Startup teknologi finansial (fintech) payment gateway Xendit mendapat pendanaan seri B sebesar US$ 64,6 juta atau Rp 938 miliar pada bulan lalu. Pendanaan tersebut akan digunakan perusahaan untuk menyasar pasar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tahun ini.

Inbound Sales Team Lead Xendit Patricia Muljadi mengatakan, perusahaan mengincar pasar UMKM karena potensinya besar. "Sentimen UMKM di Indonesia sangat besar," katanya dalam acara konferensi pers virtual pada Jumat (23/4).

UMKM merupakan penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar lebih dari 60%. UMKM mempekerjakan mayoritas tenaga kerja di Indonesia.

Peningkatan jumlah UMKM yang memakai layanan Xendit terjadi seiring dengan banyaknya UMKM yang mendigitalisasi bisnisnya selama pandemi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam 11 bulan hingga saat ini sudah ada 4,7 juta UMKM baru yang beralih ke digital dengan jumlah total sebanyak 12,7 juta UMKM yang go-digital.

CEO and Co-Founder of Xendit Moses Lo mengatakan, program tersebut dibuat dengan tujuan untuk mendukung dan memberdayakan UMKM, sembari mengadopsi transaksi digital. "Masyarakat Indonesia kini memiliki berbagai pilihan metode pembayaran, dan UMKM harus dapat memfasilitasi hal tersebut," kata Moses. Diketahui, perusahaan yang berdiri sejak 2016 ini telah mencatatkan transaksi sebanyak 65 juta kali dengan pembayaran US$ 6,5 miliar per tahun. Xendit juga mencatatkan persentase tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) setiap tahunnya sebesar 700%. Pada Maret lalu, Xendit telah mendapat pendanaan seri B sebesar US$ 64,6 juta yang dipimpin oleh perusahaan modal ventura Accel. Sehingga, total Xendit telah mengumpulkan pendanaan hingga US$ 88 juta.

(Oleh - HR1)

AS menerbitkan proposal pemungutan pajak dari raksasa teknologi yang mendapatkan laba lebih dari US$ 100 miliar di negara lain. Ada enam perusahaan yang masuk kriteria, salah satunya Google.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) berencana menerbitkan proposal pemungutan pajak dari raksasa teknologi yang mendapatkan laba lebih dari US$ 100 miliar atau Rp 1.455 triliun di negara lain. Ini dinilai bisa menimbulkan pertentangan dengan big tech seperti Google, Facebook, dan Apple. Analis kebijakan pajak di Bloomberg Intelligence Andrew Silverman mengatakan, proposal pajak itu akan ditandatangani Presiden AS Joe Biden bulan ini. Ia menduga, pajak ini bakal digunakan untuk membantu pembayaran tagihan dan rencana pengembang infrastruktur besar-besaran.

Berdasarkan laporan keuangan kuartal terakhir 2020, ada enam perusahaan teknologi yang mempunyai laba di luar AS lebih dari US$ 100 miliar. Mereka di antaranya Apple, Microsoft, Facebook, Google, Intel, dan Amazon.

(Oleh - HR1)

Pemerintah akan melebur empat operator pelabuhan milik negara ke dalam holding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo sebelum akhir tahun ini.

Direktur Utama PT Pelindo II (Persero), Arif Suhartono, mengatakan Pelindo bakal menyatukan permodalan dan mengatur investasi dengan lebih baik. Alokasi belanja modal (capital expenditure) pun dianggap lebih terukur jika dilaksanakan di bawah satu manajemen. Setelah merger, Pelindo akan mengelola bisnis peti kemas hingga 16,7 juta twenty-foot equivalent units (TEUs).

Wacana merger Pelindo muncul menjelang akhir 2019. Saat itu, Elvyn Gani Masassya, yang menjadi Direktur Utama Pelindo II, mengatakan rencana yang sudah lama dibahas tersebut sedang disempurnakan dan akan diselesaikan pada 2020. Namun target itu belum terwujud.

Bila merujuk pada statistik Kementerian Perhubungan pada 2019, Pelindo IV mengelola 25 pelabuhan, paling banyak dibanding Pelindo I, II, dan III. Namun Pelindo II memimpin dalam pengelolaan peti kemas, sebanyak 7,66 juta TEUs.

Produksi baterai untuk kendaraan listrik menjadi fokus baru pemerintah di sektor transportasi. Sumber daya nikel yang melimpah serta proyeksi peningkatan permintaan kendaraan listrik menjadi basis program ini. Pada 2025, pemerintah menargetkan menjadi produsen global baterai kendaraan listrik dan menguasai pasar manufaktur kendaraan listrik regional.

Indonesia Battery Corporation (IBC) memastikan ketersediaan pasokan nikel dan material penyusun baterai lainnya cukup untuk mendukung industri baterai kendaraan listrik.

Ketua Tim Percepatan Proyek Baterai Kendaraan Listrik, Agus Tjahajana Wirakusumah, menyatakan Indonesia memiliki cadangan nikel sebanyak 21 juta ton. Berdasarkan hitungan sementara, kebutuhan nikel untuk mendukung program baterai kendaraan listrik ini akan mencapai 15-16 juta ton hingga 2030.  

Terlepas dari masalah cadangan yang aman, Agus menilai tantangannya justru terletak pada perubahan jenis baterai yang digunakan untuk kendaraan listrik. Perusahaan harus mengantisipasi perkembangan teknologi yang akan menggantikan nickel manganese cobalt (NMC) seperti lithium ferrous phospate (LFP).

Agus menuturkan timnya telah menyortir 11 calon mitra yang merupakan pemain di industri baterai dan kendaraan listrik global. Dari hasil seleksi itu, terjaring tiga kandidat utama. Salah satunya Contemporary Amperex Technology Co, Ltd (CATL).

Pemerintah mengeluarkan beleid baru tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Lewat peraturan pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2021 yang merevisi beberapa poin dalam PP Nomor 43 Tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Yang terbaru adalah penyelenggara financial technology (fintech) kini juga berkewajiban untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae menjelaskan, dalam PP 61/2021 menetapkan peer-to-peer (P2P) lending atau Pinjol, equity crowdfunding atau urun dana, dan fintech lainnya menjadi pihak pelapor.

Dian menuturkan, dengan ditetapkannya P2P lending, urun dana dan fintech sebagai pihak pelapor, akan mempermudah kerja PPATK dalam menelusuri transaksi mencurigakan di sektor usaha ini.

Menanggapi aturan baru ini Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Kuseryansyah menyatakan, pihaknya siap mendukung kebijakan tersebut. Menurut dia, masuknya fintech sebagi pihak yang wajib melapor transaksi karena fintech masuk kategori penyedia jasa keuangan.

Kementerian Keuangan mencatat, hingga 1 April 2021, realisasi insentif pajak dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 baru terealisasi Rp 14,02 triliun. Pencapaian ini 23,98% dari total pagu anggaran Rp 58,47 triliun, atau masih tersisa Rp 44,45 triliun. 

Insentif pajak tersebut untuk enam program. Pertama, pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terserap 10,55%. Kedua, PPh Final UMKM 16,67%. Ketiga, pembebasan PPh 22 Impor 18,8%. Keempat, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 35,67%. Kelima, penurunan tarif PPh Badan 52,37%. Keenam, pengembalian pendahuluan pajak pertambahanilai (PPN) yang baru 7,9%.

Selain enam insentif ini ada diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan bermotor dan potongan PPN untuk properti. Namun, dua insentif ini belum ada catatan meski sudah berlaku sejak Maret 2021.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai insentif PPh 21 DTP sepi peminat karena yang mengajukan adalah pengusaha selaku pemberi kerja. Sementara yang mendapatkan manfaat insentif ini adalah adalah karyawan. Karena tidak mendapatkan manfaat langsung sebagian pengusaha pilih tidak ikut insentif ini.

Bisnis, JAKARTA — Asa konsensus global mengenai pemajakan atas ekonomi digital kembali surut setelah Amazon.com Inc. mencatatkan margin operasional yang sangat kecil. Kondisi ini kembali membuka perdebatan mengenai batasan margin operasional bagi perusahaan yang menjadi objek dari pajak digital.

Amerika Serikat (AS) melalui proposal yang disusun oleh Departemen Keuangan merancang pengenaan pajak pada 100 perusahaan teknologi terbesar yang berkantor pusat di negara itu.

Garis besar dari rencana tersebut adalah memberlakukan pungutan bagi setiap perusahaan besar dengan margin keuntungan yang melebihi ambang batas tertentu. Namun hingga saat ini angka ambang batas tersebut masih belum final.

Di tengah proses perumusan angka batas ideal itu, Amazon mencatatkan margin operasional perusahaan yang sangat rendah. Perusahaan itu melaporkan margin operasional global di seluruh bisnisnya hanya 5,5%.  Angka tersebut sangat jauh di bawah perusahaan sejenis, di antaranya Facebook Inc. yang mencapai 45,5% dan perusahaan induk Google, Alphabet Inc. yang berhasil membukukan margin hingga 27,5%.

Seorang pejabat Kementerian Keuangan Prancis mengatakan mereka masih memeriksa proposal AS untuk menentukan apakah akan mencakup semua perusahaan multinasional digital.

Namun, AS telah lama menentang perjanjian yang memilih bagian tertentu dari ekonomi, seperti aturan yang hanya memengaruhi perusahaan digital, dan proposal Departemen Keuangan yang baru dimaksudkan untuk membuat cakupan rencana tersebut lebih kuantitatif dan objektif.

Menurut orang-orang yang mengetahui masalah ini, pejabat AS menyadari bahwa kementerian keuangan negara lain mencoba untuk membuat korporasi bermargin rendah masuk dalam ambang profitabilitas, dan Amazon merupakan target dari diskusi ini.

Sementara itu Negeri Paman Sam terus menentang upaya untuk menargetkan perusahaan atau sektor mana pun.

(Oleh - HR1)

Bisnis, SURABAYA — Tren permintaan pasar ekspor komoditas kopi tahun ini diprediksi mengalami peningkatan meskipun masih di tengah pandemi Covid-19. Gabungan Eksportir Kopi Indonesia (Gaeki) Jawa Timur memprediksi kinerja ekspor mampu meningkat hingga 20%.

Sekretaris Gaeki Jatim Ichwan Nursidik mengatakan peningkatan itu seiring dengan adanya potensi sejumlah pengembangan pasar baru. Pasar baru yang potensial bagi komoditas kopi Jatim yakni Irak, Iran, Lebanon, UEA, Filipina, Malaysia, dan China terutama untuk jenis kopi olahan.

Data Gaeki menyebutkan bahwa ekspor kopi Jatim pada 2020 mencapai 64.621 ton dengan total nilai US$138,5 juta atau turun dibandingkan dengan 2019 yang mampu mencapai 70.238 ton atau US$148,9 juta.

Kinerja ekspor kopi 2019 lebih tinggi jika dibandingkan dengan kinerja ekspor 2018 yang mencapai 66.881 ton atau US$154,8 juta.

Ichwan menyatakan dengan mulai bergeraknya roda perekonomian, awal tahun ini ekspor kopi Jatim juga menunjukan tren yang positif.

Pada kuartal I/2021 tercatat sudah ada ekspor kopi sebanyak 23.102 ton dengan nilai US$46,3 juta. Volume ekspor itu meningkat 52% dibandikan dengan kuartal I/2020 yakni 15.193 ton atau US$33,5 juta.

Bahkan, lanjut Ichwan, jika melihat kinerja dari bulan ke bulan, ada tren peningkatan yang bagus, dari Januari 2021 ekspornya 6.693 ton atau US$13,7 juta

Kemudian Februari meningkat menjadi 7.227 ton atau US$14,6 juta, dan pada Maret naik lagi menjadi 9.236 ton atau US$17,8 juta.

“Pasar ekspor pada Maret lalu ini cukup bagus, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, bahkan dibandingkan Maret 2020 ada tren kenaikan sampai 101%, karena Maret tahun lalu volumenya hanya terealisasi 4.606 ton,” imbuhnya.

Ichwan menambahkan dari data kinerja ekspor kopi Jatim selama kuartal I/2021, sebanyak 17,8 juta kg dikontribusi oleh kopi jenis Robusta dengan nilai US$31,9 juta, disusul kopi olahan 4,51 juta kg dengan nilai US$11,4 juta, serta kopi jenis Arabika sebanyak 669.330 kg dengan nilai US$2,95 juta.

Berdasarkan data dari Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) Sumut, volume ekspor biji kopi melalui Pelabuhan Belawan hingga Februari 2021 menuju Amerika Serikat adalah 4.263 ton atau memberi andil sebesar 44,77% terhadap ekspor kopi Sumut.

Adapun nilai ekspornya mencapai US$17,33 juta atau memberi andil sebesar 43,12% terhadap total nilai ekspor kopi Sumut.

Sementara itu, volume ekspor kopi Sumut sepanjang 2020 menuju Negeri Paman Sam adalah 28.824 ton.

(Oleh - HR1)