;

Alokasi Dana yang Digelontorkan Besar, tapi Partisipasi Warga yang Kecil

Yoga 17 Feb 2025 Kompas
Satu dekade program Dan Desa, Rp 610 triliun telah digelontorkan untuk kepentingan warga. Penggelontoran dana program ini dimulai pada 2015 dengan anggaran Rp 20,7 triliun. Sementara pada 2024, dana desa yang dikucurkan Rp 71 triliun untuk 75.259 desa di 434 kabupaten/kota. Namun, aliran dana ini tidak diimbangi dengan sosialisasi memadai. Hasil survei Litbang Kompas (4-10 Januari 2025) terhadap 1.000 responden di 38 provinsi menunjukkan, 6 dari 10 warga desa tidak tahu tentang dana desa. Apa pengaruhnya bagi pembangunan desa? Minimnya pengetahuan ini menghambat partisipasi warga dalam perencanaan dan pengawasan, yang akhirnya mengurangi efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan desa. Marini (34), warga Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, tidak tahu apa itu dana desa. Padahal, ia tinggal tidak jauh dari kantor kepala desa. ”Pernah baca di Facebook, katanya tiap desa dapat Rp 1 miliar, tapi enggak paham uang apa itu,” ujarnya, Selasa (21/1/2025).

Saat ditanya soal pemanfaatan dana desa, Marini menyerahkan sepenuhnya ke kepala desa, asal jalan bagus,tidak banjir, dan kehidupan lancar. ”Yang penting lancar cari makan,” ucapnya. Meskipun desanya sempat heboh dengan kasus korupsi kepala desa, Marini tidak banyak tahu soal kejadian itu. Ternyata, Marini bukan satu-satunya. Survei Litbang Kompas menunjukkan, 75 persen responden tidak tahu atau tidak pernah mendengar tentang kasus korupsi dana desa di daerah mereka. Menanggapi ini, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto berupaya meningkatkan pemahaman warga tentang program Dana Desa melalui menggelar Festival Bangun Desa. Agar lebih menarik, festival melibatkan artis seperti Raffi Ahmad dan Charly van Houten. ”Di acara ini, warga baru sadar ada program Dana Desa. Anak muda pun mulai peduli,” kata Yandri. Acara digelar rutin dua kali sebulan dengan tema berbeda, misalnya Festival Desa Wisata di Jawa Tengah yang menampilkan budaya lokal dan potensi desa.

Selain hiburan, festival ini bertujuan meningkatkan kesadaran warga agar lebih peduli dan ikut mengawasi dana desa. ”Lewat festival, kami bisa menyisipkan pesan: ’Bapak Ibu, tolong awasi dana desa di sini.’ Kalau hanya pidato formal, sering diabaikan,” kata Yandri. Warga tak dilibatkan Menurut peneliti senior The SMERU Research Institute, Muhammad Syukri, warga mungkin saja melihat hasil pembangunan infrastruktur dari dana desa. Namun, tidak banyak yang tahu berapa dana yang diterima desa, aturan penggunaannya, serta peran Badan Permusyawaratan Desa. Kajian SMERU pada 2023 menunjukkan minimnya akuntabilitas penggunaan dana desa karena warga jarang dilibatkan. ”Dana desa lebih seperti proyek pemerintah pusat di desa, bukan milik warga desa,” ujarnya. Aturan prioritas penggunaan dana desa yang dikeluarkan pemerintah pusat memperkuat kesan ini. Laporan pertanggungjawaban wajib disampaikan ke pemerintah kabupaten/kota, tetapi tidak ke masyarakat dan tanpa konsekuensi jika diabaikan. (Yoga)

BPN Menetapkan HPP Untuk Gabah Kering Panen di Tingkat Petani Sebesar Rp 6.500

Yuniati Turjandini 17 Feb 2025 Tempo
BADAN Pangan Nasional menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen di tingkat petani sebesar Rp 6.500 per kilogram. Aturan ini menjadi sorotan karena berlaku untuk Perum Bulog sekaligus perusahaan penggilingan swasta. Sebelumnya, HPP gabah hanya berlaku untuk Perum Bulog. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan langkah ini dibuat untuk melindungi petani dan mempercepat tercapainya swasembada beras. "Spirit pemerintah dalam mewujudkan swasembada dilaksanakan dengan memastikan produsen mampu memperoleh tingkat harga yang baik atas hasil produktivitasnya," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta pada Selasa, 4 Februari 2025.

Keputusan itu juga bertujuan memaksimalkan serapan gabah dalam negeri menjelang panen raya yang diperkirakan jatuh pada Maret dan April 2025. Serapan gabah dalam negeri perlu dimaksimalkan untuk mendukung keinginan Presiden Prabowo Subianto menghentikan impor beras tahun ini. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas HPP serta Rafaksi Harga Gabah dan Beras, yang menggantikan aturan sebelumnya. Aturan ini diterbitkan pada 12 Januari dan berlaku sejak 15 Januari 2025. Pemerintah telah beberapa kali menaikkan HPP gabah kering panen. Pada 2023, HPP ditetapkan sebesar Rp 4.200 per kilogram, lalu naik menjadi Rp 5.000 per kilogram, kemudian pada 2024 meningkat lagi menjadi Rp 6.000 per kilogram. Tahun ini pemerintah menetapkan HPP gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram. Arief mengklaim kenaikan HPP ini berdampak positif pada pendapatan petani.

Begitu pula keputusan pemerintah mewajibkan perusahaan swasta membeli dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Dalam aturan sebelumnya, HPP gabah memang hanya mengikat untuk Perum Bulog. Kini perusahaan swasta juga diwajibkan membeli gabah petani seharga Rp 6.500 per kilogram. Penggilingan padi yang tidak membeli sesuai dengan aturan HPP, kata Arief, akan dikenai sanksi berupa pencabutan izin usaha. "Kebijakan ini sejalan dengan perintah Presiden Prabowo," ujarnya, Rabu, 12 Februari 2025. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan telah mendapat instruksi yang sama dari Prabowo. Berdasarkan instruksi tersebut, Arman lantas menggelar rapat evaluasi dengan direksi Perum Bulog dan Dewan Pengawas Bulog di kantornya pada Ahad, 9 Februari 2025. Dia menegaskan bahwa pemerintah akan memantau dan memastikan pergerakan harga gabah di seluruh Indonesia sesuai dengan HPP. (Yetede)


Sri Mulyani Keluarkan Aturan Insentif PPh 21 bagi Karyawan Industri Tekstil hingga Furnitur

Yuniati Turjandini 17 Feb 2025 Tempo
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengeluarkan aturan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) pada 4 Februari 2025 lalu. Peraturan tersebut memuat keringanan PPh 21 bagi pegawai di industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025 Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti mengatakan aturan ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi.  “Penerbitan PMK ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk tetap menjaga daya beli masyarakat melalui paket-paket stimulus yang diberikan,” ujarnya lewat keterangan resmi,

Senin, 17 Februari 2025. Insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP) ini berlaku mulai masa pajak Januari 2025 atau masa pajak bulan pertama bekerja di tahun 2025. Aturan ini telah resmi berlaku sejak ditetapkan pada 4 Februari 2025.  Keringanan ini diberikan kepada pegawai dengan penghasilan bruto yang diterima tidak lebih dari Rp 10 juta per bulan atau Rp 500 ribu per hari. Pemberi kerja harus memiliki kode klasifikasi lapangan usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran A PMK ini. Terdapat 56 kode industri yang terlampir seperti Industri Persiapan Serat Tekstil dengan kode 13111, Industri Pemintalan Benang dan lainnya dengan kode 13112, hingga Industri Furnitur dari Logam dengan kode 31004.Dwi mengatakan latar belakang penerbitan PMK ini adalah sebagai upaya mempertahankan daya beli masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Aturan ini merupakan tindak lanjut dari kenaikan tarif PPN sebesar 1 persen menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 lalu.

Pengembang Perumahan Desak Pemerintah Selesaikan Blueprint Peta Jalan Program 3 Juta Rumah.

Yuniati Turjandini 17 Feb 2025 Tempo
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah berharap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait segera menyelesaikan blueprint peta jalan program 3 juta rumah. Pasalnya, Apersi perlu mengetahui rumusan program pembangunan rumah di desa, kota, dan pesisir, berikut aturan dan ketentuannya. Dengan begitu, Apersi bisa ambil peran yang tepat dalam program tersebut. “Harusnya kementerian ini sudah punya blueprint 3 juta rumah di pedesaan dan di perkotaan. Itu sampai sekarang kami belum tahu,” kata Junaidi saat dihubungi Tempo pada Jumat, 14 Februari 2025. “Belum ada blueprint, kami bekerja belum jelas. Tidak ada acuan.”

Program 3 juta rumah per tahun merupakan program yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto sejak kampanye Pilpres 2024. Prabowo akan membangun satu juta rumah di perkotaan dan dua juta rumah di pedesaan. Karena itu, Prabowo membentuk Kementerian PKP. Sebelumnya, urusan perumahan di era  Presiden  Jokowi berada di bawah komando Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Belum terbitnya blueprint peta jalan program 3 juta rumah hingga lewat 100 hari kerja pemerintahan Prabowo yang jatuh pada 28 Januari lalu menjadi sorotan Dosen Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga. Terlebih, sejak awal Nirwono sudah mengingatkan agar rencana induk program 3 juta rumah dimatangkan agar program ini terealisasi. Menurut dia, rencana induk diperlukan untuk menyamakan persepsi tentang program 3 juta rumah, terutama antara pemerintah pusat dengan daerah.

“Bagaimana mau kerja kalau rencana induk belum ada? Ini kan terkait dengan informasi ke daerah yang mau dibangun,” kata Nirwono kepada Tempo. Menurut Nirwono, seharusnya program 3 juta rumah—terutama program 2 juta rumah di pedesaan—sudah dimulai masuk tahap sosialisasi. “Disosialisasikan, dicek benar-benar butuh tidak? Di kota mana, berapa jumlahnya? Itu akan tergambar kalau ada rencana induk,” kata dia. Komisi V DPR RI  sudah menagih dokumen peta jalan ataupun blueprint  program 3 juta rumah kepada Kementerian PKP saat rapat kerja di DPR pada Selasa, 3 Desember 2024. Dalam forum tersebut,  Wakil Ketua Komisi V Syaiful Huda mengatakan blueprint menjadi hal penting untuk memberi kepastian kepada masyarakat. (Yetede)


Pengemudi Ojek Online Unjuk Rasa

Yuniati Turjandini 17 Feb 2025 Tempo

Serikat pengemudi online kembali memprotes hubungan kerja kemitraan dengan perusahaan penyedia aplikasi layanan transportasi daring. Para pengemudi ojek online (ojol), taksi online (taksol), hingga kurir akan menggelar demo dan aksi off bid atau mematikan aplikasi massal pada Senin hari ini, 17 Februari 2025.

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menganggap sistem kemitraan dengan perusahaan telah gagal memberi kepastian hukum bagi pengemudi sebagai pekerja. "Fleksibilitas dalam kemitraan adalah dalih platform untuk menghindar dari kewajiban membayar THR dan hak-hak pekerja kepada pengemudi ojol, taksol, dan kurir," kata Ketua SPAI Lily Pujiati melalui keterangan tertulis pada Senin, 17 Februari 2025.


Lily berujar fleksibilitas dalam hubungan kemitraan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Sebabnya, setiap platform berlomba untuk menerapkan tarif murah, sehingga yang menjadi korban adalah pengemudi yang hanya mengantongi sebagian dari tarif tersebut. Adapun berbagai insentif yang diberikan platform untuk pengemudi juga Lily rasa belum berhasil mensejahterakan para ojol. "Karena itu semua ternyata memaksa pengemudi untuk terus-menerus bekerja tanpa istirahat melebihi ketentuan jam kerja 8 jam," ujar Lily. Lily mengklaim masih ada pengemudi ojol yang terpaksa bekerja 17 jam bahkan lebih. Alasannya, pendapatan mereka dihitung per pesanan di aplikasi sehingga harus bekerja ekstra agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.


Menurut Lily, pengemudi online selama ini telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi ekonomi dan bisnis layanan transportasi daring. Namun, kata dia, selama ini platform bisnis sangat diuntungkan dengan profit yang tinggi dengan mengorbankan kesejahteraan pengemudi ojol. Lily menyatakan keuntungan platform salah satunya meningkat karena perusahaan tidak membayar upah minimum dan hak pekerja lainnya. "Seperti upah lembur, cuti haid dan melahirkan, jam kerja 8 jam," ucap Lily. Lily menyebut kondisi tersebut sebagai ketidakadilan ekonomi. Dibanding kemitraan, kata dia, perusahaan seharusnya menyediakan perjanjian kerja yang bisa menjamin hak-hak para pengemudi seperti diatur Undang-Undang Ketenagakerjaan. (Yetede)



Bukan Langkah Mudah bagi Danantara

Yuniati Turjandini 17 Feb 2025 Investor Daily (H)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan kebijakan efisiensi anggaran  negara akan terus berlanjut hingga tiga putaran, dengan nilai mencapai Rp750 triliun atau sekitar US$ 44 miliar. Sebanyak US$ 24 miliar dialokasikan untuk membiayai program MBG dan sisanya akan diserahkan ke badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, kebijakan ini bisa mempercepat realisasi target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Dengan hasil efisiensi anggaran yang akan digunakan Danantara, pemerintahan Presiden Prabowo ingin memastikan anggaran negara dikelola secara mandiri untuk mendukung proyek-proyek pembangunan yang berdampak langsung pada rakyat. Secara keseluruhan, akan ada 20 hingga 35 proyek strategis yang diharapkan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasisonal. Salah satunya proyek besar yang sudah diungkapkan adalah proyek hilirisasi senilai US$ 4 miliar. Rencananya, Presiden akan mengumumkan pendirian Danantara pada 24 Februari 2025. Lembaga investasi negara ini bertujuan mengelola keuangan nasional tanpa bergantung pada asing, serta melibatkan organisasi agama seperti NU, Muhammadiyah, dan KWI sebagai pengawas. (Yetede)

Fase Konsolidasi IHSG Segera Berakhir pada Pekan Ini

Yuniati Turjandini 17 Feb 2025 Investor Daily (H)

Awan hitam yang menyelimuti IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI) diperkirakan mulai menghilang dipertengahan Februari 2025. IHSG diprediksi mengakhiri fase konsolidasi pada pekan ini, dengan sentimen penggerak yang cukup kuat masih datang dari global, dan juga berbagai data ekonomi domestik. "IHSG diperkirakan cenderung mengakhiri fase konsolidasi  di support area 6.550-6.750, untuk selanjutnya menguji level 6.700-6.750 di pekan ini," kata Head of Research Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan. Secara teknikal, menurut Valdy, stochastic RSI mulai bergerak naik dari oversold area, bersamaan dengan penyempitan  negative slope pada MACD. Ini memberikan ruang  bagi IHSG  untuk mencoba bergerak mendekati resitance 6.750 setelah pada akhirnya pekan lalu ditutup di posisi 6.638. 

Pergerakan IHSG, lanjut Valdy, akan mendapat pengaruh dari Amerika Serikat, dimana indeks-indeks Wall Street kembali ditutup mixed di Jumat (14/2/2025). Dengan penutupan tersebut mencatatkan penguatan mingguan di pekan lalu. "Sentimen utama berasal dari penundaan pengumuman reciprocal tarrifs oleh pemerintahan AS setelah Presiden AS, Donald Trump memerintahkan review terhadap kebijakan tersebut. Faktor lain adalah perlambatan pertumbuhan retail sales ke 4,2% yoy di Januari 2025 dari 4,36% yoy di Desember 2024. Untuk saat ini, nampaknya bad news terhadap peluang pemangkasan suku bunga acuan the Fed yang lebih agresif di 2025," papar dia. (Yetede)

Langkah Perbankan Naasional Dalam Mencari Sumber Dana Semakin Seragam

Yuniati Turjandini 17 Feb 2025 Investor Daily (H)

Langkah perbankan nasional dalam mencari sumber dana semakin seragam. Di tengah kondisi likuiditas yang ketat, surat utang menjadi salah satu pilihan perbankan  untuk memenuhi kebutuhan dana dalam ekspansi kredit. Sepanjang 2024, sumber dana non dana pihak ketiga (DPK) industri perbankan mencapai Rp662,25 triliun, meningkat 12,38% secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan tersebut sejalan dengan strategi  bank dalam memenuhi pendanaan ketika pengetatatn likuiditas masih menjaid tantangan. Tahun ini pun diperkirakan masih akan ramai perbankan yang akan mencari sumber dana non DPK, seperti penerbitan surat utang atau sumber lainnya. Hal itu dilakukan untuk diversifikasi sumber pendanaan perbankan selain simpanan masyarakat.

Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), komposisi sumber dana non DPK dikontribusikan oleh pinjaman diterima sebesar Rp411,34 triliun atau 62,11% dari total Kemudian, surat berharga yang diterbitkan perbankan senilai Rp148,19 triliun pada 2024 dengan komposisi 22,38%, serta kewajiban bank lain senilai Rp102,73 triliun atau berkontribusi 15,51%. Hingga akhir 2024, porsi pendanaan non DPK sebesar 7,49% terhadap total DPK yang senilai Rp8,837,24 triliun. Sumber dana non DPL menjadi alternatif bagi perbankan  dalam medukung penyaluran kredit. Pemanfaatan pendanaan nn DPK masih didominasi oleh kelompok bank skala besar dan menegah sebagai bagian dari diversifikasi. (Yetede)

Kalangan Ekonom Memperkirakan Neraca Perdagangan akan Kembali Melanjutkan Tren Surplus

Yuniati Turjandini 17 Feb 2025 Investor Daily (H)
Kalangan ekonom memperkirakan neraca perdagangan akan kembali melanjutkan tren surplus pada Januari 2025, atau mengalami surplus selama 57 bulan berturut-turut sejak Mei 2024. Namun, surplus tersebut tidak sebesar pada bulan-bulan sebelum akhirnya pengaruh tekanan ekonomi global. Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan kondisi ekspor impor hingga neraca perdagangan pada Kamis Senin (17/2/2025). Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memprediksi bahwa nilai surplus neraca perdagangan bulan Januari 2025 akan menyusut lebih lanjut. Musababnya dunia sedang dalam tren normalisasi harga komoditas, meningkatnya kekhawatiran perang dagang, dan pelemahan pertumbuhan ekonomi global. "Surplus perdagangan Indonesia diperkirakan akan berlanjut, meskipun menyempit dari US$ 2,24 miliar di bulan Desember 2024 menjadi US$ 1,76 miliar di bulan Januari 2025," jelas Josua. Menurut dia, nilai Indonesia diperkirakan akan tumbuh 5,99% secara yera on year (yoy) pada Desember 2024. Namun, secara bulanan, nilai ekspor diproyeksikan turun 7,42% secara  month to month (mtm), seiring dengan tren historis setiap awal bulan. (Yetede)

Strategi Perlindungan Dana Pensiun

Hairul Rizal 17 Feb 2025 Bisnis Indonesia (H)

Pemerintah telah melakukan aksi taktis untuk mengamankan industri dana pensiun (dapen) yang berkaitan dengan keuangan negara dengan melakukan beberapa langkah kebijakan, seperti memperlonggar mekanisme cut loss dan memperkuat proteksi bagi direksi agar kerugian investasi di pasar saham tidak lagi bisa dipidanakan. Kebijakan ini memberikan angin segar bagi penyelenggara program pensiun yang berkaitan dengan keuangan negara, seperti PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero), dan BPJS Ketenagakerjaan, dalam merancang portofolio investasi mereka.

Namun, meskipun kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko hukum, kalangan manajer investasi menyatakan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya menarik minat pengelola dana pensiun untuk berinvestasi di pasar saham. Hal ini disebabkan oleh beberapa aspek yang belum tersentuh oleh kebijakan, terutama terkait dengan jaminan keamanan dari sisi hukum bagi manajer investasi yang bertugas di internal pengelola dana pensiun. Dengan demikian, meskipun kebijakan ini membawa perubahan positif, masih ada aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi pengelola dana pensiun dalam pasar saham.


Pilihan Editor