Pemerintah kembali menambah alokasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun ini. Namun demikian, nilainya masih lebih rendah dibanding realisasi anggaran PEN tahun 2021. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut, alokasi anggaran PEN 2022 mencapai Rp 455,62 triliun. Anggara PEN tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan dengan alokasi awal sebesar Rp 414,1 triliun. Namun jumlah ini tetap lebih rendah ketimbang alokasi tahun 2021 yang mencapai Rp 744,77 triliun dan realisasi sementara tahun lalu sebesar Rp 658,6 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2021 sebesar 4%. Angka ini lebih tinggi ketimbang proyeksi sebelumnya sebesar 3,7%. Sri Mulyani melihat, berbagai indikator perekonomian pada kuartal IV-2021 menunjukkan sinyal positif, pasca penyebaran Covid-19 varian delta pada kuartal sebelumnya. Perhitungan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu), pertumbuhan ekonomi periode Oktober-Desember tahun lalu bisa mencapai 5%, lebih tinggi dari kuartal sebelumnya yang hanya 3,51%. "Jadi kalau kuartal keempat 2021 (pertumbuhan ekonomi) di 5%, keseluruhan tahun pertumbuhan akan di sekitar 4%," kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (19/1).

Warga berbelanja bahan pangan di sebuah gerai pusat perbelanjaan di Jakarta, Rabu (19/1). Curah hujan yang tinggi membuat pemerintah perlu mewaspadai stok pangan di tahun 2022. Kondisi pandemi virus korona (Covid-19) yang masih berlangsung juga mempengaruhi kenaikan harga bahan komoditas dipasaran. 

Sejumlah saham lapis dua dan tiga masih lesu di awal tahun ini. Indeks SMC Composite tercatat terkoreksi sebesar 2,61% sejak akhir tahun lalu hingga Rabu (19/1). Saham-saham yang menjadi pemberat indeks ini antara lain PT MNC Vision Networks Tbk (IPTV) dengan koreksi sebesar 55,95% year to date (ytd), disusul PT Pollux Properties Indonesia Tbk (POLL) yang mencatatkan penurunan 53,44% ytd, dan saham PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) yang turun 41,47%. Menilik data BEI, hanya saham lapis dua dan tiga di sektor energi dan keuangan yang mencatatkan penguatan. Tapi kedua sektor ini tak dapat mengangkat indeks IDX SMC Composite lantaran bobotnya hanya 36% dari indeks. "Minim sentimen positif jadi alasan saham-saham small medium cap mengalami penurunan," tutur Kepala Riset Kiwoom Sekuritas, Sukarno Alatas, Rabu (19/1).

Pemerintah menambah pemanis baru untuk memancing minat investor melalui relaksasi penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang termuat di dalam UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Insentif fiskal ini diyakini akan menarik penanaman modal lebih tinggi serta mendukung pemerataan investasi. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi di level pemerintah daerah (pemda). Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan skema penghitungan PBB di dalam UU HKPD disusun lebih fleksibel sehingga meningkatkan daya saing investasi di Indonesia.

Optimisme serupa dikemukakan Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi. Menurutnya, regulasi ini merupakan instrumen pendukung dari berbagai kebijakan yang telah diterbitkan oleh pemerintah sebelumnya untuk mendorong geliat investasi. Menurutnya, relaksasi PBB menjadi pemanis baru bagi investor yang sejauh ini telah memandang Indonesia sebagai tujuan alternatif penanaman modal. Wakil Ketum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simonjarang berharap kebijakan tersebut segera disosialisasikan agar pelaku usaha lebih memahaminya.

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur akhirnya makin terang-benderang setelah Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) disahkan melalui rapat paripurna DPR RI, Selasa (18/1). Kehadiran Undang-Undang IKN tersebut mengartikan pemindahan Ibu Kota ke Kaltim bersifat wajib, walaupun di kemudian hari terjadi pergantian pemerintahan. Payung hukum itu juga diharapkan dapat memberikan kepastian kepada semua pihak terkait, termasuk investor, yang ingin terlibat dalam proyek IKN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tahapan pertama pembangunan serta pemindahan IKN, yakni 2022-2024, sangat kritis. Pemerintah akan melihat aspek pendanaan yang dapat menjadi pemicu momentum pembangunan selanjutnya. Namun, dia menegaskan anggaran pembangunan IKN akan disesuaikan dengan kondisi serta kapasitas APBN agar tetap sehat dan seimbang. Hal senada juga dikemukakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa. Pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan agar pendanaan dan pembiayaan IKN tidak memberatkan APBN. Hal penting yang perlu diatur adalah seberapa besar kontribusi APBN, apa saja peruntukannya, dan bagaimana akan dipenuhi. Kebijaksanaan dalam pengelolaan anggaran ke depan akan menjadi kunci. Jangan sampai penganggarannya justru mengikis program-program penunjang kesejahteraan bagi masyarakat.

Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan izin impor untuk tiga komoditas pangan yakni gula, daging sapi, dan bawang putih pada tahun ini guna menjamin stok memadai sekaligus mengantisipasi gejolak harga di pasaran. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan izin impor 2022 telah dikeluarkan kendati kuotanya tidak disebutkan secara terperinci. “Stok akan menjadi lebih dari cukup untuk memastikan bahwa kalau terjadi kenaikan harga kita mempunyai ketersediaan yang cukup untuk kepentingan nasional," katanya, Selasa (18/1). Mendag memprediksi beberapa komoditas yang izin impornya sudah keluar akan tiba di pelabuhan Indonesia dalam beberapa pekan mendatang atau akhir bulan ini. Selain gula, Lutfi belum bisa mengungkapkan volume impor daging sapi yang disetujui pemerintah, karena pasokan dan permintaan global dalam kondisi ketat, sehingga harga menjadi sensitif.

Laporan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelumnya menyebutkan bahwa kebutuhan gula mentah untuk gula kristal putih (GKP) pada 2022 mencapai 900.000 ton. Adapun dari perhitungan awal Kementerian Pertanian, kebutuhan impor daging sapi maupun kerbau pada 2022 sebesar 226.065 ton. Untuk bawang putih, Lutfi memperkirakan impor berkisar 500.000 ton. Berkaca pada realisasi tahun lalu, pemasukan bawang putih mencapai 475.000 ton dari persetujuan impor sebanyak 600.000 ton yang dikeluarkan Kemendag. Adapun rekomendasi teknis dari Kementan untuk impor bawang putih mencapai 864.000 ton pada 2021.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan total nilai investasi yang bisa diserap oleh sektor minyak dan gas bumi pada tahun ini mencapai US$17 miliar. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan total investasi itu akan berasal dari hulu migas senilai US$12,87 miliar yang bersumber dari kegiatan-kegiatan produksi, pengembangan, dan eksplorasi. Sementara itu, kontribusi investasi hilir migas dipatok senilai US$4,12 miliar yang berasal dari kegiatan pembangunan infrastruktur seperti pengolahan, pengangkutan, dan niaga.“Investasi migas kami tetap optimistis akan baik. Kami targetkan 2022 sekitar US$17 miliar,” ujarnya, Rabu (19/1).

Seiring posisi presidensi G-20 tahun 2022, Indonesia juga didaulat menjadi penyelenggara forum B-20, yakni kelompok yang mewakili komunitas bisnis di negara G-20. ”Forum ini (B-20) bukan hanya untuk pebisnis elite, melainkan juga mengusung kepentingan UMKM agar makin berkembang,” kata Ketum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid (18/1) yang juga Ketua Dewan Penasihat B-20 Indonesia. Penyelenggaraan B-20 tahun ini pertama kalinya dipimpin negara berkembang yaitu Indonesia, yang  jadi kesempatan dan momentum memperjuangkan kepentingan bisnis di negara berkembang yang didominasi UMKM.

Langkah konkret yang dilakukan selama rangkaian B-20 tahun ini adalah meningkatkan kapasitas UMKM, terutama usaha mikro dan ultramikro, agar naik kelas dari kategori informal menjadi formal sehingga dapat mengakses permodalan di lembaga keuangan, juga mempromosikan produk UMKM ke dunia internasional dengan daya saing produk yang kompetitif. Menurut Arsjad, kepentingan UMKM diperjuangkan sesuai tema B-20 Indonesia, yakni mendorong pertumbuhan global yang inovatif, inklusif, dan kolaboratif. ”Sesuai G-20, B-20 Indonesia juga akan mengusung tiga prioritas, yakni kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi,” ujarnya. (Yoga)

Pemerintah pusat diharapkan turun tangan mengatasi terlambatnya pengesahan RAPBD, dengan mempertemukan pemda dan DPRD karena keterlambatan pengesahan RAPBD disebabkan perbedaan persepsi mengenai pedoman penyusunan dan penetapan anggaran yang dikeluarkan Kemendagri. Berdasarkan data Kemendagri, hingga Selasa (18/1), lebih dari 100 pemda belum mengesahkan RAPBD 2022. Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Lukman Said mengatakan, keterlambatan. Lukman mengatakan, polemik muncul karena kurangnya sosialisasi petunjuk teknis penyusunan anggaran yang dikeluarkan Kemendagri. Keterlambatan pengesahan RAPBD mengakibatkan proyek pembangunan tak bisa cepat dilaksanakan sehingga merugikan masyarakat. Selain itu, gaji pegawai dan DPRD juga terlambat diberikan.

Stafsus Mendagri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga mengatakan, Kemendagri telah mengeluarkan pedoman penyusunan APBD tahunan tepat waktu, pemda tinggal mengikuti pedoman tersebut. Tarik-menarik kepentingan antara pemda dan DPRD dalam pembahasan APBD adalah hal yang lumrah di negara demokrasi. Hampir seluruh provinsi menetapkan APBD tepat waktu, paling lambat 31 Desember 2021. Hanya APBD DKI Jakarta yang baru disahkan 13 Januari karena perbedaan tanggapan terhadap hasil evaluasi dariKemendagri. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Herman N Suparman mengatakan, dalam penyusunan APBD, pemda harus fokus pada program prioritas. Hal yang tak kalah penting, pemda dan DPRD mesti memiliki komitmen politik yang sama. (Yoga)