Total kebutuhan pembiayaan utang tahun 2021 diperkirakan mencapai Rp 1.654,92 triliun. Risiko ketidakpastian dan volatilitas masih menyelimuti sehingga utang masih diperlukan untuk kebutuhan pembiayaan.

Kebutuhan itu terdiri dari pembiayaan defisit APBN Rp 1.006,38 triliun, utang jatuh tempo Rp 477,57 triliun, dan non-utang Rp 170,97 triliun. Kebutuhan pembiayaan akan dipenuhi dari utang domestik sebesar 83,27 persen dan utang berdenominasi valuta asing 18,54 persen.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman, saat dihubungi, Kamis (7/1/2021), menuturkan, paling tidak, ada empat strategi untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tahun 2021.

Luky menambahkan, upaya memenuhi kebutuhan pembiayaan akan dibarengi pengelolaan utang terhadap produk domestik bruto (PDB). Rasio utang terhadap PDB dijaga dalam batas aman di bawah 60 persen PDB. Rasio utang tahun 2021 diproyeksikan 41,1 persen PDB, lebih tinggi dari rasio utang tahun lalu 38,68 persen.

Startup bidang pendidikan atau edutech diproyeksi makin cuan tahun ini seiring dengan diperbolehkannya pemerintah daerah memperpanjang program pembelajaran jarak jauh. Koordinator Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Dianta Sebayang mengatakan perusahaan edutech akan diuntungkan dengan keputusan tersebut lantaran bisa lebih leluasa mendulang potensi pengguna-pengguna baru. Namun, dia menekankan pertumbuhan pengguna baru itu akan fokus di perdesaan dan tidak lagi perkotaan.

Lebih lanjut, dia mengatakan startup pendidikan harus mengupayakan strategi kolaborasi dengan institusi pendidikan. Hal ini pun menjadi ceruk besar yang harus dimanfaatkan ketimbang harus bersaing secara manual untuk memperebutkan pelanggan melalui diskon, promo, dan program lainnya. Namun, tantangannya adalah upaya startup edutech untuk memberikan layanan gratis pada pelajar dan mahasiswa sehingga perlu ada kolaborasi dengan pihak lain atau menggunakan model bisnis yang sesuai seperti freemium agar tetap bisa mendapatkan cuan.

Anggini Setiawan, Head of Corporate Communications Ruangguru, mengatakan perusahaan tetap fokus menghadirkan inovasi baru berupa produk dan layanan pendidikan bagi kategori pelajar dan profesional. Anggini pun menyebutkan sepanjang 2020 perusahaan telah melayani lebih dari 22 juta pengguna di seluruh Indonesia. Angka ini meningkat sekitar 50% dibandingkan dengan jumlah pengguna per akhir Desember 2019.

PT Lunaria Annua Teknologi atau Koinworks membidik pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) daring untuk menggandakan jumlah peminjam dana. CEO & Co-Founder Koinworks, Benedicto Haryono mengatakan tingginya pertumbuhan transaksi daring menjadi potensi bagi bisnis pelaku UMKM. Pertumbuhan transaksi daring pun masih terjaga kendati ekonomi terkontrasi akibat pandemi Covid-19

Digitalisasi terbukti memberikan ketahanan bisnis bagi pelaku UMKM di tengah krisis. Dia menyebut jumlah pelaku UMKM pada profil peminjam berkontribusi sebesar 70% dengan 172.000 pelaku UMKM kendati secara volume dana pinjaman baru menyumbang 15% terhadap total. Ben optimistis pembiayaan segmen UMKM masih prospektif pada 2021. Alasannya, terdapat potensi penambahan konsumsi yang mendorong kebutuhan barang baku dan dana segar. 

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga November 2020, industri teknologi finansial (tekfin) menyalurkan pinjaman Rp146,25 triliun atau tumbuh 79,45% secara tahun berjalan

Agresivitas pemerintah dalam menarik utang untuk memenuhi pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional berbanding terbalik dengan realisasi penyerapan yang tak maksimal. Kondisi ini mencerminkan bahwa dana ratusan triliun yang disiapkan itu mubazir alias sia-sia.

Pemerintah pun diduga sengaja tidak mewujudkan janjinya untuk menyerap seluruh dana dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang mencapai Rp695,2 triliun. Alasannya, untuk menjaga defisit anggaran di bawah batas dari target yang tertuang di dalam Perpres No. 72/2020 yakni sebesar 6,34% dari produk domestik bruto (PDB). Apalagi, penerimaan negara pada tahun lalu tertekan sangat dalam. Hal itu juga terindikasi dari realisasi serapan program PEN, yang hanya Rp579,78 triliun atau 83,4%. Tercatat, pos untuk sektoral kementerian dan lembaga (K/L) dan pemerintah daerah cukup rendah, yakni hanya Rp66,59 triliun dari total Rp106,11 triliun. Sebaliknya, serapan untuk program yang menyasar masyarakat lebih tinggi. 

Di sisi lain, belanja negara di luar PEN tak lagi bisa ditekan. Belanja pemerintah pusat misalnya yang mencapai Rp1.827,4 triliun atau naik 22,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian itu setara dengan 94,6% dari target dalam Perpres No. 72/2020 yang mencapai Rp1.975,2 triliun. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa pemerintah sengaja menahan serapan dana PEN dengan tujuan menunggu realisasi penerimaan dan belanja untuk mengendalikan defisit. Indikator lain ‘rekayasa defisit’ adalah data Sisa Lebih Penghtungan Anggaran (SilPA) yang merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Pada 2020 SilPA mencapai Rp234,7 triliun, sedangkan pada 2019 hanya Rp53,4 triliun. Data ini mencerminkan bahwa ada banyak anggaran belanja yang tidak terdistribusi. 

Dengan data dan fakta tersebut, maka tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa pembiayaan PEN 2020 mubazir. Pemerintah seolah lupa telah melakukan beribu cara untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam program ini. Selain menarik utang cukup besar secara reguler, pemerintah juga menerapkan burden sharing dengan Bank Indonesia (BI) untuk menghimpun dana. Pada 2020, realisasi pembiayaan utang tercatat Rp1.226,8 triliun atau 100,5% dari target yang mencapai Rp1.220,5 triliun, dan naik 180,4% secara year on year (yoy). 

Di sisi lain, perlu dicatat juga bahwa rendahnya serapan anggaran PEN ini makin menegaskan bahwa program ini memang sedikit ‘cacat’. Apalagi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya banyak persoalan dalam pemeriksaan tahap awal terkait dengan penggunaan anggaran penanganan Covid-19. Secara garis besar, pelanggaran yang dilakukan antara lain 

adanya ketidaksesuaian harga pengadaan barang dan medis habis pakai untuk menunjang fasilitas kesehatan. Pos perlindungan sosial juga cukup banyak yang ‘dimainkan’.

BPK juga mengendus pelanggaran yangmemunculkan risiko dalam pengelolaan anggaran. Pertama risiko kepatuhan, kedua risiko operasional, dan ketiga risiko keuangan. Risiko kepatuhan timbul karena adanya ketidaktaatan terhadap peraturan undang-undang dan ketentuan yang dapat berimplikasi pada risiko hukum. Sedangkan risiko operasional muncul karena adanya kendala dari implementasi kebijakan di lapangan, dan risiko keuangan terjadi karena tingginya ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal.

Pertengahan Desember tahun lalu, tanggal 25 Desember pagi, kabar kesepakatan tersebut mulai dibagikan ke beberapa petinggi perusahaan itu di sebuah tempat. Kabarnya para investor yang mendapat informasi merger dua perusahaan dengan valuasi gabungan 18 miliar dollar AS itu juga senang.

Keduanya merupakan perusahaan yang selalu membanggakan produk Indonesia. Apalagi, Tokopedia tak tergoda untuk menjual produk-produk impor (cross border). Mereka konsisten menjual produk-produk usaha di dalam negeri. Gojek pun demikian. Mereka selalu merasa bahwa Gojek adalah produk Indonesia yang mendunia. Resistensi pasar karena isu nasionalisme dan lain-lain, yang kadang mudah muncul dalam sebuah aksi korporasi, akan berkurang.

Kini, para investor dan petinggi perusahaan teknologi tersebut tengah memikirkan nama perusahaan gabungan itu dan juga pimpinan puncaknya. Bentuk dari perusahaan ini kabarnya sudah disepakati, yaitu ada perusahaan payung dengan lini antara lain sistem pembayaran (Gopay), logistik (Gosend, Gofood, dan Gobox), serta lini perdagangan (Tokopedia) yang masing-masing memiliki CEO.

Harga minyak sawit terus naik beberapa bulan terakhir dan mencapai angka tertinggi. Kenaikan harga dan permintaan dunia juga membuat peran ekspor sawit signifikan bagi neraca perdagangan Indonesia di triwulan I-2021. Sebelumnya, Gapki memprediksi, produksi CPO 2021 akan mencapai 49 juta ton dan menyumbang devisa ekspor di kisaran 20 miliar dollarAS. Sementara itu, ekspor CPO Indonesia tahun ini diperkirakan 7,5 juta ton (Kompas, 4/12/2020).

Badan Pusat Statistik mencatat, pada Januari-Oktober 2020, ekspor minyak kelapa sawit Indonesia mencapai 14,003 miliar dollar AS, naik 13,63 persen dibandingkan periode yang sama 2019 dengan nilai ekspor 12,32 miliar dollar AS. Ekspor minyak kelapa sawit berperan hingga 11,2 persen terhadap ekspor nonmigas pada periode tersebut.

Seiring naiknya harga minyak sawit, harga referensi CPO untuk penetapan bea keluar periode Januari 2021 ikut naik. Harga referensi itu 951,86 dollar AS per ton, naik 9,31 persen dibandingkan periode Desember 2020 yang 870,77 dollar AS per ton.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 mencatatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) jumbo mencapai Rp 234,7 triliun. Dalam laporan realisasi APBN tahun lalu, Kementerian Keuangan menyebut SILPA didapat karena tidak terealisasinya sejumlah program pemerintah di tahun 2020.

Adapun realisasi defisit anggaran sepanjang 2020 hanya 956,3 triliun atau setara dengan 6,09% dari PDB. Sedangkan realisasi pembiayaan anggaran tahun lalu, mencapai Rp 1.190,9 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, besarnya SILPA tahun lalu diantaranya berasal dari anggaran pemerintah yang ditempatkan di perbankan. Penempatan dana ini sebagai salah satu agenda Program PEN. Nilainya, mencapai Rp 66,7 triliun.

Selain itu, SILPA juga akan dialihkan (carry over) ke APBN 2021. Nilainya, mencapai Rp 50,9 triliun. Dana ini bakal digunakan untuk mendanai program vaksinasi virus korona dan stimulus usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). "Ini yang sudah ada di dalam UU APBN untuk kemampuan gunakan SILPA 2020. Kami terus maksimalkan sumber-sumber yang ada sehingga pembiayaan APBN akan sebaik, ujar Menkeu.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penerimaan pajak tahun lalu sebesar Rp 1.070 triliun atau hanya 89,3% dari outlook Rp 1.198,8 triliun. Alhasil, realisasi tahun lalu mencatat shortfall Rp 128,8 triliun. Adapun target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar Rp 1.229,6 triliun atau naik Rp 159,6 triliun sekitar 12,9% dari realisasi tahun 2020.

Secara terperinci, penerimaan pajak penghasilan (PPh) migas 2021 ditargetkan sebesar Rp 45,76 triliun, meningkat 27,4% dari realisasi tahun lalu yang sebesar Rp 33,2 triliun. Sementara target penerimaan pajak non-migas pada tahun ini sebesar Rp 1.183,84 triliun, naik 12,4% dari realiasi 2020 sebesar Rp 1.036,8 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan pajak di tahun ini akan dipengaruhi oleh keberlanjutan pemulihan ekonomi di tengah penanganan pandemi korona. Namun, hingga saat ini, pemerintah belum memberikan sinyal untuk merevisi target pajak 2021.

Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kemkeu Hestu Yoga Saksama memastikan, pada 2021 pihaknya tetap menjalankan intensifikasi dan ekstensifikasi basis pajak. Walaupun, ia tidak memungkiri ke depan akan terkendala kebijakan pembatasan sosial.

Pemerintah mengajukan vaksin gratis kepada konsorsium Gavi-Covax Facility sebanyak 108 juta vaksin, untuk mendukung pengadaan vaksin dan program vaksinasi tahun ini.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, dirinya dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah meneken formulir B sebagai syarat resmi pengajuan permintaan vaksin gratis. Formulir permohonan tersebut diteken oleh dua menteri itu pada Kamis (7/1).

Permintaan vaksin gratis dari program yang digalang badan kesehatan dunia atau WHO dengan para produsen vaksin ini akan menambah stok kebutuhan vaksin Indonesia. Kini, Indonesia telah mendapatkan komitmen sebanyak 125 juta vaksin korona dari dari Sinovac, dan akan menandatangani komitmen dengan Pfizer. Indonesia juga telah mendapatkan komitmen sebanyak 50 juta dari Astra Zeneca dan Novavax.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ketersediaan vaksin gratis dari Gavi Covax akan menghemat dana pembelian vaksin dan anggaran vaksinasi tahun ini yang diproyeksikan mencapai Rp 73 triliun. “Vaksin dari Gavi Covax membantu program vaksinasi, “ kata Sri Mulyani, Kamis (7/1).

Kalangan pelaku usaha memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini berada di kisaran 3-4%. Angka itu lebih kecil dari proyeksi pemerintah sebesar 5% maupun perkiraan Bank Indonesia di kisaran 4,8-5,8%. Pelaksanaan vaksinasi, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker), dan perbaikan indikator ekonomi nasional akan memberi dampak positif terhadap perekonomian nasional. Untuk mempercepat pemulihan ekonomi, pemerintah disarankan untuk menjaga demand masyarakat, menurunkan angka positif Covid-19, dan menambah anggaran stimulus

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslanim, Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono dan pengamat ekonomi Bustanul Arifin. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, satunya harus memberikan selang-selang pernapasan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) supaya tidak terjadi permanen interment yang sekarang ini posisinya temporary interment. Pergerakan itu dari anggaran pemerintah, ada progam-program yang memang harus dijalankan dalam rangka menjaga roda perekonomian.

Sutrisno mengatakan stimulus tahun ini sebesar Rp 372 triliun atau lebih kecil dari tahun lalu Rp 695 triliun. kurang dari 2% atau 2,5% dari PDB kita. Bustanul Arifin menyebutkan pergerakan ekonomi sudah mulai meningkat dari bulan ke bulan pada Agustus hingga November lalu. Contohnya, Purchasing Manufactur Index (PMI) sudah mulai meningkat, penjualan mobil motor juga sudah mulai naik, business confiendence index meningkat, IHSG meningkat. dia menilai pemberlakuan PPKM akan berdampak terhadap pemulihan dan juga transformasi perekonomiant. Kelas menengah dan atas itu berkontribusi kurang lebih 84% dari total spending kita. ekonomi kita 56- 57% tergantung dari konsumsi dalam negeri, Dia menyarankan agar stimulus diperpanjang lebih dari 6 bulan seiring dengan masa vaksinasi yang akan memakan waktu 1 tahun hingga 1,5 tahun.  kelas menengah itu uangnya masih di bank, ada Rp 1.000 triliunm sebagian masuk ke pasar modal, makanya indeks (IHSG) kita naik terus.

 Sutrisno mengatakan, dampak pandemi ke dunia usaha paling parah seperti hotel, pariwisata, restoran, dan penerbangan, sektor otomotif, tekstil dan sebagainya. Ada yang moderat seperti perlengkapan, alat elektronik. Ada juga yang bagus seperti kesehatan, farmasi dan telekomunikasi. Tentu overall dukungan harus diberikan mulai dari kebijakan fiskal yang ekspansi dengan pajaknya jangan terlalu diperas. Kemudian moneternya juga restrukturisasi yang perlu diperpanjang waktunya. Sementara sektor yang sudah siap seperti farmasi dan telekomunikasi mungkin didorong untuk ekspansi.

Rosan pun menuturkan bahwa UU Ciptater baru bisa berjalan setelah RPP dan peraturan presiden keluar dimana sesuai dengan amanat UU adalah tiga bulan setelah disahkan atau pada awal Februari 2021.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bustanul Arifin memperkirakan paling cepat semester II sudah mulai positif, sektor yang positifnya cukup tinggi. Seperti pertanian yang ditunjang oleh stabilnya harga CPO Indonesia karena penyerapan biofuel di dalam negeri.