Masyarakat pengguna angkutan publik jarak jauh menyambut baik rencana pemerintah untuk memanfaatkan alat tes Covid-19 buatan dalam negeri, GeNose.

Dari keterangan tertulis yang dikutip Kompas, Senin (25/1/2021), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, alat deteksi Covid-19 Gadjah Mada Electric Nose (GeNose) akan digunakan secara acak pada moda transportasi bus dan kereta mulai 5 Februari 2021.

Alat ini berbeda dengan alat tes lain yang ada sekarang. GeNose menggunakan embusan napas untuk menentukan apakah seseorang terinfeksi Covid-19 atau tidak. Hasil pemeriksaan tes menggunakan sistem kecerdasan buatan dan bisa selesai hanya dalam waktu beberapa menit dengan tingkat akurasi di atas 90 persen.

Selain cepat, pemeriksaan dengan GeNose juga berbiaya sangat murah, yakni Rp 15.000-Rp 25.000. Budi menjelaskan, pengecekan Covid-19 dengan GeNose dilakukan pertama kali di moda transportasi kereta api dan bus karena harga tiket pada rute tertentu lebih murah daripada biaya pengecekan Covid-19 dengan tes cepat (rapid) antigen atau PCR.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menujukkan pertengahan tahun 2020, total asset konglomerasi keuangan sudah bernilai Rp 7.486 triliun. Angka itu setara 63,6% dari total aset Sistem Jass Keuangan (SJK) secara industri.

Dari jumlah total asset tersebut dominasi konglomerasi keuangan dipimpin oleh entitas utama yakni perbankan sebesar 95,7%.

Dua teratas diisi grup pelat merah. Grup Bank Rakyat Indonesia (BRI) berada di puncak dengan aset Rp 1.404,9 triliun. Menyusul Grup Bank Mandiri dengan aset Rp 1.375,4 triliun. Posisi ketiga diiisi grup swasta, yakni Bank Central Asia (BCA) dengan aset Rp 983,8 triliun.

Dari BUMN datang dari penggabungan tiga bank syariah milik bank BUMN yakni PT Bank Mandiri Syariah, PT Bank BRI Syariah Tbk dan PT Bank BNI Syariah. Bank hasil merger itu nantinya akan memiliki modal inti Rp 20,4 triliun. Malah tahun 2022 bank yang bernama Bank Syariah Indonesia ini bisa naik ke BUKU IV dengan modal inti minimum Rp 30 triliun.

Izin impor bawang putih didesak segera terbit untuk menjaga kepastian pasar, di tengah kondisi stok carryover sebanyak 175.000 ton yang diproyeksi hanya cukup memenuhi kebutuhan kuartal I/2021. Ketua II Pelaku Usaha Bawang Putih dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo) Valentino menjabarkan kebanyakan importir mengantongi surat persetujuan impor (SPI) yang baru diterbitkan pada Oktober dan November 2020, serta masih dalam proses merealisasikan impor sampai dengan 31 Desember 2020

Bagaimanapun, dia memperingatkan keamanan stok bawang putih akan sangat bergantung pada tingkat konsumsi bulanan. Konsumsi bawang putih selama pandemi cenderung turun dari yang normalnya mencapai 48.000 ton per bulan menjadi 40.000 ton sebulan. Menurutnya, turunnya konsumsi bawang putih tidak terlepas dari aktivitas industri yang terbatas selama pandemi. Konsumsi dari usaha katering yang memasok makanan ke para pekerja pun turun.

Komisioner KPPU Taufik Ariyanto mengatakan potensi gejolak harga bawang putih bisa kembali terulang jika impor tidak dilakukan pada masa kritis, yakni Maret, karena stok awal April diyakini akan defisit. Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto pun melaporkan potensi berkurangnya pasokan bawang putih mulai April 2021. “Sekarang masih ada stok sisa 2020 yang berjumlah 134.000 ton. Sehingga untuk akhir Januari perkiraan sisa stok 85.000 ton, akhir Februari 42.000 ton. Mulai Maret, April sudah mengalami shortage untuk kebutuhan

(Oleh - HR1)

Pemotongan daging di Rumah Potong Hewan – Meat Business Center (RPH-MBC) berkurang sebagai dampak kenaikan harga daging sapi di pasaran saat ini yang menembus Rp134.000 per kg. Misalnya RPH Kecamatan Baleendah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, dalam kondisi normal rata-rata dilakukan pemot ongan sebanyak 22 hingga 25 ekor sapi per harinya. Namun sejak awal tahun ini, berkurang menjadi rata-rata 19 ekor per hari. “Kalau di RPH kegiatan motong masih berjalan seperti biasa. Memang ada pengurangan, sejak tanggal 1 Januari hingga sekarang itu hanya 19 ekor sapi per harinya. Hal ini karena dampak kondisi harga sapi meningkat tajam di ting kat global,” ungkap Kepala UPTD RPH Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Cecep Hendrayadi, Senin (25/1).

Harga jenis sapi Bx atau Australia saat ini, urai Cecep, berat hidup berkisar antara Rp48.000 hingga Rp51.000 per kg. Naik dari harga dari semula berkisar antara Rp43,500 hingga Rp44.500 per kg. “Sementara harga karkas [tulang daging] saat ini berkisar antara Rp93.000 hingga Rp95.000 per kilonya. Adanya kenaikan ini, membuat sebagian bandar beralih ke sapi lokal atau Jawa,” terang Cecep. Untuk harga sapi lokal saat ini, lanjut Cecep, berat hidup sekitar Rp45.500, harga karkas Rp91.000, dan harga daging has di pasaran berkisar antara Rp115.000 hingga Rp125.000 per kg.

Sementara itu, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Bandung Gin Gin Ginanjar mengatakan pihaknya terus berko ordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait kelangkaan daging sapi akibat harganya yang naik. Menurutnya, berkurangnya pemotongan daging sapi bukan dise babkan karena kelangkaan hewan, tetapi dengan kondisi harga yang tinggi. Para pengusaha khawatir akan berkurangnya pembeli sehingga daging segar yang sudah dipotong akan menumpuk dan tidak terjual. 

Kenaikan harga daging sapi di Jawa Barat ternyata sudah terjadi sejak Juli 2020 lalu karena seretnya pasokan sapi dari Australia. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jabar Jafar Ismail mengatakan kenaikan harga daging sapi sudah menjadi konsen Kementerian Perdagangan. Saat ini upaya mengembalikan pasokan tengah dilakukan walau harga masih tinggi. Jabar menurutnya terdampak karena 90% kebutuhan daging sapi masih dipenuhi oleh pasokan luar daerah bahkan luar negeri terutama Austalia. Sapi dari Australia sendiri pada tahun lalu sudah mengalami kenaikan hingga US$3,6 per kg. Sementara bakalan sapi pada Januari-Februari juga terkerek sebesar US$3,9 per kg. Kenaikan harga daging sapi di Jabar sendiri menurutnya tidak akan terlalu berpengaruh besar mengingat saat ini ini permintaan tidak banyak akibat tutupnya sejumlah hotel, restoran dan kafe karena pembatasan kegiatan. “Jumlah pemotongan juga berkurang,” ujarnya.

(Oleh - HR1)

Pelaku industri keramik mengharapkan langkah konkret dari pemerintah agar target substitusi impor 35% dapat tercapai. Produk impor keramik dari China, India, dan Vietnam terus meningkat sehingga defisit perdagangan ekspor dan impor keramik dari tahun ke tahun kian lebar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka defisit telah mencapai US$1,1 miliar sejak 2015 hingga 2020. Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menilai penerapan instrumen safeguard sejak 2018 belum cukup efektif menahan impor. Selain itu, ada pula penipisan ketebalan keramik yang secara tidak langsung menjadi penurun kualitas produk untuk mengejar efisiensi biaya pengiriman. Untuk itu, Asaki saat ini sedang mengajukan perpanjangan safeguard yang akan berakhir pada Oktober mendatang dengan besaran bea masuk harus lebih besar minimal 35%—40% dibandingkan dengan sebelumnya, yakni 19%—23%. 

Sementara itu, dalam keterangan tertulisnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan siap membangkitkan kembali kejayaan industri keramik nasional seperti pada 2014 sebagai produsen nomor empat di dunia. Kemenperin mencatat, hingga saat ini kekuatan industri ubin keramik di Indonesia ditopang sebanyak 37 perusahaan yang tersebar di Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatra Utara, dan Sumatra Selatan. Total kapasitas produksi terpasang sebesar 537 juta m2 atau 8,14 juta ton per tahun yang menyerap tenaga kerja hingga 150.000 orang. 

(Oleh - HR1)

Pemerintah berencana memperketat syarat dan ketentuan bagi investor yang telah menikmati fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan atau tax holiday. Pasalnya, sejauh ini realisasi dari rencana penanaman modal oleh wajib pajak yang menerima fasilitas tersebut masih kecil. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan saat ini pemerintah tengah merancang pengetatan batas waktu tersebut. Bahlil menambahkan, pengetatan ini dilakukan karena investasi memiliki efek berganda yang cukup besar. Artinya, yang dibutuhkan oleh pemerintah tidak hanya komitmen tapi juga realisasi sehingga bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja. 

Sebanyak 82 wajib pajak itu mencatatkan investasi Rp1.261,2 triliun. Adapun nilai dari 3 wajib pajak yang merealisasikan penanaman modal bernilai Rp27,15 triliun. Peneliti Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan efek tivitas vaksinasi menjadi kunci bagi investor untuk merealisasikan investasinya. (Oleh - HR1)

Polemik mengenai pajak digital kembali menyeruak pasca dirilisnya laporan United States Trade Representative (USTR). Hal ini menandai bahwa negosiasi yang dilakukan Indonesia belum membuahkan hasil. Sumber Bisnis di Kementerian Keuangan mengatakan otoritas fiskal telah melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) terkait dengan pajak digital. Negosiasi ini dilakukan menyusul dikirimkannya surat balasan dari pemerintah kepada USTR pada Juli tahun lalu.

“Mereka [USTR] protes dengan skema pemajakan Indonesia, baik [pajak transaksi] digital maupun pemajakan impor software,” kata sumber Bisnis, Senin (25/1). Dia menjelaskan, sebenarnya negosiasi telah dilakukan sejak bulan-bulan sebelumnya. Bahkan, sebelum pandemi Covid-19 melanda Indonesia atau tepatnya pada awal tahun lalu. Namun, ultimatum AS melalui USTR menguat pascapemerintah mengesahkan UU No. 2/2020 yang di dalamnya memuat substansi me nge nai pemajakan atas transaksi digi tal, termasuk pungutan pajak peng hasilan (PPh). 

Dalam laporan itu, AS menuding skema pemajakan yang disiapkan oleh Indonesia diskriminatif, karena hanya menyasar subjek pajak nonresiden. (Bisnis, 25/1). Dengan kata lain, AS mendesak Indonesia untuk melakukan perbaikan skema pemajakan digital. Persoalannya, skema itu telah dituangkan di dalam UU No. 2/2020. Alhasil, perubahan hanya bisa dilakukan melalui amendemen. Sementara itu, Dirjen Pajak Suryo Utomo tidak merespons pertanyaan yang disampaikan Bisnis terkait dengan strategi pemerintah ke depan. Demikian pula dengan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama. Namun sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan bahwa UU No. 2/2020 memberikan equal treatment bagi setiap subjek pajak. 

Di satu sisi, ini adalah sikap tegas dari Indonesia karena menolak intervensi AS. Akan tetapi di sisi lain, aksi pemerintah masih terkesan lamban. Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani menilai aturan pajak digital sudah cukup jelas. Menurutnya, pada prinsipnya aturan ini berlaku untuk seluruh negara. Selama perusahaan itu mendapatkan penghasilan di negeri ini, maka waj ib membayar pajak. (Oleh - HR1)

Pemerintah semakin gencar kampanyekan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di dalam negeri.

Mendukung hal tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak ikut serta dalam uji coba mobil listrik milik PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) dan kesiapan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) PLN di PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Embong Wungu, Senin (25/1).

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur Nyoman S Astawa menyatakan siap untuk mendukung tantangan tersebut, mengingat Jawa Timur dikenal memiliki Sumber Daya Manusia yang mumpuni dan tingginya potensi electric vehicle untuk semakin dikembangkan dan dimanfaatkan secara massif.

Chief Operation Officer Kalla Beton, Syam'un Saebe mengatakan di Hut ke-25 ini, pihaknya mampu mengukir sejumlah prestasi. Anak perusahaan Kalla Group ini menuai pertumbuhan positif dengan pendapatan meningkat dua persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Beberapa peningkatan performa di berbagai sektor yang akan dilakukan diantaranya penambahan armada untuk pelayanan ready mix dan peningkatan kapasitas produksi bata ringan. Kemudian peningkatan produksi dan penjualan di sektor precast seperti paving blok dan variannya seperti cansteen, topiuskup yang merupakan produk unggulan Kalla Beton dalam beberapa tahun belakangan ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah masih menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) perpajakan terkait Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Menurut dia, RPP tentang perpajakan ini akan meningkatkan reputasi LPI di mata para calon investor.

Menkeu menambahkan, LPI nantinya bisa menyetor dividen maksimal 30% kepada negara. Pemberian dividen ini pun sudah sesuai ketentuan yang ada. Besaran maksimal dividen ini tetap memberikan kekuatan kas kepada LPI.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2020 tentang modal awal LPI, pemerintah memberikan modal awal sebesar Rp 15 triliun kepada SFW yang bernama Indonesia Investment Authority (INA). Modal LPI akan bertambah hingga 75 trillun, sumber modal ini berasal dari APBN.