Direktur Keuangan PT PP Properti Tbk. Deni Budiman mengatakan penjualan properti perseroan naik sekitar 2-4% secara tahunan pada semester I/2021. Deni menilai dampak tersebut masih kurang signifikan lantaran insentif tersebut baru diterbitkan Maret 2021. Di samping itu, Deni menyampaikan pihaknya sedang menyesuaikan prognosis penjualan properti perseroan pada paruh kedua 2021.

Olivia Surodjo menyambut baik perpanjangan insentif tersebut. Menurutnya, insentif ini sangat membantu menggairahkan sektor properti. Theresia Rustandi juga mengapresiasi perpanjangan insentif ini karena dampaknya positif. "Bukan hanya penjualan properti yang nilainya masuk ke dalam kriteria insentif PPN, tetapi juga berimbas kepada properti di luar kriteria insentif PPN," tuturnya. Menurutnya, insentif ini secara keseluruhan memberikan efek psikologis kepada calon konsumen untuk segera merealisasikan pembelian sehingga menggerakkan industri properti dan seluruh industri ikutannya. Dia berharap pemerintah dapat memperluas sasaran insentif itu untuk rumah inden.

Potensi perikanan darat di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatra Barat cukup besar namun belum tergarap dengan baik.Plh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar Desniarti mengatakan kendala yang terjadi selama ini adalah persoalan pakan dan bibit ikan yang akan ditebar. Jalan keluar yang ditempuh pemda adalah meminta bantuan ke pada pemerintah pusat.“Prosesnya itu masyarakat perlu siapkan proposalnya dulu, dan sampaikan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Pesisir Selatan. Nanti kami akan fasilitasi ke pusat untuk dicarikan solusi,” ujarnya saat mendampingi Wagub Sumbar Audy Joinaldy, Minggu (8/8).Wakil Bupati Pesisir Selatan Rudi Hariyansyah mengatakan hingga saat ini sudah memberikan bantuan bagi puluhan kelompok di daerah itu sebanyak satu juta bibit ikan dan 100 ton pakan.Bantuan juga sudah diberikan untuk kelompok Perikanan Darat di Kampung Tanjung Gadang, Ampiang Parak sebanyak 15.000 bibit ikan.

Sementara itu, Wali Nagari Ampiang Parak, Kecamatan Sutera Saipul Bakri mengatakan bahwa potensi perikanan darat di daerah itu tidak hanya berasal dari kolam yang telah dibuat oleh masyarakat tetapi juga berasal dari embung seluas kurang lebih mencapai 30 hektare.Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy mengatakan untuk potensi perikanan darat berupa puluhan kolam dan embung yang cukup luas di Nagari Ampiang Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan perlu diberdayakan.“Potensinya sangat besar. Keinginan masyarakat untuk perikanan darat juga luar biasa terbukti dengan banyaknya kolam yang telah dibuat. Namun ternyata belum tergarap karena kendala bibit dan pakan,” katanya.

Berharap untung pada bulan Kemerdekaan Republik Indonesia, penjual kerajinan dari bahan kulit sapi itu justru dirundung kebingungan. Jumat siang, suasana di sentra tersebut tampak sepi dari aktivitas. Muhammad, 52, penjual kerajinan kulit mengaku, kondisi ini sudah berlangsung lebih dari satu tahun. Sebelum pandemi, pada Agustus ia selalu kebanjiran pesanan dan kedatangan pembeli dari luar kota.

Penutupan jalan yang dilakukan di kawasan perkotaan Garut membuat para pembeli kesulitan dan terpaksa memutar. "Dalam satu minggu paling empat kali, karena kalau setiap hari juga percuma," kata Muhammad di Kabupaten Garut, pekan lalu. Pendapatan selama bulan tersebut tidak lebih dari Rp2 juta. Ia berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Menurutnya, sampai saat ini belum ada bantuan khusus, terutama dari Pemerintah Kabupaten Garut. "Sangat berharap adanya bantuan dari pemerintah, terutama pemasaran. Misalnya seluruh PNS pakai produk dari sini, mungkin membantu." Pelaku usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Garut diminta melakukan penjualan secara daring selama masa PPKM. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut Suhartono mengatakan, para pelaku UMKM bisa memanfaatkan sejumlah aplikasi e-commerce.

Industri makanan dan minuman (mamin) merupakan kontributor terbesar terhadap sektor industri pengolahan nonmigas pada triwulan II-2021 yang mencapai 38,42 persen serta memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 6,66 persen.

Industri mamin selama ini telah membawa dampak positif yang luas bagi perekonomian nasional, seperti peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi, penerimaan devisa dari investasi dan ekspor hingga penyerapan tenaga kerja yang sangat banyak.

Capaian kumulatif sektor strategis ini dan sisi ekspor juga sangat baik, yaitu mencapai 19,58 miliar dolar AS atau naik 42,59 persen dari periode yang sama pada tahun sebelumnya tercatat senilai 13,73 miliar dolar AS.

Putu menegaskan, Kemenperin telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri mamin di tanah air. Misalnya, menjaga ketersediaan bahan baku dan memfasilitasi pemberian insentif fiskal. Pada triwulan II-2021, industri mamin tercatat turnbuh positif di angka 2,95 persen.

Pemerintah menargetkan 30 juta UMKM akan masuk pasar digital pada 2023 mendatang, Menteri Koordinator Kemaritiman dan (Menko Marves), Binsar Panjaitan mengatakan, sejak Mei 2020 sampai Juni 2021 sudah ada 6,5 juta UMKM, sehingga total menjadi 14,5 juta unit yang telah boarding di e commerce. Selanjutnya kita harus terus mendorong 16,5 juta unit UMKM lainnya untuk go digital, hingga 2023 menjadi 30 juta unit on boarding

Luhut mengajak kepada seluruh campaign manager dan Kepala Daerah untuk mencapai target tersebut. Konsumsi produk lokal, kata dia, harus didorong UMKM dapat tumbuh dan berkembang, Apalagi, UMKM menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia.

Luhut juga meminta para penyelenggara e-commerce membantu UMKM untuk meningkatkan transaksinya. Dari Bangga Buatan indonesia (BBI) ini, Luhut berharap dapat menghasilkan pengusaha-pengusaha yang tangguh dalam menghadapi segala situasi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto juga mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai dan membeli produk lokal, Menurutnya, membeli produk lokal sama dengan berkontribusi nyata dalam upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Sebagai salah satu bentuk sumbangsih Bank Indonesia (BI) terhadap kemajuan pendidikan masyarakat Indonesia dan dalam rangka peringatan HUT Ke-68 BI, 1 Juli 2021 dan HUT Ke-76 RI pada 17 Agustus 2021, Bank Indonesia menyelenggarakan Program BI Mengajar di sejumlah Perguruan Tinggi di Indonesia.

Upaya transformasi ekonomi Kalimantan Selatan menuju ekonomi yang memiliki value added tinggi melalui hilirisasi Sumber Daya Alam, mutlak harus didukung oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia Kalimantan Selatan yang kompeten dan memiliki keterampilan tinggi.

Amanlison Sembiring menjabarkan, soal ekonomi Kalsel terbaru setelah mengalami kontraksi selama empat triwulan terakhir, ekonomi Kalimantan Selatan mulai tumbuh positif.

Dikatakan Amanlison, seluruh Lapangan Usaha (LU) tumbuh positif, seperti LU pertambangan (5,35 persen yoy), LU pertanian (0.71 persen yoy), LU Industri Pengolahan (3,23 persen yoy), LU Perdagangan, Hotel, dan Restoran (5,25 persen yoy) dan LU Konstruksi (1,36 persen yoy).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memutuskan mengenakan sanksi berupa pelarangan penjualan batu bara keluar negeri kepada 34 perusahaan batu bara.

Hal tersebut dikarenakan 34 perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban pasokan batu bara sesuai kontrak penjualan dengan PT PLN (Persero) dan atau PT PLN Batu Bara Periode 1 Januari-31 Juli 2021.

Keputusan ini sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No.139.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara Dalam Negeri yang ditetapkan Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 4 Agustus 2021.

Berdasarkan dokumen yang diterima CNBC Indonesia, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengirimkan surat keputusan perihal "Pelarangan Penjualan Batu Bara ke Luar Negeri" kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, serta Direktur Jenderal Perhubungan Laut pada 7 Agustus 2021.

CNBC Indonesia telah mengonfirmasikan hal ini kepada Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin dan dirinya pun membenarkan adanya sanksi pelarangan ekspor batu bara kepada 34 perusahaan batu bara tersebut.

Berdasarkan dokumen yang diterima CNBC Indonesia, berikut daftar 34 perusahaan batu bara yang dikenakan sanksi pelarangan ekspor batu bara ke luar negeri karena belum memenuhi kewajiban pasokan batu bara sesuai kontrak penjualan:

PT Arutmin Indonesia, PT Ascon Indonesia Internasional, PT Bara Tabang, PT Batara Batari Sinergy Nusantara, PT Belgi Energy, PT Berkat Raya Optima, PT Borneo Indobara, PT Buana Eltra, PT Buana Rizki Armia, PT Dizamatra Powerindo, PT Global Energi Lestari, PT Golden Great Borneo, PT Grand Apple Indonesia, PT Hanson Energy, PT Inkatama Resources, PT Kasih Industri Indonesia, PT Mandiri Unggul Sejati, PT Mitra Maju Sukses, PT Nukkuwatu Lintas Nusantara, PT Oktasan Baruna Persada, PT Prima Multi Mineral, PT Prolindo Cipta Nusantara, PT Samantaka Batubara, PT Sarolangun Prima Coal, PT Sinar Borneo Sejahtera, PT Sumber Energi Sukses Makmur, PT Surya Mega Adiperkasa, PT Tanjung Raya Sentosa,  PT Tepian Kenalu Putra Mandiri, PT Tiga Daya Energi, PT Titan Infra Energy, PT Tritunggal Bara Sejati, PT Usaha Maju Makmur, PT Virema Inpex.

PALEMBANG, UMKM dan pengelola usaha, terutama yang selama ini berkecimpung di pusat-pusat perbelanjaan (mal) meminta agar pemerintah bijak menanggulangi pandemi sehingga sektor ekonomi tetap berjalan dan tidak membunuh pelaku usaha.

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Sumatera Selatan Sumsel Co Ing mangatakan, selama ini kebijakan penanggulangan pandemi tidak berjalan efektif karena mal yang adalah sektor yang sangat ketat menjalankan protokol kesehatan namun justru menjadi paling terdampak imbasnya. “Ibarat kalau sekolah, pemerintah pusat itu kepala sekolahnya, kita ini selama ini anak baik tapi jadi korban," katanya.

Anak baik maksudnya, lanjut Co Ing, selama ini mal adalah yang paling konsisten dalam menjalankan prokes seperti cek suhu tubuh, mencuci tangan, open one gate system, dibanding misalnya kafe dan restoran apalagi pasar tradisional. “Jangan sampai anak baik (mal) yang sudah patuh dan menerapkan prokes justru kena imbasnya karena anak nakal (pihak yang tidak menerapkan prokes)," katanya saat berbicara pada kegiatan Live Talk Sumsel Virtual Fest, tema Berbisnis dan Belanja Aman di Mal, Penerapan Prokes Vs Hajat Hidup Karyawan yang digelar Tribun, Sripo, Jumat (6/8).

Co Ing meminta agar pemerintah jangan melihat mereka dari sisi pengusaha saja tapi lihat dari berapa banyak pelaku usahanya tapi berapa banyak karyawan yang menggantungkan nasib dari mal ini. Ada 40 ribu pekerjaan yang terdampak akipat mal ditutup Sabar bukan solusnya karena jika kebijakan penanganan pandemi tidak diubah akan mematikan sektor ekonomi, keluhnya seraya berharap situasi bisa normal pasca berakhirnya PPPK Level 4, 9 Agustus mendatang.

Sementara itu Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah Dr Sri Rahayu, SE, MM mengatakan pandemi membuat Sumsel tercatat deflasi karena tingginya penawaran dibanding permintaan. Deflasi disumbang oleh kelompok makanan karena penawaran lebih tinggi dibanding permintaan. Pelaku usaha juga sudah banyak mengeluh tidak bisa membayar gaji karyawan dan karyawan banyak dirumahkan karena efek pandemi dengan penerapan PPKM. Karyawan hanya bekerja berapa hari saja dalam sebulan, dan harus menerima upah Rp 500 ribu. Seharusnya aturan PPKM yang merupakan aturan turunan dari pusat, dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dengan inovasi dan solusi lain yang seiring sejalan. Misalnya dengan memberikan keringanan pajak, parkir dan kebijakan lokal lainnya.

Sementara itu Kabag Hukum Pemkot Palembang Alan Gunery mengatakan mengerti dengan kondisi dan keinginan pengusaha namun kembali lagi kebijakan penanganan pandemi bukan ditetapkan sendiri oleh Pemkot Palembang karena kebijakan penanganan pandemi ini diatur oleh pusat berdasarkan kebijakan Mendagri. "Kita juga sudah memikirkan penanganan pandemi agar tetap berjalan bareng dengan pemulihan ekonomi tapi karena ini instruksi dai Mendagri dan juga ada varian baru covid yang lebih berbahaya sehingga kebijakan ini tetap harus dijalankan. Alan berharap semua pihak bersama-sama mendukung upaya pemerintah menanggulangi Pandemi sehingga angka penderita turun dan level juga status covid di Palembang turun”.

Kabag Kabag Ops Polrestabes Palembang AKBP Edy Haka mengatakan tadinya fokus penegakan hukum satgas COVID-19 di lakukan di mal namun karena mal tutup sehingga dialihkan ke sektori lain di pasar. "Kita dirikan posko PPKM Satgas Covid-19 di pasar dan terus kita imbau agar semua patuh prokes untuk mencegah penyebaran covid lebih luas," ujar Edy Haka.

JAKARTA – PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) kembali berhasil meraih pertumbuhan kinerja di sepanjang kuartal kedua 2021. Prestasi ini ditandai dengan diraihnya kenaikan total pendapatan sebesar 8% menjadi Rp 6,73 triliun, meningkat dibandingkan kuartal pertama tahun ini (QoQ). Pada kuartal kedua ini, perseroan mencetak laba bersih sebesar Rp 395 miliar atau naik 23% QoQ, sekaligus memberikan kontribusi pada total laba bersih semester I Rp 716 miliar.

Presiden Direktur & CEO XL Axiata Dian Siswarini, mengatakan, di tengah pandemi dan kompetisi industri yang penuh tantangan di sepanjang kuartal kedua 2021, secara umum kami berhasil meningkatkan kinerja bisnis dengan meraih pertumbuhan yang menggembirakan di sejumlah aspek. "Pencapaian positif ini tidak terlepas dari dari keberhasilan penjualan dan kenaikan trafik sepanjang periode Lebaran lalu. Pada saat yang bersamaan, kami terus fokus melakukan digitalisasi di semua lini bisnis dan Operational Excellence, termasuk menekan biaya," katanya.

Dian menambahkan, di sepanjang semester 1 2021, perseroan berhasil mengurangi beban operasional sebesar 2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy). Penurunan biaya operasional tersebut terjadi pada biaya interkoneksi dan biaya langsung lainnya sebesar -22% yoy.