;

Metaverse Masa Depan Perbankan di Indonesia

Yuniati Turjandini 27 Jan 2022 Investor Daily

Implementasi platform metaverse di sektor perbankan Indonesia sangatlah mungkin dilakukan, bahkan, menjadi masa depan yang tak terelakkan. Aktivitas fisik dan transaksi perbankan pada saatnya bisa dipindahkan ke dunia virtual baru, yakni metaverse, dan momentumnya tinggal menunggu waktunya tiba. Metaverse, atau meta semesta, merupakan bagian dari ruang realitas  virtual bersama bagi manusia yang dibuat semirip mungkin dengan dunia nyata, atau dunia tiga dimensi yang menjadi bagian dari perkembangan dunia internet tahap kedua. "Oh, itu sangat bisa (aktivitas perbankan bisa dipindah ke metaverse). Bahkan, transaski perbankan nantinya bisa lebih efisien. Perbankanpun akan makin bisa mengurangi jumlah kantor cabangnya karena menimbulkan biaya tinggi seperti disarankan BI dan OJK," ungkap  Doctor Transformasi Digital pertama di Indonesia Bayu Prawira Hie. (Yetede)

Indonesia Bakal Kejar Obligator BLBI di Singapore

Yuniati Turjandini 27 Jan 2022 Investor Daily

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (Satgas BLBI) mengaku akan memanfaatkan perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura untuk mengejar buruan dan obligator BLBI yang menetap di sana, "Beberapa hal yang tidak bisa diselesaikan, dengan perjanjian ektradisi tersebut, kita bisa selesaikan karena beberapa obligator ini ada yang menetap di Singapura.

"kata Direktur Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ronald Silaban, yang juga menjabat  sebagai  ketua Satgas BLBI, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XI DPR RI, Rabu, (26/1). Sebagai informasi, kesepakatan tersebut ditandatangani saat melakukan pertemuan Leaders 'Reatret di Bintan. Kepulauan Riau, Selasa (25/1). Anggota Komisi XI Eriko Sotarduga mengatakan pentingnya pembahasan  mengenai tindak lanjut penyelesaian kasus BLBI bersama anggota Komisi XI.

 "Menurut saya ya kita harus membahas  ini dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena rakyat menantikan ini. Tidak fair juga Ibu Menteri Keuangan sudah menyampaikan ada satu debitur yang mengaku hutangnya hanya kurang lebih Rp 8 milyar atau Rp 9 triliun, pada kenyataannya jauh lebih besar dari pada itu," tuturnya (Yetede)

Belum Segera Tarik Rem Darurat

Yuniati Turjandini 27 Jan 2022 Tempo

Dinas Kesehatan DKI belum segera akan mengambil kebijakan khusus ditengah kondisi pandemi Covid-19 di Ibu kota yang semakin mengkhawatirkan. Ada sejumlah parameter yang harus dihitung dengan cermat sebelum memutuskan kebijakan rem darurat Covid-19, "Relatif saat ini antara resiko dan kemudian manfaatnya, kami lihat situasi ini masih bisa pada PPKM level 2," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia. Meski demikian Dwi mengklaim capaian tersebut masih aman, Pemprov DKI masih bisa mengendalikan laju pandemi meski BOR tercatat 60-70%. Jika sudah lebih dari itu, kondisi pandemi di Ibu Kota dianggap sudah tak stabil dan perlu kebijakan rem darurat. "Selain itu, point penting seperti aktivitas masyarakat yang  mungkin kita lihat nanti ketika sudah sulit dikendalikan protokol kesehatan dan sebagainya," kata Dwi. (Yetede)

Berburu Saham di Tahun Macan

Hairul Rizal 27 Jan 2022 Kontan

Berdasarkan kalender China, tak lama lagi tahun kerbau logam akan berganti menjadi tahun macan air. Tak ada salahnya Anda mencermati peruntungan saham tahun ini berbasis feng shui. CEO Arah Investasi Mandiri Hendra Martono Liem menambahkan, tahun macan air akan lebih harmonis ketimbang kerbau logam, Yang air melambangkan samudera yang penuh kuasa, intelegensi, antusias, dan pionir. Sehingga, sektor yang bergerak di bisnis komunikasi, intelektualitas dan logika akan menguasai pasar selama enam bulan pertama 2022. CLSA dalam CLSA Feng Shui Index 2022, juga menyebut, berdasar feng shui, industri berunsur air akan berjaya di tahun ini. Sektor yang bisa diperhatikan di antaranya sektor yang menerapkan prinsip environtment, social & good governance (ESG). 

Fiskal & Moneter Ketat Harus Hati-Hati

Hairul Rizal 27 Jan 2022 Kontan

Tahun 2022 menjadi momentum bagi otoritas fiskal maupun moneter untuk memperketat kebijakannya di tengah upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Namun pengetatan yang dilakukan harus hati-hati, agar jangan sampai menekan kelompok masyarakat menengah ke bawah yang saat ini belum kembali pulih. Dari sisi fiskal, pengetatan dilakukan dengan mengembalikan defisit anggaran. Targetnya, tahun 2023 mendatang, defisit fiskal bisa ke bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Dari sisi moneter, pengetatan dilakukan melalui pengurangan likuiditas perbankan dengan menaikkan Giro Wajib Minimum (GWM). Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) menilai, pengurangan likuiditas oleh BI tak berpengaruh terhadap target-target dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), khususnya pembiayaan. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, normalisasi kebijakan otoritas moneter dan otoritas fiskal harus dilakukan secara hati-hati.


Usai IPO, NETV Ekspansif Kembangkan Konten

Hairul Rizal 27 Jan 2022 Kontan

Induk usaha lembaga penyiaran nasional NET TV, PT Net Visi Media Tbk (NETV) resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (26/1). Dalam initial public offering (IPO) ini, NETV meraih dana Rp 149,99 miliar. CEO NETV Deddy Hariyanto mengatakan, IPO ini merupakan bagian dari rencana akselerasi perusahaan untuk mencapai prioritas pengembangan usaha. "Melalui anak usaha penyiaran nasional NET yang dikenal dengan konten kreatif dan kekinian, kami ingin mengembangkan konten-konten NET agar dapat lebih luas lagi menjangkau potensi pemirsa di Indonesia," ujarnya kemarin. Deddy mengatakan, usai IPO, NETV juga akan mengembangkan berbagai inovasi platform teknologi media penyiaran berbasis digital. Perusahaan ini juga akan memperluas pemanfaatan IP dan melakukan eksplorasi kolaborasi dengan sejumlah mitra strategis untuk mengidentifikasi peluang monetisasi IP baru di luar media. Ini termasuk pemanfaatan teknologi baru metaverse seperti augmented reality dan non fungible.


Guyuran Modal Teknologi Finansial

Hairul Rizal 27 Jan 2022 Bisnis Indonesia

Potensi besar sektor teknologi finansial di Tanah Air mendorong sejumlah investor menyuntikkan dana ke perusahaan lokal. Awal tahun ini, PT Lunaria Annua Teknologi (KoinWorks) dan Pluang mendapat kucuran triliunan rupiah. KoinWorks memperoleh pendanaan Seri C senilai US$108 juta atau setara dengan Rp1,6 triliun. Pendanaan dipimpin oleh modal ventura kelompok bisnis PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM), yakni Metra Digital Investama (MDI) Ventures. Sementara Pluang besutan PT Bumi Santosa Cemerlang mendapat pendanaan US$55 juta yang dipimpin oleh Accel. Pluang yang merupakan platform transaksi emas, micro e-mini index futures, dan aset kripto serta transaksi reksa dana, sejak tahun lalu telah menerima pendanaan dari beberapa pemodal. Suntikan modal dari para investor tidak terlepas dari kinerja ciamik yang berhasil dicapai dua perusahaan teknologi finansial (financial technology/fintech) tersebut. Pluang yang pada awalnya lahir sebagai platform investasi emas bertajuk EmasDigi pada 2019, diklaim telah memiliki lebih dari 4 juta pengguna terdaftar di Indonesia.


Ketersediaan Energi Pembangkit: Napas Baru Bisnis Batu Bara

Hairul Rizal 27 Jan 2022 Bisnis Indonesia

Meski pasokan batu bara untuk kebutuhan di dalam negeri selama Februari mendatang dipastikan aman, pemerintah tetap tidak mau mengambil risiko terjadi lagi kelangkaan di pasar domestik. Alhasil, pelaksanaan domestic market obligation atau DMO batu bara kini diubah menjadi bulanan. Tidak hanya itu, PT PLN (Persero) juga mengubah kontrak penyediaan batu bara yang semua jangka pendek menjadi jangka panjang. Skema pembelian tidak lagi dilakukan melalui trader tetapi langsung pada penambang. Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menegaskan bahwa bahwa langkah ini diambil pemerintah demi menjaga kepatuhan bagi perusahaan tambang. Mereka tidak akan mendapat izin ekspor apabila belum memenuhi ketentuan DMO. “Kami pastikan menjamin krisis batu bara tidak akan terulang kembali,” ujar Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR, Rabu (26/1).


Pengelolaan Perparkiran : Pandemi Gerus Arus Kas Pengusaha Parkir

Hairul Rizal 27 Jan 2022 Bisnis Indonesia

Indonesia Parking Association mengklaim perusahaan pengelola parkir belum bisa meraup untung sepanjang tahun lalu, kendati pandemi Covid-19 relatif terkendali. Ketua Indonesia Parking Association (IPA) Rio Octavian mengatakan kondisi arus kas perusahaan perparkiran telanjur seret selama 2 tahun terakhir terimbas kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. “Dua tahun kemarin kami suffer. Artinya, tabungan atau uang-uang modal dari banyak perusahaan parkir sudah terkikis, bahkan perusahaan yang tidak kuat banyak yang gulung tikar,” katanya, Rabu (26/1).

Menurutnya, sebagian besar perusahaan pengelola parkir mencatatkan kenaikan pendapatan hingga 70% pada 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sempat minus 30%. Hanya saja, Rio menegaskan torehan itu belum membawa pengelola parkir mencatat profit sepanjang 2021. Dia menegaskan perusahaan pengelola parkir membutuhkan waktu 2 tahun hingga 3 tahun untuk dapat memulihkan kembali arus kas yang terkontraksi akibat pandemi Covid-19. Selain itu, katanya, kerja sama bisnis dengan pemilik lahan masih terbilang timpang untuk keberlanjutan usaha operator perparkiran.


Ramai Lagi Diskursus Korupsi

Yoga 26 Jan 2022 Kompas

Diskursus korupsi ramai lagi, menyusul penangkapan 3 bupati oleh KPK. Menurut Mendagri Tito Karnavian dalam rapat dengan kepala daerah dan ketua DPRD, budaya korupsi harus dipotong. Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan, korupsi yang menjerat kepala daerah menghambat tercapainya tujuan bernegara, yang tertuang dalam alinea 4 Pembukaan UUD 1945. Retorika soal korupsi ramai dibicarakan sejak kita merdeka. Berbagai komisi negara, berbagai usulan mencegah korupsi, terus disuarakan. Pemuka agama pun ikut bersuara. Nyatanya, korupsi makin menjadi-jadi. Korupsi tidak akan hilang jika para elite hanya sibuk menganalisis, sibuk beretorika, tapi kurang punya keinginan melakukan tindakan politik.

Jelas korupsi kepala daerah dikarenakan biaya politik yang mahal, biaya politik untuk menjadi gubernur atau bupati/wali kota yang mahal,tak sebanding dengan penghasilan yang didapat. Hal itu disebabkan oleh ambang batas pencalonan kepala daerah yang tinggi. Dengan kekuatan politik mayoritas yang menguasai 82 % kursi parlemen, mengapa tak mau merevisi  UU yang membatasi ruang korupsi? Mengapa tidak dibuat keputusan politik yang melarang parpol mengajukan calon kepala daerah jika di suatu daerah terbukti kepala daerah yang diusungnya korupsi? Sejarah mengajarkan, korupsi tak bisa diberantas hanya dengan pidato. (Yoga)


Pilihan Editor