PT Alkindo Naratama Tbk (ALDO) menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (Capex) sebesar Rp 385 miliar pada 2022. Dana Capex akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas  produksi usaha kertas  coklat atau Brown Eco Manufactur (ECO) dengan memasang paper mechine 2 (PM2).  Direktur Utama Alkindo Naratama Herwanto Susanto memperkirakan, penambahan kapasitas produksi ini bakal tuntas pada awal November 2022. Pasalnya, proses pemasangan PM 2 sudah dilaksanakan sejak  2021 dan instalasi PM 2 untuk industri yang berskala  besar biasanya akan memakan waktu sekitar satu setengah tahun. "Proses terus berkelanjutan selama 24 jam dalam seminggu. Pemasangan mesin juga terus dilakukan berbarengan dengan sipil. Berbeda dengan industri lain yang umumnya sipil disiapkan ketika semuanya sudah jadi, lalu mesin datang. Sedangkan industri kertas tidak. Sipil akan terus datang, total yang datang sekitar  200-an kontainer dengan 10 kloter," terangnya. 

Kalangan Parlemen mengingatkan agar hasil yang dicapai (output) dari pembangunan kawasan pangan skala luas (food estat)  harus sesuai tujuan awal pencananagn proyek yakni solusi krisis ketersediaan pangan. Anggota Komisi IV DPR RI dan Fraksi PKS Slamet menjelaskan, karena anggaran pembangunan food estat dari APBN dan jumlahnya tidak sedikit  maka sudah seharusnya publik mengetahui progres pelaksanaan dan hasilnya. "Dan kami di DPR sebagai wakil rakyat adalah yang paling berhak tahu untuk pertama kali. 

Kami ingin tahu apakah tujuan awal  dan hasil akhir dan juga  dana yang keluar itu nyambung atau tidak, ada korelasi positif atau tidak, tujuan awalkan untuk menjaga ketersediaan pangan," kata Slamet kepada Investor Daily, Jumat (21/1). Namun,kata Slamaet rapat Internal Komisi IV DPR terkait Panja Food Estat pada Kamis (20/1) justru 'masuk angin'. Rapat internal yang seyogyanya  dengan agenda pembahasan Panja Food Estat distop bahkan mengalihkan  usulan panja lain yang tidak ada  dalam keputusan rapat internal Komisi IV. (Yetede)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding pembiayaan fintech lending per Desember 2021 mencapai Rp 29,88 triliun, meningkat 2,43 secara bulanan (month to month /mtm), peningkatan itu menandakan terjadinya perputaran uang yang produktif. Kepala Executif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Riswinandi mengatakan, 103 penyelenggaraan  fintech lending  sudah mengantongi status berizin dari OJK. Dia menerangkan, OJK sedang membereskan aturan terbaru bagi fintech lending. POJK 77/2016 bakal diperbaharui dan disempurnakan dengan melihat perkembangan yang ada. "Drafnya sedang proses finalisasi, mudah-mudahan bisa cepat selesai. Tentu target kami ingin cepat selesai. Karena kalau itu selesai nanti sekalian kami umumkan peraturan  baru sekaligus mencabut moratorium." kata dia. 

Pertemuan pemimpin ASEAN dengan Presiden AS Joe Biden, yang direncanakan berlangsung Januari ini, ditunda. Alasannya, menurut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, adalah melonjaknya kasus Omicron. Namun ditengarai, alasan sejatinya adalah tak jelasnya tawaran AS kepada negara-negara Asia Tenggara. Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kemenlu Teuku Faizasyah (20/1) mengatakan, pertemuan pemimpin ASEAN-AS merupakan permintaan Washington, namun belum bisa direalisasikan. November 2021, AS mengumumkan akan mengundang pemimpin ASEAN ke Washington untuk pertemuan ASEAN-AS pada Januari 2022. Hingga pekan ketiga Januari 2022, tak ada tanda-tanda rencana itu akan terealisasi. Padahal, pertemuan itu diharapkan menjadi ajang pembuktian keseriusan AS pada Asia Tenggara

Koordinator Indo-Pasifik di Gedung Putih Kurt Campbell mengatakan, ”Sudah jelas bahwa hubungan tidak hanya secara diplomatik, militer, strategis. Perlu hubungan komersial, investasi di Indo-Pasifik,” Gary Clyde Hufbauer, peneliti Peterson Institute of International Economics, menilai pemerintahan Biden tidak punya kebijakan jelas pada Kerangka Kerja Sama Ekonomi Indo-Pasifik yang diumumkan pada Oktober 2022.” Kalau membahas soal inisiatif ekonomi, AS biasanya sibuk merayu dan menawarkan hal tak jelas. Selalu minim realisasi investasi,” kata Hufbaer. Tantangan lain pada usulan kerangka kerja sama itu adalah AS berusaha mengintervensi negara lain lewat isu perdagangan, terekam sepanjang 2021 pemerintahan Biden berkeras memasukkan isu kesejahteraan pekerja dan perubahan iklim dalam perjanjian dagang. AS juga dinilai sibuk menawarkan isu politik dan keamanan kawasan. Padahal, bangsa Indo-Pasifik lebih peduli pada isu ekonomi. Terlebih di tengah pemulihan dampak pandemi, negara-negara membutuhkan perdagangan internasional yang adil. (Yoga)

Presiden Jokowi (20/1) pada Pertemuan Tahunan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF), berjanji mengintensifkan interaksi pelaku ekonomi dunia pada Presidensi G-20 Indonesia 2022. Peran aktif swasta diharapkan berkontribusi pada pemulihan global yang lebih kuat dan inklusif. Mengusung tema Presidensi G-20 ”Recover Together Recover Stronger”, Presiden akan mengedepankan kemitraan dan inklusivitas serta menyediakan platform terobosan dalam upaya transformasi di berbagai bidang.

Presidensi G-20 Indonesia berfokus pada 3 prioritas : pertama, penataan kembali arsitektur kesehatan global agar lebih inklusif dan tanggap terhadap krisis, yang menyasar peningkatkan produksi vaksin dengan distribusi yang merata serta mempercepat mobilisasi investasi dan pendanaan yang dibutuhkan guna mencegah krisis selanjutnya. Kedua, optimalisasi teknologi digital untuk transformasi ekonomi yang dampaknya harus dirasakan masyarakat, terutama UMKM. Selain itu, literasi dan kemampuan digital masyarakat juga ditingkatkan serta keamanan data harus terjaga. Ketiga, transisi energi yang ramah lingkungan.

Pendiri dan Executive Chairman WEF Klaus Schwab mengapresiasi Presidensi G-20 Indonesia. ”Untuk masa depan kita, saya berharap di bawah kepemimpinan Anda dapat membawa dampak konkret yang dapat dirasakan hingga tahun ini,” ujar Schwab kepada Presiden Jokowi dalam dialog virtualnya. Menurut Schwab, prioritas dan fokus presidensi Indonesia di G-20 menunjukkan cara Indonesia memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial secara internal. (Yoga)

Inflasi meningkat tajam di AS, Eropa, dan beberapa negara berkembang, dipicu pemulihan ekonomi yang kuat, kenaikan harga energi, harga pangan, hambatan rantai pasok, dan besarnya likuiditas pasar keuangan. Inflasi di AS mencapai 7 %, tertinggi selama 40 tahun, krena itu, The Fed harus menaikkan suku bunga sekitar 4 kali dimulai Maret 2022. The Fed juga mengurangi pembelian obligasi (tapering), mengendalikan neraca keuangannya yang demikian besar. Negara berkembang dengan inflasi tinggi antara lain Turki dan Brasil. Brasil telah menaikkan suku bunga beberapa kali. Turki atas desakan presidennya tidak menaikkan suku bunga karena menghambat pemulihan ekonomi.

Sementara itu penyebaran varian Omicron meningkat signifikan di banyak negara. Namun, dengan vaksinasi dan memperketat kembali prokes, tak harus lagi dilakukan lockdown. Bagaimanapun penyebaran Omicron menghambat pemulihan ekonomi. Karena itu, mencegah penyebaran Omicron menjadi bagian penting bagi keberlanjutan pemulihan ekonomi.

Inflasi di Indonesia masih relatif rendah 1,87 % karena pemulihan ekonomi belum kuat benar, dan harga energi dikendalikan pemerintah. Sementara harga pangan mulai merangkak naik. Rantai pasok juga mengalami hambatan. Likuiditas yang besar di pasar keuangan dengan rendahnya suku bunga kebijakan rentan terhadap inflasi. BI harus menyesuaikan rencana The Fed menaikkan suku bunga, kemungkinan 4 kali di 2022. Sejarah kebijakan moneter memperlihatkan, kenaikan suku bunga The Fed berkait erat dengan kenaikan suku bunga kebijakan di Indonesia, selain karena inflasi, juga karena terjadinya aliran modal keluar dan tekanan terhadap rupiah.

Inflasi dan Omicron kali ini sama-sama sumbernya dari luar negeri. Keduanya juga punya sifat penularan yang tinggi (fenomena kuantum), berakibat besar pada masyarakat, terutama yang berpendapatan rendah. Upaya mengendalikannya harus dilakukan secara antisipatif, dengan tindakan yang bertahap sesuai intensitasnya, dan siap melakukan tindakan yang lebih ketat jika keadaannya memburuk secara berarti. (Yoga)

Pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2022 dan Peluncuran Taksonomi Hijau Indonesia, Kamis (20/1/2022), Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, ”Dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,2 % tahun ini, kami memproyeksikan pertumbuhan sejumlah sektor industri jasa keuangan akan ikut terakselerasi,” Untuk sektor perbankan, OJK memproyeksikan pertumbuhan penyaluran kredit 2022 sekitar 7,5 % plus minus 1 %. Target ini lebih tinggi dibandingkan penyaluran kredit 2021 sebesar 5,2 %.

OJK juga menetapkan target pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) bank pada 2022 sebesar 10 % plus minus 1 %. Di sektor industri keuangan nonbank, OJK menargetkan pertumbuhan industri perusahaan pembiayaan, industri asuransi jiwa, industri asuransi umum, hingga dana pensiun. Piutang pembiayaan ditargetkan bertumbuh 12 % plus minus 1 %. Adapun aset industri asuransi jiwa dan industri asuransi umum tumbuh 4,66 % dan 3,14 %. Sementara aset dana pensiun tahun ini diproyeksikan tumbuh 6,47 %.

Dalam acara yang sama, Presiden Jokowi berkata, penyebaran kasus Covid-19 yang semakin terkendali di paruh terakhir tahun lalu menjadi modal untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi tahun ini.  Presiden meminta industri jasa keuangan agar terus memberikan dukungan dan keberpihakan pendanaan pada sektor riil, khususnya UMKM. ”Sektor ini adalah salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Saat ini porsi kredit UMKM dalam industri perbankan baru 20 % total kredit. Saya ingin ini ditingkatkan jadi 30 % pada 2024,” ujar Presiden Jokowi. (Yoga)

Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga acuan pada level 3,5 %. Meski inflasi mulai naik dan risiko global meningkat, BI memilih mempertahankan tingkat suku bunga acuan sejak Februari 2021, karena masyarakat dinilai masih memerlukan insentif bunga murah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, RDG BI memutuskan mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,5 %, suku bunga Deposit Facility 2,75 %, dan suku bunga Lending Facility 4,25 %.  Tahun ini, BI menargetkan inflasi 3 % plus minus 1 persen. Perry menjelaskan, meski meningkat, inflasi tetap tergolong rendah sehingga belum perlu direm dengan kenaikan tingkat suku bunga acuan. Tingkat suku bunga acuan yang rendah mendorong penurunan suku bunga dasar kredit (SBDK) bank. Aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang meningkat mendorong perbaikan persepsi risiko perbankan sehingga berdampak positif bagi penurunan suku bunga kredit baru. BI memandang peran perbankan dalam penyaluran kredit, termasuk melalui penurunan suku bunga kredit, dapat ditingkatkan guna semakin mendorong pemulihan ekonomi nasional. (Yoga)

7-8 tahun terakhir, singkong  ”naik kelas”, singkong keju, singkong beku, serta olahan lainnya berkembang dan banyak diminati, bahkan sudah masuk kafe dan hotel mewah. Begitu juga tepung singkong yang dimodifikasi (mocaf).

Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember Achmad Subagio (16/1) menjelaskan, dari sisi bisnis, karakter utama  olahan singkong adalah produk UMKM. Sejumlah inovasi telah menghasilkan produk unik yang banyak diminati, tapi di sisi hulu, petani singkong terkendala dalam mengakses permodalan. Petani singkong jarang mendapat KUR. Ketidakpastian membuat petani singkong tidak bankable atau tak memenuhi syarat mendapat kredit. Karena itu, yang mendesak dilakukan saat ini ialah penerapan sistem pertanian kontrak atau contract farming. Selama ini, yang ada justru sistem ijon,  singkong baru 2-3 bulan sudah dikasih duit oleh tengkulak, kata Achmad.

Achmad, yang juga Wakketum Bidang Industri dan Teknologi Masyarakat Singkong Indonesia (MSI), menambahkan, kepastian itu dibutuhkan karena kerap kali harga singkong jatuh. Namun, saat ini, harga singkong sedang naik dari Rp 1.300 per kg, menjadi Rp 1.700-Rp 2.000 per kg.

Menurut data Dirjen Tanaman Pangan Kementan, luas lahan singkong pada 2019 ialah 628.305 hektar dengan produksi sebanyak 16,35 juta ton. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Suwandi (15/1) menuturkan, ”Program (pengembangan singkong) akan kami fasilitasi dengan APBN, juga KUR petani. Kami sinergikan dengan MSI, pelaku usaha, dan offtaker (penyerap/pembeli), seperti di Sukabumi, Lampung, dan Sumut.” (Yoga)

Pemerintah telah menetapkan minyak goreng satu harga, Rp 14.000 per liter. Namun, belum semua warga merasakannya. Duit pun terasa jadi lebih licin karena makin sering keluar kantong membeli minyak goreng. Sekitar 25.000 liter minyak goreng yang disiapkan di pasar murah Lantai 3 Pusat Grosir Cirebon (PGC), Jabar sudah ludes sejak Rabu, padahal, operasi pasar oleh Kantor Perwakilan BI Cirebon dan Pemkot itu dijadwalkan Selasa-Kamis. Setiap konsumen dijatah membeli maksimal 2 liter minyak goreng. Tuti Herawati (54), warga Celancang, Cirebon, juga kecewa ketika kehabisan minyak goreng di pasar murah. Sebelum ke PGC, ia mendatangi dua supermarket demi memburu minyak goreng murah. Namun, hanya ada minyak goreng Rp 20.000 per liter.

Pemerintah akan menyubsidi selisih harga minyak goreng untuk 1,5 miliar liter selama 6 bulan, menggunakan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sekitar Rp 7,6 triliun. Aturan itu jadi angin segar bagi masyarakat, namun bagi sebagian pedagang, rentan memicu persoalan baru. Wiri Nur (49), pedagang di Pasar Kramat, Kota Cirebon berkata,  “Saya baru dikirim (minyak goreng) harga Rp 38.000 untuk 2 liter. Padahal, harganya sekarang harus Rp 28.000 per 2 liter. Jadi bingung.” Nur mengaku tidak tahu kebijakan pemerintah terkait satu harga minyak goreng. Pembeli juga enggan berbelanja di kiosnya, apalagi ada operasi pasar murah minyak goreng Rp 14.000 per liter

Kadis Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Elly Wasliah menyatakan, pedagang diberikan waktu seminggu menurunkan harga minyak goreng. Alasannya, distribusi stok minyak goreng harga rata-rata Rp 14.000 per liter rampung pekan depan. ”Untuk di pasar, kami kasih waktu seminggu penyesuaian. Harapannya, stok harga terbaru sudah masuk ke pasar. Saat ini minyak goreng Rp 14.000 per liter baru ada di pasar ritel,” ujarnya. Kebijakan minyak goreng satu harga sebaiknya menguntungkan semua pihak, termasuk pedagang kecil dan konsumen. (Yoga)