih mengedepankan ego sektoral, padahal seharusnya saling terkait, tetapi jalannya sendiri-sendiri, tidak terintegrasi antarkementerian,” kata Ketua Tim Serap Aspirasi UU Cipta Kerja Franky Sibarani saat dihubungi, Rabu (6/1/2020).

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, mengatakan, alih-alih membuat regulasi makin sederhana dan menciptakan iklim kondusif untuk berinvestasi, UU dan peraturan turunan yang tumpang tindih itu justru bisa membuat situasi semakin rumit bagi pengusaha.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengingatkan, warga yang menolak divaksin bakal dikenai sanksi denda Rp 5 juta. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19, khususnya Pasal 30.

Hingga Senin (4/1), Dinas Kesehatan DKI Jakarta menerima 39.200 vial atau dosis vaksin.Sejumlah 453 fasilitas kesehatan disiapkan untuk pemberian vaksin, dengan kapasitas penyuntikan 20.473 orang per hari. Sasaran penerima vaksin tahap pertama adalah 119.145 tenaga kesehatan.

Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia memaparkan, pada Rabu, ada 12.879 orang dites PCR dengan 15.437 spesimen. Hasilnya, ada tambahan 2.172 kasus positif dan 10.707 kasus negatif.

Data per 5 Januari, 87 persen dari 7.379 tempat tidur isolasis udah terisi. Sementara keterisian tempat tidur unit perawatan intensif (ICU) 79 persen dari 960 tempat tidur.

Kementerian Luar Negeri akan memfokuskan diplomasi bidang ekonomi 2021 untuk dukungan sektor kesehatan dan investasi. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan hal ini dalam jumpa pers awal tahun 2021, Rabu (6/1).

Prioritas bidang kesehatan pertama adalah merealisasikan komitmen pembelian vaksin melalui kerjasama bilateral maupun multilateral, kerjasama membangun industri kesehatan nasional, industri bahan baku obat farmasi maupun alat kesehatan. Penguatan kerjasama pengembangan riset dan transfer teknologi dan SDM di bidang kesehatan, penguatan sistem dan mekanisme kerja kesiapsiagaan menghadapi pandemi yang akan datang baik di tingkat nasional kawasan dan global.

Kementerian Luar Negeri juga akan terus mendorong perluasan masuknya investasi ke Indonesia, perluasan akses pasar atas produk ekspor dan integrasi ekonomi kawasan melalui ratifikasi dan implementasi Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agrement (CEPA), implementasi Indonesia-Australia CEPA, finalisasi Indonesia-European Union (IEU CEPA) dan Indonesia-Turkey CEPA.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan sebanyak lebih dari 30 juta dosis vaksin Covid-19 sudah bisa didistribusikan hingga Maret 2021.

Target distribusi vaksin ke daerah sepanjang Januari ini sebanyak 5,8 juta vaksin. Pada Februari 2021 target vaksin yang sudah terdistribusikan bisa sebanyak 10,45 juta vaksin. Sementara pada Maret didistribusikan kembali sebanyak 13,3 juta dosis vaksin.

Saat ini Indonesia telah memiliki stok 3 juta dosis vaksin produksi Sinovac, Vaksin tersebut telah mulai didistribusikan bersamaan dengan proses pemberian izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, pendistribusian vaksin telah dilakukan sejak Minggu (3/1) ke 34 provinsi. Dia menyatakan, proses vaksinasi bisa dilakukan setelah BPOM mengeluarkan EUA.