Pemerintah menetapkan 17 sektor usaha bakal mendapatkan kemudahan dalam berinvestasi di dalam negeri. Pemerintah juga memberikan sejumlah fasilitas kepada sektor-sektor tersebut. Tujuan kebijakan ini agar investasi dalam negeri semakin meningkat sebagai pendorong pemulihan ekonomi. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal. Beleid yang disetujui oleh Presiden RI Joko Widodo ini, berlaku mulai tanggal 2 Juni 2021.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Yuliot mengatakan, 17 sektor usaha yang mendapatkan fasilitas itu sesuai dengan keputusan Kementerian Keuangan (Kemkeu). Lewat aturan itu, BKPM menegaskan bahwa seluruh sektor tersebut masuk dalam industri pionir. "Jadi nanti insentif fiskal dan non fiskal saat investor mengajukan investasi di online single submission (OSS) maka langsung ditawari melalui sistem secara langsung. Jadi bukan diajukan pertama kali oleh investor lagi, " kata Yuliot kepada KONTAN, Kamis (6/5).

Selain diberikan insentif, perizinan berusaha juga dipermudah. Sebab dalam OSS berbasis risiko yang akan diimplementasikan pada 2 Juni 2021, seluruh perizinan berusaha terkait izin di kementerian dan lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) dapat diselesaikan hanya dalam satu pintu.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan 17 sektor usaha tersebut sudah cukup mengakomodasi dunia usaha. Terlebih daftar sektor usaha itu banyak mencakup industri pengolahan atau manufaktur. "Sektor-sektor tersebut saya rasa juga punya potensi besar seperti kelautan, yang pasti akan berkembang. Cuma sekarang problem-nya adalah pembatasan sosiall yang menghambat daya beli masyarakat, " ujar Hariyadi.

Cadangan devisa Indonesia diperkirakan masih mencatatkan nilai yang besar. Namun demikian, cadangan devisa berisiko tertekan akibat faktor musiman repatriasi hasil dividen, perkembangan pemulihan ekonomi Amerika Serikat (AS), dan potensi penambahan kasus Covid-19 secara global.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede melihat, cadangan devisa akhir April 2021 berpotensi naik menjadi sekitar USS 138 miliar. Pada akhir Maret 2021, cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar USS 137,1 miliar. "Kami memperkirakan cadangan devisa Indonesia bisa meningkat, didorong arus modal masuk di pasar obligasi, " kata Josua, Kamis (6/5). Catatan Josua, modal asing yang masuk ke pasar obligasi sepanjang April mencapai USS 980 juta, kendati di pasar saham mencatatkan arus modal keluar sebesar USS 244 juta. Masuknya modal asing ini juga mendukung penguatan nilai tukar rupiah sebesar 0,55% menjadi Rp 14.445 per dollar AS. Ke depan, ia memperkirakan cadangan devisa Indonesia masih berpotensi menguat seiring kembalinya investor asing ke pasar keuangan domestik karena turunnya imbal hasil US Treasury. "Sinyal pemulihan ekonomi juga menjadi salah satu faktor daya tarik investasi untuk masuk ke Indonesia, " tambah Josua.

Meski demikian, Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman mengingatkan risiko penurunan cadangan devisa akibat faktor musiman pembayaran utang luar negeri (ULN) dan repatriasi dividen yang memuncak pada kuartal kedua. Proyeksi Faisal, posisi cadangan devisa bisa menurun ke level USS 136 miliar.

Seirama tekanan terhadap cadangan devisa, laju rupiah di kuartal II-2021 diproyeksikan berada di kisaran Rp 14.400-Rp 14.500. Ketidakpastian di pasar keuangan global akibat perulihan yang cepat di AS hingga meningkatnya kasus Covid-19 di kawasan Asia, terutama di Thailand, turut mempengaruhi rupiah. Akhir tahun ini, rupiah diperkirakan bergerak di kisaran Rp 14.177 per dollar AS. Sementara cadangan devisa berpotensi naik menjadi USS 140 miliar-USS 142 miliar.

Rencana pemerintah mengerek tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari yang berlaku saat ini 10%, terus menuai penolakan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga menolak rencana tersebut lantaran tak sejalan dengan upaya mempercepat pemulihan ekonomi.

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Mukhammad Misbakhun menilai, rencana kebijakan itu kontra produktif dengan kebijakan pemerintah saat ini yang memberikan sejumlah relaksasi perpajakan. Misalnya diskon PPN atas properti, diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil, juga penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan. Menurut Misbakhun, tidak adil jika di satu sisi pemerintah menurunkan tarif PPh badan, tetapi di sisi lain malah meningkatkan tarif PPN. Untuk mengoptimalkan PPN,

Misbakhun menyarankan pemerintah menerapkan skema goods and services tax (GST). GST merupakan PPN berbasis tujuan dan dibebankan pada produksi, penjualan, serta konsumsi barang dan jasa yang belum memiliki nilai tambah di setiap tahapan. Skema GST digunakan berbagai negara, misalnya Singapura. "Pada GST, perbedaannya lewat pengkreditan yang lebih selektif. Bisa juga membatasi restitusi PPN untuk korporasi yang menjalin kerjasama dengan proyek pemerintah, " kata Misbakhun kepada KONTAN, Kamis (6/5).

Mafia tanah menggurita di Jakarta. Mereka mengincar rumah mewah dengan pemilik berusia lanjut atau properti yang hendak dijual ahli waris.

Investigasi Kompas mengungkap, mafia tanah di Jakarta melibatkan pemodal, broker, notaris atau pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan pegawai di kantor kecamatan, hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sindikat ini biasa menyamar sebagai pembeli dan memalsukan dokumen, antara lain sertifikat tanah, akta terkait jual beli, serta kartu identitas pemilik. Saat beraksi sebagai pembeli properti, mafia tanah mampu membayar uang muka dalam jumlah besar untuk meyakinkan korbannya agar menyerahkan sertifikat asli. Setelah sertifikat asli diserahkan, para pelaku kemudian memalsukannya. Sertifikat asli akan digunakan pimpinan sindikat sebagai jaminan utang pada koperasi dan bank, digadaikan, hingga diperjualbelikan. Adapun sertifikat palsu diberikan kepada pemilik properti. Secara spesifik mafia tanah di Jakarta mengincar rumah atau properti bernilai di atas Rp 10 miliar dan berlokasi di Jakarta Selatan (Jaksel) lantaran harganya tergolong tinggi.

Setidaknya ada empat kelompok mafia tanah di Jakarta yang saling terkait. Mereka dipimpin oleh DR, AS, SD, dan FK. Dari penelusuran berkas di pengadilan serta berkas penyidikan polisi, ada 13 kasus pidana dan perdata soal pertanahan dari empat kelompok itu. Keterkaitan antarmafia tanah terlihat dari anggota yang sama pada dua kelompok. Kelompok DR dan AS, misalnya, mempunyai anggota sindikat yang sama, yakni Derus. Kepala Subdit Harta Benda Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Dwiasi Wiyatputera menyatakan, DR dan AS adalah mafia tanah karena kejahatan mereka dikerjakan dua orang atau lebih dengan memalsukan dokumen, mulai dari identitas untuk para figur, akta-akta palsu, hingga sertifikat palsu.

Selain notaris/PPAT, mafia tanah juga melibatkan pegawai pemerintahan. Jejaring AS, misalnya, melibatkan DO, mantan pegawai honorer di Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, ketika menyasar rumah Indra di Jalan Brawijaya. DO membuatkan KTP palsu dengan nama Indra dan istrinya, Nadine. KTP palsu ini dipakai figur palsu pemeran Indra dan Nadine saat proses jual beli

Jakarta, CNN Indonesia -- PT BRI (Persero) Tbk mengungkap omzet pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ( UMKM) mulai pulih ke level sebelum pandemi covid-19. Informasi tersebut berdasarkan sejumlah temuan di lapangan dari para debitur Bank BRI.

"Saya tanya beberapa pelaku usaha mikro omzet sudah menuju 70 % dari kondisi pre-covid-19, mudah-mudahan ini akan berlangsung terus," ujar Direktur Bisnis Mikro BRI Supari dalam acara UMKM Milenial Summit 2021, Kamis (6/5).

Temuan itu, sejalan dengan sejumlah survei yang digelar oleh BRI mengenai Indeks Aktivitas Bisnis (IAB), Indeks Sentimen Bisnis (ISB), dan Indeks Kepercayaan Pelaku UMKM kepada Pemerintah (IKP).

Detailnya, Indeks Aktivitas Bisnis naik dari 81,5 di kuartal IV 2020 menjadi 93 pada kuartal I 2021. Angka ini menunjukkan bisnis pelaku UMKM mulai meningkat karena penurunan infeksi virus corona dan penyelenggaraan program vaksinasi covid-19.

Lalu, Indeks Sentimen Bisnis bertambah dari 90,2 di kuartal IV 2020 menjadi 115,5 di kuartal I 2021. Angka ini mengindikasikan pelaku UMKM memberikan penilaian yang baik pada kondisi perekonomian Indonesia secara makro.

Terakhir, Indeks Kepercayaan Pelaku UMKM kepada Pemerintah naik dari 136,3 pada kuartal IV 2020 menjadi 139,8 pada kuartal I 2021. Angka ini memperlihatkan pelaku UMKM memberikan penilaian yang baik pada kemampuan pemerintah menjalankan tugas menangani pandemi covid-19.

"Terkonfirmasi betul di lapangan aktivitas pelaku UMKM dan usaha mikro itu rasanya sudah seperti kenormalan baru, sudah terjadi dan bahkan kalau saya rasakan sudah mulai mendekati kondisi pre-covid," imbuhnya.

Ia berharap kondisi ini terus berjalan, sehingga pembiayaan kepada sektor UMKM juga bisa tumbuh. Pasalnya, kredit kepada UMKM ini terbukti mampu menopang pertumbuhan kredit selama 2020 dan diprediksi masih menopang penyaluran kredit tahun ini.

Kondisi ini tercermin dalam penyaluran kredit di BRI. Ia menuturkan kredit mikro mampu tumbuh positif 14,2 % sepanjang 2020 lalu, di saat kredit korporasi justru turun 11,92 %. Secara nasional, kinerja kredit tahun lalu terkontraksi 2,41 %.

Menurutnya, kekuatan kredit UMKM ini adalah intervensi dari pemerintah baik dari sisi permintaan maupun penawaran nya.

"Demand diintervensi dengan tingkat daya beli masyarakat melalui stimulus bantuan sosial, sedangkan suplai diintervensi melalui program KUR yang disubsidi bunganya, penjaminan kredit, dan sebagainya. Maka, sempurna sudah program intervensi KUR UMKM," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menanggapi hasil survei BRI tersebut sebagai bentuk optimisme pelaku UMKM kepada pemerintah.

"Pelaku UMKM optimis dan yakin pemerintah mampu menangani dampak covid-19 dengan baik. Ini kepercayaan penting saat kita menghadapi problem besar dan ini kepercayaan 99 % dari pelaku UMKM di Indonesia," katanya.

Ia juga menyatakan bahwa dukungan kepada UMKM lewat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terbukti cukup tepat untuk menjaga agar UMKM bisa bertahan menghadapi pandemi covid-19.

Buktinya, kata dia, pertumbuhan ekonomi membaik meskipun masih minus 0,74 % pada kuartal I 2021. Ia menilai ada kontribusi bantuan pada UMKM dari program PEN pada pemulihan pertumbuhan ekonomi itu lantaran UMKM adalah mesin utama penggerak perekonomian Indonesia.

"Program pemerintah tersebut terbukti cukup tepat untuk menjaga UMKM bisa bertahan menghadapi covid 19," pungkasnya.

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Aneka Tambang Tbk ( Antam), anggota Anggota BUMN Holding Pertambangan MIND ID, menandatangani Perjanjian Pendahuluan (Heads of Agreement) Pengembangan Bisnis Pemurnian Nikel bersama Alchemist Metal Industry Pte, Ltd. & PT Gunbuster Nickel Industry pada 6 Mei 2021.

Penandatanganan perjanjian disaksikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Ridwan Jamaluddin.

Perjanjian ini menandai inisiasi ekosistem bisnis pemurnian nikel baru bagi perusahaan di Konawe Utara dan Morowali Utara, Sulawesi Tenggara.

Selain itu, hal ini juga menjadi tonggak sejarah baru Grup MIND ID dalam memaksimalkan nilai tambah sumber daya nikel.

"Dalam mewujudkan transformasi ekonomi Indonesia, orientasi hilirisasi menjadi aspek yang penting karena mampu mendatangkan investasi. Kerjasama ini merupakan hal positif bagi Antam sebagai perusahaan yang berpengalaman di bidang pertambangan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas nikel" ujar Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam keterangan resmi.

Senada, Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengungkapkan langkah ini sejalan dengan arahan pemerintah agar perusahaan terus melakukan hilirisasi untuk mewujudkan transformasi ekonomi Indonesia ke depan.

"Kerja sama antara Antam dan mitra merupakan kolaborasi win-win, sehingga penanaman modal yang masuk ke Indonesia menjadi kontributor pendorong transformasi ekonomi. Dalam empat tahun mendatang, BUMN industri tambang diharapkan menjadi salah satu anchor untuk mendatangkan investasi ke Indonesia," ujar Pahala.

Grup CEO MIND ID Orias Petrus Moedak mengugkapkan Antam memiliki portofolio nikel yang solid dan berpengalaman lebih dari lima dekade dalam mengelola mineral nikel dari hulu ke hilir. Sementara, mitra yang bekerjasama dalam perjanjian ini memiliki teknologi pemrosesan dan pemurnian yang diperlukan sekaligus menyerap produk olahan nikel yang dihasilkan.

"Ekosistem ini merupakan peluang bisnis baru bagi Antam mulai dari pengembangan proyek penambangan bijih nikel hingga proyek smelter yang menghasilkan feronikel atau nickel pig iron" jelasnya.

Kerja sama dengan mitra strategis ini memungkinkan Antam untuk mendapatkan manfaat yang optimal karena para pihak akan berperan sesuai porsi kepemilikan saham baik di bisnis hulu (penambangan) dan di bisnis hilir (smelter).

Di hulu, perusahaan akan bekerjasama dengan mitra untuk melakukan operasi penambangan. Hasil produksi bijih nikel akan di jual ke smelter sesuai dengan harga patokan mineral. Di hilir, Antam akan memiliki saham pada proyek smelter ketika pabrik beroperasi secara komersial.

Sebagai informasi, proyek pengembangan dan pengoperasian smelter terdiri dari tiga lines dengan masing-masing 45 MVA smelter nikel dan kapasitas pembangkit listrik 135 MW.

Ke depan, holding pertambangan pelat merah akan terus berfokus pada ekspansi pengolahan mineral ke hilir, perluasan basis cadangan dan sumber daya, dan menjalin kemitraan untuk mengembangkan produksi mineral olahan baru dari cadangan yang ada.

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Perdagangan akan memberi fasilitas kemudahan ekspor dan impor kepada eksportir dan importir yang menyandang predikat baik.

Fasilitas ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 17/2021 tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik.

Lewat beleid ini, usaha yang memenuhi kriteria akan menerima kemudahan atas perizinan berusaha di bidang perdagangan. Kemudahan ini berupa penerbitan perizinan berusaha di bidang ekspor dan impor secara elektronik dan otomatis.

Adapun, jenis perizinan usaha yang termasuk dalam fasilitas kemudahan mencakup persetujuan ekspor untuk sembilan jenis komoditas dan barang. Di antaranya adalah ekspor beras ketan hitam, beras organik, beras medium, hewan dan produk hewan, pupuk urea nonsubsidi, serta sisa dan skrap logam.

Sementara dari sisi impor, kemudahan mencakup persetujuan impor atas 77 jenis barang dan komoditas. Di antaranya adalah jagung untuk pangan dan pakan, impor produk hewan segar, sapi bakalan, tekstil dan produk tekstil (TPT) untuk industri kecil menengah (IKM), dan impor barang modal tidak baru untuk remanufacturing.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perdagangan Benny Soetrisno menyebutkan kehadiran beleid ini tak lepas dari semangat kemudahan dan kepastian usaha yang dijanjikan lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan janji fasilitas perizinan, dia mengatakan perusahaan akan terpacu memenuhi kriteria.

Bisnis, BANDUNG — Para pelaku UMKM di Jawa Barat terpantau mulai masif menggunakan platform digital untuk menyasar konsumen di masa pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Provinsi Jawa Barat Kusmana Hartadji mengatakan banyak pelaku UMKM Jabar yang mulai memanfaatkan peluang bisnis di pasar digital. Aktivitas pelaku UMKM Jabar di marketplace pun semakin masif.

“Di salah satu marketplace, ada kenaikan sekitar 31% UMKM yang on boarding. Lalu, aktivitas UMKM Jabar di marketplace meningkat. Itu terlihat dari pelaku UMKM Jabar yang aktif di market place mencapai 57%,” kata Kusmana, Kamis (6/5).

Salah satu faktor penyebab meningkatnya aktivitas UMKM Jabar di pasar digital adalah Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia. Selain mempromosikan produk UMKM, Gernas BBI mampu meningkatkan kepercayaan dan antusias masyarakat untuk membeli produk UMKM dalam negeri.

Dalam Gernas BBI di Jabar, kata Kusmana, nilai transaksi dari penjualan langsung mencapai Rp2,7 miliar. Angka tersebut berpotensi meningkat karena belum semua kabupaten/kota melaporkan.

Kemudian, Dinas KUK Jabar terus menginventarisasi nilai transaksi dari penjualan tidak langsung atau online. “Hampir ada 100 event dalam Gernas BBI di Jabar. Baru beberapa kabupaten/kota yang melapor ke kita. Transaksinya Rp2,7 miliar. Itu penjualan langsung. Terus juga transaksi pembiayaan mencapai Rp10,6 miliar,” ucapnya.

Kesadaran digitalisasi pelaku UMKM yang terus meningkat harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat dengan berbelanja online. Apalagi di tengah pandemi, masyarakat dapat tetap berbelanja sekaligus turut serta mencegah penularan Covid-19.

“Ada marketplace untuk UMKM. Jabar sendiri punya borondong.id dan marketplace lainnya. Sekarang pelaku UMKM sudah mulai memasarkan produknya secara online. Ini juga membuat peluang UMKM untuk memperluas pasar semakin besar,” ucap Kusmana.

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Industri Baterai Indonesia dengan Konsorsium Baterai LG dari Korea Selatan resmi menandatangani perjanjian investasi Heads of Agreement (HoA) investasi baterai listrik pada Kamis (29/4) lalu.

Penandatanganan itu disaksikan langsung oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Direktur Utama PT Industri Baterai Indonesia Toto Nugroho, jajaran direksi BUMN, serta pimpinan Konsorsium LG yang terdiri dari LG Energy Solution, LG Chem, LG International, POSCO, dan Huayou Holding.

Mengawal ketat proyek investasi raksasa ini, Bahlil menyebut kerja sama ini menjadi momen penting bagi ketiga negara, yakni Indonesia, Korea Selatan, dan China.

"Kami akan terus mendorong, mengawal, dan akan membantu sepenuhnya, selama kerangkanya ada dalam aturan yang ada di Indonesia dan bisnis yang saling menguntungkan," ujar Bahlil dikutip dari rilis, Kamis (6/5).

Bahlil mengungkapkan, setelah HoA ditandatangani, studi kelayakan segera dibuat.

"Sekarang waktunya kita bekerja. Kita punya komitmen untuk cepat realisasi investasi," lanjut dia.

Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan kalau proyek tersebut sama pentingnya bagi seluruh pihak. Kehadiran dia, merupakan bentuk dukungan dari seluruh BUMN yang terlibat.

Dia juga menyatakan di ibu kota baru RI nanti semua mobil bakal menggunakan mobil listrik.

"Proyek baterai ini harus berjalan tepat waktu, bila mungkin malah dipercepat. Indonesia sangat serius, terbukti dari beberapa daerah, banyak gubernur di Indonesia membuat keputusan mobil listrik, terutama bus dan kendaraan umum harus dipakai tahun ini. Bahkan, Indonesia akan membangun ibukota baru di Kalimantan yang semuanya juga menggunakan mobil listrik," beber Erick.

Pada kesempatan sama, PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC), selaku mitra kerja konsorsium Korea, akan mengidentifikasi target dalam waktu dekat setelah kerja sama ini diresmikan.

Untuk diketahui, PT Industri Baterai Indonesia dibentuk oleh empat BUMN, yaitu Mining and Industry Indonesia (MIND ID), PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.

"Hari ini, masih awal dari perjalanan IBC dalam mewujudkan ekosistem electric vehicle di Indonesia. Kami ingin Indonesia menjadi pemain utama dalam industri kendaraan listrik. Untuk itu, kami perlu dukungan dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat," ujar Direktur Utama PT Industri Baterai Indonesia Toto Nugroho.

Sebagai informasi, HoA atau perjanjian pra-kontrak merupakan komitmen yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan tidak dimaksudkan untuk mengikat.

HoA lazim digunakan dalam proses pendirian bisnis, baik nasional maupun internasional selama tahap negosiasi berlangsung.

Penandatanganan ini merupakan hasil tindak lanjut pertemuan Presiden Moon Jae In dengan Presiden Joko Widodo di Busan, Korea Selatan pada 25 November 2019 lalu, serta MoU BKPM-LG Group yang ditandatangani oleh Bahlil dan CEO LG Energy Solution pada 18 Desember 2020 di Seoul, Korea Selatan.

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah seolah menerapkan skema tambal sulam dalam mengelola penerimaan negara. Hal itu tecermin dari rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai pada tahun depan untuk menambal hilangnya penerimaan akibat relaksasi tarif Pajak Penghasilan Badan.

Relaksasi Pajak Penghasilan (PPh) Badan itu terakomodasi di dalam UU No. 2/2020 tentang Penetapan Perppu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi UU.

Dalam regulasi tersebut, tarif pajak untuk korporasi dipangkas menjadi 22% pada tahun lalu dan tahun ini, kemudian kembali diturunkan menjadi 20% pada tahun depan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, utak-atik tarif PPN dilakukan untuk mengompensasi hilangnya penerimaan pajak akibat pelonggaran tarif PPh Badan.

Sekadar informasi, realisasi PPN Dalam Negeri per 31 Maret lalu tercatat mencapai Rp53,75 triliun, dan menjadi penyumbang penerimaan terbesar. Adapun setoran PPh Badan pada periode tersebut Rp20,57 triliun.

Data itu mencerminkan bahwa kedua jenis pajak utama itu memiliki peran yang sangat signifikan terhadap penerimaan negara. Maka, wajar jika pemerintah mengutak-atik keduanya untuk memaksimalkan penerimaan.

Bisnis telah menghubungi Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo dan Plt. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir komunitas global menghadapi fenomena race to the bottom. Artinya, banyak negara berlomba untuk menerapkan tarif pajak korporasi yang rendah untuk menarik minat investasi.

Dinamika global tersebut juga direspons oleh Indonesia dengan melonggarkan tarif pajak bagi korporasi. “Karena sebelumnya memang terjadi fenomema race to the bottom,” kata Fajry kepada Bisnis, Kamis (6/5).