;
Teknologi ...

Kejagung Ungkap Dugaan Korupsi Besar
Hairul Rizal 06 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Kejaksaan Agung menemukan aliran dana ilegal terkait aset kripto yang menyebabkan kerugian negara hingga mencapai Rp1,3 triliun. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung, Asep Nana Mulyana, menyatakan bahwa pelaku penipuan investasi berbasis kripto kini semakin mahir menggunakan teknologi digital, seperti metode mixer dan tumbler, untuk menyembunyikan jejak transaksi dan memindahkan aset antar-blockchain tanpa terdeteksi.

Asep menekankan pentingnya bagi jajaran Kejaksaan Agung untuk memiliki kompetensi khusus dan kapasitas teknis dalam memahami mekanisme transaksi digital agar bisa menelusuri aliran dana, khususnya dalam kasus kripto, mengingat metode konvensional tidak lagi cukup untuk menangani masalah ini.

Selain itu, Indonesia kini berada di peringkat ketiga dalam transaksi kripto global dengan nilai US$157,1 miliar, yang berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap inovasi digital, tetapi juga menambah risiko penyalahgunaan teknologi. Di sisi lain, Polri menjelaskan modus operandi penipuan kripto, di mana pelaku menggunakan media sosial untuk menyebarkan tautan dan mengarahkan korban untuk bergabung dalam grup aplikasi pesan singkat yang disamarkan sebagai forum edukasi investasi.

Secara keseluruhan, fenomena penipuan berbasis kripto di Indonesia menunjukkan kebutuhan mendesak bagi aparat penegak hukum untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital agar dapat melacak dan mengatasi aliran dana ilegal yang merugikan negara.

Teknologi ...

Pemerintah Perketat Pengawasan Minyak Kita
Hairul Rizal 06 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memberikan peringatan tegas kepada para distributor yang memainkan harga minyak goreng rakyat (MinyaKita) dengan cara menahan jalur distribusi, yang mengakibatkan harga jual minyak goreng melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Rp15.700 per liter. Zulkifli menegaskan bahwa tindakan penimbunan ini akan ditindak tegas oleh Satuan Tugas Pangan (Satgas Pangan) guna memastikan ketersediaan bahan pokok, terutama menjelang Ramadan.

Peringatan ini juga berlaku untuk bahan pokok lain seperti cabai, gula, dan gas LPG. Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menyatakan bahwa telah ditemukan bukti adanya distributor yang sengaja menahan MinyaKita di Tangerang, dan satu pelaku sudah teridentifikasi. Kemendag akan menyita barang bukti dan mencabut izin usaha distributor yang melanggar. Selain itu, Staf Ahli Menteri Perdagangan, Tommy Andana, mengungkapkan bahwa beberapa produsen dan distributor menahan distribusi MinyaKita untuk mencari keuntungan lebih banyak, dan mereka akan ditindak tegas jika ketahuan.

Pemerintah juga telah melakukan pemantauan langsung di pasar dan memastikan bahwa realisasi Domestic Market Obligation (DMO) minyak goreng pada Desember 2024 dan Januari 2025 melebihi kebutuhan. Dengan meningkatnya realisasi DMO, pemerintah berharap agar distribusi minyak goreng bisa lebih terkontrol dan harga dapat stabil.

Teknologi ...

Tantangan Akselerasi Ekonomi
Hairul Rizal 06 Feb 2025 Bisnis Indonesia (H)

Upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tinggi hingga 8% menghadapi tantangan berat, karena dalam dua tahun terakhir, performa perekonomian nasional kurang memadai. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tercatat 5,03%, lebih rendah dari target pemerintah yang sebesar 5,2% dan juga berada di bawah negara-negara Asia Tenggara lainnya. Salah satu faktor utama yang membebani ekonomi adalah konsumsi rumah tangga yang belum pulih ke level sebelum pandemi.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui bahwa meskipun pemerintah telah memberikan berbagai insentif fiskal, konsumsi rumah tangga masih lesu. Namun, ia optimistis target pertumbuhan 5,2% untuk 2025 dapat tercapai dengan berbagai stimulus, seperti diskon tarif tol dan stabilisasi harga pangan. Pemerintah juga berencana merevisi regulasi untuk kemudahan berusaha dan memperluas kerja sama internasional, seperti dengan BRICS dan OECD.

Di sisi lain, ekonom Piter Abdullah mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi 2024 yang hanya mencapai 5% harus menjadi peringatan bahwa terobosan kebijakan diperlukan untuk mencapai pertumbuhan 8% dalam lima tahun ke depan. Beberapa tantangan yang dihadapi termasuk daya beli yang lemah dan ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini juga tercermin dari proyeksi pertumbuhan pembiayaan yang moderat oleh industri multifinance. Namun, perusahaan seperti Adira Finance dan BRI Finance tetap optimistis terhadap prospek pembiayaan di masa depan.

Teknologi ...

Pembengkakan Kredit Bank
Hairul Rizal 06 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Bank-Bank besar di Indonesia, seperti PT Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia (BNI), dan PT Bank Central Asia (BCA), berhasil mencatatkan pertumbuhan kredit yang signifikan sepanjang tahun 2024, meskipun dihadapkan pada tantangan ekonomi global dan domestik yang tak menentu. Bank-bank ini menunjukkan ketangguhan dan stabilitas bisnis yang solid. Meskipun pertumbuhan kredit yang tinggi tercatat, bank-bank tersebut menghadapi tekanan pada margin keuntungan akibat tingginya biaya dana (CoF) dan suku bunga acuan Bank Indonesia yang tinggi. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan laba yang lebih terbatas.

PT Bank Mandiri melaporkan pertumbuhan kredit sebesar 19,5% YoY, namun hanya mencatatkan laba yang tipis, naik 1,31% YoY. PT Bank Negara Indonesia (BNI) juga mencatatkan pertumbuhan kredit yang solid, namun DPK turun dan NIM tergerus. Sementara itu, PT Bank Central Asia (BCA) mencatatkan pertumbuhan kredit 13,8% YoY dengan DPK yang tumbuh lebih rendah, tetapi mereka mampu menjaga margin bunga bersih (NIM) berkat porsi CASA yang tinggi.

Ke depan, bank-bank besar ini diprediksi akan terus mengungguli industri perbankan dalam hal pertumbuhan kredit, mengingat posisi likuiditas mereka yang lebih baik dan strategi digitalisasi yang efektif. Analis memperkirakan bahwa meskipun industri perbankan secara keseluruhan diperkirakan akan mengalami pertumbuhan moderat sekitar 9,9% YoY, bank-bank besar kemungkinan akan mencatatkan angka pertumbuhan yang lebih tinggi.

Teknologi ...

Merger Grab dan Go-To
Yoga 06 Feb 2025 Kompas
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk atau GoTo kembali diterpa kabar potensi merger dengan perusahaan jasa transportasi Grab di 2025, yang bisa melahirkan perusahaan dengan valuasi raksasa. Sementara isu ini keluar, kinerja keuangan dan saham Go-To tengah menunjukkan perbaikan yang meningkatkan keyakinan investor. Kabar baru yang juga sempat beredar pada 2020 dan awal 2024 itu tersiar dari media Bloomberg, Selasa (4/2/2025). Mereka memberitakan, Grab Holdings Ltd sedang mempertimbangkan potensi pengambilalihan Grup GoTo dengan valuasi lebih dari 7 miliar dollar AS atau setara sekitar Rp 114,1 triliun. Berita tanpa narasumber resmi itu menyebut ada skenario pembelian semua saham GoTo pada harga 100 per saham, lebih besar daripada harga GoTo pada penutupan bursa tanggal 4 Februari 2025 senilai Rp 87 per saham dengan kapitalisasi pasar Rp 104,8 triliun.

Sekretaris Perusahaan GoTo RA Koesoemohadiani, dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Selasa, mengatakan, perseroan ingin memberikan klarifikasi bahwa tidak ada kesepakatan dengan pihak mana pun untuk melakukan transaksi merger sebagaimana telah diberitakan di media massa. ”Kami mencatat bahwa berita yang sama juga beredar dari waktu ke waktu di masa lampau dalam beberapa tahun terakhir dan berita-berita itu adalah berdasarkan spekulasi,” ujarnya. Analis Pasar Saham Mirae Asset Sekuritas, Christopher Rusli, dalam analisisnya, Rabu (5/2/2025), menyebutkan, mereka sulit memberikan analisis. ”Mengingat kurangnya perkembangan yang dikonfirmasi, kami telah memilih untuk tidak melakukan analisis lebih lanjut tentang dampak potensial terhadap GoTo karena kesepakatan tersebut masih murni spekulatif pada tahap ini,” ujar Christopher.

Analis saham Stocknow.id, Hendra Wardana, dalam keterangannya kepada Kompas, berpendapat, mencuatnya kembali isu merger itu memicu spekulasi besar terhadap prospek saham GoTo. Dari sudut pandang investor, ia mengatakan, optimisme terhadap GoTo sudah kembali kuat. Sejak awal 2025, saham GoTo telah menguat 18 persen. ”Ini mencerminkan keyakinan pasar terhadap perbaikan kinerja perusahaan,” ungkap- nya. Hal ini didukung oleh laporan keuangan sampai akhir September atau triwulan III-2024 yang menunjukkan peningkatan pendapatan 11 persen secara tahunan menjadiRp 11,6 triliun, serta perbaikan laba usaha dan laba bersih yang masing-masing tumbuh 76,7 persen dan 52,7 persen secara tahunan Laba yang dihasilkan perusahaan tanpa bunga, pajak, dan sebagainya (EBITDA) kini mendekati target positif meski masih minus Rp 13 miliar. Ini membaik dari kinerja EBITDA tahun penuh 2023 yang negatif Rp 3,6 triliun dan tahun 2022 yang negatif Rp 16,01 triliun. (Yoga)

Teknologi ...

Manuver BUMN di Bawah Payung Hukum Anyar Masih Menjadi Teka-teki
Yoga 06 Feb 2025 Kompas
Langkah kejar tayang legislator untuk ”menyempurnakan” payung hukum yang diyakini bisa menopang gerak lincah perusahaan negara sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi membuahkan hasil. Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (4/2/2025). Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN ini sebenarnya sudah bergulir di DPR sejak 2016. Namun, beleid ini baru ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR pada rapat paripurna 3 Oktober 2023. Lebih dari setahun tak ada pergerakan nasib atas RUU ini, sampai akhirnya di awal tahun 2025, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bergerak menindaklanjuti rancangan payung hukum. Dimulainya babak ini ditandai dengan disodorkannya Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU BUMN oleh Kementerian BUMN kepada DPR.

Setelah itu, semua berjalan mulus bebas hambatan. Panitia Kerja (Panja) DPR untuk RUU BUMN segera menggelar rapat dengar pendapat umum bersama sejumlah pakar untuk pembahasan RUU BUMN, Kamis (30/1/2025). Dua hari berselang, pada Sabtu, berlangsung Rapat Kerja Tingkat I Komisi VI DPR dari pukul 16.00 hingga 16.50 WIB. Dalam rapat ini, Panja RUU BUMN sepakat membawa beleid ke dalam agenda Rapat Tingkat II Paripurna DPR. Para legislator menyetujui 11 DIM perubahan serta 2.382 DIM tetap atau sama dengan UU BUMN sebelumnya. Persetujuan DPR atas revisi UU BUMN membuat waktu peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang sempat terkatung lebih dari tiga bulan lamanya, semakin dekat. Merujuk DIM RUU BUMN, pendirian Danantara menjadi pokok materi utama dalam revisi UU BUMN di samping beberapa pokok materi lainnya. Sayangnya, timbul tanda tanya soal manuver BUMN di bawah Danantara dari sisi pengambilan keputusan akhir.

Pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, mengatakan, Danantara masih memberikan ruang signifikan terhadap tanggung jawab menteri untuk membuat keputusan. Tugas Menteri BUMN Merujuk pada DIM RUU BUMN, tugas dan peran Menteri BUMN dalam rancangan beleid itu diatur dalam Pasal 3B. Pasal itu menjelaskan bahwa nantinya menteri bertugas untuk menetapkan kebijakan, pengaturan, membina, mengoordinasikan, dan mengawasi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan BUMN. Selain itu, menteri memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan, pengaturan dan pengawasan terhadap Badan. ”Keistimewaan ini membuat secara fundamental BUMN tidak akan mengalami perubahan, yakni sulit dipisahkan dari aroma politik,” ujarnya, dihubungi Rabu (5/2/2025). Herry menyatakan, semula kehadiran Danantara yang dipimpin oleh kepala badan setingkat menteri dan bertanggung jawab langsung kepada presiden diharapkan dapat mengubah pola yang sebelumnya telah berjalan di tubuh BUMN. (Yoga)

Teknologi ...

Pertumbuhan Perekonomian Indonesia Stagnan
Yoga 06 Feb 2025 Kompas
Perekonomian Indonesia tumbuh 5,03 persen sepanjang 2024. Realisasi ini melambat dibandingkan dengan 2023 sekaligus di bawah target pemerintah. Industri manufaktur dan konsumsi rumah tangga sebagai dua mesin utama ekonomi tumbuh landai di bawah potensi. Ekspor juga melambat. Badan Pusat Statistik mencatat, nilai produk domestik bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku sepanjang 2024 adalah Rp 22.139 triliun. Sementara PDB atas dasar harga konstan senilai Rp 12.920 triliun. Sepanjang 2024, ekonomi tumbuh 5,11 persen secara tahunan pada triwulan I. Selanjutnya, angkanya berturut-turut adalah 5,05 persen pada triwulan II, 4,95 persen pada triwulan III, dan 5,02 persen pada triwulan IV. Dengan capaian itu, ekonomi Indonesia sepanjang 2024 tumbuh 5,03 persen. Ini lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi 2023 sebesar 5,05 persen sekaligus di bawah target 5,2 persen yang dipatok pemerintah.

Capaian itu sesuai dengan prediksi bahwa target pertumbuhan ekonomi 2024 akan sulit dicapai. Apalagi, dua mesin utama perekonomian Indonesia, yaitu industri manufaktur dan konsumsi rumah tangga, melemah secara signifikan sepanjang 2024. Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Rabu (5/2/2025), dalam paparan secara hibrida, mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 melambat dibandingkan dengan 2023. Salah satu faktor yang menahan laju pertumbuhan ekonomi itu adalah kondisi ekspor neto yang mencerminkan kinerja perdagangan. Meski ekspor pada triwulan IV-2024 tumbuh positif sebesar 7,63 persen, laju pertumbuhannya masih di bawah impor yang tumbuh 10,36 persen. Sepanjang 2024, ekspor juga tumbuh 6,51 persen, tetapi masih di bawah impor yang tumbuh 7,95 persen.

Akibat kinerja ekspor yang ”kalah” dari impor itu kontribusi ekspor neto (selisih nilai ekspor dan nilai impor) terhadap pertumbuhan ekonomi pun negatif alias minus 0,2 persen pada triwulan IV-2024 dan minus 0,01 persen sepanjang 2024. Kinerja ekspor neto itu lebih kecil dibandingkan 2023. Salah satu hal mencolok dari kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 adalah konsumsi rumah tangga yang sepanjang tahun secara berturut-turut tumbuh di bawah 5 persen alias di bawah potensinya. BPS mencatat, konsumsi rumah tangga sudah melambat sejak selepas pandemi Covid-19. Dari segi komponen pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih kontributor utama pertumbuhan ekonomi dengan sumbangsih hingga 54,04 persen terhadap pembentukan PDB. Namun, konsumsi terus tumbuh di bawah5persen. Pada triwulan IV-2024, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,98 persen. Ini melanjutkan tren pertumbuhan di bawah 5 persen pada triwulan I (4,91 persen), triwulan II (4,93 persen), dan triwulan III (4,91 persen).

Teknologi ...

Membangun Sistem Pajak Digital: Evaluasi Awal Coretax dan Jalan Perbaikan
Ayunda Sinta 06 Feb 2025 Tim Labirin

Jakarta – Sebuah mega proyek sistem administrasi perpajakan yang digadang-gadang akan merevolusi efisiensi dan transparansi, kini justru menjadi sumber frustrasi massal. Sistem Coretax, yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan investasi fantastis mencapai Rp1,3 triliun, kini tenggelam dalam lautan kritik tajam akibat implementasi yang dinilai prematur dan serampangan. Alih-alih menjadi solusi, Coretax justru menjelma sebagai masalah baru yang menyulitkan jutaan wajib pajak di seluruh Indonesia.

Sejak diluncurkan pada 1 Januari 2025, Coretax langsung diserbu berbagai kendala teknis fundamental. Wajib pajak, dari pelaku usaha raksasa hingga perorangan, melaporkan kesulitan yang seragam: gagal masuk ke dalam sistem, kesalahan fatal saat membuat faktur pajak, hingga server yang kerap tak bisa diakses karena keterbatasan kapasitas. Akibatnya, alur kas perusahaan terganggu, transaksi bisnis besar terhambat, dan kantor-kantor pelayanan pajak (KPP) justru dipadati antrean wajib pajak yang mencari solusi manual.

Gelombang kritik tak hanya datang dari pengguna. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyayangkan minimnya sosialisasi dan uji coba yang memadai sebelum peluncuran. Wakil Ketua Umum Apindo, Sanny Iskandar, bahkan mengusulkan perpanjangan masa transisi hingga enam bulan agar perusahaan bisa beradaptasi. "Kebijakan harus diuji coba secara bertahap, bukan diterapkan secara dadakan dan besar-besaran seperti ini," keluh kalangan pengusaha.

Sentimen negatif menggema kuat di ranah digital. Analisis media sosial menunjukkan mayoritas dari ribuan percakapan di platform seperti TikTok dan X (Twitter) bernada negatif. Akun @ecommurz mengkritik Coretax sebagai pemborosan anggaran dengan antarmuka yang tidak ramah pengguna, sementara banyak netizen lain menyarankan pemerintah untuk kembali ke sistem lama yang lebih andal.

Para pengamat kebijakan publik bahkan lebih keras bersuara. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menuntut pertanggungjawaban penuh dari DJP, seraya menyarankan Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, untuk mempertimbangkan mundur dari jabatannya. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mendesak agar penanggung jawab sistem Coretax diberi sanksi dan pemerintah memberikan kompensasi kepada wajib pajak yang dirugikan.

Di tengah badai kritik, isu yang lebih serius turut mencuat: dugaan korupsi dalam proses tender proyek senilai Rp1,3 triliun tersebut. Keterlibatan konsultan asing dari Korea Selatan dan Inggris Raya dalam pengembangan sistem menjadi sorotan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyatakan kesiapannya untuk mengusut kasus ini jika ada laporan dari masyarakat.

Pemerintah, melalui Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, meminta masyarakat untuk tetap mendukung implementasi Coretax demi kepentingan bangsa. Pihak DJP pun telah menyampaikan permohonan maaf secara resmi dan berjanji akan terus melakukan perbaikan teknis, seperti peningkatan kapasitas server dan menyediakan kanal alternatif e-Faktur Desktop. DJP juga memastikan tidak akan ada sanksi administrasi selama masa transisi.

Namun, permintaan maaf dan perbaikan teknis seolah belum cukup untuk memadamkan api kekecewaan publik. Proyek ambisius yang diharapkan mampu menambah penerimaan pajak hingga Rp1.500 triliun ini justru telah menggerus kepercayaan masyarakat. Kini, tantangan terbesar pemerintah bukan hanya memperbaiki sistem yang carut-marut, tetapi juga membangun kembali kepercayaan publik yang telah terkoyak oleh kegagalan proyek triliunan rupiah ini.

Teknologi ...

Pemangkasan Anggaran di Daerah Sasar Belanja Esensial
Yoga 05 Feb 2025 Kompas (H)
Pemangkasan anggaran di level daerah ternyata turut menyasar belanja esensial, seperti urusan pangan serta pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi. Pemerintah daerah mesti cerdik mengelola anggaran yang tersisa agar arahan efisiensi dari pusat tidak mengganggu program penting yang berkaitan langsung dengan rakyat. Sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, pemangkasan anggaran di daerah menyasar dua sumber sekaligus. Pertama, transfer ke daerah (TKD) yang merupakan alokasi dana dari pemerintah pusat ke daerah. Kedua, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan kewenangan daerah. Mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 yang ditetapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 3 Februari 2025, ada enam pos TKD yang terkena efisiensi dengan nilai total Rp 50,5 triliun. Keenam pos itu adalah kurang bayar dana bagi hasil (DBH) yang dipangkas Rp 13,9 triliun atau 50 persen, dana alokasi umum (DAU) yang dipangkasRp 15,6 triliunatau 3,5 persen, dan dana alokasi khusus (DAK) fisik yang dipangkas
Rp 18,3 triliun atau 49,5 persen.

Selain itu, ada pula dana otonomi khusus (otsus) yang dipotong sebesar Rp 509,4 miliar atau 3,5 persen, dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipotong Rp 200 miliar atau 16,6 persen, serta dana desa yang dipotong Rp 2 triliun atau 2,8 persen. Pemotongan anggaran atas pos TKD ternyata turut menyasar belanja esensial, seperti urusan pangan dan infrastruktur. Hal itu terlihat dari pemangkasan DAK fisik yang diarahkan untuk memotong alokasi dana di bidang pangan pertanian sebesar Rp 675,3 miliar, serta di bidang pangan akuatik sebesar Rp 1,3 triliun. Selain itu, juga pemangkasan DAK fisik yang menyasar alokasi dana di bidang konektivitas atau infrastruktur, seperti jalan sebesar Rp 14,5 triliun serta di bidang irigasi sebesar Rp 1,72 triliun. Ada pula pemangkasan alokasi dana yang bersumber Pemangkasan anggaran di level daerah ternyata turut menyasar belanja esensial, seperti urusan pangan serta pembangunaninfrastruktur jalan dan irigasi.

Pemerintah daerah mesti cerdik mengelola anggaran yang tersisa agar arahan efisiensi dari pusat tidak mengganggu program penting yang berkaitan langsung dengan rakyat. Sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, pemangkasan anggaran di daerah menyasar dua sumber sekaligus. Pertama, transfer ke daerah (TKD) yang merupakan alokasi dana dari pemerintah pusat ke daerah. Kedua, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan kewenangan daerah. Mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 yang ditetapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 3 Februari 2025, ada enam pos TKD yang terkena efisiensi dengan nilai total Rp 50,5 triliun. Keenam pos itu adalah kurang bayar dana bagi hasil (DBH) yang dipangkas Rp 13,9 triliun atau 50 persen, dana alokasi umum (DAU) yang dipangkasRp 15,6 triliunatau 3,5 persen, dan dana alokasi khusus (DAK)fisik yang dipangkas Rp 18,3 triliun atau 49,5 persen. Selain itu, ada pula dana otonomi khusus (otsus) yang dipotong sebesar Rp 509,4 miliar atau 3,5 persen, dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipotong Rp 200 miliar atau 16,6 persen, serta dana desa yang dipotong Rp 2 triliun atau 2,8 persen. (Yoga)

Teknologi ...

Tanpa Bantuan AS Tetap Mandiri
Yoga 05 Feb 2025 Kompas
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengevaluasi bantuan luar negeri AS. Hal itu dikhawatirkan memicu kekacauan global bidang bantuan dan pembangunan. Pembekuan bantuan luar negeri AS diberlakukan agar sejalan dengan kebijakan luar negeri Trump yang mengutamakan kepentingan nasional dengan semangat kebangkitan kembali AS. Peninjauan ulang bantuan luar negeri AS akan berlangsung 90 hari (Kompas.id, 1 Februari 2025). Elon Musk, melalui X Space, Senin (3/2/2025), mengumumkan, Badan untuk Pembangunan Internasional AS (USAID) pun harus ditutup. Musk, orang terkaya di dunia versi majalah Forbes, ditunjuk Trump mengepalai Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE). Penutupan lembaga itu sebagai bagian pemotongan anggaran pemerintah. Sebagian besar karyawan diminta mengambil cuti tanpa batas. Ribuan kontraktor diputus, krisis keuangan, memberhentikan staf, dan menghadapi tagihan belum dibayar hingga jutaan dollar AS. 

Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa, AS menyumbang 42 persen bantuan global. Mengutip kantor berita Reuters, pada tahun fiskal 2023, misalnya, AS melalui USAID mengelola dana bantuan luar negeri senilai 72 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.177 triliun. Dana itu digunakan antara lain untuk mencari pengobatan HIV/AIDS, membersihkan daerah bekas konflik dari ranjau darat, memberdayakan petani dan buruh perkebunan, membiayai rumah sakit lapangan di berbagai negara, program kesehatan perempuan di area konflik, hingga antikorupsi. Pembekuan bantuan luar negeri AS memukul berbagai lembaga swadaya masyarakat dan negara penerima manfaat. Di Asia Tenggara, menurut The Guardian, bantuan AS dipakai untuk bantuan kemanusiaan bagi warga rentan terhadap bencana alam dan dukungan bagi aktivis prodemokrasi. Di Indonesia, USAID menyalurkan dana 153 juta dollar AS atau sekitar Rp 2,5 triliun pada 2023, antara lain untuk dukungan pemerintahan demokratis, antikorupsi, penanganan perubahan iklim, pendidikan, dan kesehatan, termasuk peluncuran mesin deteksi cepat tuberkulosis. 

Di Myanmar, pusat perawatan kesehatan yang melayani puluhan ribu pengungsi akibat konflik kudeta militer diperintahkan untuk ditutup pada akhir Januari lalu. Program kesehatan bagi pengidap HIV yang bergantung pada pendanaan AS dikurangi. Penghentian pendanaan juga mengancam keselamatan aktivis prodemokrasi di Myanmar. Selama ini banyak negara berkembang seperti Indonesia bergantung pada bantuan luar negeri AS dalam melaksanakan berbagai program karena keterbatasan kemampuan ekonomi. Jika kebijakan pembekuan bantuan luar negeri AS berlanjut, hal ini dikhawatirkan menghambat upaya pembangunan dan kemanusiaan di berbagai negara. Dampak jangka panjang pembekuan bantuan luar negeri AS mesti segera diantisipasi. Negara berkembang dituntut lebih mandiri dan fokus mengatasi problem mendasar yang selama ini penanganannya dibantu USAID, seperti sanitasi, air bersih, dan program kesehatan. (Yoga)

Pilihan Editor