Bisnis, JAKARTA – Setelah menunda cukup lama, pemerintah akhirnya mulai merumuskan skema mengenai implementasi pajak penghasilan bentuk usaha tetap dengan mengacu pada UU No. 2/2020 tentang Penetapan Perppu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Beleid yang diundangkan pada tahun lalu itu memang mengakomodasi sejumlah ketentuan terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh) atas Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memiliki kehadiran ekonomi di Indonesia.

Pajak Transaksi Elektronik (PTE) dikenakan atas transaksi penjualan barang dan/atau jasa dari luar Indonesia melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) kepada pembeli atau pengguna di Indonesia yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri, baik secara langsung maupun melalui PPMSE luar negeri.

Ada dua catatan yang mendasari mendesaknya penyusunan aturan turunan mengenai PPh ekonomi digital itu. Pertama, lolosnya Indonesia dalam investigasi pajak digital yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) melalui United States Trade Representative (USTR).

Fakta tersebut menguatkan posisi Indonesia untuk menegakkan kedaulatan pajak. Memang, pemerintah berkomitmen untuk menunggu konsensus yang tengah difasilitasi oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor mengatakan memang belum ada aturan turunan dari UU No. 2/2020 terkait dengan pengenaan PPh terhadap BUT.

Pemerintah hanya menerbitkan PP No. 30/2020 tentang penurunan tarif PPh bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbatas (PT) sebagai aturan turunan dari UU No. 2/2020. Dalam PP tersebut diatur persyaratan penurunan tarif PPh bagi PT.

(Oleh - HR1)

Di hari-hari yang sibuk pada November 2001 di Doha, Qatar, World Trade Organization meluncurkan inisiatif untuk mengekang subsidi perikanan yang mengancam ekosistem laut. Setelah 20 tahun berlalu dan sebuah pandemi global melanda bumi ini, mimpi itu masih belum terwujud.n

Usai diluncurkan, penjabaran mandat negosiasi disepakati pada 2005 dan diadopsi menjadi salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2015.

Di markas PBB itulah para pemimpin menjanjikan langkah-langkah transformatif untuk mengakhiri penangkapan ikan yang berlebihan dan ilegal.

World Trade Organization (WTO) sebenarnya telah melewati tenggat penyelesaian negosiasi yang ditetapkan pada 2020 karena pandemi dan komplikasi akibat negara-negara yang minta mendapat pengecualian.

Kini, di bawah kendali Ngozi Okonjo-Iweala, garis finis dari upaya panjang itu ditentukan. Mengambil alih markas WTO pada 1 Maret 2021, Okonjo-Iweala dalam pidatonya menyebut isu subsidi perikanan sebagai salah satu fokus utama kepemimpinannya.

Dalam menjembatani urgensi dan komitmen tersebut, dia menyatakan akan menggelar pertemuan menteri pada Juli 2021 dengan sorotan utama pada subsidi perikanan.

Kepala kelompok negosiasi, Duta Besar Santiago Wills dari Kolombia telah menggelar beberapa kali konsultasi berbasis teks sepanjang tahun ini dengan para kepala delegasi.

Dari proses itulah kelompok negosiasi harus menemukan titik tengah yang dapat diterima untuk diberikan kepada para menteri.

Dia mengatakan teks perantara yang berisi ketentuan jalan tengah akan menjadi penting untuk menangkap kemajuan yang dibuat sejak versi terbaru dari draf teks gabungan yang diedarkan pada Desember tahun lalu.

(Oleh - HR1)

Bisnis, JAKARTA -- Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia memproyeksikan pengembang properti kelas menengah dan kelas atas akan bergerak pulih pada tahun ini setelah terdampak pandemi Covid-19 sepanjang 2020.

Wakil Ketua Umum Persa­tu­an Perusahaan Realestat Indo­nesia (REI) Hari Ganie menga­takan tahun ini menjadi titik balik sektor properti khu­susnya pengembang kelas menengah dan atas. Seba­lik­nya, pengembang kelas me­nengah bawah masih ke­sulitan.

Selama Maret—Agus­tus 2021, pe­merintah menge­luarkan kebi­jakan insentif pajak per­tambahan nilai (PPN) ditang­gung pemerintah untuk rumah tapak dan rumah susun ready stock seharga maksimal Rp2 miliar.

Pemerintah juga memberi diskon 50% PPN untuk rumah tapak dan rusun siap huni harga Rp2 miliar—Rp5 miliar.

Menurutnya, REI mengapre­siasi insentif yang diberikan pemerintah itu. Namun, Hari me­ngatakan insentif yang di­berikan masih tanggung untuk menggairahkan properti.

(Oleh - HR1)

Keputusan PT Astra International Tbk terjun ke bisnis pembayaran digital menambah daya tariknya sebagai emiten Bursa Efek Indonesia (BEI). Kepala Riset Henan Putihrai Sekuritas, Robertus Yanuar Hardy, mengatakan layanan pembayaran AstraPay dinilai mampu mendongkrak kinerja perusahaan.

Secara konsolidasi, pendapatan bersih emiten berkode ASII ini turun 4 persen menjadi Rp 51,7 triliun. Laba bersih anjlok 22 persen menjadi Rp 3,7 triliun, dipicu oleh penurunan kinerja semua segmen bisnis yang belum pulih. Laba dari bisnis otomotif, sebagai contoh, menyusut 26 persen.

Senior Vice President Research PT Kanaka Hita Solvera, Janson Nasrial, mengatakan kinerja Astra International berpotensi membaik hingga akhir tahun, dan layanan pembayaran digital ini bisa dikombinasikan dengan Sayurbox dan Halodoc, dua start-up digital yang didanai Astra

ASII menjadi investor utama di Sayurbox dan Halodoc sejak Maret lalu. Astra menyuntikkan dana US$ 5 juta di Sayurbox, yang bergerak di sektor e-commerce hasil pertanian, dan Rp 35 juta kepada Halodoc, platform kesehatan online.

Pemprov DKI Jakarta menjalin kerjasama dengan Pemkab Ngawi. Pemprov DKI Jakarta akan menyerap hasil panen padi dari kelompok tani Kabupaten Ngawi untuk suplai beras warga ibu kota di DKI Jakarta. 

Jakarta punya ketergantungan yang tinggi pada produk pertanian dari luar Jakarta. Bagaimana tidak, lahan hijau di Jakarta hanya tersisa 8 persen. Sebanyak 92 persen lahannya sudah berubah jadi gedung dan jalan. Agar masyarakat ibu kota bisa mendapatkan kepastian dalam hal pasokan beras untuk pemenuhan kebutuhan pangan, maka Pemprov DKI dan juga melalui PT Food Station Tjipinang Jaya menggelar kesepakatan bersama ini.

Sehingga menghasilkan kerjasama yang saling menguntungkan, dimana masyarakat DKI Jakarta tersuplai berasnya dan kelompok tani Ngawi bisa menemukan pasar untuk hasil panen padinya. Jatim ini surplus berasnya 3,5 juta ton. Itu gabungan hasil produksi seluruh gapoktan di Jatim. Jadi menemukan market agar beras dan padi Jatim ini bisa terserap itu menjadi penting.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), siap mendukung pengembangan ekspor Sarang Burung Walet (SBW). Mengingat potensinya yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor dan meningkatkan penghasilan devisa negara.

Nilai ekspor Sarang Burung Walet Jatim pada tahun 2020 adalah 99.43 juta dolar AS dengan total berat 209,5 kilogram. China merupakan pasar utama ekspor SBW disusul Hongkong, Amerika Serikat, dan Singapura.

Untuk mendukung hal tersebut, Disperindag Jatim telah menerapkan sejumlah strategi antara lain memfasilitasi standarisasi, fasilitasi kelancaran proses ekspor melalui koordinasi dengan instansi sektoral terkait kegiatan ekspor. Dengan berbagai strategi maupun kebijakan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor Jatim utamanya pada komoditas Sarang Burung Walet.

Neraca perdagangan industri pengolahan nonmigas sepanjang Januari-Maret 2021 mengalami surplus sebesar US$ 3,69 miliar.Secara kumulatif, nilai ekspor industri pengolahan nonmigas pada Januari-Maret 2021 adalah sebesar US$ 38,96 miliar atau naik 18,06 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya

Industri manufaktur masih mendominasi terhadap capaian nilai ekspor nasional. Sepanjang tiga bulan tahun ini, sektor manufaktur memberikan kontribusi terbesarnya hingga 79,66 persen dari total nilai ekspor nasional yang menyentuh US$ 48,90 miliar.

Aktivitas di Bursa Efek Indonesia (BEI) menurun signifikan sepanjang pekan lalu, 19-23 April 2021. Terbukti, rata-rata harian nilai transaksi saham hanya Rp 8,65 triliun atau turun 11,3% dari pekan sebelumnya senilai Rp 9,76 triliun. Berdasarkan data BEI, aktivitas yang minim juga tergambar dari rata-rata volume transaksi harian Bursa. Selama sepekan, rata-rata volume transaksi mengalami penurunan 5,95% menjadi 14,765 miliar saham dari 15,699 miliar saham pada pekan sebelumnya.

Data rata-rata frekuensi transaksi harian pun menurun 12,44% menjadi 897.876 kali transaksi. Padahal pada pekan sebelumnya, rata-rata frekuensi transaksi mencapai 1.025.495 kali transaksi.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Laksono W. Widodo mengatakan ada beberapa faktor penyebab penurunan aktivitas di pasar modal Tanah Air. Seperti faktor ekonomi yang mulai bergerak meski pandemi Covid-19 masih menghantui di seluruh negara. "Ekonomi yang mulai bergerak ini membuat banyak uang di investor ritel yang diputar balik ke sektor riil," kata Laksono kepada awak media beberapa waktu yang lalu. Terlihat dari sektor manufaktur yang semakin ekspansif seiring meningkatnya pertumbuhan produksi dan permintaan baru. Indeks manufaktur atau Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Maret 2021 mencapai 53,2. Ini merupakan rekor tertinggi dalam satu dekade pengumpulan data. Selain adanya pengalihan strategi investasi ke sektor riil, Laksono menilai ada faktor kompetisi dengan mata uang digital alias cryptocurrency. Meski begitu, Laksono mengatakan hal ini baru kemungkinan karena belum ada data konkret terkait dengan perpindahan atau persaingan tersebut. Namun, Laksono secara pribadi menyatakan kekhawatirannya terhadap kehadiran cryptocurrency atau biasa dikenal uang kripto tersebut. Ia khawatir karena investor ritel mulai menginvestasikan dananya ke uang kripto walau belum tahu secara pasti seberapa besar penetrasinya di Indonesia.

Analis Bahana Sekuritas Muhammad Wafi mengatakan, uang kripto cukup berisiko untuk dijadikan instrumen investasi. Pasalnya mata uang digital ini tidak memiliki aset yang mendasarinya (underlying asset).

"Berbeda dengan saham yang jelas aset tetapnya. Kita beli kepemilikan atas perusahaan yang fisiknya ada," kata Wafi dalam Market Movers, podcast Katadata.co.id dan KBR episode 2, Senin (26/4). Uang kripto dinilai hanya sebatas transaksi mata uang digital. Itu yang membuat uang kripto tidak masuk BEI tapi uang kripto masuknya bursa berjangka. Dengan tidak adanya underlying asset, membuat sifat dari investasi memiliki risiko yang tinggi.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, realisasi investasi pada kuartal I 2021 sebesar Rp 219,7 triliun, naik 4,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Raihan investasi ini terutama ditopang oleh investasi asing. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, realisasi investasi ini juga tumbuh 2,3% dibandingkan kuartal sebelumnya. Penanaman modal asing (PMA) tumbuh 14% dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau 0,6% dibandingkan kuartal sebelumnya menjadi Rp 111,7 triliun. Sedangkan penanaman modal dalam negeri (PMDN)  turun 4,2% dibanding periode sama tahun sebelumnya namun berhasil tumbuh 4,2% dari kuartal sebelumnya.

"Foreign Direct Investment mulai stabil. Pada kuartal I ini, realisasi modal beda tipis dengan penanaman modal dalam negeri," kata Bahlil dalam Konferensi Pers Virtual Realisasi Investasi kuartal I 2021, Senin (26/4). Dia menjelaskan, porsi PMA dari total seluruh investasi masuk saat ini mencapai 50,8%, sedangkan PMDN mencapi 49,2%. Posisi ini berbanding terbalik dibandingkan kuartal sebelumnya di mana porsi PMDN lebih besar dari PMA. Bahlil mengatakan, Singapura masih menjadi negara terbesar asal PMA di Indonesia, yakni US$ 2,6 miliar. Tiongkok berada di posisi kedua dengan nilai US$ 1 miliar, disusul Korea Selatan US$ 900 juta, Hong Kong US$ 800 juta, dan Swiss US$ 500 juta. "Singapura ini memang belum tergoyahkan," ujar dia.

Dia menuturkan bahwa Korea Selatan biasanya berada di posisi nomor lima atau enam. Namun, Negeri Gingseng ini menggeser negara lain seperti Jepang seiring investasi pembangunan Pabrik Hyundai di Indonesia. Menurut dia, pabrik tersebut akan segera rampung sehingga Indonesia bisa memproduksi mobil listrik pada Maret hingga April 2022. Investasi Korea Selatan dalam pembangunan pabrik itu sebesar US$ 1,5 miliar atau setara dengan Rp 20 triliun. Bahlil berpendapat bahwa investor asing sudah mulai berani menanamkan modalnya di luar Jawa. Hal tersebut terlihat dari mulai masifnya investasi PMA di luar Jawa pada kuartal I 2021, yakni di Riau Rp 8,1 triliun, Sulawesi Tengah Rp 8,4 triliun, dan Sulawesi Tenggara Rp 8 triliun. Meski demikian, tujuan investasi asing juga masih ada di Pulau Jawa seperti di DKI Jakarta Rp 14,7 triliun dan Jawa Barat Rp 21,1 triliun. "Kalau investor dalam negeri cenderung cari aman di tempat yang infrastrukturnya sudah bagus," katanya. Menurut Bahlil, wilayah Luar Pulau Jawa menjadi tujuan utama investasi yakni 52,1% atau Rp 114,4 triliun. Angka itu naik 11,7% dibanding kuartal I 2020. Sementara realisasi investasi di Jawa turun 2,7% menjadi Rp 105,3 triliun atau 47,9% dari total investasi periode laporan.

Dilihat dari sektornya, investasi perumahan, kawasan industri, dan perkantoran berhasil menduduki peringkat pertama dengan nilai Rp 29,4 triliun. Kemudian, disusul sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya Rp 27,9 triliun dan transportasi, gudang, dan telekomunikasi Rp 25,6 triliun.

Selanjutnya, ada sektor industri makanan Rp 21,7 triliun yang memang tumbuh pesat di tengah pandemi. Pada peringkat kelima, terdapat sektor listrik, gas, dan air Rp 20,2 triliun. Dengan nilai investasi pada kuartal I 2021, tenaga kerja berhasil terserap 311.793, tumbuh sedikit lebih baik dari penyerapan 295 ribu orang pada kuartal IV 2020 dan 303 ribu orang pada kuartal I 2020. Dengan demikian, tren penyerapan tenaga kerja oleh investasi semakin meningkat. Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto menilai, geliat manufaktur dan investasi akan mendorong pemulihan ekonomi pada paruh pertama 2021. Ini karena pesatnya pertumbuhan impor pada Maret 2021 yang  naik 26,55% secara bulanan atau 25,73% secara tahunan menjadi US$ 16,79 miliar.

Pertumbuhan pesat impor yang mendukung investasi utamanya terlihat pada pertumbuhan impor bahan baku yang melonjak 25,82% secara tahunan dan impor barang modal 33,8%. Sementara, impor barang konsumsi naik 13,4% secara tahunan. "Karena ada vaksin dari Tiongkok, susu dari Selandia Baru, raw sugar dari India, dan mesin AC dari Thailand," kata Suhariyanto dalam Konferensi Pers Pengumuman Ekspor dan Impor Maret 2021, Kamis (15/4).

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menargetkan kinerja kredit sepanjang 2021 bisa tumbuh pada kisaran 6-9% dibandingkan tahun lalu. Di tengah masih lesunya perekonomian dalam negeri akibat pandemi Covid-19, bagaimana strategi BNI dalam menyalurkan kredit? 

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan, sektor yang sangat prospektif pada tahun ini adalah jasa kesehatan. Hal ini sejalan dengan stimulus dan program vaksinasi Covid-19 yang sedang berjalan sejak pertengahan Januari 2021 lalu.

"Karena pemerintah banyak support (dukungan) perbaikan di jasa kesehatan. Jasa kesehatan dan sosial jadi andalan sehingga bisa memiliki pertumbuhan tertinggi," kata Royke dalam konferensi pers secara virtual, Senin (26/4).

Sektor lainnya yang tak kalah prospektif adalah sektor informasi dan telekomunikasi. Pasalnya, dengan adanya pandemi Covid-19, semua orang berusaha atau berinteraksi melalui menggunakan media digital. Sektor telekomunikasi dan informasi, memiliki masa depan lebih baik. 

Royke mengatakan, sektor industri pengolahan manufaktur juga menjadi sektor prospektif pada tahun ini. Hal itu sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang diyakini membuat peningkatan di beberapa sektor manufaktur, industri kimia, farmasi obat-obatan, makanan minuman, dan minyak sawit mentah. 

Tahun ini juga diyakini, sektor perdagangan menjadi lebih baik karena pada beberapa kesempatan, pemerintah memberikan banyak insentif. "Antara lain menurunkan diskon pajak PPnBM, itu banyak mempengaruhi perdagangan," kata Royke menambahkan. 

Menurut Royke, sektor yang paling menarik adalah sektor energi terbarukan yang menjadi salah satu komitmen BNI ke depannya. "Ini jadi target pertumbuhan masa depan BNI di sektor energi terbarukan," kata Royke.