Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kerja Sama (KKKS) telah menyelesaikan Procurement list 2021 yang memuat 1.481 paket tender dengan nilai US$ 6,05 miliar, sepanjang 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 86,98% akan diselesaikan pada Juli 2021. Adapun pengadaan secara bulanan, paling besar dilaksanakan pada bulan Januari 2021 sebesar 22,91% dari keseluruhan paket pengadaan. 

Dalam kondisi tantangan masa pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan perlambatan ekonomi saat ini diperlukan berbagai pembenahan dan terobosan baru dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa hulu migas. Selesainya procurement list adalah salah satu upaya untuk memastikan tidak ada keterlambatan pekerjaan Kontraktor KKS karena ada kendala di pengadaan di tengah situasi yang masih ada pembatasan kerja dalam rangka protokol kesehatan Covid-19.

Ditengah upaya mempercepat pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan kualitas dan efisiensi, target tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) minimal 57% termasuk memberikan kesempatan kedua kepada UMKM agar terlibat menjadi pemasok barang dan jasa hulu migas. Procurement list yang disusun sudah sejalan dengan strategi dan program SKK Migas agar tahun 2021 no decline. dengan makin tingginya target pengeboran serta TKDN yang sudah dicanangkan oleh pemerintah kepada SKK Migas dan KKKS, maka diharapkan para vendor dapat segera mempersiapkan sumber daya yang diperlukan termasuk teknologi dan pembiayaan.

Terkait upaya meningkatkan kemampuan industri dalam negeri sehingga TKDN dapat meningkat, SKK Migas berusaha semaksimal mungkin untuk mencari cara terbaik dalam menjembatani antara kegiatan operasi dan pemenuhan TKDN. Salah satu upayanya adalah secara rutin melaksanakan kegiatan vendor day. Melalui kegiatan itu dapat terjadi interaksi dan diskusi antara SKK Migas, Kontraktor KKS, penyedia jasa maupun calon penyedia jasa.

(Oleh - IDS)

Ekspor sarang burung walet (SBW) sepanjang 2020 mencapai Rp 28,90 triliun, atau meningkat 2,13% dari 2019 yang sebesar Rp 28,30 triliun. Ekspor sarang walet menjadi salah satu penyumbang utama pada peningkatan ekspor produk pertanian tahun lalu. Tren ekspor SBW menunjukkan peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir. Hal itu karena rumah dari burung walet (Collocalia sp) itu dipercaya memiliki khasiat bagi kesehatan dan banyak dihasilkan di Pulau Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi. SBW dapat hidup baik dengan ekosistem yang terjaga, mulai dari hutan, laut dan sungai. 

Saat ini, SBW yang diperdagangkan merupakan komoditas binaan dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian (Kementan) untuk produktivitasnya. Untuk pendampingan eksportasi, mulai dari harmonisasi aturan, persyaratan teknis sanitasinegara tujuan, dan bimbingan teknis sanitari dan keamanan pangan (food safety) dilakukan oleh Barantan Kementan. Partisipasi dan dukungan dinas pertanian, peternak dan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan komoditas SBW sangat diperlukan. Salah satunya terhadap penyakit flu burung atau avin influenza (AI).

(Oleh - IDS)

Pada 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran insentif usaha dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional senilai Rp 20,26 triliun. Insentif mencakup pajak ditanggung pemerintah, pengembalian Pajak Penghasilan (PPh) impor, dan pengembalian pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Insentif dunia usaha di luar insentif perpajakan untuk bidang kesehatan serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Fasilitas insentif bidang kesehatan seperti PPh Pasal 22 impor dan PPN untuk produk farmasi. Adapun insentif pajak UMKM berupa PPh final UMKM ditanggung pemerintah. Seluruh insentif pajak diberikan hingga 31 Desember 2020.

Salah satu insentif dan fasilitas pajak yang mesti diprioritaskan pemerintah pada tahun ini terkait sektor kesehatan. Pemberian insentif dan fasilitas pajak diarahkan untuk mendorong keterlibatan swasta dalam percepatan program vaksinasi.

Per November 2020, utang luar negeri Indonesia 416,587 miliar dollar AS atau sekitar Rp 5.860 triliun. Jumlah itu terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral 206,526 miliar dollar AS dan utang swasta 210,061 miliar dollar AS.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono menyampaikan, utang luar negeri Indonesia tumbuh 3,9 persen secara tahunan. Menurut data BI, dari jumlah itu, sebesar 349,777 miliar dollar AS di antaranya berupa utang jangka panjang atau periodenya lebih dari setahun.

Pengusaha minta pemerintah membuka akses vaksinasi Covid-19 untuk swasta. Akses tersebut untuk mendistribusikan dan mengimpor vaksin secara mandiri.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, Minggu (17/1/2021), mengatakan, pengusaha swasta berharap dilibatkan dalam proses distribusi dan pembelian vaksin.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, pada dasarnya, seluruh lapisan masyarakat harus mendapat kesempatan yang sama untuk mengakses vaksin secara gratis. Peran pihak swasta penting untuk mempercepat distribusi program vaksin gratis pemerintah. Namun, bukan untuk meraih keuntungan dari bisnis vaksin.

Tauhid menyarankan agar keterlibatan swasta dibatasi. Perusahaan bisa membantu mendistribusikan vaksin kepada karyawan dan keluarga karyawan secara gratis, tetapi tidak diperbolehkan menjual kembali vaksin itu ke masyarakat luas melalui mekanisme pasar. Dalam hal ini, peran pihak swasta adalah mendukung program pemerintah.

Pemerintah merevisi target rasio perpajakan terhadap produk domestik bruto pada tahun ini sejalan dengan masih lunglainya pemulihan ekonomi nasional dan banyaknya insentif fiskal yang diberikan kepada wajib pajak. Pemangkasan ini sekaligus mencerminkan sikap realistis pemerintah dalam memandang prospek ekonomi pada tahun ini. Pemerintah menetapkan target rasio perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun ini sebesar 8,18%. Angka tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan target awal  otoritas fiskal.

Pemerintah menjelaskan, proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara pada tahun ini, terutama dari sisi penerimaaan. Selain itu, setoran negara juga masih menghadapi tantangan belum optimalnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam nonmigas. Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi utuk menggenjoot penerimaan dan meningkatkan rasio perpajakan pada tahun ini.

Pertama, penyempurnaan peraturan perpajakan dalam rangka meningkatkan aktivitas ekonomi, termasuk perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang telah dijalankan pada tahun lalu. Kedua, optimalisasi penerimaan perpajakan yang berdasarkan perbaikan aktivitas ekonomi terutama PPh dan pajak pertambahan nilai (PPN). Ketiga, perluasan basis pajak baru, termasuk ekstensifikasi barang kena cukai. Keempat, penyempurnaan teknologi dan informasi perpajakan. Kelima, peningkatan kepatuhan dan pengawasan perpajakan. Keenam, relaksasi prosedur kepabeanan dan pengembangan layanan kepabeanan dan cukai berbasis digital untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Ketujuh, pemberlakuan insentif fiskal yang lebih tepat, terukur, dan berasaskan pada keadilan ekonomi.

(Oleh - IDS)

Emiten pertambangan mineral, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya menyangkut kasus gugatan Budi Said sehingga perseroan dihukum membayar kerugian mencapai Rp 817,4 miliar. Perseroan melalui kuasa hukumnya akan menempuh upaya hukum dengan mengajukan banding atas putusan PN Surabaya terhadap kasus itu. ANTM dinyatakan terbukti telah berbuat melawan hukum atas hilangnya 1.136 kilogram atau 1,1 ton emas yang dibeli Budi Said setara Rp 817,4 miliar.

Adapun, pengusaha asal Surabaya ini mengaku telah membeli 7 ton emas di Butik Emas Logam Mulia Surabaya I Antam setelah ditawarkan diskon harga oleh beberapa oknum pekerja di gerai itu. Namun, Budi hanya menerima 5,9 ton emas, sedangkan sisanya atau sebesar 1,1 ton tidak diterima. ANTM tidak pernah menerapkan harga diskon dan hanya bertransaksi dengan harga yang dikeluarkan secara resmi oleh perseroan.

Dalam Gugatannya, Budi Said meminta perseroan memberikan tambahan Logam Mulia dengan mengacu pada harga diskon yang dijanjikan oleh pihak tidak berwenang. ANTM menganggap gugatan ini tidak masuk akal dan tidak berdasar. Oknum-oknum yang terlibat dalam kasus ini juga telah dijatuhi hukuman pidana. Perseroan pun mengimbau masyarakat agar waspada terhadap penawaran oknum yang memberikan harga atau skema penjualan logam mulia ANTM yang tidak wajar.

(Oleh - IDS)

Pertumbuhan dana kelolaan instrumen reksa dana berbasis instrumen surat utang syariah atau sukuk cukup unggul sepanjang 2020 lalu. Tahun ini, instrumen jenis ini pun berpotensi kembali banyak diburu investor sebab menjanjikan tingkat keuntungan yang tinggi serta berbasis prinsip syariah. Dari antara berbagai jenis reksa dana syariah yang ada, reksa dana syariah berbasis surat utang mendominasi dengan porsi mencapai 61%. Reksa dana pendapatan tetap memiliki basis aset dasar yakni sukuk negara/korporasi, sedangkan reksa dana sukuk selain berbasis sukuk negara/korporasi juga turut mengikutsertakan instrumen surat berharga koersial syariah (SBKS) bertenor 1 tahun.

Reksa dana pendapatan tetap syariah dan reksa dana sukuk masih ada risiko dari sisi pergerakan harga sukuk, meskipun risiko itu relatif kecil.Harga sukuk yang bergerak dari waktu ke waktu akan membuat kinerja reksa dana yang menjadi produk turunannya ikut terpengaruh. Berbeda dari dua jenis reksa dana lainnya, reksa dana sukuk  dapat memasukkan instrumen SBKS bertenor 1 tahun ke dalam racikannya. Instrumen ini biasanya  memiliki risiko yang tinggi, tetapi tentunya menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi dari surat utang lainnya. Dengan potensi return yang lebih tinggi, peminatnya juga meningkat walau tampak terbatas di kalangan institusi.

Produk reksa dana berbasis obligasi syariah masih layak untuk dikoleksi karena masih dapat memberikan imbal hasil optimal. Prospek reksa dana pendapatan tetap syariah cukup baik pada tahun ini yang diharapkan dapat mendorong nilai AUM industri juga bertumbuh. Prospek lebih cerah jenis reksa dana itu seiring dengan harga sukuk yang lebih rendah sehingga return real diyakini masih akan tinggi. Namun, pertumbuhan lebih agresif dinilai masih akan relatif sulit karena ruang penurunan suku bunga mungkin tersisa satu kali lagi dalam tahun ini. 

(Oleh - IDS)

Segmen produktif bakal menjadi bahan bakar realisasi pinjaman dana industri teknologi finansial khususnya pemberi pinjaman pada 2021. Ekspektasi terhadap kinerja penyaluran pinjaman segmen ini bertolak pada penerapan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan mewajibkan seluruh platform peer to peer lending untuk menambah penyaluran pinjaman segmen produktif. Para platform memang terus berbenah untuk mengikuti ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, iklim bisnis sepanjang 2020 menunjukkan bahwa segmen konsumtif tidak bisa jadi andalan tunggal dikarenakan saat daya beli tertekan, penyaluran pinjaman turut anjlok.

OJK mencatat jumlah akumulasi penyaluran pinjaman kepada sektor produktif baru sebesar 34,97% dari total penyaluran selama industri berdiri. Berdasarkan data AFPI, dari 57 platform yang tercatat masuk kategori produktif, 48 di antaranya juga melayani konsumtif, sedangkan empat platform ikut termasuk kategori syariah. Jumlah platform yang melayani konsumtif hanya ada 30 platform, sedangkan jumlah platform kategori syariah hanya ada enam platform. Hal tersebut membuat asosiasi mendorong agar pelaku usaha melakukan kolaborasi sehingga bisa menggarap dua segmen yang berbeda.

Berdasarkan data AFPI, para pemain industri fintech P2P lending menyalurkan Rp 73 triliun sepanjang 2020, naik 25% secara tahunan dari Rp 58 triliun pada 2019. AFPI pun menargetkan penyaluran pinjaman para platform di 2021 ini mampu mencapai lebih dari Rp 100 triliun. Perusahaan diharapkan dapat menambah jumlah pengguna sehingga menyentuh 1 juta pengguna pada 2021 degan peningkatan penyaluran bulanan kepada para peminjam meningkat di kisaran normal Rp 200 miliar - Rp 300 miliar.

Regulasi baru masih dalam tahap kajian tanggapan dan masukan para stakeholder. Sebagai industri berbasis teknologi yang pengawasannya ditangani sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK, berharap besar industri lebih sehat karena persentase pemain yang mapan lebih banyak. Sebagai platform yang mempertemukan pendana (lender) dan peminjam dana, harapannya regulasi ini bisa menekan risiko fraud dan gagal bayar cicilan. Para lender pun tenang mempercayakan asetnya ke industri P2P lending.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumut melalui Kasubag Program Yuspahri Parangin-angin, Rabu sore (13/1). la menyebutkan, rata-rata hasil panen gabah di Sumut mencapai 5, 15 ton per hektar. la merinci, dari 14 kabupaten tersebut sentra padi tertinggi luas panennya yakni Mandailing Natal 99.293,1 hektar.

Sementara itu data terakhir produksi padi dari 14 kabupaten selama 10 bulan yakni Januari hingga Oktober 2020 capaiannya sebesar 3,343 juta ton. Rata-rata produksi gabah tersebut sudah termasuk hasil panen petani yang varitasnya dibantu pemerintah, la menambahkan takaran 100 Kg padi setelah dikonversi dijadikan beras menjadi 63 Kg.

Tahun 2020 target tanam gabah/ padi Sumut ditetapkan seluas 5.094.000 ton, sedangkan realisasi panen sejak Januari hingga Nopember 2020 sebesar 4.143.142 ton lebih.