Tambah Pariwisata, Ciptakan Lapangan Kerja
Evaluasi Ulang Proyek Lambat
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) tengah meninjau ulang daftar proyek strategis nasional (PSN) yang tak lagi memenuhi target pemerintah. Koordinator Kepala Project Management Office KPPIP, Yudi Adhi Purnama, mengatakan evaluasi PSN digelar setiap awal semester untuk menyaring proyek-proyek yang tidak layak bertahan di daftar prioritas.
Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara, pun menyarankan penundaan proyek berdana jumbo yang masih dalam tahap perencanaan atau uji kelayakan. Bahkan eksekusi megaproyek, seperti pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, pun bisa ditahan sementara hingga pandemi mereda.
Anggota Ombudsman, Robertus Endi Jaweng, pun menyarankan pemerintah daerah menunda proyek mercusuar agar anggarannya bisa dipakai untuk sektor kesehatan. Mantan Ketua Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah ini mengatakan pemerintah pusat bisa mewajibkan realokasi 35 persen dari belanja daerah untuk penanganan Covid-19. Skema ini sempat berlaku tahun lalu, tapi belum terulang pada tahun ini. "Ini persoalan nyawa. Saat ini yang penting masyarakat bisa bertahan dulu, " ujar Endi.
Harga Melonjak, Ekspor Digenjot
Sejumlah produsen batu bara menaikkan target produksi untuk memenuhi permintaan, terutama dari pasar global. Rencana ekspor di tengah tren kenaikan harga batu bara akan membantu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. PT Indika Energy Tbk merupakan salah satu perusahaan yang tak ingin melewatkan momentum tersebut.
Ricky mengatakan, selama semester I 2021 emiten berkode INDY ini telah mengekspor 11,8 juta ton batu bara. Sebanyak 11,7 juta ton diantaranya berasal dari Kideco dan 900 ribu ton lainnya dari Multi. Sebagian besar diekspor ke Cina, yaitu 33 persen. Sisanya mengalir ke India serta negara-negara Asia Tenggara.
Ekspor tersebut menjadi salah satu pemicu perusahaan mencatat pendapatan sebesar US$ 1,2 miliar atau naik 14,1 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sebabnya adalah kenaikan harga jual rata-rata batu bara Kideco yang mencapai 21,9 persen dari US S 39,8 menjadi US$ 48,6 per ton. Harga jual rata-rata batu bara Multi juga naik 30,4 persen dari US$ 63,1 menjadi US$ 82,3 per ton.
PT Bukit Asam (Persero) Tbk juga merevisi rencana kerja tahun ini dengan menambah produksi menjadi 30 juta ton dari awalnya 29,5 juta ton. "Kami optimistis target ini bisa tercapai, mengingat realisasi produksi di semester I 2021 naik menjadi 13,27 juta ton, " kata Sekretaris Perusahaan Bukit Asam, Apollonius Andwie. Pada paruh pertama 2020, produksi perusahaan sebanyak 12 juta ton.
Apollonius optimistis rencana kerja tersebut akan berdampak signifikan pada kinerja keuangan perusahaan. Sebab, saat ini harga batu bara masih dalam tren naik. Hingga kemarin, harga batu bara telah mencapai kisaran US$ 154 per ton. Harganya terpaut jauh dari posisi akhir tahun lalu yang berada di kisaran US$ 80 per ton.
Sulit Bertahan di Kuartal Ketiga
Para pelaku usaha berharap gelombang penularan Covid-19 segera reda sehingga tak perlu lagi ada perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Shinta Kamdani, bertutur bahwa tren pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2021 hanya dapat dipertahankan bila kegiatan bisnis dibuka.
Indonesia baru keluar dari jurang resesi karena perekonomian pada kuartal II 2021 naik 7,07 persen secara tahunan. Badan Pusat Statistik melaporkan produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku Indonesia pada kuartal II 2021 mencapai Rp 4.175,8 triliun. Adapun pertumbuhan ekonomi sepanjang semester 1 2021 naik 3,31 persen secara tahunan.
Pertumbuhan ekonomi bisa saja berlanjut ke kuartal ketiga pada kisaran 5-6 persen. Namun proyeksi itu akan sulit tercapai jika PPKM berlanjut karena angka kasus positif Covid-19 tak juga turun. Kalau PPKM level 3 atau 4 diteruskan, pertumbuhan hanya akan mencapai 3,5-4 persen, tergantung tingkat relaksasi.
Josua memprediksi PPKM darurat dan PPKM level 4 akan menekan tren pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga 2021 ke kisaran 2,75-3,25 persen.
Indonesia Keluar dari Resesi
Indonesia keluar dari resesi . Setelah terkontraksi selama empat kuartal berturut-turut, Produk Domestik Bruto, Indonesia pada kuartal II-2021 mampu tumbuh 7,07%. Seluruh sektor menggeliat tercermin pada PDB berdasar lapangan usaha yang seluruhnya tumbuh positif. Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono mengumumkan, dengan perbaikan signifikan berbagai indikator ekonomi selama berdasarkan kuartal II-2021, perekonomian Indonesia berdasarkan besaran PDB atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat RP 2,772,8 trillun. Menurut Margo lagi, berdasarkan lapangan usaha, lima sektor mengontribusi 64,85% PDB. Kelimanya adalah sektor industri pengolahan , pertanian, perdagangan, konstruksi dan pertambangan. Secara keseluruhan, yakni sebanyak 17 lapangan usaha, tumbuh positif.
Untuk PBD berdasarkan pengeluaran, komsumsi rumah tangga tumbuh 5,93% (yoy), komsumsi pemerintah melonjak 8,06% pembentukan modal Tetap Bruto atau investasi meningkat 7,54%, ekspor melejit 31,78%, impor melonjak 31,22% serta Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga tumbuh 4,12%. "Kalau lihat tren, pertumbuhan PDB kuartal II, tetapi ini sangat tergantung pada penanganan Covid-19," ucap Margo. Pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup tinggi juga ditopang melonjaknya pertumbuhan ekonomi mitra dagang utama Indonesia. Diantaranya Amerika Serikat yang pada kuartal III-2021 mampu tumbuh 12,2% Tiongkok (7,9%) dan Singapura (14,3%). (YTD)
DJP Tunjuk Enam Perusahaan Pemungut PPN PMSE
Direktorat Jendral Pajak, kembali menunjuk enam perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui System Elektronik, atas produk digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia. Enam pelaku usaha tersebut yakni Shutterstock, Inc, Shutterstock Ireland Ltd, Fenix International Limitted, Bold LLC, High Morale Developents Limtted, dan Aceville Pte Ltd. "Dengan menunjukkan perusahaan ini.sejak 1 Agustus 2021 para pelaku usaha tersebut berkewajiban memungut PPN atas produk dan layanan digital yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia," Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Niel Maldrin Noor dalam keterangan pers yang diterima , Rabu (4/8)
Pemungutan PPN PMSE ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha khususnya antara pelaku didalam negeri mau pun diluar negeri, serta antara usaha convensional dan usaha digital. "DJP mengapresiasi langkah-langkah proaktif yang dilakukan sejumlah perusahaan yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN. DJP juga terus menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan lain yang menjual produk digital luar negeri kepada konsumen di Indonesia sehingga sehingga diharapkan jumlah perusahaan yang ditunjuk sebagai pemungut PPN produk digital akan terus bertambah," ungkapnya. (YTD)
BI-Kemenkeu Jepang Perkuat Kerja Sama Penggunaan Mata Uang Lokal
Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Jepang, pada kamis (5/8) menyepakati penguatan kerangka kerja sama penyelesaian transaksi dengan mata uang local currency settlement antara kedua negara dalam rupiah-yen yang telah diimplementasikan sejak tanggal 31 Agustus 2020. "Penguatan dimaksudkan adalah memberikan pelonggaran aturan transaksi valas dalam kerangka penyelesaian transaksi bilateral kedua negara dengan rupiah-yen." dikutip dalam keterangan resmi Bank Indonesia, pada hari yang sama. Penguatan kerangka tersebut sejalan dengan nota kesepahaman yang ditandatangani oleh BI dan JMOF pada tanggal 5 desember 2019.
LCS Framework adalah penyelesaian transaksi perdagangan antar dua negara dalam mata uang masing-masing negara dimana setelmen transaksinya dilakukan didalam yuridiksi wilayah negara masing-masing. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, penguatan kerangka kerja LCS ini diperluas dari yang semula hanya mencakup transaksi perdagangan, kini diperluas mencakup underlying transaksi LCS dengan menambah investasi langsung dan income transfer (termasuk remitansi).
"Penguatan kerja sama LCS BI dan BNM meliputi pelonggaran aturan transaksi valas, antara lain terkait perluasan instrumen lindung nilai dan peningkatan threshold nilai transaksi tanpa dokumen lindungi underlying sampai dengan US$ 200.000 per transaksi," tutur Erwin dalam keterangan tertulis pada selasa (2/8). Strategi penguatan kerangka kerja sama LCS merupakan komitmen yang berkelanjutan bersama kedua bank sentral. YTD
Penurunan Karbon Harus Disertai Kebijakan yang Lengkap
Investasi Industri hulu dan minyak, Tanah Air masih menjadi penopang dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini lantaran investasi yang masuk lima tahun ke belakang masih di kisaran double digit. Untuk itu dibutuhkan blueprint yang lengkap dan mendukung kebijakan menurunkan emisi agar tidak kontraproduktif terhadap investasi yang akan masuk ke Indonesia. Pengamat migas dan pendiri ReforMiner Intsitute Pri Agung Rakhmanto mengatakan, bahwa net zero carbon tidak berarti bahwa hal tersebut tercapai dengan mengurangi aktivitas ekonomi.
Menurut Pri Agung, perusahaan global telah memasukkan parameter netralitas karbon itu sebagai salah satu faktor yang diperhitungkan dalam strategi dan portofolio investasi mereka ditingkat global. "Kata kuncinya bukan pada adanya kebijakan net zero karbon , tetapi pada seberapa kondusif dan kompetitif iklim investasi hulu migas kita sendiri untuk dapat menarik investasi eksplorasi dan produksi," paparnya. Pada kesempatan berbeda, Wakil Kepala Kesatuan Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Fatar Yani Abdurahman, di Jakarta, rabu (28/7), lalu menjelaskan bahwa target produksi mencapai 1 juta barel minyak bumi tersebut sebenarnya masih kurang bila dibandingkan dengan kebutuhan energi di masa mendatang.
Diakuinya, target tersebut memang penuh tantangan seperti investasi besar, regulasi tumpah tindih, stagnasi lifting migas sepanjang satu dekade terakhir, hingga pandemi Covid-19 yang turut mempengaruhi industri hulu migas. Pada 2030, KKKS diharapkan bisa menyeimbangkan antara target produksi dengan target penurunan emisi karbon sehingga dapat memenuhi persyaratan kebijakan dekarbonisasi. "Saat ini sebanyak 60% lapangan migas di Indonesia sudah mature, sehingga perlu biaya yang tinggi, beberapa lapangan migas juga memproduksi karbon cukup tinggi," ujarnya. (YTD)
Listing via SPAC, Traveloka Incar Dana US$ 400 Juta
Peruasahaan penyedia tiket pesawat dan hotel, Traveloka mengincar dana sebesar US$ 400 juta atau sekitar Rp 5,7 trilliun dari pencatatan saham di bursa efek Amerika Serikat. Pencatatan saham ini dilakukan melalui merger pencatatan dengan special purpose acquisition company, Bridgetown Holdings ltd. Adapun Bridgetown Holdings merupakan SPAC yang disokong oleh taigon Richard Li dan Peter Thiel. Sementara itu Deelstreet Asia melaporkan , Traveloka mencatat valuasi sebesar US$ 4 milliar sebelum pendemi namun valuasi ini menurun menjadi US$ 2,75 milliar ketika dilakukan negosiasi dengan investor.
Ditengah Pandemi, Traveloka masih bisa menghimpun dana sekitar US$ 250 juta, Traveloka sudah melakukan ekspansi ke tujuh negara dan mengakuisisi tiga perusahaan yang merupakan kompetitor langsung seperti Pegipergi di Indonesia, MYtour di Vietnam, dan TravelBook di Philipina. Dengan dilakukannya merger tersebuit Traveloka akan bersaing dengan Grab Holdings untuk mencapai Unicorn terbesar di Asia Tenggara. Adapun Grab Holdings berencana mencatatkan sahamnya di Bursa AS pada tahun dan ini berpotensi menghasilkan valuasi sekitar US$ 39,5 milliar.
Sementara itu, PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) akan listing di Bursa Efek Indonesia, hari ini. Perseroan meraup dana 21,9 trilliun dari IPO. Adapun jumlah saham yang dilepas ke publik sebanyak 25,76 milliar saham setara 25% harga IPO sebesar RP 850 persaham. Sementara itu, GoTo. perusahaan hasil merger Gojek dan Toko Pedia, juga dikabarkan akan listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun ini. GoTo salah satu merupakan perusahaan teknologi yang berkembang di kawasan Asia Tenggara. Hingga akhir 2020, GoTo mencatat total gross transanction ralve lebih dari dua juta pengendara dan 11 juta mitra merchant per Desember 2020. Sementara pengguna aktif bulanan mencapai 100 juta orang. (YTD)
Pengusaha Enggan Tinggalkan Dolar AS
Pengusaha nasional masih enggan meninggalkan dolar AS dalam bertransaksi perdagangan internasional dengan negara mitra yang sudah menyepakati Local Current Settlement (LCS). Alasannya, likuidasi mata uang terkait rendah, dibandingkan dollar AS dan penentuan harga tidak effisien, karena belum terdapat Direct Qoutation antar mata uang local. Berdasarkan catatan Bank Indonesia, Indonesia sudah menekan kesepakatan, LCS dengan Malaysia dan Thailand sejak 2017 dan Jepang.
“LCS dengan Malaysia dan Thailand berlum terlihat hasilnya di lapangan. Sebab, pengusaha masih mengingkan dolar AS, karena hegemoninya masih dianggap belum turun. Artinya, semua Negara beranggapan devisa itu menggunakan dolar.” Ujar Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Benny Soetrisno, kamis (5/8/2021). Dia menuturkan, terdapat regulasi yang membatasi non-internasionalisasi mata uang local. Kewajiban pengusaha dalam pembayaran hutang juga masih membutuhkan dolar.
Meski begitu, Apindo dan Menteri Perdagangan menyambut baik LCS dengan Tiongkok. Benny Soetrisno meyakini, sejak dua tahun terakhir Apindo telah menjalin serangkaian pertukaran gagasan dengan BI, perbankan, dan pelaku usaha untuk mendorong LCS Indonesia-Tiongkok. “Tentu kita membutuhkan system kirling RMB di Indonesia sebagai infrastruktur dan menciptakan likuiditas RMD, dan mendorong bank untuk menggunakan direct settlement untuk mengurangi depensi terhadap US$,” ujar Benny. (YTD)









