RI-Turki Pererat Kemitraan di Sektor Perdagangan & Pertahanan
Hairul Rizal
13 Feb 2025 Bisnis Indonesia
Indonesia dan Turki telah mencapai kesepakatan untuk memperdalam kerja sama bilateral di berbagai bidang, termasuk perdagangan, pertahanan dan keamanan, serta pembangunan infrastruktur. Pada 12 Februari 2025, Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menandatangani 13 kesepakatan dalam kunjungan Erdogan ke Indonesia. Salah satu fokus utama adalah percepatan penyelesaian Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) untuk menurunkan bea masuk dan memperluas akses pasar produk kedua negara.
Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat memperkuat kerja sama dalam produksi bersama industri pertahanan, pelatihan personel militer, serta kerja sama di bidang intelijen dan kontra-terorisme. Selain itu, Indonesia dan Turki juga akan membangun pabrik drone di Indonesia dengan melibatkan perusahaan Indonesia, Republikorp, dan perusahaan Turki, Baykar Makina. Kerja sama lain mencakup teknologi pertahanan dan produksi roket melalui perusahaan seperti Roketsan, Aselsan, dan Havelsan.
Prabowo dan Erdogan juga menegaskan pentingnya solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel, dan Presiden Erdogan berkomitmen untuk terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur dengan melibatkan perusahaan konstruksi Turki.
Dengan berfokus pada peningkatan kerja sama ini, kedua negara berharap dapat menciptakan kemitraan strategis yang semakin kuat menjelang peringatan 100 tahun hubungan Indonesia-Turki pada 2050.
Berburu Dividen Besar dari Emiten BUMN
Hairul Rizal
13 Feb 2025 Kontan (H)
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) diproyeksikan akan memiliki modal besar di awal operasinya, dengan potensi dividen dari beberapa BUMN, terutama tiga bank pelat merah.
BRI diperkirakan menjadi penyumbang dividen terbesar, dengan rasio dividend payout 80%-85% dari laba bersih Rp 60,15 triliun. Direktur Utama BRI, Sunarso, menyebut rasio tersebut tidak akan lebih rendah dari tahun sebelumnya. Artinya, BRI berpotensi membagi dividen Rp 48,1 triliun-Rp 51,1 triliun. Dari jumlah tersebut, Danantara akan menerima sekitar Rp 25,6 triliun-Rp 27,2 triliun.
Bank Mandiri juga akan membagi dividen dengan rasio sekitar 60%. Direktur Keuangan Bank Mandiri, Sigit Prastowo, menyatakan bahwa rasio tersebut akan dijaga seperti lima tahun terakhir. Dengan laba bersih Rp 55,78 triliun, dividen yang berpotensi diterima Danantara dari Mandiri sekitar Rp 17,4 triliun.
Sementara itu, Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar, menargetkan rasio dividen 55%-60% dari laba bersih Rp 21,46 triliun. Danantara berpotensi menerima sekitar Rp 6,96 triliun-Rp 7,63 triliun dari BNI.
Total dana yang akan dikelola Danantara dari ketiga bank ini mencapai Rp 49,95 triliun-Rp 52,2 triliun, dengan asumsi seluruh dividen disetorkan ke Danantara.
Selain bank, emiten lain seperti Telkom, Aneka Tambang (ANTM), Bukit Asam (PTBA), dan Timah (TINS) juga berpotensi menyumbang dividen besar. Konsensus analis memprediksi dividen Telkom sekitar Rp 9,02 triliun berdasarkan laba bersih Rp 24,04 triliun.
Dengan potensi dividen dari BUMN-BUMN besar ini, Danantara diperkirakan memiliki dana awal yang signifikan untuk mendukung operasinya dan meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan negara.
Golongan yang Wajib dan Tak Wajib Melapor SPT Tahunan
Yuniati Turjandini
13 Feb 2025 Tempo
Setiap warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan wajib memahami kewajiban perpajakannya, termasuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Namun, tidak semua orang berkewajiban untuk melaporkan SPT. Dilansir dari Antara, terdapat kriteria tertentu yang menentukan siapa saja yang wajib melapor dan siapa yang tidak melapor SPT Tahunan. Bagi yang belum memahami aturan ini, penting untuk mengetahui ketentuan yang berlaku agar tidak terkena sanksi atau denda akibat kelalaian. Pihak yang wajib melaporkan SPT Tahunan adalah seluruh wajib pajak (WP) pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berstatus aktif. WP adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan bidang perpajakan. Mengacu pada Peraturan DJP No. Per-53/PJ/2008, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai alat administrasi perpajakan.
NPWP berfungsi sebagai identitas dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Setiap WP yang telah memenuhi ketentuan subyektif dan obyektif perpajakan wajib melaporkan SPT Tahunan, baik perorangan maupun badan usaha. WP orang pribadi terbagi menjadi dua kategori, yaitu wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Berdasarkan Peraturan DJP No. Per-20/PJ/2013, berikut kategori orang yang diwajibkan mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP: Individu, termasuk wanita yang telah menikah namun hidup terpisah, yang ingin membayar pajak secara mandiri berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta dengan suami; Orang pribadi yang memperoleh pendapatan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP); Badan usaha yang memiliki kewajiban untuk membayar, memotong, dan memungut pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku; Badan usaha yang bertanggung jawab dalam melakukan pemotongan atau pemungutan pajak berdasarkan peraturan perpajakan; Bendahara yang ditunjuk sebagai pihak yang melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan; Individu yang memilih untuk mendaftarkan diri secara sukarela guna memperoleh NPWP. Pemerintah tengah menyusun kriteria wajib pajak yang dibebaskan dari kewajiban melaporkan SPT Tahunan. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan perpajakan dalam penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.Dalam Pasal 180 PMK 81/2025 disebutkan bahwa wajib pajak penghasilan (PPh) tertentu dapat dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT. (Yetede)
Astra International Duduki Peringkat 118 Perusahaan Terbaik se-Asia Pasifik Versi Majalah Time
Yuniati Turjandini
13 Feb 2025 Tempo
PT Astra International Tbk. menyabet peringkat 118 dalam nominasi World Best Companies Asia Pacific 2025 versi Majalah Time. Perusahaan multinasional ini masuk menjadi salah satu dari 500 perusahaan di Asia Pasifik yang dirangking oleh mingguan asal Amerika Serikat itu. Penilaian didasarkan pada tiga aspek, yakni survei kepuasan karyawan, kinerja keuangan, dan transparansi keberlanjutan atau data mengenai lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Dari kriteria itu, perusahan yang didirikan sejak 1957 ini memperoleh nilai 88.26. Head of Corporate Communications Astra International Boy Kelana Soebroto menyambut baik pengakuan oleh Majalah Time yang bekerja sama dengan Statista, lembaga riset penyedia data dan pemeringkat pasar serta konsumen itu. Pengakuan ini, ujar dia, bertepatan dengan momentum hari ulang tahun ke-68 Astra pada Februari 2025.
“Semoga dapat menjadi motivasi untuk Insan Astra yang senantiasa menjadi kekuatan dan mengantarkan Astra dapat bergerak bersama hari ini dan masa depan Indonesia,” ujar Boy dalam keterangan resminya, Kamis, 13 Februari 2025. Dalam daftar ini, separuh dari 10 perusahaan teratas merupakan perusahaan perbankan atau perusahaan yang bergerak di jasa keuangan. DBS, bank asal Singapura, menempati peringkat pertama. Ia disusul Maybank dari Malaysia yang menduduki peringkat kedua. Dari 10 perusahaan teratas, tiga di antaranya adalah perusahaan otomotif yang memimpin transisi ke kendaraan listrik (EV). Kia, produsen otomotif asal Korea Selatan, menempati posisi ketiga dalam datar tersebut. Nissan Motor Corporation dari Jepang dan Hyundai dari Korea Selatan menyusul di peringkat 9 dan 10. World's Best Companies oleh Majalah Time adalah daftar tahunan yang merangkum perusahaan-perusahaan terbaik dari berbagai penjuru dunia. Daftar ini disusun berdasarkan hasil survei oleh Majalah Time bekerja sama dengan lembaga riset Statista. Tahun lalu, Astra juga masuk dalam jajaran perusahaan terbaik dunia atau “World’s Best Companies of 2024” versi Majalah Time. Saat itu, Astra menempati posisi ke-435 dari 1.000 perusahaan global. (Yetede)
PT Freeport Indonesia Kirim Perdana 125 Kg Emas Batangan ke Antam
Yuniati Turjandini
13 Feb 2025 Tempo
PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk pertama kalinya mengirimkan emas batangan dari fasilitas Precious Metal Refinery (PMR) Smelter PTFI ke PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. atau Antam di Pulogadung, Jakarta. Pengiriman perdana emas batangan ini mencapai 125 kilogram dengan nilai sebesar Rp 207 miliar dan kadar kemurnian 99,99 persen. Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menyebut langkah ini sebagai tonggak penting dalam upaya hilirisasi emas di Indonesia. “Pengiriman emas batangan perdana PTFI ke Antam merupakan langkah penting dalam upaya hilirisasi emas di Indonesia. Ini sejalan dengan visi pemerintah untuk memaksimalkan nilai tambah sumber daya alam dan mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Tony dalam keterangan resmi, Kamis, 13 Februari 2025.
Tony mengatakan meskipun sempat terjadi insiden di salah satu fasilitas kompleks Smelter PTFI, hal itu tidak menghalangi komitmen perusahaan dalam menjalankan hilirisasi. Ia menjelaskan dari total 12,56 ton lumpur anoda yang diproses oleh PT Smelting, dihasilkan 189 kilogram emas batangan. Dari jumlah tersebut, 125 kilogram telah memenuhi standar fine gold purity 99,99 persen, sementara 64 kilogram lainnya akan melewati proses casting ulang. Direktur Utama Antam Nico Kanter menyampaikan kerja sama antara PTFI dan BUMN tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memperkuat industri pengolahan mineral dalam negeri serta meningkatkan daya saing di pasar global.
“Sinergi antara PTFI engan Antam merupakan langkah penting dalam mewujudkan kemandirian Indonesia di sektor pertambangan. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor dan mendorong penggunaan produk dalam negeri,” kata Nico. Lebih lanjut, Nico menjelaskan kerja sama itu juga sejalan dengan strategi Antam dalam memperkuat bisnis emas logam mulia. Dengan pasokan bahan baku emas dari PTFI, Antam dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat terhadap investasi emas. Kerja sama antara kedua perusahaan telah ditegaskan melalui perjanjian jual beli emas pada November 2024. Dalam perjanjian yang disaksikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung tersebut, Antam akan membeli 30 ton emas batangan per tahun dari PTFI dengan kemurnian 99,99 persen. (Yetede)
Pemangkasan Anggaran Setelah Munculnya Surat Dasco
Yuniati Turjandini
13 Feb 2025 Tempo
KOMISI VII Dewan Perwakilan Rakyat menggelar empat rapat berturut-turut bersama mitranya sejak siang hingga malam hari, Rabu, 12 Februari 2025. Agenda dalam tiap pertemuan itu hanya satu: pemangkasan anggaran. Mitra komisi yang membidangi perindustrian; usaha mikro, kecil, dan menengah; ekonomi kreatif; pariwisata; serta sarana publikasi ini termasuk kementerian dan lembaga yang anggarannya dipotong. Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025 memerintahkan jajarannya menekan belanja sebanyak Rp 256,1 triliun dan mengurangi dana transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun. Perintah itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBN Tahun Anggaran 2025.
Prabowo memutuskan memangkas anggaran dengan dalih efisiensi. Menurut tiga pejabat, niat tersebut tercetus sejak Desember 2024. Kepada Tempo, mereka menyebutkan Prabowo menugasi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengevaluasi belanja dan memilah anggaran yang bisa digunting. Ia dibantu oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Dua anggota parlemen menyatakan Dasco juga membantu pembahasan mengenai anggaran yang tidak dipangkas, seperti anggaran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI.
Saat dimintai konfirmasi soal ini, Dasco mengelak jika disebutkan bahwa dia ikut menyisir belanja pemerintah. “Pras (Prasetyo Hadi) pernah berkonsultasi mengenai mata anggaran yang sesuai dengan mekanisme di DPR. Cuma itu yang saya bantu,” ucap Dasco pada Kamis, 6 Februari 2025.
Perintah Prabowo yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 itu berlanjut dengan terbitnya Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025. Surat tersebut berisi imbauan kepada menteri dan kepala lembaga untuk mengidentifikasi perampingan anggaran masing-masing dan membahasnya dengan mitra komisi di DPR hingga Jumat, 14 Februari 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan daftar 16 item belanja yang harus ditinjau ulang. Pembahasan soal pemangkasan anggaran pun mulai dilakukan antara kementerian dan lembaga dengan DPR. Pada 6 Februari 2025, misalnya, Kementerian Pekerjaan Umum membahas pemotongan anggaran dengan Komisi V DPR. Dalam rapat tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan anggaran kementeriannya yang disunat sebesar Rp 81,38 triliun berdampak pada proyek-proyek infrastruktur. (Yetede)
Mayjen Novi Helmy Jadi Dirut Bulog, Isunya Masih Menyandang Jabatan Sebagai Perwira TNI Aktif
Yuniati Turjandini
13 Feb 2025 Tempo
Mayor Jenderal Novi Helmy Prasetya tak menepis kabar bahwa ia masih menyandang jabatan sebagai perwira TNI aktif saat diberi kewenangan memegang jabatan Direktur Utama Bulog. “Ya, masih aktif,” katanya setelah menghadiri rapat evaluasi pangan dan stabilitas harga di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, pada Ahad, 9 Februari 2025. Saat ditunjuk sebagai pemegang nakhoda gudang beras pemerintah itu, Mayjen Novi Helmy masih tercatat sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI. Tak berapa lama setelah penunjukan itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto merotasinya menjadi Komandan Jenderal Akademi TNI.
Novi mengklaim dia menerima tugas sebagai Direktur Bulog demi mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang ketahanan pangan. Dia menyatakan akan melaksanakan tugas sebagai bos Bulog supaya Indonesia cepat mencapai swasembada pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, yang juga hadir dalam rapat, mengatakan ada tambahan anggaran Rp 16,6 triliun untuk Perusahaan Umum (Perum) Bulog guna menyerap gabah sebanyak 3 juta ton hingga April 2025. Ia menyebutkan tambahan anggaran itu merupakan inisiatif Presiden Prabowo. Amran menegaskan penyerapan gabah pada musim panen ini akan melibatkan bintara pembina desa (babinsa) serta bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.
Jauh sebelum penunjukan Novi sebagai bos Bulog, Agus Subiyanto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menandatangani nota kesepahaman sinergitas tugas serta fungsi TNI dan Kementerian BUMN di Wisma A. Yani, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Maret 2024. TNI dan Kementerian BUMN sepakat meningkatkan kerja sama dalam berbagai bidang strategis untuk mendukung pembangunan nasional serta kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Panglima TNI mengatakan nota kesepahaman itu merupakan pedoman kerja sama antara TNI dan Kementerian BUMN guna melakukan koordinasi dan sinergi kedua institusi. “Beberapa ruang lingkup kerja sama ini, di antaranya pemanfaatan sumber daya manusia, pendidikan dan latihan, fasilitas dan sosialisasi, pengamanan aset vital strategis dan personel, serta operasional wilayah kerja BUMN,” katanya kala itu. (Yetede)
OJK Menargetkan Akan Banyak Bank Bakal Naik Kelas
Yuniati Turjandini
13 Feb 2025 Investor Daily
OJK menargetkan akan ada sejumlah bank yang akan naik kelas dari kelompok bank berdasarakan modal inti (KBMI) 3 ke KBMI 4 dalam periode hingga 2028. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edian Rae mengungkapkan bahwa akan ada bank yang terus meningkatkan permodalannya hingga nantinya naik kelas menjadi bank papan atas dengan modal inti di atas Rp70 triliun. "Kami mengharapkan dalam 2-3 tahun kedepan sudah ada tambahan enam bank lagi yang akan digeser dari KBMI 3 menjadi KBMI 4," ujarnya. Saat ini, baru ada empat bank besar yang masuk katagori KBMI IV. Keempat bank yang saat ini berada di KBMI IV adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Central Asia Tbk (BCA), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI). Lebih lanjut Dian menambahkan, masuknya bank-bank yang naik kelas ini akan sangat penting dan berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Pasalnya, salah satu prinsip dasar pertumbuhan ekonomi suatu bangsa adalah berfungsinya sektor keuangan, termasuk perbankan. (Yetede)
Konsistensi BRI Dalam Melayani dan Memberdayakan UMKM
Yuniati Turjandini
13 Feb 2025 Investor Daily (H)
Konsistensi BRI dalam melayani dan memberdayakan UMKM tidak hanya berhasil memperkuat ekonomi kerakyatan, namun juga menghasilkan kinerja keuangan yang stabil. Di tengah tantangan tekanan ekonomi global yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi global yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi domestik, serta tantangan likuiditas bagi industri perbankan, BRI mampu menunjukkan resilensi kinerja dengan mencetak dana bersih secara konsolidasi sebesar Rp60,64 triliun di sepanjang tahun 2024. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama BRI Sunarso, dalam press conference Pemaparan Kinerja Keuangan BRI Tahun 2024 di Jakarta. "Hingga akhir tahun 2024, BRI berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp60,64 triliun. Pencapaian ini menunjukkan resilensi kinerja dan kemampuan BRI dalam meng-create value secara konsisten bagi pemegang saham, pemangku kepentingan, serta masyarakat luas ditengah keberpihakan BRI kepada UMKM," jelas Sunarso. Sementara itu, total aset BRI hingga akhir Desember mencapai Rp1.992,98 triliun atau tumbuh 1,42% secara year on year (yoy). Pertumbuhan ini didorong penyeluran kredit yang selektif dan berkualitas dengan tetap berfokus pada UMKM. (Yetede)
Peluang Swasta Diantara Efisiensi Anggaran
Yuniati Turjandini
13 Feb 2025 Investor Daily (H)
Kebijakan pemotongan anggaran di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menghasilkan efisiensi senilai Rp306,69 triliun, diyakini akan membuka peluang peran swasta dalam pembiayaan pembangunan. Ketua Dewan Pengawas Indonesia Business Council (IBC) Arsjad Rasjid menerangkan, kebijakan efisiensi yang dilakukan bukan sekedar penghematan. Tetapi juga bertujuan meningkatkan efetivitas penggunaan anggaran negara. "Yang dilakukan oleh beliau (Presiden Prabowo) itu bukan hanya efisiensi. Yang beliau lakukan adalah efisiensi dan effectiveness. Effectivenes adalah yang mana ga efisien dia ambil, ditaruh di tempat atau pos yang lebih efektif," kata dia. Arsjad menilai langkah ini sebagai peluang besar bagi sektor swasta untuk lebih berperan dalam pembangunan nasional. Dia mencontohkan infrastruktur, yang kerap menjadi sektor yang ditangani pemerintah. Menurutnya, kini swasta bisa ambil kesempatan untuk berinvestasi di sektor infrastruktur. Lagi pula dia menyakini efisiensi anggaran belanja bertujuan untuk mendorong efektivitas. Menurutnya, pemerintah ingin memotong anggaran belanja yang tidak efektif untuk dialokasikan ke program yang mendorong pertumbuhan ekonomi. (Yetede)