Bisnis, JAKARTA — Otoritas pajak berburu data dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang sejauh ini belum maksimal.

Hal tersebut dilakukan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan melalui perjanjian kerja sama dengan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan 84 pemerintah daerah (Pemda) tentang optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah tahap III.

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pertukaran dan pemanfaatan data atau informasi perpajakan, data perizinan, serta informasi lainnya.

Melalui kerja sama ini, otoritas pajak akan menerima sumber data penting untuk pengawasan terkait dengan kepatuhan pajak.

Di antaranya data kepemilikan dan omzet usaha, data mengenai izin mendirikan bangunan, informasi usaha pariwisata, usaha pertambangan, usaha perikanan, serta informasi mengenai usaha perkebunan.

(Oleh - HR1)

Bisnis, JAKARTA — Penyerapan insentif yang ditujukan kepada pelaku usaha masih jauh dari harapan. Hingga 1 April lalu, realisasi penyerapan anggaran insentif fiskal bagi dunia usaha hanya mencapai 23,98% atau Rp14,02 triliun dari total alokasi senilai Rp58,47 triliun.

Fakta ini sungguh ironi, mengingat pemerintah meningkatkan alokasi insentif usaha dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19, masa berlaku insentif dalam program PEN tahun ini tercatat sampai masa pajak Juni 2021.

Sekadar informasi, total dana yang disiapkan untuk pos insentif usaha pada tahun ini mencapai Rp58,47 triliun.

Angka tersebut naik dibandingkan dengan total dana yang dialokasikan oleh pemerintah pada PEN tahun lalu yakni senilai Rp55,35 triliun.

“Ini sebagai insentif pelaku usaha dan menstimulasi permintaan masyarakat yang tertahan selama pandemi,” tulis data Kementerian Keuangan yang dikutip Bisnis, Rabu (21/4).

Pertama untuk mendukung pelaku usaha, kedua mendorong konsumsi masyarakat, dan ketiga meningkatkan daya beli pegawai/karyawan.

Dari total Rp14,02 triliun yang terserap tersebut, porsi terbesar dimanfaatkan oleh wajib pajak badan dalam bentuk penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan mencapai 52,37%.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani mengatakan permasalahan mendasar dari lemahnya daya serap itu adalah karena informasi yang masih minim.

“Selain itu juga jangkauan yang relatif terbatas, dan kemampuan eksekusinya yang kurang maksimal dari sisi pengusahanya,” kata dia saat dihubungi Bisnis.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Neraca komoditas yang akan menjadi dasar pemenuhan bahan baku bagi industri nasinal harus dievaluasi secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan data neraca komoditas valid dan sesuai dengan temuan-temuan baru di lapangan. Ketua Forum Lintas Asosiasi Industri Pengguna Gula Rafinasi (FLAIFGR) Dwiatmoko Setiono menjelaskan, sesungguhnya rencana pembentukan neraca komoditas bagus. Namun, satu hal yang penting menjadi perhatian adalah keberadaan data bahan baku yang valid. “Sebelum membuat neraca, kita harus tentukan stok awal berapa dan stok akhir berapa,” kata dia, belum lama ini.

Selain kesamaan data, dia menegaskan, hal lain yang tak kalah penting adalah kesepahaman mengenai metode pengumpulan dan analisis. Penyusunan neraca komoditas memerlukan penyamaan metode statistik agar tercipta kesatuan data. Oleh karena itu, dia menuturkan, kejujuran seluruh pemangku kepentingan menjadi krusial dalam menyusun neraca komoditas yang kredibel dan akurat. “Bisa saja data dalam neraca komoditas dibuat-buat untuk kepentingan beberapa pihak,” ungkap Dwiatmoko

Nantinya, neraca komoditas sangat terkait dengan keputusan impor bahan baku dan bahan penolong industri. Apalagi PP 28/2021 ini merupakan salah satu turunan Undang Undang Cipta Kerja. “Selama ini penetapan impor bahan baku dan bahan penolong industri diambil berdasarkan rekomendasi dari kementerian teknis,” kata dia

(Oleh - HR1)

JAKARTA – PT Cheil Jedang Indonesia (CJI), perusahaan bioteknologi ternama asal Korea Selatan, menargetkan ekspor sebesar US$ 580 juta atau setara Rp 8,41 triliun pada tahun 2021. Seluruh produk ekspor CJI merupakan produk yang sangat dibutuhkan dalam mata rantai perdagangan global untuk produk pakan dan makanan.   “Target kami bisa menguasai pasar Eropa dan Amerika Serikat (AS), karena memang permintaan pasar untuk produk dengan konsep alam dan ramah lingkungan ini sedang meningkat di negara tersebut,” kata Wakil Presiden CJI Plant Pasuruan Yoon Tae Sang dalam keterangan resmi, belum lama ini.

Yoon Tae Sang menyampaikan, cysteine dengan merk Flavor Nrich™ Master C telah menjawab permintaan pasar global, khususnya untuk industri makanan. Produk ini merupakan asam amino alami yang dapat dipergunakan oleh siapapun, termasuk para kelompok vegan. Pada 2021, CJI menargetkan penjualan produk FlavorNrich™ Master C dapat menembus negara-negara di Eropa dan AS. Presiden Direktur CJ Indonesia Group Shin Hee Sung mengungkapkan, total investasi untuk produk asam amino, khususnya cysteine mencapai US$ 100 juta. Selain itu, saat ini CJI mengembangkan produksi polihidroksialkanoat (PHA) yang dapat digunakan sebagai bahan tambahan pakan yang bisa dikembangkan sebagai bahan biopolimer untuk produksi plastik ramah lingkungan senilai US$ 50 juta dan segera dipasarkan dalam waktu dekat.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – PT Astra International Tbk (ASII) terus melebarkan sayap bisnisnya dengan menjadi investor di perusahaan rintisan (start-up). Astra mengucurkan dana sebesar US$ 5 juta ke Sayurbox dan US$ 35 juta ke Halodoc pada Maret dan April 2021.

Halodoc merupakan aplikasi kesehatan berbasis online. Sedangkan Sayurbox merupakan e-commerce grocery farm to table platform and distributor of fresh goods. Astra adalah investor utama dalam pendanaan dua start-up tersebut. Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung ternyata tak menghambat perseroan untuk mengembangkan bisnisnya. Sementara itu, pada kuartal I-2021, Astra International membukukan penurunan laba bersih sebesar 22% menjadi Rp 3,72 triliun dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp 4,81 triliun. Adapun pendapatan bersih Astra turun 4% menjadi Rp 51,7 triliun pada kuartal I-2021. Pencapaian yang lebih rendah pada kuartal I tahun ini karena pandemi di Indonesia dimulai pada Maret 2020, yang kemudian memengaruhi ekonomi nasional dan kinerja bisnis secara substansial.

Hingga 31 Maret 2021, kas bersih Astra mencapai Rp 15,9 triliun dibandingkan per akhir 2020 yang sebesar Rp 7,3 triliun. Arus kas yang lebih tinggi pada kuartal I-2021 disebabkan oleh kinerja bisnis yang membaik, serta belanja modal dan modal kerja yang lebih rendah. Menurut Djony, jika volume bisnis terus membaik hingga akhir tahun ini, belanja modal dan modal kerja kemungkinan meningkat. Utang bersih anak perusahaan jasa keuangan Astra meningkat dari Rp 39,2 triliun pada akhir 2020 menjadi Rp 40,3 triliun per 31 Maret 2021. Hampir seluruh segmen bisnis Astra mengalami penurunan laba bersih pada kuartal I-2021. Laba bersih divisi otomotif menurun 26% menjadi Rp 1,4 triliun, yang mencerminkan penurunan volume penjualan. Penjualan mobil Astra menurun 24% menjadi 99.000 unit dengan pangsa pasar menurun dari 55% menjadi 53%. Pada periode ini telah diluncurkan lima model revamped. Sementara, penjualan Astra atas sepeda motor Honda menurun 17% menjadi 1.008.000 unit, namun pangsa pasar sedikit meningkat. Pada periode tersebut telah diluncurkan dua model baru dan lima model revamped.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Jumlah investor aset kripto per akhir Februari 2021 mencapai 4,2 juta, menurut data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Jumlah tersebut melampaui investor saham yang sebanyak 2 juta single investor identification (SID), berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun, jumlah investor aset kripto bisa double karena belum ada SID seperti saham. Sebenarnya jumlah investor aset kripto dan saham saling menyalip.

Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) sekaligus COO Tokocrypto Teguh Kurniawan Harmanda mengatakan, jumlah investor aset kripto per akhir Februari memang mencapai 4,2 juta. Tetapi, mengingat belum adanya bursa aset digital, jadi belum bisa menilai secara tepat. “Sebenarnya jumlah investor saham dengan aset kripto itu saling menyalip. Pada 2015, investor saham lebih banyak, tapi pada 2017 aset kripto yang lebih banyak. Pada 2020, karena pertumbuhan di capital market luar biasa, jadi tersalip. Tapi sekarang lebih banyak investor aset kripto,” kata Teguh Kurniawan Harmanda atau akrab disapa Manda, Rabu (21/4). Dia menegaskan, aset kripto menjadi pilihan investasi yang menarik. Jika terus meningkat, dia yakin bisa tembus 10 juta investor akhir tahun ini dan 2-4 tahun ke depan bisa 26 juta. “Tapi ingat, ini bisa double datanya. Misalnya dia ada di pedagang efek satu dan jadi nasabah juga di pedagang kripto lainnya. Ini beda dengan bursa saham yang hitungannya SID. Nanti, kalau bursa aset kripto sudah ada, baru bisa terlihat jelas angkanya,” tutur Manda.

Kenaikan harga aset kripto, menurut dia, seiring mulai diadopsinya aset ini oleh perusahaan kelas dunia seperti Tesla, Paypal, dan Goldman Sachs. Bahkan, jauh sebelum perusahaanperusahaan tersebut, tercatat Microsoft, AT&T, Burger King Venezuela, KFC Kanada, Twitch, Air Baltic, dan Shopify telah mengadopsinya terlebih dahulu. Sejarah Bursa Amerika Serikat bahkan mencatat Coinbase Global Inc, perusahaan perantara jual beli kripto terbesar di AS bernilai US$ 86 miliar, yang melakukan debut di pasar saham disambut antusias oleh investor.

(Oleh - HR1)

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya peran pendamping Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) kepada Nelayan yang menerima dana bergulir."Dana bergulir yang diberikan harapannya bisa kembali sesuai dengan yang diberikan agar bisa digunakan untuk (pelaku usaha) yang lain. Harus didampingi karena ini kan dana bergulir sehingga pendampingan harus serius ", ucap Trenggono di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam Jambi ditulis Minggu (25/4/2021).

(Oleh - HR1)

Presiden Joko Widodo mengatakan akan ada peletakan batu pertama (groundbreaking) untuk pembangunan industri kaca terbesar Asia Tenggara di kawasan industri Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada Mei 2021.

Setelah industri kaca, kata Presiden, akan juga dibangun industri yang menghasilkan komponen percusor dan katoda pada Juni atau Juli 2021. Dua komponen itu kerap dibutuhkan di sektor tengah dan hilir dalam alur produksi industri nikel.

Kawasan industri batang direncanakan memiliki luas 4.300 hektare dan saat ini telah siap 450 hektare. Kawasan industri yang telah siap itu, ujar Presiden, akan juga digunakan untuk pembangunan industri yang berkaitan dengan teknologi.

Dengan mulai beroperasinya kawasan industri Batang, Presiden mengharapkan investasi langsung akan sernakin deras masuk ke Indonesia dan mampu mempercepat pemulihan perekonomian domestik.

IMF menilai penerbitan mata  uang digital tak hanya memiliki sejumlah keuntungan, antara lain efisiensi biaya transaksi, tetapi juga mengandung risiko.

Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan mata uang digital berpotensi membuat layanan keuangan jauh lebih inklusif. Namun, lembaga ini juga memperingatkan ada risiko yang perlu diperhatikan. Asisten Direktur IMF Departemen Asia Pasifik Helge Berger mengatakan, mata uang digital mampu menurunkan biaya transaksi dalam memegang dan memindahkan uang tunai. Mata uang digital juga lebih aman.

Namun, ia memperingatkan ada pula risiko yang mengintai mata uang digital. Risiko, menurut dia, terutama terkait dengan keamanannya. Penerbit mata uang digital harus memiliki kerangka operasional dengan protokol yang aman.  Berger mengatakan, banyak bank sentral sedang bereksperimen atau setidaknya berpikir secara konseptual untuk meluncurkan versi digital mata uang mereka. Tiongkok adalah salah satu negara ekonomi besar pertama yang telah mendorong maju dengan eksperimennya. "Ini area yang menarik.Kami terus mengawasinya dan bersama dengan otoritas Tiongkok, kami belajar dari pengalaman Tiongkok." Enditem. Tiongkok merupakan salah satu negara yang telah mengimplementasikan mata uang digital. Salah seorang warga Tiongkok, Annabele Huang bercerita pengalaman menggunakan uang digital bank sentral mirip dengan pembayaran digital Tiongkok lainnya yang sudah ada.

(Oleh - HR1)

Pengamat hukum menilai Bitcoin dapat menjadi objek penyitaan terkait perkara pidana ataupun perdana.

Kejaksaan Agung menemukan indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri). Saat ini kejaksaan menyelidiki dugaan aliran pencucian uang termasuk dalam bentuk Bitcoin milik tersangka Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat. Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menjelaskan dalam perkara kasus korupsi yang termasuk delik perkara pidana, mata uang kripto dapat menjadi objek penyitaan bila terbukti menjadi alat hasil kejahatan. Penyitaan ini bukan semata apakah Bitcoin itu berharga atau tidak, tapi berkaitan dengan perbuatan kejahatannya. "Jika Bitcoin atau mata uang kripto lain menjadi alat atau juga hasil kejahatan maka ia bisa disita terlepas berharga atau tidaknya," kata Fickar dihubungi Katadata.co.id, Kamis (22/4).  

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Febrie Ardiansyah, menyebut pengusutan dugaan TPPU diduga dilakukan tiga dari sembilan tersangka kasus Asabri. Ketiga tersangka itu adalah Komisaris PT Hanson International Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, dan Direktur Jakarta Emiten Investor Relation Jimmy Sutopo. "TPPU ini sedang dikembangkan ke mana kira-kira (alirannya), modus pencuciannya ini yang dicari penyidik termasuk salah satu kami curigai ada transaksi yang dicuci melalui Bitcoin," Febrie, beberapa waktu lalu.

Nilai aset sitaan yang telah disita sementara dari para tersangka mencapai Rp 10,5 triliun. Penyidik Kejagung menaksir nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp 23,73 triliun. 

(Oleh - HR1)