Kementerian Perindustrian menargetkan 6,1 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mulai berjualan di marketplace pada tahun ini. Angka itu naik 60% dibanding realisasi UMKM yang go digital pada tahun lalu. 

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih mengatakan bahwa pada 2020 lalu, sebanyak 3,8 juta UMKM telah berhasil onboarding di marketplace. Capaian ini melebihi dari target yang ditetapkan pemerintah yaitu sebanyak dua juta UMKM.

“Tahun ini kami tergetkan 6,1 juta UMKM untuk bisa onboarding dengan omzet yang meningkat,” kata Gati dalam Webinar Festival Joglosemar : Artisan of Java, Kamis (6/5).

Gati mengatakan, upaya mendorong UMKM onboarding merupakan implementasi program Making Indonesia 4.0 dengan memberdayakan pelaku UMKM melalui penguasaan teknologi dengan melaksanakan program e-smart IKM.

Adapun program e-smart IKM bertujuan untuk mendorong pelaku IKM berjualan di platform digital antara lain melalui marketplace Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Blibli, IndoTrading dan Dana. 

“Program e-smart IKM ini sudah berjalan sejak tahun 2017 dan telah melatih 13.184 pelaku IKM di seluruh Indonesia untuk dapat go digital dan meraih peluang pemasaran online,” kata dia. 

Gati mengatakan, Kemenperin juga menyiapkan program lain sebagai bagian dari pembinaan dan pengembangan UMKM, antara lain, workshop bisnis digital, workshop kebijakan pemerintah dan akses masuk ke dalam katalog e-smart IKM. 

Selain itu, beberapa UMKM juga bisa mendapatkan akses restrukturisasi untuk pembelian mesin produksi. Pemerintah menyediakan potongan harga 40% untuk pembelian mesin buatan dalam negeri dan potongan harga 20% untuk pembelian mesin buatan luar negeri. 

“Ada pula program sertifikasi produk dalam negeri untuk bisa masuk ke dalam e-catalogue, sehingga produknya bisa dijual dengan lebih mudah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gati mengatakan, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang saat ini digulirkan merupakan langkah penyelamatan ekonomi Indonesia, serta mendorong masyarakat untuk mencintai dan membeli produk lokal agar Industri Indonesia dapat terus bertumbuh di negeri sendiri. 

“Seperti kita ketahui nilai Purchasing Manufacturing Index (PMI) mengalami ekspansi 3% di bulan April 2021 menjadi 54,6. Angka ini menunjukkan optimisme dunia industri serta semakin bertumbuhnya ekonomi Indonesia,” ujar Gati.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform, Fabby Tumiwa, mengingatkan pemerintah agar berhati-hati merancang aturan perdagangan karbon dioksida (CO2). Penciptaan pasar menjadi salah satu hal yang perlu menjadi perhatian utama.

Instrumen seperti pajak karbon bisa efektif mendorong entitas bisnis menurunkan kadar emisi CO2. Penerapannya bisa dimulai dari sektor energi, yaitu bahan bakar minyak, karena penggunaannya yang masif. Entitas yang memproduksi CO2 lebih dari batasannya akan dikenakan sanksi.

Penerapan pajak karbon akan membuka kesempatan bagi berkembangnya sumber-sumber energi terbarukan yang rendah emisi. Namun besaran pajaknya perlu ditentukan secara cermat agar regulasi ini berjalan efektif.

Pemerintah juga perlu menyiapkan metode evaluasi dan pengawasan. "Program ini dapat dilakukan secara progresif untuk mempercepat perubahan perilaku. Di Prancis, penerapan pajak karbon ditolak sopir truk karena membuat harga bahan bakar minyak meningkat.

Pajak karbon diterapkan bagi konsumen mobil di atas 2.500 cc, lalu diperluas secara bertahap.  Pajak juga bisa diterapkan pada tarif pesawat premium.

Para penyedia jasa pelayaran peti kemas berlomba menggenjot kinerja karena lalu lintas kargo internasional mulai pulih perlahan. Direktur Utama PT Samudera Indonesia Tbk, Bani Maulana Mulia, mengatakan persaingan operator kapal barang untuk mengejar pasar internasional di sekitar Asia semakin ketat. Salah satu pemicunya adalah pergeseran area operasi para pemain besar bisnis kargo selama masa pandemi Covid-19.

Dalam hal peti kemas, Bani menuturkan, entitasnya mengoperasikan 36 kapal untuk 28 rute servis yang melintasi 46 pelabuhan di Asia Tenggara, area Subbenua India di Asia Selatan, serta kawasan timur jauh (far east). Emiten berkode bursa SMDR itu baru menyepakati kontrak pembangunan dua kapal kontainer baru dari Jepang. Ada juga rencana pembelian armada chemical tanker untuk pasar domestik Indonesia.

Bila ditotal dengan satu rencana pengadaan yang tertunda pada tahun lalu. PT Samudera Indonesia akan memiliki empat kapal baru pada tahun ini. Sebelumnya, perusahaan membeli empat kapal pada 2020.

Direktur PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk atau Temas Line, Faty Khusumo, sebelumnya mengatakan perusahaannya berfokus melayani bisnis kargo domestik. Pergerakan kontainer di dalam negeri dianggap masih mencukupi kebutuhan distribusi. Ketersediaan untuk dalam negeri masih cukup bagus.Pada akhir 2020, emiten pelayaran berkode TMAS itu berencana menambah sembilan kapal baru lewat anak usahanya, PT Temas Shipping. Dari jumlah itu, sudah ada empat yang dibeli, terdiri atas dua kapal berkapasitas 2.600 TEUs dan dua unit berkapasitas sekitar 600 TEUs.

Bisnis, JAKARTA — Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional tengah membahas usulan pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) untuk bahan baku baja lapis aluminium seng atau BjLAS. Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) menyatakan usulan BMAD tersebut ditujukan bagi komoditas BjLAS asal Vietnam dan China. Adapun hal tersebut telah disampaikan kepada pemerintah sejak Februari 2021.Ketua KADI Bachrul Chairi mengatakan pembahasan pengenaan BMAD untuk BjLAS cukup alot di pemerintah.

Saat ini, Bachrul menyebut Vietnam dan China melakukan dumping berkisar 25%-30% di bawah harga jual industri di dalam negeri. Namun, bagi Bachrul hal itu justru menimbulkan pertanyaan akan ketahanan industri dalam negeri sendiri. Dari sisi kapasitas, menurut kajian KADI, Indonesia pada 2018 memang belum mampu memenuhi kebutuhan BjLAS dalam negeri. Namun, ketika sudah ada komitmen pemerintah menerapkan fair trade, ada tambahan kapasitas dari dua perusahaan baru.

Di sisi lain, sejumlah proyek pemerintah diproyeksi bakal mangkrak bila BMAD untuk BjLAS diterapkan.Wakil Ketua Umum BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Bidang Logistik dan Kepelabuhanan Erwin Taufan mengatakan importir kesulitas membeli BjLAS.

(Oleh - HR1)

Bisnis, SURABAYA — Relaksasi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sektor properti sudah mulai dirasakan oleh kalangan developer di Surabaya Jawa Timur karena cukup berpengaruh terharap penjualan rumah atau apartemen ready stock.

Senior Director Ciputra Group Sutoto Yakobus mengatakan penjualan pada semester I tahun ini menunjukkan tren yang positif karena terbantu oleh kebijakan pembebasan PPN sampai DP (down payment) 0%.

“Secara keseluruhan di Ciputra Surabaya cukup baik karena dampak policy yang cukup bervariasi, dan kami juga cukup banyak stok sehingga relaksasi itu bisa dinikmati oleh market,” katanya saat Buka Bersama Ciputra, Selasa (4/5) malam.

Realisasi penjualan

Dalam kesempatan berbeda, General Manager Marketing Pakuwon Group Hario Utomo mengungkapkan kegiatan pameran Pakuwon yang berlangsung pada akhir Maret 2021 mampu merealisasikan penjualan mencapai Rp300 miliar. Realisasi penjualan tersebut melebih target penjualan selama pameran yakni Rp200 juta.

“Ini artinya antusiasme konsumen untuk membeli properti terutama yang mendapat relaksasi bebas PPN itu sangat tinggi,” ujarnya.

Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Medan mencatat realisasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi di wilayah Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo, dan Langkat hingga 25 April 2021 sebanyak 1.000 unit senilai Rp150 miliar.

(Oleh - HR1)

Bisnis, JAKARTA — Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai pada tahun depan mencerminkan inkonsistensi pemerintah dalam mengatur skema pajak konsumsi. Sebab sebelumnya otoritas fiskal memilih opsi perluasan basis pajak untuk meningkatkan penerimaan dari sektor ini.

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020—2024, diusulkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pajak atas Barang dan Jasa.

Rencananya, RUU ini akan menggantikan konsep Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang selama ini berlaku.

Adapun urgensi pembentukan RUU Pajak atas Barang dan Jasa itu adalah meningkatkan kepatuhan PPN di Indonesia serta memperluas tax base sehingga dapat meningkatkan penerimaan dari PPN.

Perluasan tax base pengenaan pajak konsumsi tersebut dilakukan melalui penataan ulang perlakuan pajak atas barang dan jasa yang lebih membatasi pemberian fasilitas dan pengaturan ulang batasan pengusaha kena pajak.

Alih-alih merealisasikan rencana strategis tersebut, pemerintah justru berencana untuk menaikkan tarif PPN pada 2022. Kenaikan ini merupakan bagian dari reformasi fiskal di bidang perpajakan untuk mendukung konsolidasi fiskal yang ditargetkan pada 2023.

Faktanya, menaikkan PPN memiliki konsekuensi yang sangat besar, yakni makin tergerusnya konsumsi masyarakat yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi nasional. (Bisnis, 5/5).

Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia (UI) Prianto Budi Saptono mengatakan memperluas basis pajak menjadi opsi terbaik yang bisa dipilih oleh pemerintah ketimbang menaikkan tarif PPN yang memiliki risiko besar.

(Oleh - HR1)

Bisnis, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Bandung mengembangkan pola kemitraan antara petani, perusahaan, dan perbankan untuk komoditas jagung hibrida.  Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan para petani di Desa  Cikasungka, Kecamatan Cikancung, mulai melirik bentuk sinergitas ini  di atas lahan garapan seluas 3.000  hektare.

Dengan  pola  itu,  tutur  bupati,  semua sudah dipersiapkan sejak  awal. Mulai dari proses penanaman, pemeliharaan, hingga pihak mana yang akan menampung hasil panen.Risiko kerugian dari pihak petani dapat diminimalisir, meningkatkan hasil produksi dan otomatis  menambah penghasilan, sehingga para petani lebih sejahtera.“Pola kemitraan ini tidak terbatas pada jagung saja, tapi bisa juga pada kedelai, padi dan umbi-umbian.  Kita akan dukung, kita kawal dan pantau perkembangannya minimal satu bulan sekali, bagaimana ke-lanjutan dan hasil produksinya,”  tuturnya.

Kepala  Dinas  Pertanian  (Kadistan) Kabupaten Bandung A Tisna Umaran menjelaskan meskipun  di luar musim atau  off season, penanaman hari itu merupakan  kesanggupan dari para petani Cikasungka.“Ada kesanggupan dari kelompok tani untuk ceboran, sebagai bentuk memulai. Karena saya dengar ini  ada yang membiayai, juga ada  yang menampung. Pola seperti  itu saya pikir sangat baik karena  intinya pertanian itu kan bisnis,  bukan hanya kegiatan bercocok  tanamnya,” terang Tisna.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – PT Indosat Tbk (ISAT) menjual sebanyak 4.247 menara telekomunikasi kepada PT EPID Menara Assetco. Nilai keseluruhan dari penjualan menara itu mencapai Rp 10,47 triliun.  Sekretaris Perusahaan Indosat Billy Nikolas Simanjuntak mengatakan, perseroan memiliki rencana investasi dari tahun 2018 hingga beberapa tahun ke depan yang bertujuan untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan. “Untuk mempercepat rencana itu, perseroan mempertimbangkan inisiatif anorganik untuk menjual menara,” kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (5/5). Karena itu, perseroan menyetujui untuk menjual dan menyewa kembali 4.247 menara telekomunikasi tersebut. Proses transaksi yang dibagi dalam 5 paket ini diharapkan bisa rampung sebelum 30 Juni 2021. Dengan adanya penjualan menara ini, perseroan bisa mempercepat peningkatan layanan kepada pelanggan. Perseroan juga bisa mengoptimasi struktur permodalan melalui percepatan pembayaran sejumlah pinjaman.

President Director and CEO Indosat Ahmad Al-Neama mengatakan, perseroan terus menjalankan strategi tiga tahun perusahaan dan menjaga momentum pertumbuhan meski pandemi Covid-19 masih berlangsung. Pihaknya optimistis pendapatan bisa bertumbuh sejalan dengan pertumbuhan pendapatan industri operator selular, sementara marjin EBITDA diharapkan sekitar batas bawah level 40% pada tahun ini. “Peningkatan jaringan ini merupakan bagian dari upaya perseroan mendukung transformasi digital Indonesia yang sejalan dengan rencana ekonomi digital pemerintah,” jelas dia saat paparan kinerja, baru-baru ini.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Sociall Bella, start-up teknologi kecantikan (beauty-tech), mengumumkan pendanaan terbarunya senilai Rp 818 miliar dari empat investor yang dipimpin oleh L Catterton, perusahaan investasi dan pengelola dana (private equity firm) yang berpusat di Amerika Serikat. Indies Capital, bersama dua pemegang saham Social Bella sebelumnya, East Ventures dan Jungle Ventures, juga turut berpartisipasi pada pendanaan di putaran kali ini. Pendanaan L Catterton ke Social Bella merupakan investasi pertamanya di Indonesia. Sementara itu, bagi Social Bella, selain menunjukkan potensi industri ritel kecantikan di Indonesia yang begitu besar di Indonesia, pendanaan ini juga membuktikan kapabilitas serta kepemimpinan perusahaan yang solid di industrinya. President dan Co-founder Social Bella Christopher Madiam mengatakan, tahun 2020 merupakan tahun yang sulit. Akibat pandemi, kesehatan dan mobilitas masyarakat sangat terdampak.

Principal L Catterton and Investment Lead for Southeast Asia Yock Siong Tee mengungkapkan, penetrasi industri kecantikan dan perawatan diri di kawasan Asia Tenggara terus berkembang pesat dengan pemain yang inovatif. Lewat brand Sociolla, Social Bella menjadi salah satu contoh yang menyediakan lebih banyak pilihan, produkproduk premium, dan terus meningkatkan jangkauannya, baik secara online maupun offline terhadap konsumennya. “Inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Sociolla mampu memuaskan, baik konsumen serta brand principal secara seimbang,” tutur Yock Siong Tee.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah akan segera mengajukan revisi aturan untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan rencana ini, tarif PPN yang dibebankan ke konsumen dapat lebih tinggi dari tarif biasanya yakni 10%.  “Tarif PPN, pemerintah masih lakukan pembahasan dan dikaitkan dengan UU yang akan diajukan ke DPR terkait dengan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dan ini seluruhnya akan dibahas oleh pemerintah, nanti pada waktunya disampaikan,” ujar dia dalam konferensi pers, Rabu (5/5). Sebagai informasi, rencana ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2021, seiring dengan outlook penerimaan perpajakan di 2022 sebesar Rp 1.499,3 triliun hingga Rp 1.528,7 triliun. Angka tersebut 8,37% hingga 8,42% year on year (yoy) dari proyeksi penerimaan perpajakan tahun ini senilai Rp 1.444,5 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, terdapat empat strategi yang dilakukan pemerintah untuk mengejar target penerimaan perpajakan 2022. Pertama, inovasi penggalian potensi dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Kedua, perluasan basis perpajakan melalui e-commerce, cukai plastik, dan menaikkan tarif PPN. Ketiga, penguatan sistem perpajakan. Keempat, pemberian insentif fiskal secara terukur.

(Oleh - HR1)