BEIJING, Pemerintah Tiongkok memperluas langkah-langkah penindakan terhadap sektor teknologi pada Senin (5/7). Dengan mengumumkan penyelidikan baru terhadap dua perusahaan yang terdaftar di Amerika Serikat (AS). Pengumuman ini terjadi sehari setelah pihak berwenang memerintahkan raksasa ride-hailing Didi Chuxing dihapus dari app stores, padahal Didi baru saja melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) besar-besaran di bursa New York. Perusahaan-perusahaan internet besar di negara itu memiliki pengaruh besar di antara pasukan konsumennya. Namun, dalam beberapa bulan terakhir terdampak parah akibat aturan tegas yang telah merusak daftar dan menganggu bisnis. Mengingat pemerintah berusaha mengendalikan pengaruh mereka. Target-target yang baru terdaftar adalah Full Truck Alliance – gabungan antara platform truk Yunmanman dan Huochebang – dan Kanzhun, yang memiliki platform rekrutmen online Boss Zhipin.

Administrasi Ruang Siber Tiongkok (Cyberspace Administration of China/CAC) mengatakan, ketiga platform itu telah diberitahu untuk menghentikan pendaftaran pengguna baru selama proses penyelidikan guna mencegah risiko keamanan terhadap data nasional, menjaga keamanan nasional dan melindungi kepentingan publik. Beberapa jam sebelumnya, pengawas memerintahkan penghapusan Didi dari app stores usai dilakukan penyelidikan. Mereka menyatakan pengumpulan dan penggunaan data pengguna merupakan sebuah pelanggaran serius perusahaan terhadap peraturan. Pengawas juga mengadopsi keamanan nasional untuk penyelidikan dan ini merupakan langkah yang tidak biasa terhadap perusahaan teknologi domestik.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marvest)  Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, pemerintah akan menguji coba 11 aplikasi/platform layanan telekonsultasi kesehatan (telemedicine) untuk pasien Covid-19 di wilayah DKI Jakarta mulai Selasa (6/7) ini. Pengelola platform telemedicine bekerja sama dengan Kementerian  Kesehatan (Kemkes). Mereka terdiri atas Alodokter, GetWell, Good Doctor dan GrabHealth, Halodoc, KlikDokter, KlinikGo, Link Sehat, Milvik Dokter, ProSehat, dan YesDok. “Jadi, efektif mulai berlaku besok (Selasa, 6/7). Hari ini (Senin, 5/7), kita sosialisasi,” kata Luhut, saat konferensi pers tentang Layanan Telemedicine bagi Pasien Isolasi Mandiri, Senin (5/7). Dia melanjutkan, 11 plaform layanan telemedicine dapat diakses secara gratis. Masyarakat pun diimbaunya agar melakukan pemeriksaan swab antigen, atau polymerase chain reaction (PCR) di 742 laboratorium yang terafiliasi dengan Kemkes agar dapat mengakses bantuan telemedicine tersebut. Menurut Luhut, dengan melakukan pemeriksaan antigen maupun swab PCR  di laboratorium terpusat, datanya langsung dapat diakses oleh Kemkes melalui laporan real time pasien yang terkonfirmasi positif kasus Covid-19.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menambahkan, untuk memantau pasien Covid-19 gejala ringan dan OTG yang melakukan isolasi mandiri di rumah, pemerintah menyediakan 11 layanan telemedicine.   Kehadiran 11 platform telemedicine tersebut untuk memberikan jasa telekonsultasi dokter dan pengiriman obat secara gratis. Biayanya dibantu dan ditanggung oleh pengelola telemedicine, start-up,  dan juga Kemkes. Budi menyampaikan, selain adanya 11 platform telemedicine, layanan Kemkes sudah terintegrasi dengan 742 laboratorium yang ada di seluruh Indonesia. Tujuannya agar bisa melakukan tes dan menyampaikan hasilnya secara online  dan terintegrasi ke 11 platform telemedicine tersebut.   “Layanan  ini akan dilakukan uji coba di DKI Jakarta  mulai Selasa, 6 Juli 2021, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta,” ucapnya.

(Oleh - HR1)

JAKARTA, Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, penetrasi dan akselerasi transaksi digital dan keuangan digital semakin meningkat pesat. Karena itu, transaksi e-commerce tahun ini diproyeksikan tumbuh signifikan 39,1% menjadi Rp 370 triliun dibandingkan tahun lalu Rp 266 triliun. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, peningkatan akselerasi ekonomi digital dan keuangan digital disebabkan oleh meningkatnya preferensi dan ekspektasi masyarakat terhadap teknologi digital. “Hal ini akan semakin mendorong pesatnya transaksi ekonomi digital. Kemudian, perkembangan fintech dan digital banking ke depan,” tutur dia, dalam Silaturahmi ISEI, Senin (5/7).

Kemudian, transaksi digital banking juga diproyeksikan mengalami kenaikan hingga 21,8% pada tahun ini menjadi Rp 33.331 triliun dibandingkan sepanjang tahun lalu tercatat Rp 27.356 triliun. “Semua transaksi melalui online, bisa online banking, mobile banking, dan apps yang mostly our time. Sekarang, segala sesuatu transaksi dengan perbankan bisa dilakukan melalui gadget di mana dan kapan pun. Karena itu, bisa tumbuh 21,8%, atau keseluruhan tahun ini Rp 33.331 triliun. Itu luar biasa ya, ini akan jadi suatu game changer,” jelasnya.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyebutkan, sebanyak 46 negara mitra akan membantu pemerintah untuk menagihkan pajak para wajib pajak (WP) yang berada di luar negeri. Ini menjadi salah satu rencana yang diatur melalui Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). “Saat ini kami sudah menandatangani persetujuan, ada 13 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Jadi kami bisa menagih pajak otoritas negara lain dan sebaliknya,” kata Suryo dalam Rapat Panja Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (5/7). Suryo menjelaskan, saat ini terdapat 13 P3B yang memuat pasal bantuan penagihan yaitu Aljazair, Amerika Serikat, Armenia, Belanda, Belfia, Fillipina, India, Laos, Mesir, Suriname, Yordania, Venezuela, dan Vietnam.

DJP juga dapat meminta bantuan penagihan pajak kepada negara mitra secara resiprokal yang akan di laksanakan sesuai UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Kemudian nantinya detail lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Pada kesempatan yang sama, Suryo mengatakan, melalui RUU KUP pemerintah juga mengusulkan pengenaan alternative minimum tax (AMT) atau pajak penghasilan (PPh) minimum dengan tarif sebesar 1% bagi WP Badan yang melaporkan rugi.

Penghasilan ini didapat baik dari kegiatan usaha maupun luar kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya terkait dan tidak termasuk penghasilan yang dikenai PPh final dan bukan objek pajak. Meski demikian, Suryo memastikan tidak semua WP Badan yang melaporkan rugi akan dikenai AMT karena ada beberapa kriteria WP yang dikecualikan dari aturan ini seperti WP Badan yang belum berproduksi secara komersial.

(Oleh - HR1)

JAKARTA - Pemerintah akan membuka keran impor tabung oksigen untuk melayani pasien Covid-19 di sejumlah daerah. Sebab, saat ini, terjadi defisit tabung oksigen, seiring terus bertambahnya kasus baru harian Covid-19 di Tanah Air. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga sepakat akan mengonversi oksigen dari industri ke medis hingga 90%. Selama ini, alokasi oksigen untuk medis hanya 25%. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, saat ini, banyak rumah sakit (RS) menggunakan tabung oksigen, seiring bertambahnya tempat tidur untuk merawat pasien Covid-19. Namun, distribusi oksigen terhambat, karena minimnya jumlah tabung. Isu distribusi oksigen, lanjut dia, menjadi persoalan, karena selama ini pengiriman dilakukan ke tangki besar oksigen cair, lalu didistribusikan ke jaringan oksigen di seluruh Indonesia.

Menkes mengungkapkan, kapasitas produksi oksigen secara nasional mencapai 866 ribu ton per tahun. Namun, produksi riil hanya 75% atau 640 ribu ton per tahun. Dari total produksi itu, sekitar 458 ribu ton dipakai untuk industri, seperti baja, nikel, smelter, sedangkan medis hanya 25% atau sekitar 181 ribu ton per tahun. “Kami sudah berkoordinasi dengan Menperin agar konversi oksigen dari industri ke medis diberikan sampai 90%. Jadi, sekitar 575 ribu produksi oksigen dalam negeri akan dialokasikan untuk medis,” kata Budi. Dia menargetkan suplai oksigen untuk Jawa dan Bali mencapai 2.262 ton per hari. Berdasarkan data yang disampaikan Menkes, pasokan kebutuhan oksigen harian DKI Jakarta mencapai 519,4 ton, Jawa Barat (456,9 ton), Jawa Tengah (379 ton), DI Yogyakarta (47,5 ton), dan Provinsi Jawa Timur (369,5 ton). Oleh karena itu, ada kapasitas menganggur yang harus dioptimalkan sebanyak 226.100 ton per tahun.

(Oleh - HR1)

Direktur Jenderal Pajak resmi memaparkan rencana program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jika usulan menggelar program pengampunan pajak ini mendapat restu, Ditjen Pajak berharap program bisa jalan pada tahun 2021 atau 2022. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo menyampaikan hal ini saat rapat kerja dengan Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Senin (5/7). "Jadi ada kesempatan tertentu yang kamu harapkan mungkin setengah tahun di periode 2022 atau mulai dari 2021 ini dengan cara mengungkapkan aset yang belum diungkapkan wajib pajak, " kata Suryo, kemarin.

Rencana program tax amnesty ini sejatinya termasuk dalam poin aturan di RUU KUP yang kini tengah dibahas oleh Kementerian Keuangan (Kemkeu) dan Panja RUU KUP Komisi XI DPR. "Terkait dengan program peningkatan kepatuhan wajib pajak yang coba kami sertakan di RUU KUP ini sebagai salah satu materi yang dibahas di RUU ini, " ujar Suryo.

Ada dua skema program pengampunan pajak. Pertama, pengungkapan aset per 31 Desember 2015 yang belum dilaporkan oleh wajib pajak peserta tax amnesty 2015-2016 yang tertuang di pasal 37B-37D RUU KUP. Alumni tax amnesty 2015-2016 itu akan dikenai pajak penghasilan (PPh) Final 15% atas nilai aset yang belum diungkapkannya. Namun, jika aset tersebut diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) yang ditentukan oleh pemerintah, maka berlaku tarif PPh Final 12,5%. Bagi alumni tax amnesty 2015-2016 yang gagal menginvestasikan asetnya dalam SBN, wajib pajak tersebut harus membayar 3,5% dari nilai aset jika mengungkapkan sendiri kegagalan investasi di SBN. Jika Ditjen Pajak yang menemukannya maka wajib pajak harus membayar 5% dari nilai SBN yang gagal diinvestasikan tersebut.

Menurut Suryo saat ada peserta tax amnesty yang belum mendeklarasikan asetnya dan ditemukan oleh pemeriksa pajak maka akan dikenakan PPh final 30% plus sanksinya 200%. Kedua, pengungkapan aset bagi wajib pajak perorangan yang diperoleh pada 2016-2019 dan masih dimiliki hingga 31 Desember 2019, tapi belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2019. Dalam rencana program pengampunan pajak, WP OP tersebut akan dikenakan PPh Final sebesar 30% dari nilai aset, atau 2% dari nilai aset jika diinvestasikan SBN yang ditentukan pemerintah. Jika wajib pajak perorangan gagal menginvestasikan di SBN, pemerintah menetapkan tarif 12% dari nilai aset jika mengungkapkan sendiri kegagalan investasi di SBN itu. Wajib pajak harus membayar dengan tarif 15% dari nilai aset SBN jika ditetapkan atau ditemukan oleh Ditjen Pajak.

Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli 2021 sebagai upaya menekan lonjakan kasus Covid-19 menyebabkan pelaku usaha pariwisata semakin terjepit. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) pun membayangi. Bisnis hotel dan restoran menjadi salah satu sektor usaha yang paling terpuruk. Wakil Ketua Bidang Restoran Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta, Rully Rifai menyatakan, PPKM Darurat tak ubahnya lockdown bagi bisnis restoran karena mereka tidak bisa beroperasi. "Ini sangat berdampak bagi restoran, apalagi untuk pembayaran sewa, listrik, pajak-pajak, sangat menyulitkan kami," ungkap dia, kemarin.

Ketua BPD PHRI DKI Jakarta Sutrisno Iwantono menyampaikan, lonjakan kasus Covid-19 yang diikuti PPKM darurat, dapat dipastikan menekan tingkat keterisian (okupansi) hotel. Rata-rata okupansi diperkirakan melorot dari 20%-40% menjadi hanya 10%-15%. Apalagi, banyak terjadi pembatalan pesanan, baik pemesanan kamar maupun untuk kegiatan yang sudah terjadwal. Padahal di periode Januari-Mei 2021 secara umum terjadi pertumbuhan okupansi sekitar 20% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski kondisi average daily rate masih turun 29% secara tahunan, kondisi pada awal tahun 2021 cukup menunjukkan sinyal positif. Sayangnya, momentum pertumbuhan itu tak bertahan lama. Dengan kondisi seperti ini, Sutrisno bilang pengusaha dihadapkan pada pilihan sulit. Penghentian kegiatan operasional memaksa pelaku usaha mengambil langkah merumahkan karyawan untuk sementara. "Pada gilirannya, bukan tidak mungkin akan berujung PHK," aku dia.

DPD PHRI DKI Jakarta tidak memerinci jumlah karyawan yang sementara ini dirumahkan. Namun sebagai gambaran, pengurangan pekerja akan mengikuti persentase penurunan output atau okupansi. "Misalnya, kalau turun dari 40% menjadi 20%, berarti 20% (penurunan karyawan). Kurang lebih seperti itu logikanya," terang Sutrisno. Adapun jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor hotel dan restoran mencapai lebih dari 500.000 orang secara nasional. Untuk wilayah DKI Jakarta, jumlah tenaga kerja hotel dan restoran mencapai sekitar 100.000 orang.

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi memastikan tidak akan ada impor beras dalam waktu dekat ini. Pernyataan tersebut disampaikan Mendag Lutfi berdasarkan prediksi Biro Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan hasil panen beras tahun 2021 diprediksi mencapai 33 juta ton. Adapun realisasi hasil panen beras tahun 2020 mencapai 31,33 juta ton. Selain itu, saat ini stok beras yang ada di Bulog mencapai 1,39 juta ton. Terdiri dari 1,37 juta stok cadangan beras pemerintah (CBP) dan 14.765 ton stok komersial.

Lutfi mengatakan, penyaluran beras Bulog untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) mencapai 80.000 ton per bulan. Ketahanan stok juga diperkirakan setidaknya untuk 12 bulan (satu tahun) ke depan. "Kalau mengikuti alur dari pemikiran ini, bisa pastikan bahwa tidak ada impor dan ketersediaan di Bulog juga cukup. Stok nasional juga baik dan saya tidak ada ekspektasi sama sekali untuk mengimpor beras dalam waktu dekat ini," ujar Lutfi saat konferensi pers virtual, Senin (5/7).

Presiden Joko Widodo sudah menerbitkan tiga Peraturan Pemerintah yang menetapkan tiga lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Antara lain KEK Batam Aero Technic, KEK Nongsa, dan KEK Gresik. Ketiganya disebut menjadi percontohan dalam penerapan aturan baru KEK. Berdasarkan Undang Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah menambah syarat pengusulan KEK. Salah satunya adalah minimal penguasaan lahan sebesar 50% dari total rencana. "Semua penguasaan lahannya sudah di atas 50%," ujar Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Pranoto kepada KONTAN, Senin (5/7). Bahkan untuk KEK Batam dan KEK Nongsa, lahan yang dikuasai telah mencapai 100%. Kondisi ini ia yakini bisa mempercepat pengembangan KEK ke depan. Kepastian lahan juga akan mencegah pengembangan KEK menjadi mangkrak. Selain itu, hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di KEK. "Pembangunan KEK semakin lancar dan semakin mudah menarik investor," terang Enoh.

Selain mengenai kepastian lahan dan pengelolaan, KEK juga memberikan sejumlah insentif untuk industri di dalam KEK. Sesuai PP Nomor 40 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KEK, kemudahan tersebut berupa fasilitas pajak, bea, dan cukai meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea masuk dan pajak dalam rangka impor, dan cukai. Dan insentif lainnya. PP itu juga memangkas pajak terkait transaksi atas tanah dan bangunan. Pada pasal 80 disebutkan badan usaha dalam transaksi pengadaan tanah untuk KEK; penjualan tanah dan/atau bangunan di KEK; dan/atau sewa tanah dan/atau bangunan tidak dipungut pajak penghasilan.

Direktur Eksekutif CORE Mohammad Faisal menyebut kepastian lahan saja dinilai tidak cukup ampuh untuk menarik investor. Lokasi lahan pun menjadi pertimbangan besar bagi investor untuk menanamkan modal. Lokasi lahan tersebut termasuk dengan akses menuju KEK sehingga kegiatan industri dapat berjalan dengan efisien. Infrastruktur dalam kawasan pun menjadi pertimbangan investor. "Penguasaan lahan 50% masih belum menjamin pembangunan infrastruktur yang memadai," terang Faisal kepada KONTAN.

Komoditas karet dan sawit jadi penopang ekonomi Sumatera Utara di tengah pandemi Covid-19. Harga karet di tingkat petani meningkat hingga Rp 10.500 per kilogram dan tandan buah segar sawit Rp 1.900 per kilogram. Peningkatan harga dipengaruhi permintaan di pasar dunia. Harga karet remah jenis TSR (technical speciefied rubber) 20 kini 1,67 dollar AS per kilogram. Di tingkat petani, harga karet olahan mencapai Rp 10.500 per kg, naik dari Rp 6.000 per kg pada tahun lalu. Adapun karet yang belum diolah dihargai Rp 8.000 per kg.

Kenaikan harga karet membuat petani di Sumut makin bergairah menyadap. Kebun-kebun karet yang sebelumnya terbengkalai kini disadap lagi. ”Tahun lalu kelompok tani kami hanya mengumpulkan 1 ton getah karet per minggu. Kini kami bisa mendapat 5 ton,” kata Sungkunen Tarigan (40), Ketua Kelompok Tani Mbuah Page, Desa Kuta Jurung, Deli Serdang, Senin (5/7/2021).

Sementara volume ekspor karet Sumut pada April dan Mei 2021 menurun dari bulan-bulan sebelumnya. Ekspor pada April sebesar 31.555 ton atau anjlok sekitar 10,3 persen ketimbang bulan sebelumnya yang mencapai 35.190 ton. ”Volume ekspor pada Mei kami perkirakan hanya 25.000 ton atau turun sekitar 16 persen dibandingkan April,” kata Sekretaris Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia Sumut Edy Irwansyah. Penurunan ekspor itu, menurut dia, lebih karena adanya pergeseran jadwal pengapalan. Dengan demikian, secara tahunan, volume ekspor tidak menurun signifikan.

Sama halnya dengan karet, industri sawit juga bergairah dengan harga yang masih cukup baik. Pada periode 30 Juni-6Juli, harga tandan buah segar (TBS) sawit dengan rendemen 19,93 persen mencapai Rp 1.928 per kilogram. Harga tersebut stabil sepanjang pandemi, bahkan naik hingga Rp 2.275 per kg pada Mei. Di Sumut terdapat 1,8 juta hektar kebun sawit dengan 162 pabrik. Tenaga kerja yang terserap di industri sawit Sumut lebih dari 560.000 orang.